Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 3 (2019)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ]]>
<![CDATA[Thomas Alexander Birehina]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p16
<![CDATA[Transfer of land ownership through buying and selling is done by surrendering his land as an object in the form of a certificate. This certificate is used as evidence that states the owner of the rights to his land that will be traded to the buyer. In practice, there is still land for sale in the field that does not yet have a certificate. The purpose of this research is to find out how the procedure of buying and selling land rights that have not been certified as well as the legal consequences of buying and selling land rights that are not yet certified. Empirical juridical research is a type of research in this paper. From the results of the study, the procedure that must be carried out first is by making a purchase agreement before a Notary to secure the interests of both parties, then the land is registered through a conversion at the Land Office for certificate issuance, so that the sale and purchase can be processed before the PPAT to be able to registered at the Land Office so that it is processed behind the name on behalf of the buyer. The legal consequences if the sale and purchase of land that has not been certified is not legal according to the law, unless first done through conversion at the Land Office and preceded by the making of the purchase agreement before the Notary. So that the seller's rights shift to the buyer. Pengalihan kepemilikan tanah melalui jual beli dilakukan dengan menyerahkan tanahnya sebagai obyek dalam bentuk sertipikat. Sertipikat ini dijadikan alat bukti yang menyatakan pemilik dari hak atas tanahnya yang akan diperjualbelikan kepada pihak pembeli. Pada prakteknya dilapangan masih ada tanah yang diperjualbelikan tersebut belum memiliki sertipikat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat serta akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Penelitian yuridis empiris menjadi jenis penelitian dalam penulisan ini. Dari hasil penelitian, prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan pembuatan perikatan jual beli dihadapan Notaris untuk mengamankan kepentingan kedua belah pihak, kemudian tanahnya di daftarkan melalui konversi di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat, dengan begitu barulah dapat diproses akta jual beli dihadapan PPAT untuk dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan agar diproses balik nama atas nama pembeli. Akibat hukum bilamana jual beli tanah yang belum bersertipikat tersebut dilakukan belum sah menurut hukum, kecuali terlebih dahulu dilakukan melalui konversi di Kantor Pertanahan dan didahului pembuatan perikatan jual beli dihadapan Notaris. Sehingga haknya penjual beralih kepada pembeli.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online ]]>
<![CDATA[Komang Andhika Yuna Arinata Thema]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p07
<![CDATA[A fiduciary guarantee is a guarantee that binds movable and immovable property on this matter which does not allow the mortgage to be imposed, in accordance with the provisions of article 1 paragraph 2 of the Fiduciary Law that one can be burdened with fiduciary objects, one of which is immovable property which cannot be encumbered by mortgage . Banks have businesses in the form of providing credit. Credit is a loan from a bank in the form of a sum of money to the borrower accompanied by the surrender of collateral. The problem that occurs is the people's credit banks whose fiduciary guarantees are not registered, this happens because the banks are still based on trust in the debtor. The research method used is research conducted directly based on real events or also called empirical research. Empirical research was conducted directly from relevant parties, namely the People's Credit Bank Ulatidana Rahayu. The study results show the additional fees charged to the customer in registering fiduciary guarantees are quite high. Therefore the bank does not register fiduciary and is still based on the principle of trust. In connection with the non-registration of fiduciary guarantees, this is contrary to the principle of publicity and the executing ability of fiduciary guarantees no longer exists, so that when there is a default on the debtor, the Rural Credit Bank can not execute the guarante Jaminan fidusia adalah jaminan yang mengikat barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mengenai hal tersebut tidak memungkinkan dikenakan hak tanggungan, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Fidusia bahwa yang dapat dibebani fidusia salah satunya adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Perbankan memiliki usaha dalam bentuk memberikan kredit. Kredit adalah memberikan pinjaman oleh bank berupa sejumlah uang kepada pihak peminjam yang disertai penyerahan jaminan. Permasalahan yang terjadi adalah pihak bank perkreditan rakyat yang jaminan fidusianya tidak dilakukan pendaftaran, hal ini terjadi karena pihak bank masih berdasarkan kepercayaan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan langsung berdasarkan kejadian nyata atau disebut juga dengan penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan secara langsung yang berasal dari pihak-pihak terkait yaitu pihak Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu. Hasil studi menunjukan biaya tambahan yang dikenakan pada pihak nasabah dalam pendaftaran jaminan fidusia cukup tinggi. Oleh karena itu pihak bank tidak mendaftarkan fidusia dan masih berdasarkan asas kepercayaan. Berkaitan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, hal ini bertentangan dengan asas publisitas dan kemampuan eksekutorial jaminan fidusia tidak ada lagi, sehingga ketika terjadi wanprestasi terhadap debitur maka Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat melakukan eksekusi jaminan]]>
<![CDATA[Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha ]]>
<![CDATA[I Made Hengki Permadi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p12
<![CDATA[The process or procedure for establishing a firm is regulated in Article 22 and Article 23 of the Commercial Law Code (hereinafter referred to as KUHD). In this provision, it is stipulated that the firm must be established with an authentic deed and registered with the Registrar of the District Court where the firm was established. The regulations in the KUHD are not in line with the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 regarding the Registration of the Military Alliance, the Fima Alliance and the Civil Alliance which indicates that the registration of the firm is carried out in the Legal Entity Administration System (hereinafter referred to as SABU). it appears that there is a norm conflict between the two rules. This study aims to determine the arrangements in registering the Firm and the legal consequences of not registering the Firm in the Business Entity Administration System (SABU). This research is a normative legal research. In research using a statutory and conceptual approach. Using primary and secondary legal materials. The results showed that based on the principle of Lex Superiori derogate Legi Inferiori, based on the hierarchy of statutory regulations, the KUHD which is equivalent to the Law is stronger than the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of Komanditer Alliance, Firm Alliance and Civil Alliance whose position is under Government Regulations and Presidential Regulations, because the Acts are higher than Government Regulations and Presidential Regulations. The legal consequence of not registering a firm with SABU is that the name of the firm can be used first by other firms so it must change the name of the firm concerned with another name because in the SABU system there is a registration of the firm's alliance name. If there is a partnership with another firm that registers the name of the firm first, then the name of the same firm cannot be registered again and the firm is deemed invalid. Proses atau tata cara pendirian firma diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD). Dalam ketentuan tersebuti menentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut didirikan. Peraturan dalam KUHD tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Fima dan Persekutuan Perdata yang mengisyaratkan bahwa pendaftaran firma dilakukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang selanjutnya disebut SABU). terlihat bahwa adanya konflik norma diantara kedua aturan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam pendaftaran Firma dan akibat hukum apabila tidak mendaftarkan Firma pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas Lex Superiori derogate Legi Inferiori maka berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, KUHD yang setara dengan Undang-Undang lebih kuat dibanding Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang kedudukannya dibawah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, karena Undang-Undang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya firma pada SABU, yaitu nama firma dapat dipakai terlebih dahulu oleh firma lainnya sehingga harus mengganti nama firma yang bersangkutan dengan nama yang lain karena di dalam sistem SABU terdapat pendaftaran nama persekutuan firma. Jika ada persekutuan firma lain yang mendaftarkan nama firmanya terlebih dahulu maka nama firma yang sama tidak akan bisa didaftarkan kembali dan firma tersebut dianggap tidak sah pendiriannya.]]>
<![CDATA[Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) ]]>
<![CDATA[Ni Putu Eka Martini AR]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p03
<![CDATA[Share ownership in a Foreign Capital Investment Company owned by a foreign nationality could be inherited to its legal heirs if the owner dies, in this case both the testator and the heir are foreign citizens. Inheritance of shares to his heirs must be based on a written document. Normatively the transfer of shares due to inheritance is based on Article 57 paragraph (2) of Law Number 40 Year 2007, but the mechanism of inheritance of shares is not explicitly regulated so it is an empty norm and legal construction is required. The purpose of this study is to determine the inheritance of shares in a Foreign Capital Investment Company whom the testator and the heir are fellow foreign nationals, and regarding the enforcement of foreign documents in inheritance of shares. By looking at the norms problem, the method used is a library technique with a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that the inheritance of shares in a Foreign Capital Investment Company is subject to the laws in force in Indonesia, while the determination on stipulation of the heirs of the testator who are fellow foreign citizens must follow the laws of the country concerned and evidenced by the existence of written documents. The