cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
POLITIK
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2014): POLITIK" : 7 Documents clear
Birokrasi Politik dan Perilaku Korupsi Hamka Hendra Noer
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBirokrasi, politik dan tindak korupsi sudah sangat lain dimaknai masyarakat mempunyai kedekatan. Banyak faktor dan fakta yang memperlihatkan hal itu. Oceh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, maka akan sangat menarik mengkaji pengaruh birokrasi, politik terhadap perilaku korupsi di Indonesia, sehingga dapat kita ketahui jika praktik korupsi di kalangan birokrasi tidak sekadar disebabkan oleh perilaku yang abnormal, sistem yang melandasi perilaku itu sendiri juga dalam kondisi abnormal. Kata Kunci: Birokrasi, Politik, Perilaku Korupsi AbstractThe bureaucracy, politics, and corruption behavior are known by the society as one for another. As we can see it is proven by number of factors and fact towards the situation. Hence,  by using qualitative methods, it would be even interesting to analyze the impact of bureaucracy; such political situation towards corruption behavior in Indonesia, therefore we shall find if the corruption in bureaucracy is caused by both abnormal behavior also its own system.   Keywords: Bureaucracy, Politics, Corruption Behavior
Partisipasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Raja Ampat 2009-2014 Helena Helena
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartispasi politik perempuan di Kabupaten Raja Ampat merupakan perwujudan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan metode deskkriptif dan pendekatan kualitatif, maka ditemukan sejumlah hambatan dan peluang keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Raja Ampat. Keywords: partisapasi politik, perempuan, Kabupaten Raja Ampat AbstractPolitical participation of women in Raja Ampat Regional Government is the embodiment of Indonesia’s constitution Number 12 in 2003 towards the Election of House of Representatives, Regional Representative Council and Regional Government members. By using descriptive methods and qualitative approaches, so that can be found a number of obstacles and opportunities for women’s representation in Raja Ampat Regional Government. Keywords: political participation, women, Raja Ampat
Reformasi Birokrasi dalam Pembentukan Perda Badan Perizinan Terpadu Deden Fikruzzaman
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi di Kabupaten Bogor, jika dikaji dengan konsep birokrasi Weberian dan pendekatan David Easton, diharapkan dapat membuat masyarakat puas karena mendapat pelayanan yang mudah, murah, cepat, jelas, adil dan tepat waktu.  Keywords: Reformasi Birokrasi, Birokrasi Weberian, Perizinan Terpadu, Kabupaten Bogor AbstractIf the reformation of bureaucracy in Bogor Regency is analyzed by using the Weberian bureaucracy concept and David Easton approaches, it is expected that the situation can result the satisfaction of people because of the easy quick clear, and fair also on time service.  Keywords: Reformation of Bureaucracy, Weberian Bureaucracy, Integrated license, Bogor Regency
Kebijakan Pembangunan Teknologi Roket dalam Perpektif Kepentingan Pertahanan Wilayah NKRI 2000-2012 Husni Nasution
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan pembangunan teknologi roket di Indonesia belum memberikan hasil yang optimal, jauh tertinggal dari negara-negara lain. Dengan metode kualitatif dan Pendekatan konsep sinkronisasi dan konsistensi, kesepakatan nasional, dan keterpaduan dan keserasian dalam kebijakan pembangunan teknologi roket untuk kepentingan pertahanan wilayah NKRI. Selain itu, tiga pilar pembangunan yaitu lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan perguruan tinggi masih belum berjalan secara terpadu dalam mendukung pembangunan teknologi roket nasional, dan belum adanya kebijakan rencana jangka panjang yang bias dijadikan panduan setiap pelaku kegiatan pembangunan teknologi roket di Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah NKRI. Kata Kunci: Kebijakan, Teknologi Roket, Pertahanan  AbstractThe wisdom of rocket technology development in Indonesia hasn’t given such optimal result, far left behind from other countries. Hence, we use qualitative methods and Consistency and synchronization concept approaches, also with national agreement and integration and congeniality in making regulation of rocket technology development in NKRI. Besides, three pillars of development which are development research institute, industry, and center of learning are not in the same point of view in supporting national rocket technology development, yet there is no long term program as a guidance for every person doing the rocket technology development activity in Indonesia in terms of keeping defense and safety in NKRI.  Keywords: Wisdom, Rocket Technology, Defense
