cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
abied76@gmail.com
Editorial Address
Street Pramuka 156. Po. Box. 116 Ponorogo 63471, East Jawa, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS
ISSN : 2502535X     EISSN : 25025341     DOI : 10.21154/muslimheritage
Core Subject : Humanities, Art,
Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, is a double-blind peer-reviewed academic journal published by the Postgraduate of State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes Islamic education, Islamic law, and Islamic economic. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of education, law,and economic.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage" : 11 Documents clear
Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Muhammad Isnan
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.444 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.385

Abstract

Abstract: The financial institution of Syari’ah is growing and developing rapidly in Indonesia. One of it is BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). In the legal protection for clients, BMT has not yet had a legal protection particularly, but it still refers to another legal protections like koperasi and Financial Fervices Authority. The legal protection that is given for BMT Beringharjo branch Ponorogo is embodied through the ragulation of Koperasi . It is not appropriate according to the regulation No. 21. Year 2010 about Financial Fervices Authority and No. 1 Year 2013 about Micro Financial Fervices. According to that case, this article will study about the client protection given by BMT Beringharjo Branch Ponorogo in the perspective of positive and Islamic laws. According to study, so it can be deduced: first, the implementation of protection that is given by BMT Beringharjo is still less appropriate based on regulation No. 21 Year 2011 about OJK and No. 1 Year 2013 about LKM, but BMT Beringharjo has applied a legal protection of Koperasi and legal protection implicitly. Whereas the implementation of protection of Islamic law is the protection given by ilahi precepts which conveyed from Wahyu in Al-Qur’an and Sunnah. It is realized by BMT, because the clients of BMT Beringharjo less know the impact when the financial institution like BMT experinces a bankrupt.Abstrak:Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). Dalam perlindungan hukum kepada nasabahnya, BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, namun masih mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan BMT Beringharjo Cabang Ponorogo diwujudkan melalui Undang-undang perkoperasian. Hal ini ternyata tidak sesuai menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji  tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: Pertama, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran Ila>hi> yang disampaikan lewat Wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur’an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. Kedua, Implikasi pada BMT Berngharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamanahkan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit.
Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shariah Adin Fadilah
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.15 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.380

Abstract

Abstract: The provisions of minimum wage in Indonesia have been changing four times in the last few decades in line with the changes in the components of life needs referred. In fact, there are many life needs that previously were considered as trivial but they have now become important and should be referred to in setting the minimum wage. In Islam there are five sectors of human needs as established in the discourse of maqasid al-sharī'ah. Each sector is ranked into three levels, namely ḍarūrīyah, ḥajīyah, and taḥsīnīyah. This study examines how the components of life needs have been referred by the regulation of the minimum wage from the viewpoint of maqasid al-sharī'ah. This study came to the conclusion that the development of life needs used as guidelines in determining minimum wage levels has met the demands of life needs as intended by maqasid al-sharī’ah. Most of the components of decent living (KHL) occupy levels of ḍarūrīyah and ḥajīyah, and very few are classified as taḥsīnīyah. The enhancement of quantity and quality of the components proven the attention to the level of life needs sequentially from ḍarūrīyah level, the ḥajīyah, then the taḥsīnīyah level. These changes indicate the change of law in accordance with the demands of the circumstances.Abstrak: Komponen kebutuhan hidup yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum  di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan ini terjadi karena menyesuaikan perkembangan kebutuhan dahulu dianggap sepele namun kini menjadi penting. Dalam Islam ada 5 unsur pokok kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau yang dikenal dengan istilah maqasid al-sharī’ah. Kelima unsur pokok maqasid al-sharī’ah ini terbagi mejadi 3 kategori yakni ḍarūrīyah, ḥajīyah, dan taḥsīnīyah. Penelitian ini mengkaji bagaimana komponen kebutuhan hidup dalam regulasi upah minimum perspektif maqasid al-sharī’ah. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Sebagian besar komponen KHL ada pada wilayah ḍarūrīyah dan ḥajīyah, sedikit sekali yang tergolong taḥsīnīyah. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang ḍarūrīyah dulu baru kemudian yang ḥajīyah baru disusul yang taḥsīnīyah. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo Mujiono, Agus
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.691 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.386