application of foreign documents in the inheritance of shares in Indonesia shall full fill the requirements as regulated in Minister of Foreign Affairs Regulation Number 09/A/KP/XII/2006/01 that must be legalized at the Embassy of the Republic of Indonesia previously. Kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal asing yang dimiliki perseorangan berkewarnegaraan asing, dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang sah apabila pemiliknya meninggal dunia, yang dalam hal ini baik pewaris dan ahli warisnya merupakan warga negara asing. Pewarisan saham kepada ahli warisnya harus didasarkan pada suatu dokumen tertulis. Secara normative peralihan saham karena pewarisan didasarkan pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akan tetapi mekanisme pewarisan saham tidak diatur secara ekplisit sehingga merupakan suatu norma kosong dan perlu dilakukan konstruksi hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pewarisan saham pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang pewaris dan ahli warisnya sesama warga negara asing, serta mengenai pemberlakukan dokumen asing dalam pewarisan saham. Dengan mencermati permasalahan norma, maka metode yang digunakan adalah teknik kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pewarisan saham pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan penentuan mengenai penetapan ahli waris dari pewaris yang sesama warga negara asing harus mengikuti hukum dari negara yang bersangkutan dan dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis. Pemberlakuan dokumen asing dalam pewarisan saham di Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 yaitu harus dilegalisasi terlebih dahulu di Kedutaan Besar Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra : Perspektif HAM ]]>
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p08
<![CDATA[Audiobook access for people with disabilities is very important. Access is the convenience that people get from a service. This study aims to analyze the legal certainty and legal protection of audiobook copyright access for blind people with disabilities. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and comparative approach. This research found that access to audiobooks' works has been regulated in the Marrakech Treaty, Copyright Act Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 27 of 2019. Akses karya cipta audiobook bagi disabilitas sangat penting. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang didapat oleh orang terhadap suatu layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum akses karya cipta audiobook bagi disabilitas tuna netra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa akses karya cipta audiobook telah diatur dalam Traktat Marrakesh, UUHC 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepentingan Para Pihak dalam Transaksi Online ]]>
<![CDATA[Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p13
<![CDATA[E-Commerce is now a new business model that is increasingly loved by the people of Indonesia. Internet support that makes business patterns loved for reasons of convenience offered. The change in the way transactions in the business world into the virtual world has given birth to various new legal problems. The action is not safe because it still has some weaknesses so this research tries to formulate and answer several problems, namely how is the mechanism and arrangement of transactions using online media and how is the protection of the interests of the parties in online transactions. The method used in this study is a normative method supported by a statutory approach and a conceptual and analytical approach. The results of this study indicate that the mechanism of buying and selling agreements using online through an intermediary or business actor where the prospective buyer must first enter the business actor's website and then have been accepted as a member of the intermediary or business actor, the next step is allowed to see the catalog of goods and then make a transaction. And legal protection for the parties including: Legal protection for merchants emphasizes payment, the merchant requires customers to make payments in full, then confirms payment, and the next step is to deliver goods that have been purchased, legal protection for customers is under warranty i.e. return or exchange of goods if the goods received are not like what was purchased and Privacy. Legal protection in online transactions is not only given by one legal aspect, but by a legal system that is able to provide simultaneous and comprehensive protection. E-Commerce atau yang disebut transaksi online dewasa ini menjadi model bisnis baru yang semakin digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dukungan internet yang membuat pola bisnis digandrungi karena alasan kemudahan yang ditawarkan. Adanya perubahan cara transaksi dalam dunia bisnis ke dalam dunia virtual telah melahirkan berbagai masalah hukum baru. Tindakan tersebut tidaklah aman sebab masih memiliki beberapa kelemahan sehingga penelitian ini mencoba untuk merumuskan dan menjawab beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah mekanisme dan pengaturan transaksi dengan menggunakan media online dan Bagaimanakah perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam transaksi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dengan menggunakan online melalui perantara atau pelaku usaha dimana calon pembeli, pertama harus memasuki website pelaku usaha dan kemudian telah diterima menjadi anggota perantara atau pelaku usaha, langkah selanjutnya diperkenankan melihat katalog barang serta kemudian melakukan transaksi dan perlindungan hukum untuk para pihak diantaranya: Perlindungan hukum terhadap merchant menekankan pada pembayaran, merchant mewajibkan customer untuk melaksanakan pembayaran secara lunas, selanjutnya dilakukan konfirmasi pembayaran, dan tahap berikutnya adalah melakukan pengiriman barang-barang yang telah dibeli, Perlindungan hukum untuk customer berada pada garansi yaitu pengembalian atau penukaran barang apabila barang yang diterima tidak seperti apa yang dibeli dan Privacy.Perlindungan hukum dalam traansaksi online tidak hanya diberikan oleh satu aspek hukum saja melainkan oleh suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online ]]>
<![CDATA[I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p04
<![CDATA[Land and Building Acquisition Fees (BPHTB) is one of the various types of taxes that must be collected based on Act Number 21 of 1997 concerning Land and Building Acquisition Fees. Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to Law Number 21 of 1997. Based on these two rules, it is stated that BPHTB deposits must be made online. What is the background for BPHTB deposits to be made online? Then what is the payment procedure? Moving on from these two problems, the goal to be achieved in this article is to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This paper is doctrinal and uses two types of approaches, statues approach and conceptual approach. Sources of legal material were obtained through literature methods and then analyzed qualitatively. The conclusions of this paper; (1) background of depositing BPHTB online that is to facilitate the public to make payments to the Acquisition Fee for Building Land Rights both because of the transaction of buying, inheritance and will, and (2) The process of depositing BPHTB online is divided into several stages. These stages are not all stages that use electronic media, manual stages such as the collection of physical data used for research and then end with the legalization process done manually. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu dari sekian jenis pajak yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Berdasarkan dua aturan tersebut, ditegaskan bahwa penyetoran BPHTB harus dilakukan secara online. Apakah yang menjadi latar belakang sehigga penyetoran BPHTB harus dilakukan online? Lalu bagaimana prosedur pembayarannya? Beranjak dari dua permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang serta prosedur penyetoran BPHTB secara online. Tulisan ini bersifat doktrinal dan menggunakan 2 jenis pendekatan, statues approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum diperoleh melalui metode kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Adapun kesimpulan dari tulisan ini; (1) latar belakang penyetoran BPHTB secara online yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran terhadap Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan baik karena traksaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat, (2) Proses penyetoran BPHTB secara online terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak semuanya tahapan yang mempergunakan media elektronik, tahapan manual seperti pengumpulan data-data fisik yang dipergunakan untuk penelitian lalu di akhiri dengan proses legalisir dikerjakan secara manual.]]>
<![CDATA[Pembayaran Pajak Penghasilan Terkait Keotentikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p09
<![CDATA[Article 1 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 Year 2016 states that a person or entity that obtains income from the transfer of rights to land and/or buildings is subject to final income tax. Regarding the PPh payment period stipulated in Article 3 paragraph (1) PP No. 34 of 2016 stipulates that PPh is paid before the deed is signed. The two provisions of this rule there has been a contradiction, namely when the PPh payment is paid. PPh paid before the deed is signed will affect the authenticity of the PPJB deed made by the Notary. The PPJB deed is an authentic deed which is given the appropriate number and date when the PPJB deed is signed. This study aims to provide legal certainty about the authenticity of the PPJB deed related to the payment of income tax. Normative legal research is a type of research that is used in this study. The result of this research shows that PPh should be paid after the PPJB was signed in acxordanxe to the provision under Article 1 point (1). Whenever the PPh is paid prior to the signing, it may cause legal misunderstanding and justice to both parties especially the seller, as well as causing inauthenticity of the PPJB made by the Notary. Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Mengenai waktu pembayaran PPh diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2016 menentukan bahwa PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani. Dari dua ketentuan peraturan ini telah terjadi kontradiksi yaitu kapan pembayaran PPh dibayarkan. PPh yang dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan berimbas pada keotentikan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris. Akta PPJB merupakan akta otentik yang diberi nomor dan tanggal yang sesuai pada saat akta PPJB ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum akan keotentikan akta PPJB terkait dengan pembayaran PPh. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu pembayaran PPh seharusnya dibayarkan setelah akta PPJB ditandatangani di hadapan Notaris, karena penghasilan yang diperoleh oleh penjual untuk membayar PPh diperoleh saat setelah akta PPJB ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1). Sedangkan apabila PPh dibayarkan sebelum akta ditandatangani akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak penjual, serta dapat mengakibatkan ketidakotentikan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Covernote Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet ]]>
