Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Geuthee Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Nanggroe: Journal of Scholarly Service Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum IJLSH
Subaidi, Joelman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA Joelman Subaidi
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. pers cenderung untuk menyiarkan berita yang tidak rutin, kekacauan, kegagalan, dan sebagainya yang tidak nyaman, namun disukai oleh pembaca krateria tentang berita, sering dikaitkan dengan keberhasilan, ketertiban dan pembangunan. Terhadap pemberitaan yang  tidak tepat  pers punya hak jawab yang melindunginyanya selain  itu  pers, tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan.Kata kunci : Perlindungan, Hukum, wartawan, barita
Urgensi Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Safriana S; Johari J; Joelman Subaidi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5288

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan untuk mengetahui apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan sistem perundang- undangan. karena pentingnya program cuti mengunjungi keluarga maka seharusnya pengaturan tentang cuti mengunjungi keluarga dipermudah tanpa melihat lamanya masa pidana dan lamanya masa menjalani pidana, Namun cuti mengunjungi keluarga diberikan tanpa dilihat dari jenis tindak pidana tetapi dengan melihat kemajuan perubahan yang dialami narapidana tersebut. penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa cuti mengunjungi keluarga tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem pemasyarakatan dikarenakan cuti mengunjungi keluarga tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, karena narapina tetap kecendrungan diberikan cap dari masyarakat dan di tolaknya narapidana didalam masyarakat. Cuti mengunjungi kelurga dalam sistem perudang-undangan perlu ditinjau ulang agar tidak ada kesulitan dalam pemberian cuti mengnjungi keluarga. Kata Kunci: Narapid, Lembaga Pemasyarakatan, Cuti Mengunjungi Keluarga.
Aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan dan kuhp Agustina Tina; Joelman Subaidi; Ummi Kalsum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4076

Abstract

Menurut kuhp abortus provocatus meruoakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, begitu juga halnya dengan undang-undang kesehatan juga tidak membenarkan tindakan abortus provocatus tanpa ada alasan pembenar.
Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe Yeni Fakhriati; Zul Akli; Joelman Subaidi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5643

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi Warga Binaan yang nantinya warga binaan tersebut siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin hak-hak Warga Binaan mengenai hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yang dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan Cuti Menjelang Bebas dan hambatan serta upaya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yang dilaksankan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe terhadap warga binaan Cuti Menjelang Bebas dan hambatan serta upaya dalam Pelaksanaannya. Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan peraturan dan juga didasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 jo peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian hak cuti menjelang bebas merupakan alternatif terakhir jika hak-hak yang lain tidak didapatkan oleh warga binaan dengan persyaratan sudah menjalani 2/3 masa pidananya,sudah berkelakuan baik serta ada rekomendasi daari pihak pengawas warga binaan tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dari Thaun 2020 sampai 2021 hanya ada 3 orang warga binaan yang mendapatkan cuti menjelang bebas, sedangkan yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya yaitu 96 orang warga binaan. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas yaitu tidak adanya penjamin, warga binaan tidak memenuhi persyaratan, dan kurang optimalnya dalam sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe agar dapat lebih mengoptimalkan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan seperti pentingnya sosialisasi agar warga binaan mengetahui dalam pengajuan Cuti Menjelang Bebas harus ada penjamin dan juga Warga Binaan mengetahui keberadaan hak-haknya.
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat Teguh T; Sumiadi S; Joelman Subaidi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6170

Abstract

Abstract The occurrence of traffic violations committed by junior high school students in the legal area of ​​Langkat Police. Real facts in the field, it is estimated that around 46 students from the 2 schools studied, namely the Hangtua Stabat Private Junior High School and the AL-Maksum Stabat Private Junior High School every day use motorbikes to school. this fact is clearly a violation of the law because junior high school children do not yet have a SIM, because to be able to have a SIM there is Law no. 22 of 2009 Article 77 Paragraph (1) at least 16 years old while junior high school students are only 13 to 15 years old. Due to their relatively young age, junior high school children are psychologically immature and do not understand well the dangers that can be caused by motorbikes. So that in addition to violations that occur by driving using a motorcycle, not having a SIM, not wearing a helmet and modifying a motorcycle. the problem is, what are the factors that cause students to violate traffic laws in the use of motorbikes? What are the efforts of the Langkat Police in tackling traffic violations committed by students in the use of motorbikes? The research method in this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. the nature of the research used is descriptive. Sources of data used, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that various efforts have been made by the local police in tackling traffic violations committed by students, one of which is in the form of outreach to schools, warnings and fines for students who commit traffic violations. This is expected to be able to provide a deterrent effect for students to pay more attention to the completeness of motorized vehicle administration and also the rules for driving so as to create an orderly traffic. The author suggests schools in Langkat district to harmonize the existing regulations in schools with the Langkat police regulations. Keywords: Violation, Student, Traffic
MANAGEMENT MODEL OF ILLEGAL LOGGING CONFISCATED GOODS AT RUPBASAN INSTITUTIONS IN THE PROVINCE Joelman Subaidi; Dedy Syahputra; Sofyan Jafar
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 3 (2022): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i3.240