Implementasi CSR dalam Bidang Pendidikan antara Pemerintah dengan PT. Pertamina Jatti Indriati
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakCorporate social responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial sebuah peruasahaan swasta (privat) terhadap masyarakat dan lingkungan yang disadari oleh pelibatan masyarakat dalam mengoptimalkan tujuan dari CSR tersebut. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, maka dapatlah kita lihat seperti apa implementasi dan pola kerja sama pemerintah daerah  dan swasta Adam mengoptimalkan program tersebut dengan mengambil studi kasus pada PT. PGE area Kamojang di bidang pendidikan, sehingga perencanaan yg dilakukan oleh pemerintah dan program CSR PT PGE bisa sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.  Kata Kunci: CSR, kerja sama, administrasi publik AbstractCorporate social responsibility (CSR) is social  responsibility of a private company towards the society and the environment aware of the involvement of its society in maximizing the aim of CSR. Hence, by using qualitative methods, so that we can see what are the implementation and regional government working pattern with private (Adam) maximizing its own program by taking some study case in PT. PGE Kaojang area in education section. This is the reason why the strategy which is done by the government can run smoothly by knowing the needs and wants by the society. Keywords: CSR, cooperation, public administration
Tanah sebagai Aset: Sebuah Tinjauan TeologiFilsafat Tantan Hermansah
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRelasi manusia dengan tanah, sebagaimana relasi manusia dengan manusia, merupakan sejarah tertua. Cara pandang Teologi dan Filsafat memberikan pemahaman bahwa relasi manusia dengan tanah ternyata tidak semata-mata ekonomi. Sebab tanah juga berkontribusi secara spiritual, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dengan metode penelaahan fenonemenologis-transendental, disimpulkan bahwa dimensi Teologi dan Filsafat dalam hubungan manusia dengan tanah tidak kalah kuat dengan relasi yang berperspektif ekonomi dan sosial.  Kata Kunci: Tanah, Aset, Teologi, Filsafat,  AbstractThe relationship between human and the land, as the relationship of men with men, is the oldest history. Theology and Philosophy perspective provides an understanding that the relationship between human and the land was not solely economic matters. It is because the soil also contributes in spiritual, science, and culture. By using phenomenology-transcendental methods, it concludes that the dimensions of Theology and Philosophy in the relationship between humand and the land is as strong as the economic relations and social perspective. Keywords: soil, wealth, theology, Philosophy
Pelaksanaan Good Public Governance pada Lembaga Negara Didit Setiabudi
POLITIK Vol 10, No 2 (2014): POLITIK
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSemenjak tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik pada area publik. Konsep tersebut telah dikembangkan dan diberi nama good publik governance (GPG) dengan 5 prinsip: demokrasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, hukum budaya, keadilan, dan kesetaraan, untuk diaplikasikan pada lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan sehat di area publik. Sekalipun demikian, setelah berhasil melewati tahun 2010, kondisi dari lembaga negara tidaklah menjadi lebih baik dan lebih sehat seperti yang diharapkan sebelumnya.  Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, Pemerintahan AbstractSince 2004, the Indonesian government decided to implement good governance in the public area. The concept has been developed and named as good public governance (GPG) with five principles: democracy, transparency, accountability, culture of law, fairness and equality, to apply to state institutions in order to create conditions for governance in the good and healthy public area. Yet, after running through 2010, the condition of state institutions is not moving better and healthier as once expected.  Keyword : Good (Public) Governance, Governance

Page 1 of 1 | Total Record : 7