cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
lawreviewuph@gmail.com
Editorial Address
Lippo Karawaci, Tangerang - 15811
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
LAW REVIEW
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 14122561     EISSN : 26211939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law Review is published by the Faculty of Law of Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of law resulting from scientific research or research-based scientific law writing. Law Review was established in July 2001 and is published triannually in July, November, and March. Law Review provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics, including Business Law, Antitrust and Competition Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Medical Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume XX, No. 3 - March 2021" : 6 Documents clear
PILIHAN HUKUM DALAM THE HAGUE PRINCIPLES 2015 [Choice of Law in the Hague Principles 2015] Priskila Pratita Penasthika
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3148

Abstract

This article aims to introduce The Hague Principles 2015 to the discourses of choice of law and private international law in Indonesia. Various attempts to harmonize choice of law have been undertaken since the second half of the twentieth century. Those attempts remain to continue to the twenty-first century and are marked, among others, by the issuance of The Hague Principles 2015. This harmonization instrument has been drawing attention and debates due to its nature as a non-binding instrument, and some novel provisions it introduces that have never been explicitly addressed in the previous harmonization instruments on choice of law.Bahasa Indonesia Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan The Hague Principles 2015 dalam diskusi-diskusi mengenai pilihan hukum dan hukum perdata internasional di Indonesia. Sejak paruh kedua abad ke-20 telah dimulai berbagai usaha untuk mengharmonisasi aturan-aturan mengenai pilihan hukum dalam kontrak. Usaha ini terus berlanjut di abad ke-21 dan ditandai salah satunya dengan terbitnya The Hague Principles 2015. Instrumen harmonisasi ini mengundang banyak perhatian dan perdebatan karena sifatnya sebagai sebuah instrumen yang tidak mengikat, dan beberapa ketentuan di dalamnya yang belum pernah diatur secara tegas dalam instrumen-instrumen harmonisasi mengenai pilihan hukum sebelumnya.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) [A Legal Analysis of the Implementation of Vaccine Procurement in Managing the Coronavirus Disease 19 (Covid-19)] Lailatul Mufidah; Kukuh Tejomurti
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3109

Abstract

This article elaborates two legal issues related to how to implement the procurement of the Covid-19 vaccine during a pandemic and the legal responsibility for the implementation of vaccine procurement in the context of handling Covid-19. This article is a prescriptive normative legal research using the statutory approach and the conceptual approach. The study results show that the implementation of procurement for handling emergencies requires a unique mechanism that is carried out through simplification of administrative processes and under Regulation Related to Procurement of Goods/Services in Emergency Management. Article 27 paragraph (2) and section (3) of the Covid-19 Handling Law, which has legal impunity that does not necessarily eliminate the procurement actors' responsibility, but the procurement actors are still subject to legal accountability based on good faith parameters and implementation under regulations legislation. State finances issued in the procurement of the Covid-19 vaccine can be given a temporary conclusion that it has been implemented effectively considering the efficacy level of the Sinovac vaccine is above the minimum percentage given by WHO, namely 65.3% of the minimum amount of 50%Bahasa Indonesia Abstrak: Artikel ini meneliti dua permasalahan hukum terkait bagaimana penerapan pengadaan vaksin Covid-19 di masa pandemi dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Artikel ini adalah termasuk penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan guna penanganan keadaan darurat membutuhkan suatu mekanisme khusus yang mana dilaksanakan melalui penyederhanaan proses administratif dan sesuai regulasi Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 yang memiliki impunitas hukum yang sejatinya tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara yang dikeluarkan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dapat diberikan kesimpulan sementara bahwa telah dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat efikasi vaksin Sinovac berada di atas minimal persentase yang diberikan oleh WHO, yaitu 65,3% dari jumlah minimal 50%.
UPAYA HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN SATWA DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT [Legal Efforts to Protect the Animals in the West Bali National Park] Yanti Fristikawati
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3158

