cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE
Published by Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Journal of Law and Government Science (JLGS) is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2018): April 2018" : 6 Documents clear
KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nurarafah Nurarafah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu.pemilihan anggota legislatif Pemilihan anggota legislatif yang selama orde baru hanya diikuti oleh tiga partai yang diperbolehkan oleh negara, telah menjadi sistem pemilu dengan multi partai yang dimulai pada pemilu 1999.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor   5/PUU-V/200723 Juli 2007, disambut dengan penuh semangat oleh para pendukung calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka peluang bagi Calon Perseorangan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.Kata kunci : calon independen
PERADILAN YANG BERWENANG DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERJUDIAN DI ACEH Jummaidi Saputra
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang sejak tahun 1999 telah mempunyai hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, menghendaki diterapkannya Syariat bagi pemeluk Agama Islam. Maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur tahunan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang ada unsur perjudiannya haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peradilan manakah yang berwenang dalam mengadili anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir di Aceh.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. yang berwenang dalam mengeadili oknum anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir adalah Peradilan Militer. Karena anggota TNI tidak dapat ditundukkan kepada Mahkamah Syar’iyah, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Disarankan kepada lembaga yang untuk memberkan kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili terhadap oknum anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir di Aceh.Keywords: Peradilan, Anggota TNI, Perjudian/Maisir Di Aceh
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA Joelman Subaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. pers cenderung untuk menyiarkan berita yang tidak rutin, kekacauan, kegagalan, dan sebagainya yang tidak nyaman, namun disukai oleh pembaca krateria tentang berita, sering dikaitkan dengan keberhasilan, ketertiban dan pembangunan. Terhadap pemberitaan yang  tidak tepat  pers punya hak jawab yang melindunginyanya selain  itu  pers, tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan.Kata kunci : Perlindungan, Hukum, wartawan, barita
PROBLEMA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Zul Akli
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan warisan birokrasi orde lama dan orde baru yang berwatak korup hingga sampai saat ini walaupun sudah ada agenda reformasi, mental korup tetap ada pada birokrasi tersebut, karena yang menguasai birokrasi masih bersumber pada kekuatan yang sama dan tak dapat dipungkiri lagi sudah menjalar luas kedalam tubuh aparat penegak hukum dan system peradilan. Korupsi sudah dianggap budaya yang sulit dihilangkan sehingga dapat menghambat pembangunan dan membuat mental bangsa menjadi lemah serta dapat menciptakan pemerintah yang kotor yang cenderung memperkaya diri sendiri tampa memikirkan nasib rakyat.Kata kunci: tindak pidana, korupsi
PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ZUBIR IDI Zainal Abidin
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruah sakit sebagai institusi atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidangkesehatan masyarakat ternyata jugamenghasilkan limbah B3 sebagai hasil buangmedis. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diestimasikan sekitar 15 persen buangan yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakanbuangan yang dikatagorikan sebagai buangan infectios yang sangat bepotensimembahayakan kesehatan manusia seperti hepatitis dan HIV dan juga dapat membahayakan terhadap lingkungan.Rumah sakit sebagai institusi yang berfungsi melayanimasyarakat dalam hal kesehatan mempunyaiaktifitas yang resiko sangat besar (sebagaiagen) terhadap kesehatan masyarakat danlingkungan, sehingga penting untuk menjadikanberwawasan lingkungan. Ketentuan tersebutberlaku pula untuk RSUD. dr. Zubir, Idi.Kata kunci: limbah rumah sakit
PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKANPUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Syaifullah Noor
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dikarenakan oleh penerapannya yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan, hal ini disebabkan karena terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, selama ini para pelaku tindak pidana korupsi itu dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut tidak tersentuh hukum.Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pelaku lain yang tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi memang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan penetapan tersangka-tersangka baru dapat memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Pemerintah harus segera merevisi atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, agar semua pelaku tindak pidana korupsi dapat tersentuh oleh hukum sehingga tidak ada perbedaan pemberlakuan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.Agar tetap terjaganya rasa keadilan, aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif untuk menemukan dan menetapakan tersangka-tersangka baru baik itu pada saat proses penyelidikan dan penyidikanKata Kunci : Penerapan Ajaran Turut Serta, Tindak Pidana korupsi, Teori Pertanggungjawaban Pidana

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): APRIL 2025 Vol 10, No 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): April 2024 Vol 9, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 9, No 1 (2023): April 2023 Vol 8, No 2 (2022): OKTOBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): APRIL 2022 Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 1 (2015): April 2015