cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume XIX, No. 2 - November 2019" : 5 Documents clear
KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG PATUH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK Edy Gunawan
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1592

Abstract

Norma hukum Keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh pasca Pengampunan Pajak dapat dipahami sebagai bentuk keadilan komutatif dan keadilan prosedural. Parameter norma hukum kewajaran dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap Wajib Pajak serta adanya perlindungan warga negara dari tindakan pemerintahan penguasa dalam pemungutan suara untuk pemungutan pajak itu sendiri. Efektivitas norma hukum keadilan bagi Wajib Pajak yang patuh pasca Pengampunan Pajak dapat diwujudkan dengan meningkatkan dan mengembangkan lima faktor penegakan hukum perpajakan yang memenuhi nilai-nilai Keadilan komutatif yang memperlakukan semua orang sama dan sama seperti pelaksanaan keadilan prosedural murni. Menetapkan keadilan dengan mengacu pada konsep keadilan prosedural murni dan keadilan komutatif, Keadilan akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adil yang terkait dengan tax amnesty yang merupakan rekonsiliasi nasional untuk menghapus kesalahan masa lalu Wajib Pajak, sehingga keadilan dan kenyamanan dalam upaya yang diharapkan buat kepatuhan bagi Wajib Pajak.
IMPLIKASI PENAFSIRAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP POLITIK HUKUM AGRARIA PADA PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA Nina Amelia Novita Sari; Ezra Tambunan; Patricia Inge Felany; Xavier Nugraha
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1874

Abstract

Salah satu pengaturan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa,”bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran untuk rakyat. Hal ini menunjukan bahwa terdapat “hak menguasai negara” yang dimiliki oleh negara, terhadap seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil. Hal ini menimbulkan problematika, yaitu apa yang dimaksud dengan “hak menguasai negara”? Bagaimana implikasi pengaturan “hak menguasai negara” terhadap politik hukum agraria bagi pulau-pulau kecil? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan secara konkrit guna menyelesaikan suatu masalah.   Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai pemaknaan konsep “hak menguasai negara” dan implikasi konsep “hak menguasai negara” dalam politik hukum agraria bagi pulau-pulau kecil. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa  “hak menguasai negara” ditafsirkan sebagai yurisprudensi tetap (fasten jurisprudence) oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003,Nomor 002/PUU-I/2003, dan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 yang menafsirkan secara konstan “hak menguasai negara”, sebagai perbuatan merumuskan kebijakan (beleid), merumuskan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Penafsiran “hak menguasai negara” oleh Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada politik hukum agraria pada pengelolaan pulau-pulau kecil yang diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pulau-pulau kecil.
FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN AZAS OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA H. Jumahari Jahidin
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1877

Abstract

Menurut Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) macam fungsi, yakni (1) legislasi, (2) anggaran dan (3) pengawasan seperti diatur Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam rangka fungsi legislasi, DPRD Provinsi mempunyai salah satu wewenang dan tugas, yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama dengan Gubernur, sebagaimana diatur Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD Provinsi adalah organ pemerintahan daerah bersama-sama dengan Gubernur membentuk Peraturan Daerah, diatur pada Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan daerah.  Perda Provinsi adalah landasan segenap tindakan Gubernur Kepala Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berdasarkan “asas otonomi daerah yang seluas-luasnya” yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah. Akan tetapi, dalam konteks pembentukan Perda Provinsi, DPRD Provinsi belum dapat melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas dalam pembentukan Perda Provinsi yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan secara maksimal. Pembentukan Perda Provinsi supaya dapat mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, tidak boleh ditafsirkan secara bebas tanpa batas, sehingga bertentangan dengan (1) konsepsi bentuk Negara kesatuan, (2) sifat-hakikat asas desentralisasi, (3) tidak menyimpang dari fungsi, wewenang dan tugas DPRD Provinsi untuk menunjang Gubernur dan (4) materi-muatan Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Perda DPRD Provinsi bersama Gubernur Provinsi dengan tujuan supaya penyelenggaraan urusan Pemerintahan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.
LEGAL ASPECT OF ONLINE ARBITRATION IN EUROPEAN UNION AND CHINA Manja Indah Sari
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1882

Abstract

Indonesia is highly regarded as a country with the biggest e-commerce market in South-East Asia. This creates an urgency for the Indonesian government to offer an efficient and effective dispute resolution mechanism to settle dispute arising from e-commerce transaction. Online arbitration as an arbitration conducted online through means of internet and technology may provide solution to the disputes arising from e-commerce transactions. Thus, this article sets out the legal aspect of online arbitration in European Union and China as countries with the most developed online arbitration and largest market of e-commerce. The author will use normative research through comparative, statue approach and will be based on the regulations from primary and secondary resources.            This article compares six aspects of online arbitration in European Union and China, covering the arbiter, role of government, scope, procedure, enforcement, and factors affecting enforcement. The comparison may give further recommendation on the prospective of online arbitration in Indonesia.
MENILIK IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MORAL NATURAL NEGARA UNTUK MENGAKUI, MENGHORMATI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR DARI TERBENTUKNYA ENTITAS NEGARA Fransiskus Saverius Nurdin
Law Review Volume XIX, No. 2 - November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.1861

Abstract

AbstractThe state began primarily from the most modest legal society and then evolved into a large and modern entity. These entities are anthropological primordial communities that have a continuity that has been carried on until the history of civilization has disappeared. When a primordial entity becomes a large entity (the State), the state (a large entity) has a morally natural obligation to recognize and respect by issuing legal institutions that do not reduce or do not even distort the primordial entity. This research aims to describe how the state implements its natural moral obligations as a representation of citizens. This research finally provides an answer to the discourse that the state is considered negligent to recognize, respect and fulfill the rights of indigenous peoples. Furthermore, this research is normative legal research (library research) with a statutory approach (statue approach).

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue