Articles
<![CDATA[Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Terhadap Bank Sampah di Desa Babahan Tabanan ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v7i1.4684
<![CDATA[Abstrak Tujuan Jurnal ini mengkaji Keberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Bank Sampah di Desa Bebahan Tabanan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif. Keberadan tingginya intensitas sampah di masyarakat membuat perhatian di lingkunan Nasional dan daerah karna tingginya jumlah sampah tapi kecilnya jumpalh lahan yang disedikan tentu perlunya suatu penangana agar tidak terjadi pencemaran akan lingkungan dengan langkah strategis yang dikelurkan Pemerintah melalui PERGUB BALI Pengelolaan Sampah diharpkan adanya Bank Sampah Sebagai sarana alternative yang dipakai masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masayarakat.Keberdaan aturan ini perlunya dikaji sudah dimplemnatsikan dalam kehidupan masyarakat Desa Babahan . Dalam Penelitian ini belum bisa berlaku efektif Pengelolaan Sampah , masyarakat belum paham akan aturan yang dikeluarkan perlunya adanya sosialisasi terkait bank sampah agar dapat terwujud amant dari aturan Pemerintah. Kata Kuci: Peraturan Gubernur, Pengolaha Sampah, Desa Babahan Abstract The purpose of this journal examines the appointment of Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Waste Management of Garbage Banks in Bebahan Tabanan Village. This study uses an empirical legal approach, with descriptive research nature. The existence of the high intensity of waste in the community makes attention in the national and regional environment because of the high amount of waste but the small jumpalh of the land that is provided is certainly the need for a handle for the environment with the strategic steps that are spent by the government through the Bali Garbage Management. The alternative used by the community in solving problems that occur in the community. The purpose of this rule is that it is necessary to be studied in the life of the Babahan village community. In this study, it cannot be effective in managing waste, the public does not understand the rules issued by the need for socialization related to the Waste Bank so that Amant can be realized from government regulations. Keyword: Governor Regulation, Garbage Processing, Babahan Village]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Juwita Arsawati]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034
<![CDATA[Pengabdian Masayarakat ini mentitik beratkan pada adanya penyuluhan tentang peran serta Generasi milineal dalam memajukan Desa Wisata sebagai pariwisata yang berkelanjutan sehingga mampu menumbus Dunia Internasional. Keberadaan pariwisata Indonesia yang bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya alam serta hubungan antar manusia. Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian intergral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan bertujuan mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesaia. , Peran serta generasi Milineal sangat diperlukan dalam penyelenggaran desa wisata ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu Tahap producer, proses dan produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam kegiatan ini melibatkan 100 orang ada Masyarakat Desa Kenderaan, Kepala Desa Kenderan, Aparat Desa Kenderan dan Mahasiswa .Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pendampingan secara langsung dengan peserta. Hasil dilangsungkan kegiatan ini masyarakat memahami perlunya ada Desa Wisata dalam memajukan perwujudan peningakatan kehidupan Desa]]>
<![CDATA[KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF UU HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.43483
<![CDATA[Indonesia actually has enormous potential related to communal IP, considering that Indonesia consists of various tribes, customs and cultures as well as various other forms of local wisdom. This legal research aims to analyze the legal certainty of communal intellectual property in Indonesia. This legal research uses normative legal research methods and uses a statutory approach. The purpose of this research is to understand the types of communal IP in Indonesia and the arrangements for communal IP in the Copyright Law. This research found that there are 4 (four) types of communal intellectual property recognized in Indonesia, and communal intellectual property has been regulated in the Copyright Law in Article 38 and in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.]]>
<![CDATA[SEMINAR EDUKASI PENTINGNYA POLA ASUH ANAK OLEH KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DI LPKA KELAS II KERANGASEM ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Made Jayantara]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Mas Tri Wulandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1291-1298
<![CDATA[Di era kemajuan teknologi banyak terjadi perubahan dalam kehidupan manusia. Semakian pesaatnya kemajuan teknologi membuat perubahan akan budaya dan keadaan masyarakat peran strategis orangtua dalam pembentukan pola asuh menjadi isu strategis saat ini tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua mampu membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang tentunya mampu membahayakan keberadaan anak Peran keluarga sangat penting dalam pola pembentukan karakter karan a anak akan menirukan yang ada disekitarnya jika tidak ada pembatasan akan tontonan yang edukatif mampu membuat anak mencoba melakukan hal yang sesuai akan tayangan di tonton. Anak mampu melakukan tindak pidana dilihat dari faktor orang tua , keluarga, ekonomi dan Pendidikan . Hal ini tentu menjadikan perhatian orang tua melihat anak sebgai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak dimuat dalam Pasal 28 B UUD 1945.Menjadi permasalahan 1 peratama bagaimana peran keluarga dalam pembentukan karater anak ? dan kedua bagaima perlindunga negara terhadap anak dalam persepektif Hukum?. Tujuan Pengabdian masyarakat diadaan agar memberikan eduksi terhadap Narapidana tidak menggulangi kesalahan, membangun karakteristik yang bertanggung jawab dan memberikan edukasi akan pentingya hukum ]]>
<![CDATA[Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.107
<![CDATA[Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.]]>
