cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Mahsun
Contact Email
jpw@walisongo.ac.id
Phone
+6285876365599
Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id
Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 25033190     EISSN : 25033204     DOI : https://doi.org/10.21580/jpw
Core Subject : Social,
Social Sciences
The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
Mentawaian and their land: local tenurial system, regional development, and cash economy Amien Tohari
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12621

Abstract

This article discusses the agrarian problems that will occur in Mentawai due to the encounter between the local tenure system and modern development. In many local development planning documents, the underlying development logic is to integrate social into the cash economy or market economy. Most of this modern development does not clearly describe the processes of social change that have taken place. In communities that still practice traditional economics, this kind of development has a very significant impact on changing social relations. This paper shows that development that changes the tenure system of a society, whether intentional or not, slowly or quickly, will also change the cultural system, political system, and social structure of society. The Mentawai people will learn how to live and survive in the new system. Some of them may be successful, and many of them will be eliminated. Besides, a shift in the management of natural resources, and land, which is different from the previous one will give rise to a wider agrarian conflict and transformation.
Jihad Sebagai Politik Luar Negeri dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Karya Al-Mawardi Ahwan Fanani
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12622

Abstract

Jihad dalam kajian kontemporer sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan bersenjata oleh individu atau kelompok yang  ditujukan terhadap pemerintah atau komunitas. Namun, konsepsi jihad menurut perkembangannya menunjukkan dinamika pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim. Al-Mawardi, yang diakui sebagai ahli hukum dan teorisi politik Islam yang memberikan penjelasan konseptual dan prosedur jihad dalam konteks kenegaraan. Berbeda dengan pemaknaan jihad sebagai perang arbitrer atau upaya pembelaan agama secara luas, konsep al-Mawardi meletakkan jihad sebagai politik luar negeri. Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji konsepsi al-Mawardi mengenai jihad tersebut dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah dan mengungkap bagaimana konsepsi tersebut dilihat dalam kacamata politik negara. Melalui penelitian kualitatif atas kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, dapat dapat disimpulkan bahwa jihad menurut al-Mawardi adalah kebijakan politik luar negeri negara Islam. Jihad bukan operasi keamanan dalam negeri, melainkan upaya untuk memperluas wilayah atau melakukan perjanjian dengan negara lain yang masuk kategori dar al-harb (n negara yang tidak memiliki perjanjian). Jihad dilaksanakan atas perintah dan persetujuan kepala negara dan dijalankan dengan mengikuti aturan peperangan, dalam menyikapi dampaknya. Dengan pengertian ini, kata jihad sebagai aksi bersenjata tidak bisa dijalankan oleh aktor individu atau kelompok di luar negara.
Formation of Ideological (Official and Religious) Discourses as Basis for Ryacudu’s Securitization of LGBT Acts in Indonesia 2016 – 2017 Wahyu Arif Raharjo
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12623

Abstract

Despite its existence in various local traditions, LGBT acts in Indonesia has recently faced notorious condemnation and abuse. This paper explores minister Ryacudu’s discourse formation in removing LGBT issue from normal politics into security sector, and whether such action has been successful in convincing audience that LGBT is indeed a security issue. In doing so, this study utilizes securitization framework to unravel the rationalization of removing LGBT into security sector and how it relates to Indonesian identity discourse. This paper argues that securitization of LGBT acts in Indonesia is an enactment of national and religious identity. LGBT has been re-constructed as a threat to national identity, thus, a societal security threat. This securitization is conducted by Indonesian government, initially started by Minister Ryacudu’s call to reject LGBT, which is then widely echoed among citizens. Statement from Ryacudu is the main speech act, supported by, utilization of religious values and national heteronormative identity as reference values to legitimize extraordinary measures to the so-called ‘LGBT problem’. The ‘extraordinary measures’ taken to ‘protect’ Indonesia’s identity include various sectors from education, communication and media, and commerce. Wide acceptance among citizen suggests that Indonesian government, especially Minister Ryacudu have successfully securitized LGBT issue in Indonesia.
Politik Hukum: Relasi Antara Politik, Hukum dan Agama di Indonesia Kholid Irfani
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.5468

Abstract

Timbulnya Perdebatan  paradigmatik  antara   politik, hukum,  dan agama di suatu  negara  merupakan perdebatan klasik  yang  selalu  aktual, menarik dan memerlukan solusi konkret. Indonesia mampu menjembatani perdebatan teoritis dan menjamin tata kelola negara  serta mampu menjembatani relasi antara politik, hukum dan Agama melalui Pancasila yang dijadikan dasar negara. Pancasila mempunyai peran penting dalam hubungan simbiotik antara ketiga unsur itu  dan diharapkan mampu mewujudkan  cita-cita luhur yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan COVID-19: Studi di Desa Jawisari Kabupaten Kendal Tiara Candra Wijayanti; Muhammad Mahsun
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12624

Abstract

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan  utamanya pada sektor kesehatan dan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang dirumuskan dalam kebijakan PSBB dan PPKM dari level 1-4. Kebijakan tersebut banyak mendapatkan perlawanan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga  banyak  sarjana yang tertarik untuk menemukan penyebab dari resistensi yang dilakukan masyarakat guna optimalisasi kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19. Dengan mengkaji kasus resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Kajian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama Bagaimana Bentuk Resistensi Masyarakat Desa Jawisari  Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 ? Kedua Mengapa Masyarakat Desa Jawisari Resisten Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19?. Studi ini menggunakan teori resistensi James Scott yang menjelaskan mengenai perlawanan kaum tani akibat dominasi dari kaum proletar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh data mengenai resistensi masyarakat terkait kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Jawisari. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur penelitian terdahulu. Kajian ini menemukan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari terbagi menjadi tiga bentuk yaitu resistensi terbuka, resistensi tertutup dan resistensi defensif . Studi ini juga menemukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perlawanan tersebut diantaranya  tidak mendapatkan BLT-DD, kepedulian terhadap pendidikan, pemenuhan kehidupan sehari-hari, desakan jama’ah, sosialisasi yang kurang efektif serta tenaga kesehatan yang kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.
Kontribusi Dana Keistimewaan kepada Pelaku Budaya Fitri Astuti; R Widodo Triputro
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v4i1.12620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Dana keistimewaan kepada pelaku budaya di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan analisis diskriptif. Objek penelitian ini adalah penerima kontribusi dana keistimewaan kepada pelaku budaya dan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta sebagai fasilitator urusan kebudayaan. Pengambilan informan menggunakan Teknik purposive dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kontribusi dana keistimewaan kepada pelaku budaya dilihat  dari tingkat kesejahterahan pelaku budaya dengan melihat penurunan angka kemiskinan dengan diukurnya peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana keistimewaan, keberdayaan masyarakat yang dilihat dari pendayagunaan pelaku budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta ketahanan pangan yang dilihat dari bentuk pembinaan kepada pelaku budaya dalam memproduksi bahan pangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam More Issue