cover
Contact Name
Feliks Anggia Binsar Kristian Panjaitan
Contact Email
jeb17@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jeb17@untag-sby.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
ISSN : -     EISSN : 25034634     DOI : https://doi.org/10.30996/jeb17
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis is a journal for academics and practitioners, and is a double-blind, peer-reviewed academic journal that publishes conceptual articles and measures high-quality developments in the fields of economics, business and related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 176 Documents
ANALISIS KAJIAN PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK TENTANG PERDAGANGAN BEBAS DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 02 (2024): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v9i02.6805

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi adanya keterkaitan antara teori Adam Smith dengan mekanisme pasar bebas. Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat, yang mana pemikiran ekonomi Adam Smith ini banyak dikembangkan oleh negara-negara di penjuru dunia. Salah satu pemikiran Smith yaitu mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Dimana pemikirannya tersebut tertuang dalam teori Laissez Faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepasa bawahannya untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas. Adam Smith menilai mekanisme perdagangan bebas merupakan suatu keadaan dimana penjual dan pembeli diberi kebebasan untuk melakukan perdagangan, termasuk dalam hal menentukan harga keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teori pemikiran ekonomi klasik tentang perdagangan bebas dan mengerahui relevasi teori tersebut di Indonesia. Meode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari karya tulis, jurnal, buku, serta website resmi. Pada pembahasan kali ini, penulis akan fokus membahas relevansi pemikiran ekonomi klasik, khususnya Adam Smith di Indonesia.
OPTIMALISASI EKONOMI KELEMBAGAAN DALAM PERAN MENGURANGI MASALAH KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 02 (2024): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v9i02.6812

Abstract

Ekonomi kelembagaan menjadi reaksi dari aliran ekonomi sebelumnya yang mendapatkan kritikan dimana kritikan tersebut untuk negara maju dan berkembang. Peran ekonomi kelembagaan memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan yang ada didalam sebuah Negara, salah satunya masalah ketimpangan ekonomi. Ekonomi kelembagaan hadir untuk masalah ketimpangan ekonomi dalam membawa arah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan mengalisis literature review dari berbagai sumber jurnal atau artikel lainnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui optimalisasi ekonomi kelembagaan sebagai peran mengurangi masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kata Kunci: Peran Ekonomi Kelembagaan, Ketimpangan Ekonomi, Kesejahteraan
ANALISIS TEORI EKONOMI KELEMBAGAAN ATAU INSTITUSIONAL DAN RELEVANSINYA PADA PEREKONOMIAN DI INDONESIA
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 02 (2024): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v9i02.6814

Abstract

Eksistensi aliran Ekonomi Kelembagaan merupakan respon atasketidakpuasan terhadap aliran Neoklasik, dan sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliranekonomi Klasik. Landreth dan Colander (1994) membagi para tokoh ekonomi AliranKelembagaan dalam tiga golongan, yaitu tradisional, quasi dan neo. Yustika (2006) membagialiran kelembagaan kedalam ilmu ekonomi Kelembagaan lama dan ilmu ekonomiKelembagaan baru.
KAJIAN PENERAPAN EKONOMI SOSIALIS VS EKONOMI PANCASILA : KEADAAN EKONOMI INDONESIA MENUJU SOCIETY 5.0
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 02 (2024): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v9i02.6815

Abstract

Lahirnya pemikiran ekonomi sosialis oleh Karl Max, sebagai reaksi dari pemikiran kapitalis yang bebas. Ekonomi sosialis sendiri adalah sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah.. Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia yang berpaku pada sistem ekonomi Pancasila yang mana adalah sistem perekonomian yang lahir oleh para pendiri negara dan sering disebut sebagai “sistem sendiri”. Pancasila tetap memiliki eksistensi disetiap perkembangan jaman, seperti yang saat ini terjadi isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globasasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia, salah satunya adalah persaingan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampat terhadap perkembangan teknologi, terlihat munculnya revolusi industry 4.0 dan juga Society 5.0. tujuan penelitian ini untuk mengetahui ekonomi sosialis vs ekonomi Pancasila serta nilai – nilai Pancasila menghadapi society 5.0. metode penelitian ini menggunakan metode deskrisptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi indusry 4.0 dan Society 5.0, karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi Kata kunci: Ekonomi Sosialis, Ekonomi Pancasila, Society 5.0
Analisis Teori Akumulasi Modal Adam Smith Terhadap UMKM di Indonesia
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 02 (2024): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v9i02.6816

Abstract

The development of a country is influenced by the economic growth that occurs in that country. Adam Smith, one of the classical school of economics figures, describes his thoughts on the economic growth of a country by using the theory of capital accumulation. The need for capital accumulation through savings and capital investment is an important key to economic growth. Capital investment is the best way to maximize profits and generate wealth for people. Fast or slow economic growth is determined by the country's capital accumulation. But in reality, Indonesia which is included in the group of developing countries has a major problem in the form of limited capital in order to increase economic growth in the development process in Indonesia. One sector that plays a role in economic growth and national economic recovery is MSMEs. The contribution of MSMEs is recorded at around 61 percent of Indonesia's national GDP and absorbs 97 percent of the total workforce in Indonesia as of May 20, 2022. One of the obstacles for MSMEs in Indonesia is limited capital, which causes production activities to be hampered and reduce income. In order to help MSMEs to have easy access to capital, the Indonesian government channeled Ultra Micro financing and formulated a National Economic Recovery Program (PEN) policy for MSME Support so that MSME actors could get access to capital easily and equitably.
Sejarah Pemikiran Ekonomi Pemikiran Ekonomi Sosialisme dalam Perkembangan Koperasi di Indonesia
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 10 No 01 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v10i01.6822

Abstract

Abstract In the history of economic thought, there are two thoughts that have a strong influence in the world economic sector, namely capitalist economic thinking and socialist economic thinking. Capitalist economic thinking adheres to the understanding that the individual is above society. Meanwhile, socialism has the opposite understanding, namely that society is above the individual. This understanding of capitalism causes problems in the economy, one of which is one of the causes of poverty. In this case, cooperatives become emerging innovations that can overcome these problems. Cooperatives as business entities adhere to the understanding of socialism where society is above the individual. In its operations, the cooperative not only attaches importance to the welfare of its members but also attaches importance to the welfare of the community. In Indonesia, cooperatives have a lot of products that can provide benefits for members who are directly involved, members who are not directly involved, and the community around which the cooperative stands. As a democratic country, Indonesia has many laws and regulations related to cooperatives that are made to support the development and defense of cooperatives in Indonesia. However, the development of cooperatives in Indonesia tends to stagnate due to the evolving mindset of the community, so it is necessary to hold socialization about cooperatives to the community so that the development of cooperatives in Indonesia can continue for a long period of time. Keynotes: Cooperation, Indonesia, socialism, economics, development
Pengaruh Kebijakan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 10 No 01 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v10i01.6826

Abstract

Kebijakan upah minimum merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hakdari para pekerja. Adanya kebijakan upah minimum ini menjadi suatu batasan nilai upahbagi para pekerja dikarenakan terdapat aturan yang melarang bagi pengusaha untukmembayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Penerapankebijakan upah minimum di Indonesia terdapat berbagai variasi yang nominalnya ditentukanoleh pihak pemerintah provinsi dan kabupaten dengan menganalisis dari kebutuhan hiduplayak pekerja. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dankeefektifan kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja diIndonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu literature review dengan studideskriptif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan upah minimum dapat mempengaruhikemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia
Analisis Teori Ekonomi Pancasila  dan relevansinya terhadap nilai-nilai perekenomian di Indonesia
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No 02 (2024): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v9i02.6827

Abstract

ABSTRAK Sistem Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai suatu struktur yang sarat dengan falsafah Pancasila, Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila dan berpegang pada sistem ekonomi Pancasila akan menganut nilai-nilai yang dibawa oleh Pancasila Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah bagaimana teori Ekonomi Pancasila bisa relevan terhadap nilai-nilai perekenomian di Indonesia. Makalah ini menggunakan metode literatur review, dengan menghimpun sejumlah penelitian serta data-data yang tersaji dalan sejumlah jurnal akademik. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu uraian yang teratur dari data yang diperoleh, dipahami, dan dijelaskan untuk agar dipahami oleh para pembaca. Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 secara normatif merupakan landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Selain itu, sistem ekonomi pancasila berdasarkan asas kekeluargaan.
PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI PANCASILA
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7 No 02 (2022): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v7i02.7360

Abstract

Pancasila is the basis of the state as well as the guideline for the life of the Indonesian people whose moral values are taken from the ancestral culture of the Indonesian nation. Pancasila is also implemented in the economic sector initiated by Mohammad Hatta, namely Pancasila economy. This economic system is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945) to increase welfare. Cooperatives are a form of implementation of the Pancasila economy in Indonesia which has been growing in the past. Cooperatives in Indonesia are constantly experiencing developments, challenges, and competition with other business entities. This study aims to determine the development of cooperatives in Indonesia with a literature review method with a qualitative approach. Based on the research results, cooperatives in Indonesia are quite good and need development efforts to be more optimal.
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI WUJUD DESENTRALISI FISKAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN, EFEKTIF ATAU TIDAK?
JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7 No 02 (2022): September
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jeb17.v7i02.7361

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of central government transfers to local governments in the current era of autonomy as a form of fiscal decentralization as a form of eliminating inequality in Indonesia. The writing method uses qualitative methods with comprehensive analysis and obtaining secondary data. Central Government and the use of public funds according to the priorities and aspirations of the community. Therefore, conditions like this, the role of private investment and regionally-owned companies are highly expected as the main drivers of regional economic growth and development. This means that fiscal decentralization in this autonomous era cannot be said to be fully effective