Abstract

Abstract: Bank Indonesia, through the Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 6/10 / PBI / 2004 dated 12 April 2004 on the System of Assessment of the Soundness of Financial Institutions, determined that the maximum tolerated NPL (non-performing loans) and NPF (non performing finance) is 5%. It was found that the average NPL at BRI Mlarak Ponorogo is only 1%, while NPF at BMT Hasanah Mlarak reached an average of 15%. The discrepancy in numbers is due to the inequality in the application of the precautionary principle, especially in the provision of financing. This study compares the application of the principles of prudence in the process of financings and loans in both institutions. It was found that: First, prudential standards in BRI Unit Mlarak are based on the guidelines for the implementation of micro business loans (PPKBM), while BMT Hasanah has not yet implemented the principles of prudence properly, because it has no strict standard operating procedures (SOP) of financing. Secondly, the principles of prudence have enhanced the reputation of BRI Mlarak and, conversely, the weakness of the application of these principles has negative impact on the BMT Hasanah.Abstrak: Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan  bahwa rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan, NPL maupun Non Performing Finance, NPF) adalah 5%. Dalam praktik pada BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata NPL hanya 1% sedangkan BMT Hasanah Kecamatan Mlarak rata-rata NPF 15%. Perbedaan angka NPL dan NPF diantarnya disebabkan oleh perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian pembiayaan/kredit. Penelitian ini mengkaji seputar penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut. Berdasarkan penelitian, temuan peneliti, Pertama, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Kedua, Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance.
Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam Anang Wahyu Eko Setyanto
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.96 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.381

Abstract

Abstract: According to economic theory, satisfaction in consuming something effects on the utility. The higher the satisfaction, the higher the utility. Conversely, the lower the satisfaction, then the lower the utility. Such opportunity is commonly used by some traders to make profit, as practiced by pracangan traders (staple goods retailers) of the Songgolangit Market, Ponorogo. They promote or advertise goods or services by promising gifts called persenan (tip) to customers. This study examines the tradition of persenan among pracangan traders of Songgolangit Market Ponorogo in the perspective of Islamic philanthropy. The results of this study indicate that; 1) pracangan traders of Songgolangit Market Ponorogo interpret the persenan as religious charities, i.e., as an expression of gratitude to customers and as a means to strengthen the friendship, 2) persenan in the concept of Islamic philanthropy is a grant which has religious significance and as an effort to maintain customer loyalty in order to increase the sales turnover.Abstrak: Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Celah ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk meraup untung. Salah satunya mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan menjajikan berbagai macam hadiah. Salah satunya seperti pedagang pracangan yang berada di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Pedagang pracangan melakukan praktek pemberian hadiah kepada pelanggan yang sering disebut dengan pemberian persenan. Penelitian ini menelaah tentang Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam perspektif Filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Praktik pemberian persenan menurut pedagang pracangan di Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo memaknai sebagai amal ibadah, dan tradisi yang sudah berjalan yang harus di ikuti, sebagai tanda terimakasih, sebagai alat untuk mempererat silaturahmi, 2) Tradisi persenan yang dilakukan oleh para pedagang pracangan dalam konsep filantropi Islam adalah lebih condong kepada pemberian hibah. selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang pracangan yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk.
Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan Hanik Fitriani
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.871 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.387

