Garuda - Garba Rujukan Digital

PRINSIP ITIKAD BAIK, SUATU PENDEKATAN KONSEPTUAL Nurarafah Nurarafah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan hukum perjanjian atau atau kontrak yang didasari oleh kebebasan berkontrak (freedom of contract) juga membawa konsekuensi melahirkan kontrak-kontrak baru yang berpotensi untuk melahirkan permasalahan baru. Interaksi bisnis dan perdagangan akan banyak menemukan masalah baru mengingat banyak prinsip yang berbeda pada masing-masing sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mempelajari dan memahami substansi atau isi perjanjian sebelum melakukan kesepakatan perjanjian tersebut.Kata kunci : itikad baik, konseptual

KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nurarafah Nurarafah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu.pemilihan anggota legislatif Pemilihan anggota legislatif yang selama orde baru hanya diikuti oleh tiga partai yang diperbolehkan oleh negara, telah menjadi sistem pemilu dengan multi partai yang dimulai pada pemilu 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/200723 Juli 2007, disambut dengan penuh semangat oleh para pendukung calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka peluang bagi Calon Perseorangan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.Kata kunci : calon independen

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian Supermarket Brastagi Kota Medan Provinsi Sumatera Utara) Tiara T; Nasrianti N; Nurarafah N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6024

Now, all countries including Indonesia are being hit by the Covid-19 virus, this can be seen by many companies experiencing financial difficulties, then encouraging employers to issue several policies that are detrimental to their workers, namely Termination of Employment to improve the efficiency of their companies on the grounds of Covid-19 . However, workers affected by this layoff do not get their rights (salary, severance pay) as happened at the Berastagi Supermarket, Medan City. The purpose of this research is to find out how to apply the legal protection provided to workers who have been laid off, the obstacles that are a barrier to obtaining workers' rights, and what efforts must be taken. The type of research method used in this research is using empirical juridical or sociological juridical research methods, namely research procedures that aim to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Legal protection for workers aims for justice so that employers do not arbitrarily do something, there were 60 workers who were laid off during the covid pandemic at the Brastagi Supermarket, field results show that legal protection for these workers has not been going well, there should be clarity regarding this matter in accordance with Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation Articles 151 to 154 where employers may perform layoffs without agreement and reasons, because it is clearly regulated in article 154(A). Suggestions for employers should not make decisions unilaterally, it is also recommended for the Manpower Office to more often supervise companies that do not follow the rules, and suggestions for workers to be more concerned about the rights and obligations of workers. Keywords: Legal Protection, Termination of Labor, Covid-19 Pandemic

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENGESAHAN PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN NIKAH SIRI (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir) Nailal Amal; Faisal F; Nurarafah N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4262

Perkawinan ialah suatu fenomena yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, dimana dapat menimbulkan suatu ikatan yang sah karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat berdiri tegak dan dibina sesuai dengan norma agama dan adat istiadat. Permasalahan pada riset ini adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir), dan akibat hukum apabali terjadi penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri. Dan Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari riset ini adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir), hakim mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak istri dan suami yang mengajukan itsbat nikah ditolak karena keduanya sudah memiliki istri dan suami masing-masing belum lagi nikah yang dilakukan diantara keduanya merupakan nikah tidak resmi secara Negara sehingga hakim menolak itsbat nikah dari keduanya. Akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri berakibat terhadap anak hasil dari perkawinan siri, artinya: seorang anak belum diakui sebagai anak yang sah berdasarkan aturan Negara. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri yang menyangkut dengan keperdataannya akan kembali kepada ibu dari anak tersebut serta tidak mendapatkan harta warisan maupun tanggung jawab dar

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 32/PDT.G/2019/PN.BNA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN UANG Maulisya Wahdini Nst; Sulaiman S; Nurarafah N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6370

Perjanjian penitipan barang dapat terjadi bila terdapat kata sepakat antara pihak yang mendapatkan barang dari orang lain untuk menyimpannya dan mengembalikan barang tersebut pada keadaan yang sama. Pelaksanaan perjanjian penitipan uang antara kedua belah pihak dalam kasus ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kasus ini terdaftar dengan nomor register 32/pdt.g/2019/pn.bna. Namun setelah adanya proses di pengadilan, pihak dari tergugat juga tidak dapat menyerahkan kembali uang titipan dari penggugat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana terjadinya wanprestasi berdasarkan putusan nomor 32/pdt.g/2019/pn.bna, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, serta upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perkara perjanjian penitipan uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian penitipan uang yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi pada putusan nomor 32/pdt.g/2019/pn.bna, faktor yang menyebabkan wanprestasi, dan upaya upaya yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kepustakaan dan pendekatan lapangan. Pendekatan lapangan dilakukan dengan menggunakan cara wawancara responden dan informan. Disarankan untuk dapat melakukan pengawasan kepada pihak tergugat dengan cara laporan secara rutin agar pihak tergugat dapat menjalankan hukumannya untuk menyerahkan kembali uang titipan dari Abdul Jabar. Kata kunci: Perjanjian, Penitipan Uang, Wanprestasi.

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen) Maulida Maulida; Zul Akli; Nurarafah Nurarafah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8911

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui peranan penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan di polres Bireuen dan hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan, serta menelaah terkait upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah terjadinya . Penasehat hukum merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum terhadap kliennya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif dengan lokasi penelitian di polres Bireuen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yaitu dengan cara melihat serta mendengar.Hambatan yang dihadapi berbeda seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan, sering terjadi terhadap penasehat hukum, dan sering masalah yang antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.

Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai) Shaila Fitri Hasyim Nasution; Sofyan Jafar; Nurarafah Nurarafah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7082

Penelitian ini membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat pemerintah untuk membantu permasalahan modal bagi UMKM, yang salah satu fasilitasnnya adalah memberikan kredit tanpa agunan. Namun dalam kenyataannya kredit tanpa agunan yang disalurkan oleh bank sebagian besar mengalami kredit macet ataupun debitor melakukan wanprestasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah wanprestasi kerap timbul dalam perjanjian kredit. Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya dalam berbagai bentuk; a) tidak memenuhi wanprestasi, b) terlambat memenuhi wanprestasi, c) tidak sempurna memenuhi wanprestasi. Dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut adalah dengan cara memberi peringatan by phone selama tiga kali kepada debitor yang melakukan wanprestasi, apabila debitor tidak mempunyai itikad baik maka pihak bank menemui debitor dan bernegosiasi untuk mencari jalan keluarnya. Saran yang diberikan yaitu dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai agar memperketat penilaian kredit dan karakter calon debitor dan melakukan pengawasan terhadap usaha debitor guna meminimalisir kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitor.

Religious Diversity and its Legal Problems Husni Husni; Zulfan Zulfan; Teuku Yudi Afrizal; Nurarafah Nurarafah; Sumiadi Sumiadi
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 9 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

The basis for freedom of religion in Indonesia is regulated in Article 28E, Article 28I, Article 29 of the 1945 Constitution and Article 4, Article 22 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, this freedom is not absolute and must be limited to maintain religious harmony in Indonesia. This study aims to determine the actions that often trigger religious disputes with blasphemy or blasphemy of religion either directly or through various online media. This type of research is doctrinal or normative. In this study, all norms, legal principles, legal documents, court decisions, laws and regulations related to religious freedom in Indonesia will be studied. Based on the results of research to maintain religious harmony, the government issued Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, Law Number 1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion, Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Race and Religious Blasphemy. Religion. Ethnic Discrimination, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. In addition to legal action against perpetrators of blasphemy, the government and the community must work together to maintain religious tolerance and prevent fanaticism towards their respective religious identities so that it has the potential to cause horizontal conflicts between religious adherents in Indonesia.

Doctor's Civil Responsibility in Medical Malpractice in Indonesia Nurarafah Nurarafah
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 10 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

In the perspective of civil law, medical malpractice is an unlawful act (onrechtmatige daad) in accordance with the provisions of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). This study aims to analyze the civil liability of a doctor in medical malpractice in Indonesia. This type of research is legalistic, doctrinal or normative. Based on the results of the study, a lawsuit against the law in medical malpractice is regulated in Article 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) with elements such as the patient having to suffer losses, mistakes or negligence (other than private persons, hospitals). may also be liable for errors or omissions). negligence of employees), there is a causal relationship between loss and error, the act violates the law. In addition, the form of the doctor's liability in acts against the law of medical malpractice based on Article 1365 BW can be in the form of material and immaterial compensation to patients.

WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BIBIT JAGUNG HIBRIDA ANTARA PT FATARA JULINDO PUTRA DAN DINAS PERTANIAN ACEH TENGGARA jihan shafira; Ramziati R; Nurarafah N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.9023

Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara Pt Fatara Julindo Putra Dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara (Studi Penelitian PT Fatara Julindo Putra dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor Kontrak 520/102/SPK-DOKA/2020). Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh 2022. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda wanprestatie" bermakna tidak penuhi suatu yang diharuskan seperti yang sudah diresmikan dalam perikatan. Aspek pemicu wanprestasi terdapat 2 (dua) mungkin, salah aspek dari luar pihak serta aspek dari dalam pihak Aspek dan luar merupakan kejadian yang tidak diharapkan berlangsung serta tidak bisa diprediksi hendak berlangsung kala perjanjian terbuat Jika wanprestasi utang dalam kontrak publik terjadi karena keterlambatan pelunasan, obligor dianggap pailit atau wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan atau wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya. tidak memperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan. Dalam hal pemasok barang yang oleh kreditur tidak dapat melaksanakannya setelah perpanjangan waktu pelaksanaan diperpanjang, hal itu tidak boleh dilakukan dan dalam hal pemasok barang publik tidak memperbaiki cacat mutu dalam batas waktu yang diperbolehkan., Tujuan dari pengkajian ini untuk:1.Untuk menganalisis Penyelenggaraan Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida antara 2. Untuk menganalisis Kendala pada Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida antara 3. Untuk menganalisis upaya menangani kendala-kendala pada Penyelenggaraan kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida antara Jenis pengkajian ini yaitu pengkajian hukum yuridis empiris. Sumber data pengkajian ini yaitu data sekunder, yang mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode pengumpulan data memakai wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data pengkajian memakai analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengkajian didapat sebuah kesimpulan bahwasanya: “1) Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa yaitu Kontrak pengadaan bibit jagung hibrida adalah kreditur dianggap melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat krpada debitur. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 80 ayat Akibat wanprestasi tersebut dikenakan sanksi berupa Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/DOKA/2020 tanggal 27 November 2020, Dinas Pertanian Aceh Tenggara menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan dimasukan dalam Daftar Hitam”; Kata Kunci: Wanprestasi, Kontrak, Pengadaan Barang , jagung Hibrida, Dinas Pertanian.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search