Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Dwijayanthi, Putri Triari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Role of Family in Fulfilling the Right to Education During the Covid-19 Pandemic: A Socio-Legal Approach A.A. Istri Ari Atu Dewi; Putri Triari Dwijayanthi; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p03

Abstract

This paper aims to identify, analyze and elaborate on the role of the family in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic as well as a model for family participation in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic. This is a socio-legal research method or socio-legal research which examines the text and context with a statutory approach combined with the conditions in the community. The results show that online school is the best solution to guarantee the right to education as stipulated in Surat Edaran Nomor 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Learning from Home in an Emergency for the Spread of Covid-19 and family role models in an effort to fulfill the right to education during the Covid-19 pandemic, which is in the form of awareness from parents or guardians to provide assistance during learning from home activities.
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI: KONTEKS PLURALISME HUKUM Anak Agung Istri Ari Atu Dewi; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti; Putri Triari Dwijayanthi
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.447-459

Abstract

Kondisi perekonomian di Bali yang bergantung pada kegiatan pariwisata menjadi terpuruk sebagai dampak dari Covid-19. Hal ini menjadi pelajaran kepada setiap lapisan termasuk Desa Adat di Bali untuk bersama-sama menangani Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi otonomi Desa Adat serta mengelaborasi model sinergi yang tepat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Desa Adat dalam penanganan Covid-19 ditempatkan pada peran strategis Desa Adat dalam pembentukan aturan hukum adat yaitu Pararem yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan model sinergi berlakunya hukum adat dan hukum nasional sesuai dengan konsep pluralisme hukum dan regulatory compliance.
The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law Putri Triari Dwijayanthi; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 2 (2020): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v3i2.90

Abstract

Tie-dye is known as a method of dyeing which results in a design on the fabric by which the fabric is collected and tied tightly with fibres, rope, or yarn, then dyed or coloured. The cloth is then processed into clothes, masks, and other accessories which can now be easily found in several online shops. This paper aims to identify, analyze, and elaborate on the legal protection of tie-dye motifs based on Indonesia Law Number 28 the Year 2014 concerning Copyright and the responsibilities of influencers who promote tie-dyed motif products. This is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and the analysis of studies uses qualitative analysis. The study shows that the tie-dye motif has been protected under Copyright law both nationally and internationally. Tie-dye motif as a form of continues to be developed with a high economic value has received clear protection under Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The clear arrangement of tie-dyes is becoming increasingly important, especially when tie-dyes are used commercially. Regarding the Announcement of a copyrighted work, such as tie-dye products, the element of the uniqueness of form and originality are important points in copyright protection, so it is only natural for an influencer not to allow the sale and/or duplication of goods resulting from infringement of copyright and/or Related Right as regulated in Indonesia Copyright Law.
Meme Wajah di Media Sosial: antara Karya yang menggelitik atau Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Kadek Aprilia Ardianti; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini dilakukan untuk menambah pemahaman masyarakat berkenaan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan termasuk atau tidaknya perbuatan membuat dan menyebarluaskan meme dari wajah seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan dengan delik pencemaran nama baik. Adapun studi merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan statute approach, historical approach, dan comparative approach. Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwasannya hasil pengkajian yang dilakukan pada isu hukum yang diangkat, ditemukan bahwasannya Pengaturan Pencemaran nama baik pada media sosial dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) j.o Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai lex specialist dari KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Perbuatan membuat dan menyebarluaskan meme dari wajah seseorang di media sosial yang ditujukan untuk menghibur dapat menjadi perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik bilamana meme wajah yang dibuat dan disebarluaskan tersebut terbukti memuat suatu konten yang mencemarkan nama baik seseorang baik dari gambar atau teks yang terdapat dari meme tersebut. Kata Kunci: Meme Wajah,Media Sosial,Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. ABSTRACT This study was conducted to increase public understanding regarding the regulation of criminal acts of defamation and whether or not the act of creating and spreading memes from someone's face is an act that can be punished with defamation offenses. The study is normative legal research that uses a statutory approach, a historical approach, and a comparative approach. Based on the study conducted, it was found that the results of the assessment carried out on the legal issues raised, it was found that the Regulation of Defamation on social media in Indonesia's positive law is regulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law as a lex specialist. from the Criminal Code with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Then the act of creating and distributing memes from someone's face on social media that is intended to entertain can be an act that is classified as an act of defamation if the facial meme that is created and disseminated is proven to contain content that defames someone either from the image or the text contained those memes. Keywords: Face Meme, Social Media, Crime of Defamation.
Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Desak Putu Dewi Kasih; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Putri Triari Dwijayanthi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.354-369

Abstract

Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan memasuki wilayahnya. Kewenangan mengatur tersebut termasuk dalam kedudukannya pada posisi Negara sebagai pedagang. Dalam perkembangannya kedudukan Negara juga menjadi pihak pembeli. Tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi kedudukan negara sebagai pembeli dalam konteks  hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu Negara dapat menjadi pembeli melalui BUMN yang diwajibkan untuk memberitahukan perusahaan tersebut kepada Council for Trade in Good sebagai implementasi dari prinsip non-diskriminasi dan juga untuk menjamin transparansi kegiatan perdagangan. Dalam pengertian Negara sebagai pembeli, dapat dipahami bahwa hubungan perdagangan yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dan pedagang adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak, termasuk prinsip pemilihan cara penyelesaian sengketa dapat diterapkan, baik mengenai pilihan hukum maupun pilihan forum.
Classification of Industrial Relations Disputes Settlement in Indonesia: Is it Necessary? Desak Putu Dewi Kasih; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Kadek Agus Sudiarawan; Putri Triari Dwijayanthi; Dewa Ayu Dian Sawitri; Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i1.3502

Abstract

This study aimed to examine the effect of the disputes classification in the industrial settlement system, comparing arrangements according to the perspective of the International Labor Organization, China, Japan, and Kazakhstan, and trying to find the ideal concept of the type of industrial dispute to apply in Indonesia. This research is normative legal research. The approaches used in this study were the statutory approach, conceptual approach, fact approach, and comparative approach. The results revealed that the classification of disputes in the industrial relations settlement system in Indonesia has an impact on the difficulty of the parties in classifying their disputes. Comparative studies were conducted to determine the classification of disputes in international law as well as in China, Japan, and Kazakhstan. The ideal concept that can be offered to Indonesia is the simplification or elimination of the classification of industrial relations to provide dispute resolution by applying the principles of fast, precise, fair, and inexpensive methods.  
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA Yessica Hartono Putri; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai regulasi di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi para konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce serta menganalisa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh konsumen yang melalukan transaksi melalui e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia telah menjamin kepastian hukum terhadap konsumen-konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce karena telah membahas secara detail mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, hanya saja di dalam salah satu pasal bersifat relatif sehingga cenderung melemahkan dan tidak tegas. perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi jual-beli secara online melalui e-commerce bisa didapatkan karena dengan adanya eksistensi regulasi terkait perlindungan konsumen telah menjamin kepastian hukum konsumen sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan yuridis. Serta dengan adanya regulasi tentang perdagangan dalam menggunakan sistem elektronik, transaksi jual beli online melalui e-commerce dapat dijadikan sebagai dasar laporan pengaduan dengan ketentuan syarat-syarat kontrak menurut pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan regulasi terkait syarat sahnya suatu perjanjian telah dipenuhi dan permasalahan tidak dapat ditempuh secara damai. Kata Kunci: Perlindungan, Transaksi Online, E-commerce ABSTRACT This paper has it is purpose to examine the regulations in Indonesia in providing legal certainty for consumers in transactions via e-commerce and to analyze the forms of legal protection that should be obtained by consumers who carry out transactions via e-commerce in Indonesia. The writter using normative legal research refer to a statutory and a conceptual approach in this research. The results of the study show that the existing regulations in Indonesia have guaranteed legal certainty for consumers in conducting e-commerce transactions because they have discussed in detail about the implementation of the electronic system, only in one article it is relative so that it tends to weaken and not be firm. Consumer legal protection in online buying and selling transactions via e-commerce can be obtained because the existence of regulations related to consumer protection has guaranteed legal certainty for consumers as a solution to juridical problems. As well as with regulations regarding trade through electronic systems, online buying and selling transactions via e-commerce can be used as the basis for complaints reports provided that the terms of the contract according to the articles contained in the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement have been fulfilled and problems cannot be reached peacefully. Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, E-commerce
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP VIDEO DAN FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL Cecilia Chrisniantono; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Maksud dari pembuatan jurnal ini ialah membuat pembaca dapat memahami mengenai aturan yang melindungi Hak Cipta di Indonesia serta memahami mengenai aturan yang melindungi Hak Cipta terhadap video dan foto di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode kajian hukum normatif dimana pengkajian dokumen-dokumen mengunakan data primer dan data sekunder. Dalam kajian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perolehan dari studi menunjukkan bahwa video dan foto yang dipublikasian di media sosial mendapatkan perlindungan hak cipta dan kita wajib mendapatkan izin apabila ingin menggunakannya kembali. Hal ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Kata Kunci : Hak Cipta, Foto dan Video, Media Sosial ABSTRACT The purpose of making this journal is to make readers understand the rules that protect copyright in Indonesia and understand the rules that protect copyright against videos and photos on social media. The research method used in making this journal is a normative legal study method in which the study of documents uses primary data and secondary data. In this study, two approaches are used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The findings from the study show that videos and photos published on social media are protected by copyright and we must obtain permission if we want to use them again. This is regulated in article 12 of Law Number 28 of 2014. Keywords ; Copyright, Photo and Video, Social Media
PERLINDUNGAN TERHADAP INVENSI BENDA RUANG ANGKASA YANG DITEMUKAN DI LUAR ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PATEN Chiristyn Ayu Monicha; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten serta untuk menganalisa upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus, sehingga terjadi kelambatan hukum dalam merespon perkembangan zaman beserta kemajuan teknologinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan paten invensi benda angkasa yang ditemukan di ruang angkasa. Serta upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten yaitu memberlakukan hukum paten nasional terhadap benda di luar angkasa yang berada di bawah yurisdiksi dan kontrol dari negara tertentu berdasarkan peluasan penafsiran Pasal 7 The Outer Space Treaty 1967 dan melakukan pendaftaran patennya melalui Patent Cooperation Treaty agar memperoleh perlindungan paten dari negara anggota Patent Cooperation Treaty secara mutatis mutandis. Kata Kunci: Invensi, Benda Angkasa, Luar Angkasa, Paten ABSTRACT The purpose of this study is to determine the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law and to analyze future legal safeguards for inventions of celestial bodies found in space based on the patent law regime. The research method used is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the research are that the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law have not yet clear and specific regulations so that there is a legal delay in responding to the times and technological advances that have created legal uncertainty in protection. the patent invention of celestial bodies found in space. As well as future legal protection efforts for the invention of celestial bodies found in outer space based on the patent law regime, namely imposing national patent law on objects in outer space that are under the jurisdiction and control of certain countries based on broadening the interpretation of Article 7 of the 1967 The Outer Space Treaty and registering patents. through Patent Cooperation Treaty to obtain patent protection from Patent Cooperation Treaty member countries mutatis mutandis. Key Words: Invention, Space Object, Outer Space, Patent
QUO VADIS: URGENSI PENGATURAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Winda Claudia; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the urgency of arranging financing placement of Indonesian Migrant Workers and the implications of the absence of such regulation. This study was using normative research methods with a statutory and conceptual approaches as well as qualitative analysis. The result of the study obtained are that although the placement of Migrant Workers in Indonesia has been regulated in a number of arrangements, there is still a legal voids and conflicting norms that can be found in Law 18 of 2017 and PerBP2MI No 9 of 2020 concerning the placement financing of Indonesian Migrant Workers. These requirements must be fulfill based on different arrangements regarding protection for Indonesian Migrant Workers. The absence of these regulations has implications for several things, including the non-realization of legal certainty and legal protection, the potential for violating the principles of protection for Indonesian Migrant Workers, causing overcharging practices, as well as the occurance of criminal acts and human trafficking. Therefore, it has become an urgency for the government to immediately take steps to establish related arrangements regarding the placement financing of Indonesian Migran Workers.
Co-Authors A.A. Ketut Yoga Putra Afrihani, Azhara Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Amos Christoper Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anggreni, Putu Sintya Budha Ranny, Ida Ayu Intan Candradevi, Made Andhini Cecilia Chrisniantono Chiristyn Ayu Monicha Desak Putu Dewi Kasih Dewayanti, Nathasya Syahrani Bella Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Elisabeth Gloria Gusti Ayu Putri Anjani I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Risma Prahandari I Gusti Ayu Agung Kaniaka Sari I Made Parta Wedhana Dwiyoga I Wayan Dharma Wijaya Jaga, Talya Leonida Jason Renaldy Candra Kadek Agus Sudiarawan Kadek Aprilia Ardianti Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Laksmi, Ida Ayu Sabda Surya Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Meliana, Astri Moisa, Robert Vaisile Ngurah Aldi Ramaputra Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Sanisca Puri Dewanti Ni Putu Eka Madeni Apriliani Ni Putu Leilani Putri Sukarsa Oliavera, Widya Paramitha, Ni Nyoman Sukma Ayu Pramesti, I Gusti Ayu Agung Anindita Primaratania Sri Randhana, Putu Bintang Indyra Priskila Angeline Putu Aras Samsithawrati Putu Shri Laksmi Ayu Pradnyadewi Ratnawati, Ni Made Pradnya Gita Reynold Partukoan Silaen Ribka Sri Dewi Purba Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani Sawitri, Dewa Ayu Dian Siburian, Markus Riansa Herdianto Silalahi, Dian Trisha Adinda Umboh Ustriyana, Made Grazia Winda Claudia Yessica Hartono Putri