cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 14104946     EISSN : 25027883     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. JSP is published three times a year.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2015): JULI" : 7 Documents clear
Analisis Keberlanjutan dan Pola Pengembangan Co-Operative Entrepreneurship Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Ratih Apri Utami
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2158.437 KB) | DOI: 10.22146/jsp.10857

Abstract

Pada tahun 2008 pemerintah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) yang disalurkan melalui Gapoktan sebesar 100 juta rupiah. Dana PUAP bertujuan sebagai stimulus agar dapat ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) untuk keberlanjutan pembiayaan untuk petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penumbuhan LKM-A dan keberlanjutan LKM-A berdasarkan pendekatan kelembagaan, finansialdan nasabah, serta mengembangkan pendekatan yang dibutuhkan LKM-A menuju Co-operative Entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM-A Gapoktan Sejahtera sudah memiliki keberlanjutan kelembagaan melalui manajemen organisasi dan skema pembiayaan selama satu musim tanam, keberlanjutan finansial didasarkan pada tingkat bunga/unit pinjaman lebih besar dari beban pembiayaan dan keberlanjutan nasabah melalui persepsi nasabah mengenai penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Pola pengembangan LKM-A menuju Co-operative Entrepreneurship diawali melalui proses penumbuhan LKM-A, analisis keberlanjutan berdasarkan pendekatan lembaga, finansial, nasabah untuk kemudian dikembangkan pola materi kurikulum kelompok kepada pelaku sentral yaitu Ketua Gapoktan, Ketua LKM-A, dan Ketua Kelompok Tani untuk mengikuti sekolah lapang yang terdiri dari pelatihan dan magang. Materi yang disusun disesuaikan potensi desa dan Sistem Informasi Pertanian yang disusun melalui kerjasama Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten dan Perguruan tinggi.
Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia Michael HB Raditya
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2191.964 KB) | DOI: 10.22146/jsp.10853

Abstract

Kepemimpinan di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk ditelaah. Jika bertolak dari tataran diakronis, secara kronologis Indonesia telah mengalami pelbagai macam fase kepemimpinan dan rezim. Ihwal ini dapat menjadi stimulan positif jika masyarakat dapat mengartikulasikan pengalaman bernegaranya dengan tepat. Kontestasi kekuasaan pun tidak dapat terhindarkan, terlebih setiap pemimpin melakukan persaingan dalam memperebutkan kekuasaan. Kontestasi ini tidak hanya merujuk pada tingkat lokal, namun hingga tingkat nasional. Berbagai aspek pun turut menjadi faktor utama dari kontestasi tersebut, seperti tipe kepemimpinan aristokrasi dan demokrasi, hingga perbedaan gender pemimpinnya. Ihwal tersebut turut mengejewantah kan bahwa keteladanan yang didasarkan atas beberapa kontekstual, bersifat pseudo, atau semu. Dalam mengupas ihwal tersebut, telaah yang digunakan merujuk pada pemahaman Barkerakan agen, dan Gramsci akan hegemoni. Tidak hanya itu, Kouzes dan Posner digunakan untuk menilik parameter keteladanan. Asumsi penulis, keteladanan merupakan unsur yang tercipta untuk menghegomoni agen di dalamnya. Bertolak dari mempertanyakan keteladanan, maka pembahasan akan lebih mempertimbangkan aspek agen, hegemoni dan kuasa. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin meneliti semua pola kepemimpinan yang ada di Indonesia, maka rujukan contoh kepemimpinan didasarkan pada beberapa contoh di era kolonial, orde lama, orde baru,dan pemerintahan kini. Penelitian ini mencoba untuk mengupas persoalan keteladanan dalam kepemimpinan yang kerap diunggulkan kepemimpinan yang ada di Indonesia.
Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014 Bambang Arianto
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4651.222 KB) | DOI: 10.22146/jsp.10854

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang kemunculan model kampanye kreatif dalam kontestasi presidensial 2014, yang lebih mengedepankan unsur kreativitas dan seni. Adapun bentuk-bentuk kampanye kreatif seperti video, musik, aplikasi game dan desain visual yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, telah mampu melakukan transformasi dari model kampanye konvensional menuju kampanye modern. Kemunculan kampanye kreatif dapat menjadi saluran komunikasi politik yang efektif guna membangun budaya partisipatoris. Selain itu, kampanye kreatif sangat positif dalam mendorong perubahan perilaku politik kewargaan yang kemudian melahirkan politik kegembiraan.
Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta Ramma Wisnu Dewantara; Derajat S. Widhyharto
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2137.87 KB) | DOI: 10.22146/jsp.10855

Abstract

Aktivisme dan kesukarelawanan kaum muda dalam membentuk gerakan sosial telah mengalami pergeseran dari offline menuju online. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi terutama dengan munculnya Web 2.0 yang membuat banyak realitas sosial diperlihatkan oleh media baru tersebut. Salah satu turunan media baru ini adalah media sosial yang dianggap unggul dalam kecepatan mendistribusikan pesan. Media sosial juga menjadi “ruang publik baru”kaum muda untuk berbagi atau berdiskusi mengenai isu tertentu, bahkan sampai digunakan sebagai tuntutan revolusi. Metode yang digunakan dalam penelitian media baru ini adalah wawancara mendalam dan focus group discussion. Temuannya memperlihatkan bahwa kaum muda Yogyakarta, yang terhimpun dalam berbagai komunitas, berhasil memanfaatkan media sosial sebagai penyeimbang, pengingat, dan suplemen gerakan baru komunitas kaum muda.
Kodifikasi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Semen, Baja dan Pulp Joko Tri Haryanto; Berly Martawardaya
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3488.243 KB) | DOI: 10.22146/jsp.13040

Abstract

Industrial activity is known as one of the major contributors of greenhouse gas emissions (GHG). Sources of GHG emissions from the industrial sector include energy inputinput, the inputinput of non-energy, industrial processes and industrial waste. Thus, the industrial sector, listed as one of the important sectors in the National Action Plan (NAP) Reduction of GHG emissions. Implementation of mitigation actions in the industrial sector clearly requires appropriate regulatory framework. The right combination of policy and fiscal instruments needed to encourage industry players become actively involved in the national effort to reduce GHG emissions in Indonesia. The problem, the need for coordination regulations related efforts to reduce GHG emissions in the industrial sector of each Ministry / Institutions (K / L) are associated in particular Ministry of Finance Regulation (PMK and the Regulation of the Minister of Industry (Permenindustri). For that study was conducted using the framework regulatory analysis for the creation of regulatory coordination between the PMK and Permenindustri. Through the codification mechanism, expectedd to increase the effectiveness of fiscal policy to reduce GHG emissions in the industrial sector.
Meneropong Kominda dari Perspektif Desentralisasi: Sebuah Diskusi tentang Posisi Intelij en Daerah dalam Logika Desentralisasi Niti Bayu Indrakrista
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1964.394 KB) | DOI: 10.22146/jsp.10856

Abstract

Tulisan ini berisi diskusi konseptual mengenai posisi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam kerangka desentralisasi di Indonesia. Sebagai instrumen pendukung kerja pemda,Kominda berkontribusi membantu mewujudkan pemerintahan yang kondusif. Meski demikian, Kominda belum menjawab tuntutan desentralisasi agar pemda bisa mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai paradigma baru sektor keamanan, bahwa kehidupan demokratis dan kebebasan berpendapat merupakan aspek yang harus ditunjang oleh pemerintah, termasuk lembaga keamanan yang mendukungnya.
Kodifikasi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Semen, Baja dan Pulp Haryanto, Joko Tri; Martawardaya, Berly
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.10858

Abstract

Kegiatan industri dikenal sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca (GRK).Sumber emisi GRK dari sektor industri meliputi input energi, masukan non-energi, proses industri dan limbah industri. Dengan demikian, sektor industri, tercatat sebagai salah satu sektor penting dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK. Pelaksanaan aksi mitigasi di sektor industri jelas memerlukan kerangka peraturan yang tepat. Kombinasi yang tepat dari kebijakan dan instrumen fiskal yang diperlukan untuk mendorong pelaku industri menjadi aktif terlibat dalam upaya nasional untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia. Permasalahannya, perlu adanya koordinasi peraturan yang terkait upaya penurunan emisi GRK sektor industri di masing masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait khususnya Peraturan Menteri keuangan (PMK dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permen industri). Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi demi terciptanya koordinasi regulasi antara PMK dan Permen industri. Melalui mekanisme kodifikasi tersebut, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas kebij akan fiskal untuk mengurangi emisi GRK di sektor industri.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 3 (2026): March Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): July Vol 28, No 3 (2025): March Vol 28, No 2 (2024): November Vol 28, No 1 (2024): July Vol 27, No 3 (2024): March Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): July Vol 26, No 3 (2023): March Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): July Vol 25, No 3 (2022): March Vol 25, No 2 (2021): November Vol 25, No 1 (2021): July Vol 24, No 3 (2021): March Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): July Vol 23, No 3 (2020): March Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): July Vol 22, No 3 (2019): March Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): July Vol 21, No 3 (2018): March Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): July Vol 20, No 3 (2017): March Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): Juli Vol 19, No 3 (2016): Maret Vol 19, No 2 (2015): NOVEMBER Vol 19, No 1 (2015): JULI Vol 18, No 3 (2015): Maret Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): Juli Vol 17, No 3 (2014): Maret Vol 17, No 2 (2013): NOVEMBER (Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial) Vol 17, No 1 (2013): JULI (Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia) Vol 16, No 3 (2013): MARET (Gerakan Sosial (Baru) Pasca “Orde Baru”) Vol 16, No 2 (2012): NOVEMBER (Mengelola Perbatasan Negara) Vol 16, No 1 (2012): JULI (Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam) Vol 15, No 3 (2012): MARET (Dinamika Politik Desentralisasi) Vol 15, No 2 (2011): NOVEMBER (Dilema Tata Kelola Pemerintahan) Vol 15, No 1 (2011): JULI (Kebijakan Sosial di Aras Lokal) Vol 14, No 3 (2011): MARET (Membingkai Peran Politik Media) Vol 14, No 2 (2010): NOVEMBER (Membedah Radikalisme di Indonesia) Vol 14, No 1 (2010): JULI (Multikulturalisme dan Pergulatan Identitas) Vol 13, No 3 (2010): MARET (Dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Vol 13, No 2 (2009): NOVEMBER (Demokrasi dan Transformasi Institusi Tradisional) Vol 13, No 1 (2009): JULI (Konflik dan Perdamaian) Vol 12, No 3 (2009): MARET (Parpol dan Pemilu) Vol 12, No 2 (2008): NOVEMBER (Media dan Demokrasi) Vol 12, No 1 (2008): JULI (Gerakan Sosial) Vol 11, No 3 (2008): MARET (Komunikasi Bencana) Vol 11, No 2 (2007): NOVEMBER (Dinamika Politik Lingkungan) Vol 11, No 1 (2007): JULI (Demokrasi Mencari Bentuk) Vol 10, No 3 (2007): MARET (Kebijakan Sosial Politik) Vol 10, No 2 (2006): NOVEMBER (Respon terhadap Tantangan Internasional) Vol 10, No 1 (2006): JULI (Pemberdayaan Masyarakat) Vol 9, No 3 (2006): MARET (Tarik Menarik Kepentingan dalam Media Masa) Vol 9, No 2 (2005): NOVEMBER (Potret Ilmu-ilmu Sosial) Vol 9, No 1 (2005): JULI (Demokrasi: Problema dan Manfaatnya) Vol 8, No 3 (2005): MARET (Democratic Governance) Vol 8, No 2 (2004): NOVEMBER (Tinjauan Kritis Globalisasi) Vol 8, No 1 (2004): JULI (Representasi dan Keberpihakan dalam Media) Vol 7, No 3 (2004): MARET (Peran dan Konstruksi Sosial tentang Perempuan) Vol 7, No 2 (2003): NOVEMBER (Globalisasi dan Kemiskinan) Vol 7, No 1 (2003): JULI (Neolibralisme: Refleksi Kritis) Vol 6, No 3 (2003): MARET (Dinamika Negara dan Masyarakat Sipil) Vol 6, No 2 (2002): NOVEMBER (Perkembangan dan Potret Ilmu Sosial) Vol 6, No 1 (2002): JULI (Kebijakan Publik: Perspektif Alternatif) Vol 5, No 3 (2002): MARET (Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 5, No 2 (2001): NOVEMBER (Otonomi Lokal dan Keindonesiaan) Vol 5, No 1 (2001): JULI (Khasanah Gerakan Sosial) Vol 4, No 3 (2001): MARET (Refleksi Nasionalisme Indonesia) Vol 4, No 2 (2000): NOVEMBER (Menggugat Kajian Media dan Kebebasan Pers) Vol 4, No 1 (2000): JULI (Reformasi Kelembagaan Politik) Vol 3, No 3 (2000): MARET (Kekerasan, Keberdayaan, dan Demokrasi) Vol 3, No 2 (1999): NOVEMBER Vol 3, No 1 (1999): JULI Vol 2, No 3 (1999): MARET Vol 2, No 2 (1998): NOVEMBER Vol 2, No 1 (1998): JULI Vol 1, No 3 (1998): MARET Vol 1, No 2 (1997): NOVEMBER Vol 1, No 1 (1997): JULI More Issue