<![CDATA[Henny Pratiwi Pinatih]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p14
<![CDATA[The use of covernote Notary / PPAT is commonly used in the practice of granting loans given by banks to debtors. Covernote is not an authentic deed, so that in the event of a bad credit the bank becomes difficult to execute the guarantee. The problem that occurs is whether covernote can provide legal protection for the bank in the event of bad credit? and what is the legal strength of covernote in the event of bad credit but the authentic Deed has not been issued and the insurance has not yet been installed? This study moved from normative legal research to the norm of emptiness because in the Act of Notary Position, Banking Law, Underwriting Law and Government Regulation on PPAT did not regulate the existence of covernote. The results of the study can be seen that the vacuum of norms due to the existence of covernote resulted in covernote not being able to provide a legal protection in the event of bad credit. The legal strength of covernote in the event of bad credit does not have the power of executorial law, this is because covernote is not a notary / PPAT legal product stipulated in the relevant laws and regulations Penggunaan covernote Notaris/PPAT umum diperguakan saat memberikan kredit yang diberikan dari kreditur kepada debitur. Covernote bukanlah akta otentik, sehingga apabila terjadi kredit macet pihak bank menjadi mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan. Permasalahan yang terjadi yaitu apakah covernote bisa memberikan perlindungan hukum untuk bank jika terjadi kredit macet? dan Bagaimanakah kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet namun Akta otentik belum diterbitkan dan jaminn belum terpasang hak tanggungan? Penelitian ini beranjak dari penelitian hukum normatif kekosongan norma karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Peraturan Pemerintah tentang PPAT tidak mengatur menegnai keberadaan covernote. Hasil peneitian dapat diketahui bahwa Kekosongan norma terkat keberadaan covernote mengakibatkan covernote tidak dapat memberikan suatu perlindungan hukum apabila terjadi kredit macet. Kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet tidaklah memiliki kekuatan hukum eksekutorial, hal ini disebabkan karena covernote bukanlah produk hukum notaris/PPAT sebagaimana tercantum pada perundan-undangan terkait.]]>
<![CDATA[Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Made Yustina Mahayuni]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p05
<![CDATA[The practice of resolving criminal cases through consensus agreement has so far not yet been formally based, but the use of consensus agreement as an institution for resolving criminal cases has become part of dispute resolution in indigenous communities in Indonesia. Based on this background, the purpose of this study is to find out the practice to resolve criminal cases by means of consensus agreement to manifest justice, usefulness and legal certainty and to determine the limits of criminal cases that can be resolved through consensus agreement. This type of research is a normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The analysis of legal material in this study was done descriptively, interpretatively, evaluatively and argumentatively. The results of the research show that the practice of resolving crimes through consensus to realize legal certainty, justice and usefulness needs to be done by combining the renewal of theories of development law and progressive law, also called integrative law, which is carried out based on values ??and moral ethics of Pancasila. Determination of the limitation of crime cases that can be resolved through consensus agreement, both general crime and special crime, is by determining the category or characteristics or classification of the crime case itself. Praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui musyawarah mufakat selama ini memang belum ada landasan hukum formalnya, namun penggunaan musyawarah mufakat sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana sudah menjadi bagian penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik untuk menyelesaikan kasus kejahatan dengan cara musyawarah mufakat untuk memanifestasikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan penentuan batasan perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan praktik penyelesaian kejahatan melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan perlu dilakukan dengan memadukan pembaharuan teori-teori hukum pembangunan serta hukum progresif disebut juga hukum integratif, yang dilaksanakan dengan didasari nilai dan etika moral Pancasila. Penentuan batasan perkara kejahatan yang bisa diselesaikan lewat musyawarah mufakat, baik kejahatan umum maupun kejahatan khusus, adalah dengan menentukan kategori atau karakteristik atau klasifikasi perkara tindak pidana itu sendiri.]]>