Abstract

Management of confiscated illegal logging goods in general has been regulated by the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986, and has been completed by Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Instructions for the Management of Confiscated Objects The State and the State's Loot in Rupbasan. The same thing is also regulated in Article 44 of the Criminal Code which states "confiscated goods are deposited at the General Meeting of Shareholders". However, the implementation of the confiscation of illegal logging itself, both found and confiscated timber is regulated in the Ministry of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Auction of Finding, Confiscated and Looted Forest Products. The specific objectives of this study are to identify and analyze the management arrangements for confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province and the management of confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province. acceptance, research, registration, storage, maintenance, transfer, rescue, security, release and deletion as well as reporting. This is in accordance with the Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Guidelines for the Management of State Confiscated Goods and State Loot at Rupbasan which is a refinement of the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986 . The unavailability of facilities and infrastructure in the form of warehouses at Rupbasan in Aceh is a problem experienced by Rupbasan in the management of confiscated goods from illegal logging, and the wide working area of Rupbasan agencies in Aceh is a separate problem in the management of confiscated goods from illegal logging. The Government is advised to provide adequate warehouses for storing confiscated goods at the Rubsahan in Aceh, and to establish a minimum of 5 (five) Rupbasan agencies with working areas of 4 to 5 districts/cities.
A Model of Economic Empowerment of Conflict Victims Through Agrarian Reform Program in Poverty Reduction and Strengthening of Peace in Aceh Zahari Zahari; Dedy Syahputra; Joelman Subaidi
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7346

Abstract

This study aims to analyze: (1) A model of economic empowerment for conflict-affected communities through the Agrarian Reform program in alleviating poverty and strengthening Aceh's peace. (2) analyzing the Agrarian Reform strategic program in the context of poverty alleviation and strengthening peace in Aceh. In order to achieve the aims and objectives of this research scheme, a constructivism paradigm is used with a qualitative research method approach with the stages of the research method: (1) Research preparation, research observation, research data collection, analysis and presentation of research data, research conclusion drawing, research site review, preparation final research report preparation of journals, preparation of research results recommendations. As well as carrying out Focus group discussions on the formulation of research recommendations as outputs requested in the basic research scheme in the development of national competence for novice research lecturers. The research outputs that are attempted in this study are: (1) the results of this research will be published in national and/or international journals. (2) the results of this study will be used as a reference in the form of a monograph book for ISBN publishers. (3) The level of maturity or readiness for this research will be conveyed to the local government and related institutions so that it can become a joint guideline for the implementation of the economic empowerment model for conflict-affected communities in alleviating poverty, unemployment and strengthening Aceh peace.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Sofyan Jafar; Joelman Subaidi; Dedy Syahputra
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.146

Abstract

In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of these Copyright protections is songs or music, including the Copyright of Aceh songs or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the extent of knowledge of Acehnese artists, because there are still many Acehnese artists' works – especially in Acehnese music and songs – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and songs is indeed justified if it is done by asking permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of songs or music in Aceh, including the use of songs or music in Aceh that are used without permission from the copyright holder, such as singing songs or music by other people without permission which is then uploaded. on social media and internet media such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Skl) sukran sukran; Joelman Subaidi; Muhibuddin Muhibuddin
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8374

Abstract

Violence is basically an aggressive action that can be done by anyone. Violence is a form of crime that is against the law. Violence committed by students or students with a background of persuasion and because of the development of an unstable mental attitude, must be treated the same as adults. Humanely, treatment must be distinguished, because physically and mentally, they are different from adults. Based on the background of the problem, it is formulated that the problem is how to apply criminal sanctions against perpetrators of violence and how are victims and perpetrators responding to the judge's decision number 38/Pid.B/2020/PN Skl.The law is a norm and rule, a crime is a form of deviant behavior that is always attached and will continue to develop in people's lives, the victim is a person who has suffered physical or mental suffering, while the perpetrator is a person who intentionally commits an intentional act.The research method used in this thesis is using sociological juridical research. Empirical juridical method is a type of research in research which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely a case approach. The nature of descriptive research, data analysis. The research location is in the Singkil District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary data and secondary data.Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) The application of sanctions for criminal acts of violence committed by students is not in accordance with the decision letter because where students are categorized as children, especially cases of violence that occur within the school environment, the school should solve the problem. 2) The response of the victim and the perpetrator to the judge's decision where the victim agreed and of the three perpetrators all disagreed because they thought they should not be imprisoned because their status was still in school and still attending lessons.Suggestions from researchers are: 1) The government in charge should conduct socialization to schools, especially high schools where in order to reduce the occurrence of violent crimes committed by students and other criminal acts. 2) Parents should pay more attention and provide guidance to their children to be careful in doing something that can violate the law as well as by providing sufficient understanding of the dangers of violent criminal acts which are detrimental to themselves. 3) Teachers should pay more attention to the activities of students in the school environment or around the school.
Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara Johari Johari; Husni Husni; Joelman Subaidi; Cut Khairunisa
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 3.2% pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.
Co-Authors . Zulfan A, Arnita Afrizal, T. Yudi Agustina Tina Agustina, Ningsih Aini, Saripah Al Fikri, Albert Albert Al Fikri Anggelika, Yurika Arnita A Budi Bahreisy Camelia Billah Puteri Cut Khairunisa Dedy Syahputra Dedy Syahputra diah, Mar Emirsya, Melfa F, Fatahillah Fatahillah Fatahillah F Fauzah Nur Aksa Fauzah Nur Aksa Ferdy Saputra Guslihan, Riza Aldia Hardianta, Hardianta Harun Harun Harun Herlin, Herlin Husni Husni Husni Husni Husni Jayawarsa, A.A. Ketut Johari Johari Johari Johari MARIA BINTANG Muhammad Hatta Muhammad Rudi Syahputra Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin Nurarafah, Nurarafah Purwoko, Agus rani, khairani Riasni Bakkara S, Sumiadi Safriana Safriana Salwa Ramadhani Sari Yulis savina, savina Sofiya, Sofiya Sofyan Jafar Sofyan Jafar Sugeng, Santoso sukran sukran Sumiadi S Sumiadi Sumiadi Sumiadi, Sumiadi Syamsul Arifin Teguh T Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Ummi Kalsum Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Wulan Sari Batubara, Ririn Yeni Fakhriati Zahari Zahari Zul Akli Zul Akli Zulfan Zuran, M Adhit