Abstract

Indonesia is one of the archipelagic countries which is rich in biodiversity of flora and fauna, and has a longlist of the threatened wildlife animals such as the Bali starling in the West Bali National Park. The aim of this study is to find the regulations which are already applied to protect wildlife fauna in West Bali especially the Bali Starling bird. This study uses the normative legal research which uses secondary data such as regulations, books, journal and other sources.  For the protection of the environment, especially for wildlife animals, Indonesia has Act number 32, year 2009 on Protection and Management on the Environment, and Act number 5, year 1990 on Conservation of Living Resources and their Ecosystem. There are some obstacles to the enforcement of the law in the West Bali National Park, as there is still illegal hunting for the bird, deer and also turtles. Other efforts for the protection of wildlife fauna in West Bali are by encouraging public participation. At the moment the protection of the Bali Starling is better by the involvement of public participation. Bahasa Indonesia Abstrak: Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayatinya baik flora maupun faunanya, dan sebagian dari satwa tersebut merupakan satwa langka yang harus dilindungi, termasuk satwa di Taman Nasional Bali Barat. Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui aturan apa saja yang dapat dan sudah diterapkan untuk melindungi satwa liar khususnya Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat. Metode yang digunakan adalah yuridis normative yaitu mengkaji data sekunder berupa peraturan, buku, jurnal dan literatur lainnya yang terkait dengan perlindungan satwa liar khususnya di Taman Nasional. Saat ini untuk pengaturan perlindungan lingkungan telah ada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penerapan aturan yang ada masih menemui kendala dalam pelaksanaannya karena masih terjadi perburuan liar dan perdagangan satwa yang dilindungi seperti  jalak Bali, rusa dan juga penyu. Upaya lain yang dilakukan selain penerapan aturan adalah dengan pendekatan persuasive, serta pendekatan budaya ke masyarakat, antara lain dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam perlindungan satwa di Taman Nasional bali Barat. Kesimpulannya saat ini perburuan satwa liar khususnya Jalak Bali sudah berkurang, dan pendekatan melalui keterlibatan masyarakat sangat membantu.
PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PEMBERI KERJA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT [Detention of Diploma Certificates by Employers from the Perspective of the Dignified-Justice Theory] Ellora Sukardi; Debora Pasaribu; Vanessa Xavieree Kaliye
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3107

Abstract

A diploma certificate is a document that has a value to a person has after he/she has completed one stage of education. A diploma certificate is useful for job applications depending on the qualifications that were acquired. However, there is a custom in society where employers withhold their workers’ diplomas for a specified period of service. Withholding diplomas sometimes gives workers disadvantages because of the lack of security guarantee and also it creates greater risk and responsibility for employers. This research is conducted with juridical-normative methods. In terms of the Dignified Justice Theory which was coined by Teguh Prasetyo, the theory focuses on the concept of humanizing humans (nge wongke wong), therefore detention of diplomas that is carried out unilaterally by the employer without any guarantee of security protection for the workers’ diploma is considered as unfair and violates the rights or harms workers. In this case, it is necessary to have detailed clauses set out in the work agreement. In addition, the employer must have a Standard Operating Procedure regarding the holding of diplomas to ensure the security as long as they are kept.Bahasa Indonesia Abstrak: Ijazah merupakan dokumen yang bernilai bagi seseorang setelah yang bersangkutan menyelesaikan satu tahapan pendidikan. Ijazah berguna untuk melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pemegang ijazah tersebut. Namun, terdapat sebuah kebiasaan di masyarakat dimana pemberi kerja menahan ijazah pekerjanya dalam masa kerja yang ditentukan. Penahanan ijazah terkadang merugikan pekerja dikarenakan keamanan ijazah yang kurang terjamin serta menimbulkan risiko dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemberi kerja untuk menyimpan dokumen berharga tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo, yang menitikberatkan pada konsep memanusiakan manusia (nge wongke wong), penahanan ijazah yang dilakukan secara sepihak oleh pemberi kerja tanpa adanya jaminan atas perlindungan keamanan bagi ijazah pekerja dinilai kurang adil dan melanggar hak atau merugikan pekerja. Dalam hal ini, perlu adanya klausul yang terperinci yang dituangkan di dalam perjanjian kerja. Selain itu, pemberi kerja harus memiliki prosedur pelaksanaan mengenai penahanan ijazah untuk menjamin keamanan ijazah pekerja selama ijazah tersebut disimpan oleh pemberi kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 [The Legal Protection of Children's Right to Education during the Covid-19 Pandemic] Cynthia Phillo; Hessa Arteja; M Faiz Rizqi
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.2735

Abstract

Children as the forerunners of the successor to the future Indonesia nation make children individuals who become priorities in holding the right to education. The law itself has governed the rights that a child must have, including the right to get a proper education. Due to the COVID-19 Pandemic, the government finds it difficult in providing legal protection for a proper education rights of children. By using normative legal method, this paper will explain how the legal protection of children’s rights  over education during the COVID-19 Pandemic that’s happening and how the government’s role is in fulfilling childern’s rights in getitng an education.Bahasa Indonesia Abstrak: Anak sebagai cikal bakal penerus bangsa Indonesia menjadikan anak sebagai individu yang menjadi prioritas dalam memegang hak pendidikan. Undang-undang sendiri telah mengatur tentang hak-hak yang harus diteirma oleh anak, termasuk hak dalam pendidikan. Karena Pandemi COVID-19 yang terjadi, menambah kesulitan bagi pemerintah untuk memberikan perilundungan hukum bagi hak anak atas pendidikan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum hak anak atas pendidikan pada masa Pandemi COVID-19 yang sedang tejadi dan bagaimana peran negara dalam memenuhi hak anak dalam mendapat pendidikan.
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MELALUI HARMONISASI PUBLIC ENFORCEMENT DAN PRIVATE ENFORCEMENT [Competition Law Enforcement in Indonesia through the Harmonization of Public Enforcement and Private Enforcement] Carissa Christybella Wijaya; Micheline Hendrito; Monica Patricia Aripratama; Udin Silalahi
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.2963

Abstract

KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) as the authority for business competition law in Indonesia still has many shortcomings. This is related to the KPPU’s failure to accommodate compensation payments to victims of business competition law violations. This can happen because Indonesia has only provided room for public enforcement to be implemented. In public enforcement, compensation payments are not paid directly to consumers who have suffered losses but instead come into the state treasury. This article discusses the compensation mechanism that should be received by victims of competition law violations through private enforcement, which is a mechanism for enforcing competition law by using the regulations of the Competition Law in civil courts to demand compensation. This research was conducted with the aim of creating a healthy business competition climate through the enforcement of private enforcement in Indonesia by implementing harmonization between public and private enforcement. In this article, the Authors used normative juridical method and refers to statutory and comparative approaches. The research method used is juridical normative with a statute approach, a case approach, and a comparative legal approach. The results and conclusions of this study are that the KPPU's failure to provide compensation for compensation to victims of business competition violations encourages the need to implement private enforcement in Indonesia which is harmonized with the previous mechanism, namely public enforcement.Bahasa Indonesia Abstrak: KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga otoritas dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya terkait dengan kegagalan KPPU dalam mengakomodir pembayaran ganti rugi kepada korban pelanggaran hukum persaingan usaha. Hal ini dapat terjadi karena selama ini Indonesia hanya memberikan ruang bagi public enforcement untuk diterapkan. Dalam public enforcement, pembayaran ganti rugi tidak dibayarkan langsung kepada konsumen yang dirugikan melainkan masuk ke dalam kas negara. Oleh sebab itu, terdapat sebuah urgensi untuk mengalihfungsikan fungsi kompensasi dari KPPU kepada pelaku usaha melalui private enforcement, yaitu sebuah mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dengan menggunakan regulasi UU Persaingan Usaha di peradilan perdata untuk menuntut ganti rugi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui ditegakkannya private enforcement di Indonesia dengan menerapkan harmonisasi antara public enforcement dan private enforcement. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif hukum. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah kegagalan KPPU dalam memberikan kompensasi ganti rugi kepada korban pelanggaran persaingan usaha mendorong perlu diterapkannya private enforcement di Indonesia yang diharmonisasikan dengan mekanisme sebelumnya, yaitu public enforcement.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 25 Issue 1 (March 2025) Volume 24 Issue 2 (November 2024) Volume 24 Issue 1 (March 2024) Volume 23 Issue 2 (November 2023) Volume 23 No. 2 (November 2023) Volume XXII, No. 3 - March 2023 Volume XXIII, No. 1 - July 2023 Volume XXI, No. 3 - March 2022 Volume XXII, No. 2 - November 2022 Volume XXII, No. 1 - July 2022 Volume XX, No. 3 - March 2021 Volume XXI, No. 2 - November 2021 Volume XXI, No. 1 - July 2021 Volume XIX, No. 3 - March 2020 Volume XX, No. 2 - November 2020 Volume XX, No. 1 - July 2020 Volume XVIII, No. 3 - March 2019 Volume XIX, No. 2 - November 2019 Volume XIX, No. 1 - July 2019 Volume XVII, No. 3 - March 2018 Volume XVIII, No. 2 - November 2018 Volume XVIII, No. 1 - July 2018 Vol 11, No 2 (2011) Vol 11, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2006) Vol 6, No 1 (2006) Vol 5, No 3 (2006) Vol 5, No 2 (2005) Vol 5, No 1 (2005) Vol 4, No 3 (2005) Vol 4, No 2 (2004) Vol 4, No 1 (2004) Vol 3, No 3 (2004) Vol 2, No 3 (2003) Vol 2, No 2 (2002) Vol 2, No 1 (2002) Vol 1, No 3 (2002) Vol 1, No 2 (2001) Vol 1, No 1 (2001) More Issue