<![CDATA[EDUKASI PEMBANGUNAN KESEHATAN MENTAL DI LPKA KELAS II KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Tania Novelin]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15455
<![CDATA[Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan mental kepada warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem. Manfaat yang dapat diberikan kepada warga binaan yakni agar meningkatkan pengetahuan warga binaan mengenai kesehatan mental dan agar kedepannya mereka mampu untuk menghadapi masalah-masalah dan tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pendidikan terhadap masyarakat khususnya warga binaan. Metode pendidikan ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi dengan tema “Socialization Of Crime And Mental Health For A Better Younger Generation”.]]>
<![CDATA[PERANAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA PEGAWAI DKLH PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Nofianti]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17057
<![CDATA[Dalam era globalisasi, peningkatan sumber daya manusia terhadap pengembangan manajemen organisasi merupakan syarat utama agar mampu bersaing dan mandiri. Sehubungan dengan itu konteks pembangunan pemerintahan dimasa depan adalah mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat dari berbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang tinggi. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menerapkan model kompetensi yang berintegrasi berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh setiap pegawai sebagai tolak ukur penilaian kinerja agar dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif dimana hal ini sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia. Seorang pegawai memiliki kompetensi tinggi apabila pegawai tersebut memiliki pengalaman kerja, latar belakang pendidikan yang mendukung profesi, memiliki keahlian/pengetahuan dan memiliki keterampilan. Kompetensi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas kerja sehingga kinerja pegawai sesuai target dan harapan. Kemajuan suatu instansi dipengaruhi oleh kompetensi dari setiap pegawainya. Setiap instansi atau organisasi akan terus berusaha meningkatkan kualitas kerjanya agar dapat mencapai hasil kerja yang baik dan memuaskan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN STRATEGI PARTNER CORPORATE PADA PT. GARUDA INDONESIA BRANCH OFFICE DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Putu Arsita Suradnyani Putri]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17906
<![CDATA[PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara. Melihat perkembangan bisnis maskapai penerbangan yang semakin pesat dan tentunya persaingan yang ada pun semakin ketat membuat maskapai Garuda Indonesia perlu meningkatkan strategi mereka dalam memasarkan produk mereka guna dapat bertahan di pasaran. Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan PT. Garuda Indonesia ialah partner corporate. Pokok permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi partner corporate pada PT. Garuda Indonesia Branch Office Denpasar. Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan serta peranan strategi partner corporate pada PT. Garuda Indonesia. Pada strategi partner corporate ini lembaga yang telah bergabung pada partner corporate akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu refund tiket akan lebih murah dibanding dengan penumpang dengan tiket reguler, selanjutnya penumpang dari partner corporate ini lebih di prioritaskan, untuk reschedule sendiri juga lebih dipermudah. Saat ini PT. Garuda Indonesia branch office Denpasar telah berhasil menerapkan strategi partner corporate ini pada lembaga pemerintahan Provinsi Bali. Yang dimana dengan diadakannya kegiatan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk Lembaga Pemerintahan Provinsi Bali maupun untuk PT. Garuda Indonesia sendiri. Melihat banyak dampak positif yang diperoleh, diharapkan agar strategi ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. ]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ayu Diah Cintyadewi]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3183-3190
<![CDATA[Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan keadilan. Persoalan kesetaraan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (access to justice). Asas equality before the law menghendaki adanya keadilan yang bisa didapatkan oleh semua orang secara sama tanpa memandang perbedaan. Setiap orang dihadapan hukum harus diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama tidak terkecuali hak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Keterbatasan aksesibilitas dan ketidakadilan dalam pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini telah mengubah cara pandang penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas bahwa dalam UU ini penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek hukum tetapi sudah menjadi subyek hukum Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah 1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas? 2. Apa saja faktor penghambat dalam mengoptimalisasikan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Denpasar?. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui apakah dari regulasi yang ada pelaksanaannya di masyarakat sudah optimal atau belum, dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PN DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Mitha Sakarani]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3199-3204
<![CDATA[Pengadilan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan mengenai bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terwujud dengan baik. Pengimplementasian mediasi untuk mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur mengenai ketentuan mediasi di Pengadilan. Implementasi mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keseriusan, kesungguhan, dan ittikad baik para pihak dan bahwa penyelesaian perkara perdata jauh lebih baik apabila dapat diselesaikan melalui jalur mediasi daripada melalui jalur litigasi. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, iktikad baik para pihak dan keahlian mediator menjadi penting. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang mediasi sebagai penyelesaian perkara perdata kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mediasi dapat dirasa dan dipercaya sebagai suatu proses yang sangat penting yang dapat menyelesaikan sengketa di antara para pihak]]>
