cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 8 (2024)" : 25 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI Devi Melinda, Evelyn; Zamroni, Mohammad; Nugraheni, Ninis
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p12

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi apoteker dalam penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum apoteker yang menyelenggarakan obat melalui pihak ketiga dalam praktik kefarmasian melalui sistem elektronik dibagi menjadi dua aspek perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada penyelenggaraan sistem elektronik farmasi (FSEF) untuk memastikan bahwa sistem elektronik kefarmasiannya harus mematuhi standar keamanan dan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, aspek perlindungan hukum represif melibatkan hak bagi apoteker untuk mengambil langkah hukum penuntutan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik farmasi (FSEF) berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut. Wanprestasi ini dapat berupa pelanggaran perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang kemudian menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh apoteker. The purpose of this study is to analyze the legal protection for pharmacists in the implementation of electronic pharmacy systems. This study is a normative legal research employing both legislative and conceptual approaches. The research findings indicate that legal protection for pharmacists involved in dispensing drugs through third parties in pharmaceutical practice via electronic systems is divided into two aspects of legal protection: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection refers to a series of legislative provisions that impose obligations on the implementation of electronic pharmacy systems (EPS) to ensure that the electronic pharmacy system complies with security standards and legislative provisions. Meanwhile, the aspect of repressive legal protection involves the right of pharmacists to take legal action against the implementation of electronic pharmacy systems (EPS) based on breaches committed by the implementers. These breaches may include violations of the cooperation agreements agreed upon by both parties, which subsequently result in losses experienced by pharmacists.
PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA PENGEMBALIAN ASET BAGI KORBAN INVESTASI TRADING FOREX DI INDONESIA Firmansyah, Aldi; Wahyudi, Slamet Tri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p03

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengidentfikasi bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia dan menganalisis kendala Penuntut Umum dalam pengembalian aset korban Trading Forex di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme in personam (secara pidana) dan mekanisme in rem (secara perdata). Dalam pengembalian aset Penuntut Umum memiliki beberapa kendala, yaitu korban tidak mau didengar keterangannya, tidak berkenan menjadi anggota paguyuban, korban berinvestasi dengan uang tunai/cash, korbannya mencapai angka cukup besar, pelaku sudah mengubah bentuk atau membelanjakan uang para investor, dst. The aim of this study is to provide an understanding of the form of return of assets resulting from criminal acts in Indonesia and to understand the obstacles faced by the Public Prosecutor in returning the assets of Forex Trading victims in Indonesia. This study uses normative juridical research methods with the statue approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that the form of return of assets resulting from criminal acts in Indonesia is divided into 2 (two) mechanisms, namely the in personam (criminal) mechanism and the in rem (civil) mechanism. In returning assets, the Public Prosecutor has several obstacles, namely the victim does not want to hear his statement, does not want to become a member of the community, the victim invested with cash, the victim reached quite a large amount, the perpetrator has changed the form or spent the investors' money, etc.
UPAYA HUKUM KORBAN FIRST TRAVEL UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI BERDASARKAN KONSEP CORPORATE RESCUE Wedha, Putu Mutiara Kartika; Sarjana, I Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p17

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst setelah dilakukannya sita pidana dan mengetahui upaya pembagian asset First Travel kepada jamaah pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Tahun 2022. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode untuk analisis dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan pendukungnya. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan PN Depok yang diperkuat hingga di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyebabkan First Travel tidak dapat melaksanakan reorganisasi perusahaan dan memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jamaah secara bertahap atau memberikan ganti rugi (restrukturiasai utang) dan pembagian aset First Travel Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau kerjasama antara kejaksaan dengan kurator, sehingga pembagian asset First Travel tetap dapat dilakukan berdasarkan prinsip pari pasu prorata parte untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. ABSTRACT This writing aims to find out the Implementation of the Homologation Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst After the Criminal Confiscation was Conducted and find out the Efforts to Share Asset First Travel to Pilgrims After the Judgment of Judicial Review Number 365 of 2022. Method Normative legal research is used as a method for analysis in this paper using a supporting approach. The result of this study is that the Depok District Court decision was upheld by the Supreme Court with Supreme Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 causing First Travel to be unable to carry out company reorganization and fulfill its obligations to depart pilgrims in stages or provide compensation (debt restructuring) and the distribution of First Travel assets after the Judicial Review Decision Number 365 PK/Pid.Sus/2022 can be carried out through a bankruptcy mechanism or cooperation between the Attorney General's Office and the curator, so that the distribution of First Travel assets can still be carried out based on the pari pasu prorata parte principle to fulfill the people's sense of justice .
PENGATURAN PERUBAHAN HAK CUTI DAN WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Perkasa, Ginze; Ramadhani, Dwi Aryanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p08

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji hak-hak cuti dan waktu istirahat yang didasarkan pada Undang-Undang 6/2023 dan untuk mengetahui bentuk dari perjanjian kerja yang dapat melindungi waktu istirahat beserta hak cuti pekerja pasca terbitnya Undang-Undang 6/2023. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian berupa deskriptif analisis, dimana data akan dikumpulkan dan dideskripsikan bersumber dari berbagai tempat seperti berbagai undang-undang, buku, jurnal, maupun berbagai sumber lainnya yang berasal dari internet mengenai peristiwa yang relevan terjadi di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan mengenai aturan waktu istirahat dan hak cuti . Waktu istirahat mingguan diubah sehingga ketentuan 2 hari istirahat untuk 5 hari kerja tidak ada lagi,. Cuti besar juga tidak lagi ditemukan di dalam Undang-Undang 6/2023 setelah Pasal 79 diubah. Hak istirahat panjang juga tidak terikat dengan masa kerja minimal 6 tahun seperti sebelumnya. Disamping itu, agar hak cuti beserta waktu istirahat pekerja dapat terlindungi, maka pekerja dapat memanfaat Asas Kebebasan Berkontrak dalam membuat perjanjian kerja untuk menambahkan klausa yang mengatur waktu istirahat beserta hak cuti. Dengan demikian, maka pihak perusahaan yang tidak memberikan hak cuti dan waktu istirahat kepada pekerja dapat dijatuhi sanksi didasarkan pada isi perjanjian dan aturan yang berlaku. The aim of this article is to research the rights to leave and rest time based on Act 6/2023 and to determine the form of an employment agreements that can protect rest time and leave rights for employees after the issuance of Act 6/2023. This article uses a descriptive analysis research method, where data will be collected and described from multiple sources such as laws and regulations, books, journals, and various other internet sources regarding relevant events in society. The results of this article prove that there have been changes regarding the laws for rest periods and leave rights. The weekly rest time has been changed so that the provision of 2 days of rest for 5 working days no longer applies. Holiday leave is also no longer found in Act 6/2023 after Article 79 was amended. The sabbatical leave is also no longer tied to a minimum of 6 years of work as before. Additionally, to ensure that employees leave rights and rest time are protected, employees can utilize the Principle of Freedom of Contract in drafting employment agreements to add clauses that regulate rest time and leave rights. Therefore, companies that do not provide employees with leave and rest time can be sanctioned based on the contents of the agreement and applicable rules.
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Kutha Asriwijaya, Desak Rai; Astariani, Ni Luh Gede
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Indonesia yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan suatu conditio sine qua non. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan pemerintah yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dalam berbagai peraturan perundang-undangan.” ABSTRACT The aim of this research was to analyze the recognition and protection of customary rights in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. "The research method used is normative research method. The research results show that in Customary Law, land is a very important issue. The relationship between humans and land is very close, that land is a place for humans to live and continue their lives. Customary land is the property of customary law communities that have been controlled for a long time. Indonesia, whose people desire to implement democracy with social justice, uses land aimed at maximizing the prosperity of the people is a condition sine qua non. To achieve this goal, competent government intervention is needed in land matters, especially regarding the birth, transfer and termination of land ownership rights in various statutory regulations”.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue