Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 8 (2020)" : 14 Documents clear

PRINSIP NEW AND NOVELTY DALAM PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA Ni Kadek Wedayanti Ari Suputri; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengkaji persyaratan dalam permohonan perlindungan paten dan menganalisis pernerapan prinsip new and novelty dalam perlindungan paten. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam menunjang studi ini digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan literatur tentang paten yang menunjang studi ini. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Setelah bahan hukum terkumpul maka perlu dianalisa bahan-bahan hukum tersebut untuk kepentingan studi ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa (1) Persyaratan dalam Permohonan Perlindungan Paten termuat dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten; dan (2) Penerapan prinsip new and novelty merupakan persyaratan substantive dalam permohonan perlindungan paten sehingga suatu invensi harus memenuhi prinsip tersebut agar memperoleh perlindungan Paten. This study aims to examine the requirements in applying for patent protection and analyze the application of new and novelty principles in patent protection. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. In supporting this study primary legal materials are used in the form of legislation namely Law No. 13 of 2016 concerning Patents and secondary legal materials namely books and literature on patent that support this study. Collection of legal materials using literature study techniques. After the legal materials are collected it is necessary to analyze these legal materials for the benefit of this study by using descriptive analysis techniques. The results of this study explain that (1) The requirements in the Patent Protection Application are contained in Article 24 to Article 29 of Law No. 13 of 2016 concerning patents; and (2) The application of the principle of new and novelty is a substantive requirement in an application for patent protection so that an invention must meet these principles in order to obtain patent protection.

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO Nusan Indah Permata Sari; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan permainan video dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pelanggaran permainan video. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Undang-Undang Hak Cipta yaitu pada ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf r “permainan video”. Kekaburan norma ini terlihat jelas karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengertian permainan video serta pengklasifikasiannya. Selain itu terlihat jelas pula bahwa terdapat kekosongan norma terkait dengan sanksi bagi pelanggar hak moral pencipta yang tidak dilakukan tidak untuk kegiatan komersiil. Selanjutnya kesimpulan kedua bahwa permainan video merupakan salah satu objek dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak permainan video tersebut dipublikasikan. Berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta atau ahli waris dari pencipta permainan video dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta permainan video. The purpose of this scientific journal is to know the rules of the video games in the Copyright law and to know how the copyright legal protection against video games violations. In this paper, the research method used is normative legal research which uses a statutory approach. The result of this journal are indicate there is a blurry norm in Article 40 paragraph letter r of Copyright law. The ambiguity of norm is cleary seen because there is no further explanation related to the understanding of video games and their classification and it is also cleary that there are void norm related to sanction for violators of the creator’s moral rights wich are not carried out not for commercial activities. Then, the second conclusions is that video games are one of the object of a creation that get protection from Copyright laws, the protection os valid for 50 years since the video games was published. Based on the Article 95 of Copyright law, the creator or copyright holder or the heirs of creator of video games can submit compensations claims to the Commersial Court to the perpretators of violations of the economic rights of the video games creator’s.

PENGATURAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KE LAUT DI KABUPATEN JEMBRANA Putu Endra Wijaya Negara; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Berupaya untuk mengkaji serta mengetahui pengaturan terkait pembuangan limbah pabrik ke laut sebelum adanya izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta mengetahui dalam tindakan pengawasan pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap Pabrik yang membuang limbah ke laut sebelum adanya izin dari Pemerintah Daerah. Penelitian ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif. Izin tidak berkenan melaksanakan entitas melainkan diizinkan. Maka, kegiatan kepada suatu sasaran tertentu dalam latar belakangnya tidak diperbolehkan. Seseorang maupun organ aturan - aturan bisa melaksanakan usaha maupun aktivitas atas suatu objek tersebut bila memperoleh izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang menumbuhkan fungsinya kepada aktivitas yang dilaksanakan oleh orang atau golongan yang berhubungan. Peranan pemantauan terkait halnya kepada izin yang sudah dimunculkan secara absolut dibutuhkan bertujuan menghindari kekeliruan – kekeliruan terkait dengan izin yang sudah dimunculkan sehingga tidak disalahgunakan. Pemantauan terkait dengan izin tersebut merupakan tanggungjawab instansi - instansi yang mengeluarkan izin tersebut. To knows related to study the the plant waste into the sea before the permits issued by a government local and not in the act of the supervision of a government jembrana regency to plant of waste into the sea before the permission from local government. This study as law normative research. Permission had given implement entity but allowed. So, activities to a a specific target in a backdrop not allowed. Someone and organs - which start to do the business activity upon an object and the government when obtaining licenses / local governments who them to activity conducted by the party that deals. Related complaint to the role of monitoring without have raised in absolute terms to avoid needed a without a relating to have raised so is not misused. Monitoring relating to permit responsibility - agencies is agency issued the permit.

PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG Maria Virginia Usfunan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyelesaian tentang konflik norma antara peraturan menteri terhadap undang-undang dan unruk mengetahui bagaimana sifat putusan mahkamah agung dalam hak uji material. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, metode penyelesaian konflik norma itu dengan digunakannya asas lex superior derogate lex inferior ini, yang digunakan dengan terjadinya konflik norma antara UU Peraturan Perundang-Undangan dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 terkait pengaturan penyelesaian konflik norma antara peraturan menteri dengan Undang-Undang, maka berdasarkan asas tersebut yang digunakan adalah UU Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 harus dikesampingkan. Maka, Pengaturan mengenai Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 9 UU Peraturan Perundang-Undangan. Dan Sifat Putusan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil dalam memberikan putusannya yang pada prinsipnya yang memiliki konsekuensi hukum aturan tersebut apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan aturan di atasnya maka aturan tersebut akan menjadi tidak sah serta tidak berlaku, dan menjadi tanggungjawab instansi terkait untuk mencabutnya. The purpose of the study is to find how adjustment of the settlement of norm conflicts between Ministerial Regulations toward the Constitution and to find out how the nature of the Supreme Court decision in the right of judicial review. The method used was normative legal research method with the legislation approach and concept approach. Adjustment on resolving norms of conflict between Ministerial Regulations toward the Constitution, the method of resolving norms conflicts by using the principle of lex superior derogate lex inferior, which was used in the norm conflicts between the Constitution on Laws and Regulations with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 in relation to conflict resolution arrangements the norm between Ministerial Regulations and the Constitution, then based on the principle used was the Constitution on Laws and Regulations, so Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 must be set aside. Thus, the adjustment on resolving norms of conflict between Ministerial Regulations toward the Constitution became authority of the Supreme Court based on Article 9 of the Constitution on Laws and Regulations. And the nature of the Supreme Court's Decision in the Right to Judge Material in providing its decision which in principle had legal consequences of the rule if it was proven legally and convincingly contrary to the rules above, the rule would be invalid and not applicable, and it was the responsibility of related agencies to revoke it.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA