cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 7 (2024)" : 25 Documents clear
KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Putri Saniamarani, Kadek Sandra; Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p19

Abstract

Studi guna menganalisa kekosongan norma hukum bagi perlindungan hukum korban kebocoran data pribadi terkait dengan pemenuhan haknya dalam mendapatkan restorasi hak berupa pemberian restitusi dan ganti rugi. Dengan penelitian hukum normative yang digunakan sebagai metodenya, selain itu juga mengaplikasikan perundang-undangan dan komparatif dalam pendekatannya. Studi ini menunjukan adanya kekosongan norma yang urgent dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia di saat Data Pribadinya bocor dan digunakan dengan tujuan merugikan korban baik secara materiil maupun inmateriil. Sesungguhnya perlindungan hukum telah ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meski demikian keberadaan undang-undang ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak, terutamanya Hak Asasi Manusia. Maka dari itu sudah seharusnya hukum tidak hanya terpaku pada konsep pembalasan saja, tetapi juga dengan pengembalian keadaan seperti semula dengan pengaturan norma yang tepat. ABSTRACT This study aim analyzing the void of data protection’s norm for leakage personal data victims in order to fulfilling their rights of rights restoration by granting restitution and compensation. Using the normative legal research method in this legal research, also using statutory and comparative approaches. This study would show the urgency why the data protection’s norm should not be void for Indonesian when personal data’s leackage occur to give legal protection that has actually been stipulated in Article 12 of Law Number 27 of 2022 abour Personal Data’s Protection, however this norm still unable to accommodate the needs of society in nor material neither inmaterial fullfiling, especially human rights protection. The refore criminal law should not only focusing on retribution purpose but as well restore the condition to normal with setting the right norms.
PENGATURAN SISTEM PAYLATER DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN ONLINE PADA MARKETPLACE Anggreni, Putu Sintya; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p09

Abstract

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan sistem pay-later pada transaksi jual beli online dan perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pay-later. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif yakni pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan secara analisis (analytical approach). Hasil dari penelitian pengaturan sistem pay later tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian elektronik yang beritikad baik dan memberikan dasar yang cukup jelas dan kuat bagi berlakunya perjanjian kredit online khususnya pelaksanaan perjanjian kredit Pay Later. Perjanjian dalam sistem pay later memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dilakukan dengan kontrak elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai kontrak elektronik tersebut. Selanjutnya, pinjaman online juga diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari segi hukum, perjanjian pay later menyertakan 3 pihak: penerima pinjaman (konsumen), pemberi pinjaman (penyedia layanan pay later), dan penyedia/pengelenggara layanan (fintech). Perlindungan hukum terkait dengan perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pay later, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016. ABSTRACT The aim of the research is to determine the regulation of the pay-later system in online buying and selling transactions and the legal protection of electronic transaction agreements with the pay-later system. This writing uses normative research methods, namely a statutory approach and an analytical approach. The results of research on pay later system regulations are listed in the Civil Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Financial Services Authority Regulations. These regulations regulate the legal conditions for electronic agreements in good faith and provide a fairly clear and strong basis for the implementation of online credit agreements, especially the implementation of Pay Later credit agreements. Agreements in the pay later system fulfill the requirements of Article 1320 of the Civil Code, namely that they are carried out using electronic contracts. The Information and Electronic Transactions Law also regulates electronic contracts. Furthermore, online loans are also regulated in Financial Services Authority Regulation no. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. From a legal perspective, a pay later agreement includes 3 parties: the loan recipient (consumer), the lender (pay later service provider), and the service provider/organizer (fintech). Legal protection related to electronic transaction agreements with a pay later system, is regulated in the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999), the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 11 of 2008), and Regulations Financial Services Authority No. 77 of 2016.
PERLUASAN STATUS KORBAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Prabawa Suryadi, I Made Agni; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p01

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta agar memahami pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam undang-undang informasi teknologi dan elektronik (UU ITE). Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode hukum yuridis-normatif, berpendekatan perundang-undangan untuk dapat melakukan pembahasan masalah hukum pada jurnal ini. Hasil pada penulisan ini didapatkan bahwa Pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara khusus pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, kedua Pasal tersebut melakukan pengaturan terkait hal yang berlainan. Pada Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait Penipuan, sementara Pasal 28(1) UU ITE melakukan pengaturan terkait berita bohong yang menimbulkan ruginya konsumen pada transaksi elektronik. Sehingga pelaku penipuan bisa dikenai Pasal 378 KUHP, namun bisa pula dikenai dengan Pasal 28(1) UU ITE jika TPP dilaksanakan secara online. Selanjutnya terkait pengaturan perluasan status korban terkait TPP pada UU ITE, maka perlu dilakukan revisi Pasal 28(1) UU ITE di masa yang akan datang adalah dengan cara menghilangkan frasa “konsumen” atau mengganti frasa yang bisa menjangkau kepada seluruh pelaku TPP ke Pasal TPP di masa yang akan datang agar pasal tersebut bisa menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu TPP dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum dapat lebih komprehensif. ABSTRACT The aim of this study is to analyse the regulation of criminal fraud based on positive law in Indonesia and to understand the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the electronic and information technology law (ITE Law). The research method used in this writing is the juridical-normative legal method, with a statutory approach to be able to discuss legal issues in this article. The results of this study found that the regulation related to the crime of fraud based on positive law in Indonesia has basically been regulated specifically in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, the two articles regulate different matters. Article 378 of the Criminal Code regulates fraud, while Article 28(1) of the ITE Law regulates false news that causes harm to consumers in electronic transactions. Therefore, the perpetrator of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code, but may also be charged with Article 28(1) of the ITE Law if the criminal act of fraud is carried out online. Furthermore, related to the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the ITE Law, it is necessary to revise Article 28 (1) of the ITE Law in the future by eliminating the phrase "consumer" or replacing phrases that can reach all perpetrators of criminal fraud to the future criminal fraud article so that the article can reach the means or tools used by the perpetrator to commit a criminal act of fraud in electronic transactions with the aim that law enforcement will be more comprehensive.
RELEVANSI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR PENGADILAN YANG TIMBUL KARENA LALAINYA TENAGA MEDIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA Chandra, Ade; Kurniawan, I Gede Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p24

