cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Made Warka
Contact Email
rosalindael@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhmk@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Mimbar Keadilan
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 08538964     EISSN : 26542919     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Keadilan is published by the Law Faculty Laboratory of Law Faculty, University of August 17, 1945, Surabaya. First published in 1996 and up to now there are as many as two editions per year. This journal gives readers access to download journal entries in pdf file format. Mimbar Keadilan is created as a means of communication and dissemination for researchers to publish research articles or conceptual articles. The Mimbar Keadilan only accepts articles related to the topic of law except business law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Februari 2018" : 6 Documents clear
REDAKSI DAN DAFTAR ISI Februari 2018, Mimbar Keadilan
Mimbar Keadilan Februari 2018
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemimpin RedaksiWiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Sekretaris RedaksiTomy Michael, S.H., M.H. Dewan PenyuntingDr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H.Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H.Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. Penyunting BahasaMuh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. Mitra BebestariProf. Dr. Mashudi, S.H., M.H.Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H.Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.Prof. Dr. IB. Supancana, S.H., M.H.Prof. Dr. Zudan Arif F, S.H., M.H.Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Pelaksana AdministrasiKasdi, S.Sos.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR HONDA Ndun, Inthan Juwita
Mimbar Keadilan Februari 2018
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggaung jawab. Penghentian produksi sepeda motor Honda City Sport 1 berdampak kepada konsumen yang telah membeli dan menggunakan sepeda motor tersebut, kelangkaan suku cadang mengakibatkan konsumen kesulitan untuk mendapat suku cadang. Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Layanan purna jual merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan, atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang dan sebagainya. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pasal 25 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Kelalaian pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi akan melahirkan gugatan konsumen untuk menutut ganti rugi.        Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, garansi
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP Soleh, Mohammad Afifudin
Mimbar Keadilan Februari 2018
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa “Administrasi Pemerintahan” di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan benar-benar tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mentaati hukum.  Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam pemerintahan menjadi kehilangan makna dalam sistem birokrasi ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah Bagaimana kekuatan hukum atas putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap? Apa sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap? Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat mengikat umum (erga omnes), maka kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sama dengan kekuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut: 1) kekuatan mengikat; 2) kekuatan pembuktian; dan 3) kekuatan eksekutorial. Bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) menurut Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikenai sanksi.Kata kunci: eksekusi putusan pengadilan, sanksi, sengketa
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Amin, Zainul
Mimbar Keadilan Februari 2018
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum hak cipta belum dilakukan secara maksimal sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Oleh karenanya, penulis meneliti penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat diselesaikan dengan penelitian hukum normatif. Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam bidang industri kreatif, oleh pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera. Saran yaitu dengan melalui penyuluhan, seminar, lomba karya ilmiah, Wahana Musik Indonesia dan Sentral Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif harus bertindak aktif dan peneliti selanjutnya meneliti Kepolisian Republik Indonesia.Kata kunci: penegakan hukum, hak cipta, industri kreatif Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN Sudariyanto, Muhammad Arif
Mimbar Keadilan Februari 2018
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan perindustrian yang pesat mampu meningkatkan produk barang dan jasa yang bermutu di pasaran internasional maupun nasional, sehingga diperlukan standardisasi untuk menjamin serta melindungi hak konsumen dari produk dan jasa yang berbahaya untuk digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan berusaha  mencari bahan hukum sebanyak mungkin dan menitik beratkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidanaSNI yang diatur pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menggunakan teori identifikasi dimana pengurus dan/atau pemilik yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut, sedangkan korporasi diberikan sanksi pidana denda serta pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan badan usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana SNI
PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING Maharani, Maharani; Suseno, Irit
Mimbar Keadilan Februari 2018
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing  merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindungi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dijelaskan dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta UU No. 35Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diteliti bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak tersebut serta bagaimana perlindungan dari pemerintah. Dengan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapat putusan dari Pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum, pengangkatan anak, warga negara asing

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 18 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 17 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 17 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 16 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 16 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 15 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 14 No 28 (2018): Agustus 2018 Februari 2018 Februari 2018 Agustus 2017 Februari 2017 Februari 2017 Agustus 2017 Januari - Juni 2016 Januari-Juni 2016 Juli - November 2016 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2015 Juli - November 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Juli-Nopember 2015 Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 More Issue