Abstract

Abstract: The idea of profession alms is a relatively novelty in Indonesian Islamic societies. In Indonesia, the government officials who are graduates of boarding school really know that the Koran, Hadith, and religious textbooks, which they have learned, do not require profession alms. So they consider profession alms as an unknown duty in Islam. But in reality, the profession alms has been charged by the government to them directly deducted monthly from their salaries. This study examines the attitude of government employees who are graduates of the boarding school on the obligations of profession alms with the main question “why they finally fulfill alms profession”. The answers will be sought with the perspective of the sociology of knowledge. This perspective is used to reveal which human knowledge is most decisive for his actions. This research has resulted in findings, using the Karl Mannheim’s relationism theory, that the subordination of government employees graduated from boarding school to to pay profession alms is dominated by power relation. Here knowledge has been used as instrument of power to determine a rule that must effectively apply.Abstrak: Zakat profesi merupakan wacana baru yang berkembang di masyarakat. Para pegawai negeri sipil (PNS) lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas dalam al-Qur’an, Hadith, dan literatur salaf. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5%, yang langsung dipotongkan dari gaji PNS setiap bulannya, mendapat tanggapan kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren karena belum menemukan dasar yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. 
Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Banyudono, Ponorogo Mariana, Hanik
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.771 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.382

Abstract

Abstract: Alms (zaka>h) has its own social significance, such as bridging the gap between the rich and the poor, disciplining the implementation of obligations and respecting the rights of others, as well as the equitable distribution of wealth to achieve social justice. Today, alms is also viewed from the standpoint of economic empowerment. This study examines the correlation between the implementation of alms and consumer behavior and economic empowerment in Banyudono, Ponorogo. The findings of this study are: First, the alms has been well carried out by the residents of Banyudono, Ponorogo (64%). Second, consumer behavior in carrying out alms in Banyudono, Ponorogo is good (54%). Third, economic empowerment in Banyudono, Ponorogo goes well (96%). Fourth, there is a fairly strong correlation between the variables X (alms) and variable Y1 (consumer behavior) among the residents of Banyudono, Ponorogo, with an index of 0.535. Fifth, there is a low or weak correlation between alms and Y2 variables (the economic empowerment) in Banyudono community, Ponorogo, with a correlation coefficient of 0.1574.Abstrak: Zakat memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara yang kaya dan yang miskin di masyarakat, mendidik untuk meningkatkan disiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang orang lain yang ada padanya, dan juga sebagai pemerataan rejeki untuk mencapai keadilan sosial. Dewasa ini, dalam berzakat aspek pemberdayaan ekonomi umat menjadi sebuah pertimbangan utama seseorang dalam melaksanaan ibadah zakat. Dalam konteks itu, penelitian ini akan mengkaji Korelasi antara pelaksanaan Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo. Temuan penelitian diantaranya: Pertama, Pelaksanaan zakat masyarakat Kelurahan Banyudono, Ponorogo dapat dikatakan cukup baik (64%). Kedua, Perilaku Konsumen Masyarakat Kelurahan Banyudono  Ponorogo dapat dikatakan cukup baik 54%. Ketiga, Pemberdayaan ekonomi umat masyarakat Kelurahan Banyudono Ponorogo dapat dikatakan cukup baik  (96%). Keempat, Terdapat korelasi yang cukup kuat antara variabel X (zakat)  terhadap variabel Y1 (perilaku konsumen)  masyarakat desa Banyudono Ponorogo, dengan angka indeks sebesar 0,535. Kelima,Terdapat korelasi yang rendah atau lemah  antara zakat terhadap variabel Y2 (pemberdayaan ekonomi umat) masyarakat Kelurahan Banyudono Kota Ponorogo, dengan koefisien korelasi sebesar 0,1574.
Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance Dan Operational Efficiency Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fitra Rizal
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.735 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.501

Abstract

Abstract: This study was conducted to examine the effect of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance and Operational Efficiency Ratio to the Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia.period 2012-2015. Population of this study is all of Sharia Rural Bank during four years of the study since 2012 till 2005. The data in this study are secondary data that contains of Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Operational Efficiency Ratio and Return on Asset obtained from sharia banking statitics that had been published by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia. This study use double linier regretion method with clasic assumption test before. This assumption contains of multicolonierity test, autocorelation test, heteroscedasticity test, and normality test. The test results show that the assumptions of classical regression equation is used to qualify the classical assumption test. This study proved that Partially, only the Capital Adequacy Ratio variable has no significant effect to Return on Asset of  Sharia Rural Bank in Indonesia period 2012-2015., while Non Performing Finance and Operational Efficiency Ratio variable has the negative and significant effect to Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia period 2012-2015. And the last Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance and Operational Efficiency Ratio simultaneously have significant effect to Return on Asset of Sharia Rural Bank in Indonesia period 2012-2015.Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia selama empat tahun periode 2012 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio dan Return on Asset yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa persamaan regresi yang digunakan lolos uji asumsi klasik. Penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial, hanya variabel Capital Adequacy Ratio yang tidak berpengaruh terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015, sementara variabel Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio berpengaruh negatif dan siginfikan terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. Dan secara simultan variabel Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2015.
Pembiayaan Bagi hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo Arlinta Prasetian Dewi
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.706 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.383

Abstract

Abstract: Financing is one of the products of the Baitul Mal wat Tamwil (BMT) much in demand, in the form of profit sharing and is based on Islamic principles. However, such products is in fact high risk, because the profits and losses will be shared. One of the evidence of that is that the troubled financing in BMT Hasanah currently reaches 10%, and urgently needs immediate actions to avoid deterioration. This study examined  BMT Hasanah commitment to operational standards for this kind of financing. The results showed that the financing mechanism in the form of profit sharing in BMT Hasanah has several stages; namely the examination stage, the analysis stage and the stage of the disbursement of funds. Risk management cycle begins with risk identification, risk measurement and risk management. BMT Hasanah manages the risks through preventive measures, revitalizing and curative measures or takeover of collateral. To minimize risks, the BMT Hasanah implements three strategies, the strategy of the finance portfolio, the strategy of collection of receivables and the collateral strategy.Abstrak: Pembiayaan merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasional kerjanya dengan prinsip syariah, identik dengan pembiayaan bagi hasil. Meskipun demikian, tingkat pembiayaan bagi hasil pada sebagian lembaga keuangan masih rendah. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil masuk dalam kategorihigh risk, karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah di BMT Hasanah saat ini mecapai 10%, jika tidak segera diambil tindakan kemungkinan bertambah akan tinggi. Maka, penelitian memfokuskan bagaimana kesesuaian pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dengan fatwa DSN MUI sekaligus manajemen resikonya terhadap pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dibagi menjadi beberapa tahapan, tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan dana. Siklus manajemen resiko diawali dengan Identifikasi resiko, pengukuran resiko dan pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko BMT Hasanah melalui tindakan prefentif, revitalisasi dan kuratif/ pengambil alihan agunan. Untuk meminimalisir resiko, BMT mengelompokkan strategi kedalam tiga kelompok, yaitu: strategi penyaluran pembiayaan, strategi pengumpulan piutang dan strategi jaminan.
Urgensi Penerapan Celestial Management Bagi Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah Trimulato Trimulato
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.437 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.502