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait kesalahan tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Keterkaitan antara dokter dan pasien dianggap sebagai suatu transaksi terapeutik di mana kesepakatan didasarkan pada upaya maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hubungan ini disebut inspaningverbintenis, yang menitikberatkan pada usaha yang dilakukan daripada hasil akhirnya. Pengaturan penyelesaian sengketa medis melalui mediasi dijelaskan dalam Pasal 310 UU Kesehatan. Pasal ini menyiratkan bahwa dalam kasus perselisihan antara dokter dan pasien, disarankan untuk melakukan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara alternatif di luar pengadilan. Artinya, proses mediasi diwajibkan sebelum mencoba upaya hukum lainnya seperti upaya hukum perdata ataupun pidana. ABSTRACT The objective of this study is to investigate and analyze the mechanisms for resolving disputes outside the courtroom related to errors committed by medical professionals in the course of their practice. This research employed normative legal research methods, utilizing statutory and conceptual approaches. Relationships governed by statutory regulations often stem from obligations imposed on doctors by virtue of their profession, without requiring patient consent. The connection between a doctor and a patient is characterized as a therapeutic transaction, where the agreement is founded on exerting maximum efforts to heal the patient. This association is termed as inspaningverbintenis, which places greater emphasis on the efforts made rather than the ultimate outcomes. The procedures for resolving medical disputes through mediation are outlined in Article 310 of the health Law. This article implies that in cases of disputes between doctors and patients, mediation is recommended and falls under the category of alternative dispute resolution methods outside of the courtroom. Consequently, it is obligatory to undergo a mediation process between the conflicting parties before resorting to other legal measures such as civil or criminal legal remedies.
PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PROSES SURROGATE MOTHER (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN UKRAINA) Mahvira, Mahvira; Wahyuni, Ridha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p15

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses surrogate mother antara Indonesia dan Ukraina. Perkembangan di bidang kesehatan membuat lahirnya metode pembuahan di luar rahim atau In Vitro Fertilization (IVF). Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menitipkan benih kepada surrogate mother. Namun anak yang lahir dari proses surrogate mother akan menimbulkan masalah hukum mengenai status dan juga hak warisnya. Maka dari itu perlunya mengkaji mengenai status dan hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses surrogate mother. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila seorang surrogate mother terikat secara sah dalam suatu perkawinan, maka anak yang dilahirkannya adalah anak sah dari surrogate mother, dan bukan anak sah dari orang tua yang menitipkan benihnya kepada surrogate mother. Namun, jika surrogate mother tidak menikah, maka anak tersebut tidak sah. Sedangkan, di Ukraina, menurut Pasal 123 Kode Keluarga Ukraina tahun 2002, anak yang lahir melalui proses surrogate mother adalah anak sah dari pasangan yang menitipkan keturunannya kepada surrogate mother. Hak waris anak luar kawin yang dilahirkan melalui surrogate mother di Indonesia diatur dalam Pasal 863 Ayat 1 KUHPerdata. Sedangkan di Ukraina karena anak tersebut adalah anak sah, maka anak tersebut akan menerima warisan yang sama dengan ahli waris lainnya. This research aims to discuss inheritance rights for children born from the surrogate mother process between Indonesia and Ukraine. Developments in the health sector have led to the birth of the method of fertilization outside the womb or In Vitro Fertilization (IVF). One way to do this is to entrust the seeds to the surrogate mother. However, children born from the surrogate mother process will raise legal problems regarding their status and inheritance rights. Therefore, it is necessary to study the status and inheritance rights of children born from the surrogate mother process. This research uses normative juridical with a statutory approach and a comparative approach. The research results show that if a surrogate mother is legally bound in a marriage, then the child she gives birth to is the legitimate child of the surrogate mother, and not the legitimate child of the parents who entrusted their seed to the surrogate mother. However, if the surrogate mother is not married, then the child is illegitimate. Meanwhile, in Ukraine, according to Article 123 of the 2002 Ukrainian Family Code, children born through the surrogate mother process are the legitimate children of the couple who entrusted their offspring to the surrogate mother. The inheritance rights of illegitimate children born to surrogate mothers in Indonesia are regulated in Article 863 Paragraph 1 of the Civil Code. Meanwhile, in Ukraine, because the child is a legitimate child, the child will receive the same inheritance as other heirs.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue