cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Ariwidodo
Contact Email
eko.ariwidodo@iainmadura.ac.id
Phone
+6285231042871
Journal Mail Official
jurnalkarsa@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lt.2, Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur km.4 Pamekasan 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 24423289     EISSN : 24424285     DOI : https://doi.org/10.19105/karsa
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
KARSA is a peer-reviewed national journal published by Institut Agama Islam Negeri Madura. It has been nationally accredited SINTA 2 since 2017 by Ministry of Research Technology and Higher Education of Republic Indonesia. It is published twice a year (June and December). It publishes articles of research results, applied theory studies, social issues, cultural studies, and Islamic culture issues. The aim of KARSA is to disseminate cutting-edge research that explores the interrelationship between social studies and (including) culture. The journal has scope and seeks to provide a forum for researchers interested in the interaction between social and cultural aspects across several disciplines. The journal publishes quality, original and state-of-the-art articles that may be theoretical or empirical in orientation and that advance our understanding of the intricate relationship between social science and culture. KARSA accepts manuscript with a different kind of languages are Indonesian, English, Arabic, or French.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Islam, Budaya dan Ekonomi" : 17 Documents clear
ASURANSI SYARI’AH ANTARA AJARAN SYARA’ DAN PEMBENARAN BUDAYA Nur Aziz Muslim
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.31

Abstract

Abstrak: Islam sebagai agama universal harus tampil elegan dalam mengurai permasalahan kehidupan manusia. Meskipun ia hadir sebagai blue print dari Tuhan, kehadirannya tidak bisa lepas dari budaya. Meskipun kehadiran budaya sebagai sesuatu yang berada di luar blue print Tuhan, keberadaan budaya kerap kali memengaruhi diundangkannya suatu ketentuan hukum Dalam masalah mu’âmalah (ekonomi syari’ah) misalnya, asuransi yang merupakan hasil karya manusia harus direspon secara positif karena tidak ada larangan terhadapnya dan ia sejalan dengan prinsip universal ajaran  Islam, yakni saling menolong, saling melindungi, dan saling menanggung. Karena itu, memasukkan asuransi sebagai entry dalam ensiklopedi Islam merupakan keharusan, karena dalam Islam adat juga dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Pertimbangan ini dikuatkan dengan adanya kemaslahatan yang ada di dalam asuransi itu sendiri bagi umat Islam. Meskipun tidak bisa dipungkiri adanya tarik ulur tentang halal atau tidaknya asuransi masih mewarnai ijtihad para ulama yang mempunyai otoritas tentang masalah itu, namun seyogyanya yang perlu dipertimbangkan juga adalah adanya sentimen positif dari masyarakat tentang keberadaan asuransi syari’ah dengan pertumbuhannya dari tahun ketahun yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat fantastis. Abstract: As a universal religion, Islam should appears elegantly in describing social problems. Islam as a norms are the blue print of God, however, its implementation is not free from the influence of culture, as the out sider of God blue print. Culture often influences the enactment of Islamic legal provision. In case of mu’âmalah (Islamic economy), insurance for instant, is a man made system of economy that should be regarded positively since there is no prohibition on it  and it is in accordance with the universal Islamic teaching; helping each other, guarding one another and taking risk together. Therefore, taking it as an entry in Islamic encyclopedia is a must since culture, in some cases, is regarded as a source of Islamic law. This attempt is conducted by considering the advantage of insurance for muslims even though there is still a dispute about such matter among ulama. However, the fact is there is a positive response from people about the existence sharia insurance which is proved by the fantastic development of such kind of insurance from year to year. Kata Kunci: Asuransi, budaya, syari’ah, âqilah
REVITALISASI DIMENSI BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI MADURA MELALUI PERAN KIAI DAN PESANTREN M. Fajar Shodiq Ramadlan
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.32

Abstract

Abstrak: Sebagai sebuah entitas yang terus berkembang dengan sistem sosial budaya yang khas, unik dan partikular, diskursus pembangunan ekonomi dan masyarakat di Madura mendapat perhatian khusus, terutama sejak bergulirnya wacana industrialisasi dan berdirinya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Dalam dinamika gagasan pem-bangunan ekonomi dan masyarakat, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang memiliki orientasi ke masa depan. Gagasan paling kontemporer mengenai pembangunan berkelanjutan menem-patkan dimensi budaya sebagai pilar sentral dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat. Dalam konteks budaya, Islam, dan pembangunan ekonomi di Madura, menempatkan dimensi kebudayaan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan tentu menjadi penting di tengah tantangan industrialisasi. Apalagi, di samping upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi, aspek budaya, nilai-nilai keislaman, dan struktur sosial yang telah terbangun, juga diharapkan tetap terjaga. Cara yang bisa ditempuh untuk mencapainya adalah melalui keterlibatan peran kiai dan pesantren di Madura, yang dapat berfungsi sebagai agen dan lembaga yang mempunyai akar di masyarakat Madura.   Abstract: As an evolving entity with a distinctive, unique and particular socio-cultural system, economic and public development discourse on Madura get special attention, especially since the passing of the discourse of industrialization and the establishment of Surabaya-Madura bridge (Suramadu). In the dynamics of economic and community development ideas, sustainable development is a concept that has a future orientation. The most contemporary ideas about the cultural dimensions of sustainable development put culture as a central pillar in the economic and community develop-ment. In the context of culture, Islam and economic development in Madura, placing dimensions of culture in sustainable development paradigm is certainly important in the challenge of industria-lization. Moreover, in addition to efforts to create economic growth, aspects of culture, Islamic values ​​and social structures that had been built are also expected to be maintained. The way that can be taken to achieve it is through the involvement of kiai and the role of pesantren in Madura, which can serve as agents and agencies who have roots in the community Madura. Kata Kunci: Budaya, pembangunan berkelanjutan, kiai, pesantren
ISLAMIC BUSINESS ETHICS BETWEEN REALITY Hasyim Nawawi
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.33

Abstract

Abstrak: Sesungguhnya sejarah etika bisnis Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah induknya yakni ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam berusia setua Islam itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, misi mulia Rasulullah SAW. di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Adapun prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut: (1) berlandaskan ketauhidan (keesaan), (2) keadilan (keseimbangan), (3) kebebasan berikhtiyar, (4) amanah (bertanggung jawab), (5) menegakkan kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks keindonesiaan, penegakan hukum dalam bisnis sebenarnya sebagian besar sudah dilaksanakan, meskipun pelaksanaannya berbeda dengan bisnis yang dijalankan pada masa awal peradaban Islam. Pada awal peradaban Islam sudah terdapat lembaga pengawasan (al-hisbah) yang fungsinya adalah meninjau keberadaan bisnis di pasar, baik dari segi halal dan haramnya produk yang dijual, ukuran timbangan, kejujuran seorang penjual, dan hal-hal lain yang merugikan. Ukuran penegakan  hukum di Indonesia didasarkan atas klausul yang menyangkut hal-hal yang merugikan orang lain, bukan terkait halal dan haramnya produk. Dalam implementasinya diharapkan pelaku bisnis mampu melaksanakan dengan menekankan pada cara yang dikenalkan Islam dalam etika berbisnis yang Islami. Bisnis dalam bidang-bidang yang halal, bermanfaat positif, tidak dengan penipuan, harus disampaikan dengan apa adanya (jujur), serta tidak merusak lingkungan dan  ekosistem yang lainnya. Abstract: Actually, the history of the Islamic business ethics cannot be separated from its parent’s history which is the Islamic economics, whereas the Islamic economics is as old as the religion of Islam itself. As we know, the noble mission of the Prophet Muhammad (peace be upon him) in this world is to build a civilized society. The basic principles of Islamic business ethics instilled by Muhammad is follows: (1) based on tawhid (oneness of Allah), (2) justice (balance), (3) freedom to make efforts (4) amânah (being responsible), (5) upholding the truth, virtues, and honesty. In the context of Indonesian-ness, actually in the business of law enforcement, it has been mostly implemented, although the implementation is different when the business is run in the early days of Islamic civilization. At the beginning of Islamic civilization it is available an oversight agencies (al-hisbah) whose function is to review business presence in the market, in terms of both lawful and illicit products sold, the size of the scales, the honesty of a seller and other things that harm. The standard measurement of law enforcement in Indonesia is based on the clause related to harm others, not related to halâl and harâm products. In its implementation it is expected that the practice of businesses can be done by emphasizing ways introduced by Islam in the Islamic busines ethics. Business in the law full field with positive benefit, non by froud, should be stated as for what it is (honest), by not to damage the environment and other ecosystems Kata Kunci: Islamic busines, ethics, Tawhid, Amânah, al-Hisbah
TRADISI BHUBUWÂN SEBAGAI MODEL INVESTASI DI MADURA Zainal Abidin; Holilur Rahman
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.34

Abstract

Abstrak: Tulisan ini berusaha memberikan deskripsi bagaimana peralihan kekayaan dari satu orang ke orang lain berupa bhubuwân di Kabupaten Bangkalan, Madura dikritisi dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dengan berupaya memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Kajian ini diharapkan memberikan sebuah deskripsi bagaimana budaya yang sudah menyatu dengan masyarakat Madura ini dapat dikritisi dengan satu semangat bukan untuk menghilangkannya namun untuk mencari format yang  mungkin akan mendatangkan kebaikan bagi pelaku bhubuwân. Dari kajian ini dicobaban-dingkan apakah bhubuwân bisa dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang tidak mengikat (hibah), arisan, hutang, atau bahkan salah satu model investasi? Tulisan ini juga mengusulkan agar bhubuwân dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank, sehingga mesin uang tersebut bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, transaksi bisnis yang mengandung motivasi sosial ini dapat terus berlangsung dengan meminimalisasi segala resiko yang ada. Abstract: This article tends to serve a comprehensive and thorough description on people to people wealth transfer in form of bhubuwân in the residence of Bangkalan Madura. The wealth transfer has been criticized from the perspective of Islamic economy.   This study is also to describe an effort to criticize, to find a new form bhubuwân, however, it is not about to leave it out. The new form is expected to invite good deed to those performing bhubuwhân. Furthermore, it analyzes if bhubuwân is a hibah (non-binding gift), arisan (regular social gathering whose members contribute to and take turns at winning an aggregate sum of money), debt, and an investation model. It suggests that bhubuwân could attract a capital service supplier as a kind of capital transaction. It might be banking and non-banking ones. Moreover, they are able to manage this “money machine” well based on the syriah (Islamic law) principles. Bhubuwân is considered a social motivation, it is anticipated to run everlastingly with minimizing current risks. Kata Kunci: Bhubuwân, hibah, ta’ȃwun, hutang-piutang, arisan, investasi
TRADISI ÉMBU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA MASYARAKAT MADURA Rudy Haryanto
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.35

Abstract

Abstrak: Mayoritas masyarakat Madura adalah Muslim, sehingga budayanya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tradisi pemberian émbu dalam transaksi jual belinya merupakan bentuk pemberian yang berakar pada budaya Madura. Tradisi pemberian émbu dibentuk oleh demografi dan nilai ajaran Islam serta dilakukan sebagai bentuk realisasi atas khasanah budaya Madura dalam hal ketaatan masyarakat Madura kepada agama, sebagai simbol watak dan karakter mereka, sebagai perilaku dermawan mereka, dan sebagai strategi marketing masyarakat Madura. Tradisi pemberian émbu sebagai bentuk ketaatan terhadap agamanya dituangkan dalam bentuk kehati-hatian terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan tradisi pemberian émbu sebagai bentuk kedermawanan masyarakat Madura tertuang dalam perilaku yang suka memberi dan tidak kikir. Terakhir, tradisi pemberian émbu sebagai strategi marketing menunjukkan bahwa masyarakat Madura cerdas dan tidak seperti dalam stereotip yang mengatakan bahwa masyarakat Madura bodoh dan tidak berilmu, karena dalam kenyataannya masyarakat Madura mempunyai ilmu marketing dengan strategi memberi émbu.   Abstract: The majority of the Madurese are Moslem, so their culture are influenced by the Islam. Émbu giving tradition in the its trading transactions is a form of rooted culture that is rooted in Madura. Émbu giving tradition is shaped by demographic and moral values ​​of Islam and it is done by them as a form of the tred sures realization of Madura culture in terms of obedience to religion, as a symbol of attitude and character, generosity behavior, and it is as a marketing strategy of the Madurese. Émbu giving tradition as a form of obedience to their religion which presented in the form of precautionary behavior incompatible with Islamic law. The tradition of giving émbu as the nature and character of the Madurese entrepreneur spirit is reflected in the alloy. The tradition of giving as a form of philanthropy émbu contained in the behavior of the Madurese who likes to give, it does not fit with the stereotype of the Madurese are miserly. Émbu traditions as well as providing marketing srtategy shows that the Madurese is smart and it is not like the stereotype which says that people are not stupid and have no education enaugh, because in reality the Madurese have knowledge deal with émbu marketing strategy. Kata Kunci: Émbu, Islam, Madura, ihtiyâth
QUO VADIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA Erie Hariyanto
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.36

Abstract

Abstrak: Pengadilan Agama di tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis yaitu mengadili sengketa ekonomi syari’ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama utamanya Hakim Pengadilan Agama memikul tanggungjawab yang berat. Disamping sebagai peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syari’ah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari’ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan sekaligus lembaga peradilan ekonomi syari’ah yang memadai. Hambatan dan upaya guna peningkatkan kompetensi hakim: Pertama, sumber daya hakim pengadilan agama; kedua, hukum materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari’ah; ketiga, budaya “pandangan masyarakat” tentang kompetensi hakim pengadilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah juga menjadi tantangan para hakim untuk mewujudkannya, namun bukan hanya kompetensi  hakim yang harus dikembangkan namun juga harus bersama-sama mengembakan tiga unsur sistem hukum (three element of legal system) yakni: legal structure, legal substance, and legal culture untuk mewujudkan cita-cita perumus undang-undang menjadi Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari’ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya Abstract: Religious court got an additional strategic authority that is judging the disputes of islamic economy in 2006. The new authority can be regarded as a challenge and also an opportunity for religious court mainly religious court judges that have a heavy responsibility. Beside having a good opportunity, but it is not an easy challenge because the quantity and quality of the religious court judges who are competent in the field still need to be improved. The wider authority of islamic judical economy which can be played by the religious court, and supported by judges who have a high competence, will produce economic decision as well as islamic economy court. The barriers and efforts of judges competency enhancement are the first is the resource of religious court judges.  The second is both material laws and islamic economy disputes judicial procedure. The third is the culture of “ people views” about the competence of the religious court judges in judging islamic economy disputes becoming the challege of the judges to realize it, but not only the judge competence that has to be improved but the judges also have to cooperate in developing the three elements of legal system, namely, structure,substance, and culture legal to realize the ideals of drafting legislation to religious courts as an institution that has an authority to judge islamic  economy disputes by showing competence and professionalism of the judges.   Kata kunci: Hakim, pengadilan agama, kompetensi, sengketa, ekonomi syari’ah
PERILAKU EKONOMI PETANI TEMBAKAU PASCA PANEN DI PAMEKASAN Nashar Nashar; Saiful Hadi; Karimullah Karimullah
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.37

Abstract

Abstrak: Tulisan ini hendak menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana perilaku ekonomi masyarakat Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pasca panen tembakau dalam menunjang pencapaian kesejahteraan? Faktor apa saja yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pasca panen tembakau dalam menunjang pencapaian kesejahteraan? Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, tulisan ini menegaskan bahwa peri-laku ekonomi masyarakat petani tembakau di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berbeda-beda, sesuai dengan usia, latar pendidikan, pekerjaan sampingan, dan pengalaman bertaninya. Abstract: This article aims to answer two major questions---firstly, how is the economic attitude of Bulay villagers-Galis sub-residence-Pamekasan residence, post tobacco harvest, supporting prosperity achievement? Secondly, what are the factors influencing economic attitude of Bulay villagers-Galis sub-residence-Pamekasan residence, post tobacco harvest, supporting prosperity achievement? The study employs quantitative approach and results a confirmation that the villagers’ economic attitudes are varied. They are categorized on the basis of age, education set, side-jobs, and agricultural experience. Kata kunci: Petani, tembakau, Madura,

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 2 (2025): Article in Progress Vol. 33 No. 1 (2025) Vol. 32 No. 2 (2024) Vol. 32 No. 1 (2024) Vol. 31 No. 2 (2023) Vol. 31 No. 1 (2023) Vol. 30 No. 2 (2022) Vol. 30 No. 1 (2022) Vol. 29 No. 2 (2021) Vol. 29 No. 1 (2021) Vol 28, No 2 (2020) Vol. 28 No. 2 (2020) Vol. 28 No. 1 (2020) Vol 28, No 1 (2020) Vol. 27 No. 2 (2019) Vol 27, No 2 (2019) Vol 27, No 1 (2019) Vol. 27 No. 1 (2019) Vol. 26 No. 2 (2018) Vol 26, No 2 (2018) Vol. 26 No. 1 (2018) Vol 26, No 1 (2018) Vol 25, No 2 (2017) Vol. 25 No. 2 (2017) Vol 25, No 1 (2017) Vol. 25 No. 1 (2017) Vol 24, No 2 (2016): Islam, Culture, and Economics Vol. 24 No. 2 (2016): Islam, Culture, and Economics Vol. 24 No. 1 (2016): Islam, Culture, and Law Vol 24, No 1 (2016): Islam, Culture, and Law Vol 23, No 2 (2015): ISLAM, BUDAYA, DAN PESANTREN Vol. 23 No. 2 (2015): ISLAM, BUDAYA, DAN PESANTREN Vol. 23 No. 1 (2015): ISLAM, BUDAYA DAN PEREMPUAN Vol 23, No 1 (2015): ISLAM, BUDAYA DAN PEREMPUAN Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK Vol 22, No 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK Vol 22, No 1 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN PENDIDIKAN Vol. 22 No. 1 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN PENDIDIKAN Vol 21, No 2 (2013): ISLAM, BUDAYA DAN BAHASA Vol. 21 No. 2 (2013): ISLAM, BUDAYA DAN BAHASA MADUROLOGI 6 MADUROLOGI 5 MADUROLOGI 4 MADUROLOGI 3 MADUROLOGI 2 MADUROLOGI 1 Islam, Budaya dan Pesantren Islam, Budaya dan Pendidikan Islam, Budaya dan Ekonomi Islam, Budaya dan Hukum Islam, Budaya dan Korupsi Islam, Budaya dan Perempuan Islam,Budaya dan Tourism More Issue