Abstract

Abstract: Islamic banking currently has a strong legal law with the presence of the law number 21 of 2008 on banking syari'ah.Hal This adversely affects the existence of the banking Shari'ah are increasingly in demand by many. Islamic bank continues to grow and continue to open office services in various areas. Thus iru development of Islamic banks must be matched with adequate resources and qualified. Noted labor in Islamic banks continued to grow, from November 2014 to November 2015 grew to 23.51%. Not only the quantity but the quality should also be considered, it takes a celestial concept should be applied for the Management of human resources in Islamic banks. This paper uses a descriptive qualitative limitations in this paper is focused on the human resources that exist in the Islamic bank. The need for the application of celestial management for human resources in the bank syariahi. The results of this paper that the human resources in Islamic banks is growing, then the need for the application of celestial management for human resources in Islamic banks to create good quality. Because the Islamic bank is an institution whose business is inseparable from the rule of religion or spiritual aspect.Abstrak: Perbankan syari’ah saat ini telah memiliki payung hukum yang kuat dengan hadirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah.Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari perbankan syari’ah yang semakin diminati oleh banyak kalangan. Bank syari’ah terus berkembang dan terus membuka layanan kantor di berbagai daerah. Maka dari iru perkembangan bank syariah harus diimbangi dengan sumber daya yang mencukupi dan berkualitas. Tercatat tenaga kerja di bank syariah terus bertambah, dari November 2014 sampai November 2015 mengalami pertumbuhan hingga 23,51%. Tidak hanya dari kuantitas tapi kualitas juga harus diperhatikan, dibutuhkan sebuah konsep celestial manajement yang harus diterapkan bagi sumber daya manusia di bank syariah. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada sumber daya manusia yang ada di bank syari’ah. Perlunya penerapan celestial management bagi sumber daya manusia di bank syariahi. Hasil dari tulisan ini bahwa sumber daya manusia di bank syariah mengalami pertumbuhan,kemudian perlunya penerapan celestial management bagi sumber daya manusia di bank syariah untuk menciptakan kualitas yang baik. Karena bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak terlepas dari aturan agama atau aspek spiritual.
Pengaruh Sistem Waralaba Terhadap Retail Kecil Di Ponorogo Tinjauan Maṣlaḥah Siti Wulandari
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.066 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.384

Abstract

Abstract: One of the indications of the acceleration of economic progress in Ponorogo is the rapid development of the real sectors, especially the proliferation of modern businesses using the franchise system. Therefore, small retail businesses today are facing new competitors with huge capital and reliability of modern management. This study tries to find out the impact of the franchise system invasion to the existence of small retails, and how it affects the maṣlaḥah (safety) of small retails in Ponorogo. This study uses the theory of maqāṣid al-sharīah in the aspects of ḥifẓ al-māl to analyze the sustainability of small retail businesses amid the proliferation of franchise businesses. Maṣlāḥah is thinking about the advantages and disadvantages on the basis of religious teachings by thinking about priorities and side with the community (al-maṣlaḥah al-'āmah). The results of this study found out the threat of franchise trading system to the existence of small retails. Therefore, the maṣlaḥah for small retail of businesses means the realization of the safety from the expansion of large investors, such as monopoly.Abstrak: Salah satu indikator meningkatnya laju perekonomian Kabupaten Ponorogo ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor riil terutama dengan menjamurnya berbagai jenis toko-roko modern (khususnya dengan sistem waralaba) yang terus bertambah jumlahnya. Lalu bagaimana dengan para pebisnis retail kecil yang kebanyakan mereka memiliki usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Penelitian ini berupaya mengetahui adakah  pengaruh yang terjadi akibat adanya toko-toko dengan sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil, serta adakah pengaruhnya terhadap kemaslahatan retail kecil yang ada di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teori keberlangsungan usaha yang dikaitkan dengan maqāsid al-shar’īah  aspek kemaslahatan hifz al-māl untuk menguji pengaruh kemaslahatan retail kecil dengan adanya bisnis waralaba. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan signifikan, artinya terdapat pengaruh negatif sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil dan juga mengganggu kemaslahatannya. Maslāhah menurut Abd al Wahhāb Khallāf adalah sesuatu yang dapat menarik suatu manfaat dalam suatu masyarakat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan bagi peradaban umat manusia. Kemaslahatan dari aspek hifz al-māl adalah terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat dengan terjaga dari monopoli usaha, serta kesenjangan  ekonomi dan taraf hidup. Dalam konteks retail kecil di Ponorogo, agar keberlangsungannya dan kemaslahatannya terjaga, harus mampu berkreasi dan berinovasi mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan global.

Page 1 of 2 | Total Record : 11