cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
KISI HUKUM
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECURANGAN (FRAUDS) DALAM INDUSTRI ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA Sarwo, Yohanes Budi
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangann yang pesat bidang ekonomi di Indonesia, dapat memicu bagi pertumbuhan industri asuransi kesehatan. Pertumbuhan industri asuransi berdampak pada persaingan untuk memperebutkan pasar guna ekspansi atau memanjukan usaha serta permodalannya. Hal ini dikarena tanggung jawab yang besar bagi Penanggung dalam menanggung risiko yang dilimpahkan oleh para Tertanggung. Disisi lain terdapat perkembangan yang negatif dalam pengajuan klaim asuransi. Para Tertanggung semakin pintar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam idustri asuransi yaitu sering terjadinya kecurangan (frauds). Dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance fraud yaitu, suatu tindak pidana yang melanggar hukum terhadap perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari penutupan suatu risiko. Frauddalam industri asuransi kesehatan dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penipuan Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian joct. Pasal 263 KUHP
MEMAKNAI PEREMPUAN DALAM KURSI PARLEMEN Hadiyono, Venatius
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak semula kaum perempuan selalu terdiskriminasi baik dalam bidang sosial, agama, budaya maupun bidang politik. Oleh sebab itu kaum perempuan selalu terpinggirkan diberbagai bidang terutama dibidang politik, prjuangan kaum perempuan untuk mensejajarkan kedudukannya dengan kaum laki-laki di dunia politik ternyata harus melalui perjuangan yang cukup panjang, dan menemukan bentuknya dengan dalam bentuk-bentuk kebijakan maupun regulasi, sehingga perempuan dapat berkiprah di dunia politik khususnya untuk duduk di kursi parlemen dengan kuota 30%, untuk itu kebijakan afermatif, sistem shipper dalam upaya pemenuhan kuota 30% itu pun dibuat dan diterapkan, dan hasilnya cukup baik dalam pemenuhan kuota walau belum mencapai 30% penuh. Namun sayangnya, pencapaian perempuan di dalam parlemen tidak dibarengi dengan kinerja yang optimal sehingga perjuangan untuk pemenuhan hak-hak asasi perempuan-pun masih terkendala. Hal ini disebabkan karena caleg-caleg perempuan yang diajukan oleh partai-partai politik tidak mengutamakan kualitas dan profesionalitas, tetapi justru mereka hanya mengedepankan popularistas caleg perempuan yang biasa diambil dari artis, istri, adik, saudara dari para ketua parpol dan kaum prakmatis, yang terpenting adalah pencapaian kuota 30% dan parpol lolos dalam verifikasi sehingga dapat ikut menjadi peserta pemilu. Perempuan hanya dijadikan pelengkap penderita tanpa diberi bekal cukup untuk siap menjadi wakil-wakil rakyat di parelemen, sehingga pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan, hal ini imbas dari ketidak berdayaan dan ketidak mampuan perempuan dalam parlemen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara signifikan
HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Yustina, Endang Wahyati
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam Konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajad kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang BPJS mengamanatkan partisipasi Pengusaha (Pemberi Kerja) untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi para Pekerja. Sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Korporasi untuk melaksanakan salah satu kewajibannya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya termasuk Pekerja. Oleh karena itu CSR dapat diselenggarakan dalam bentuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja, dengan demikian hak hidup sehat yang juga merupakan hak dasar bagi pekerja akan terwujud
KEBIJAKAN NO DROP DAN MANDATORY ARREST DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Saraswati, Rika
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akses perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan menemui berbagai faktor yang menjadi kendala. Faktor utama yang sangat mempengaruhi dan menjadi kendala para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan adalah tanggapan atau respon aparat penegak hukum. Respon aparat penegak yang dimaksud dalam hal ini adalah dari aparat kepolisian. Sebagian besar perempuan korban dalam penelitian tersebut menghadapi kenyataan bahwa laporan mereka tidak ditanggapi oleh polisi dengan serius. Respon aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah pelaku kekerasan mengontrol keadilan. Hal ini terjadi karena faktor ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2015)