Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 7 (2021)" : 15 Documents clear

BATALNYA PERJANJIAN ATAS KETIDAKBERWENANGAN PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING ILEGAL Kadek Ayu Diva Larasati; I Gede Agus Agus Kurniawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji batalnya perjanjian akibat ketidakberwenangan penyelenggara serta mengetahui bagaimana otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perizinan dan mekanisme penyelesaian permasalahan para pihak pada perjanjian layanan fintech peer to peer (p2p) lending ilegal. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil data arsip, dan studi pustaka kemudian diuraikan menjadi sebuah keterangan dan penjelasan dari beberapa argumentasi penulis, pendapat ahli, serta teori hukum yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran fintech p2p lending yang telah berizin dan terdaftar, ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh fintech p2p lending ilegal disertai intimidasi hingga teror masyarakat dapat melaporkannya ke Kepolisian Republik Indonesia. Unsur subjektif maupun objektif yang tidak terpenuhi sebagaimana termakhtub pada pasal 1320 KUHPerdata berakibat cacat hukum sehingga perjanjian batal demi hukum. Ketidakberwenangan atas kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan uang kepada peminjam batal demi hukum bukan berarti menggugurkan segala utang melainkan pengembalian atau kembalinya barang atau uang yang bersangkutan seperti semula. The purpose of writing this journal is to review the cancellation of the agreement due to the authority of the organizer and know how the financial services authority as the institution authorized in the implementation of licensing and problem solving mechanisms of the parties to the agreement of fintech peer to peer (p2p) lending services is illegal. The writing of this research uses juridical-normative methods by reviewing the provisions of legislation, archive data results, and library studies and then described into a description and explanation of some of the author's arguments, expert opinions, and relevant legal theories. The results showed that OJK has the authority to crack down on licensed and registered p2p lending fintech violations, when the violations are committed by illegal p2p lending fintech accompanied by intimidation until the terror of the public can report it to the Police of the Republic of Indonesia. Subjective and objective elements that are not met as stipulated in article 1320 of the Civil Code result in legal defects so that the agreement is null and void. Unauthorized power of attorney given by the lender to the operator to channel money to the borrower null and void does not mean the cancellation of any debt but the return or return of the goods or money in question as before.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI PERWUJUDAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG Angreani Triana; Taun Taun
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai efektivitas implementasi e-Court sebagai perwujudan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 58 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar dari proses beracara di Pengadilan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system e-Court pada Pengadilan Negeri Karawang dalam menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan telah mampu memerlihatkan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan, berkaitan dengan kemudahan proses pengadilan secara elektronik. Dalam sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang walaupun masih ada beberapa kendala dalam proses e-Court tetapi secara keseluruhan penggunaan e-Court sudah sangat cukup memuaskan karena masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan gugatan di luar Pengadilan. Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang tidak melenceng dengan asa peradilan karena sangat menghemat biaya transport, waktu dan lebih sederhana dalam proses pelaksanaannya. The purpose of this article is to determine the effectiveness of the implementation of e-Court as a manifestation of fast, simple and low cost justice in the Karawang District Court which is regulated in Article 2 paragraph 4 of Law Number 58 concerning Judicial Power which is the basis of proceedings at the Indonesian Courts. The method used in this article is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the e-Court system at the Karawang District Court in creating efficiency in the process of electronic case administration services in the Court has been able to show the satisfaction level of the segmentation of time and cost efficiency incurred by justice seekers, related to the electronic court process. In the e-Court system in the Karawang District Court, although there are still some defects in the e-Court process, overall the use of e-Court has been very satisfying because the public can easily accept claims outside the Court. The e-Court application system in the Karawang District Court does not deviate from the expectations of the judiciary because it really maintains transportation costs, time and is simpler in the implementation process.

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK Ni Nyoman Indah Pratiwi; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan tanda tangan elektronik pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 beserta legalitas suatu tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik, dimana berkaitan dengan mekanisme pendaftaran hak tanggungan elektronik yang hasilnya akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan elektronik dimana didalamnya dibubuhi tanda tangan elektronik. Kemudian jurnal ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah legalitas tanda tangan elektronik termuat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 dimana mengatur bahwa tanda tangan elektronik dinilai sah secara hukum jika telah terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012. This research has the purpose, that is to know digital signature arrangement in law number 19 of 2016 and the legality of a digital signature in an electronic mortgage certificate, which is related to the electronic mortgage right registration mechanism which results will produce an electronic mortgage certificate in which a digital signature is attached. Then, this journal is use normative legal research type by using conceptual approach and statute approach. The result of this research is that legality of digital signatures is that regulated in the Law number 11 of 2008 and government regulation number 82 of 2012 which regulates that electronic signatures are considered legally valid if the requirements as stipulated in article 11 the law number 11 of 2008 and in article 52 section (2) government regulation number 82 of 2012 have been met.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA USAHA DAGANG DI DESA GUWANG KABUPATEN GIANYAR I Gede Edwin Renata; A.A. Gde Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaiaman perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada UD. M S dan apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada UD. MS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh adalah sudah seharusnya pihak pengusaha menyiapkan dokumen perjanjian kerja yang ditulis dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh, hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari, kerna jika hanya dilakukan dengan sebatas perjanjian lisan, maka perjanjian kerja waktu tertentu akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. (2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas UD. MS, terdapat beberapa fakor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja, yaitu faktor Pendidikan buruh, faktor ekonomi buruh, tidak tergabung dalam serikat pekerja, faktor pengusaha yang belum maksimal dalam penerapan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta faktor pemerintah yang kurang memberi sosialisasi perihal hak-hak pekerja dan pentingnya perjanjian kerja bagi perlindungan hukum terhadap pekerja. The purpose of this paper is to find out how the legal protection of casual daily workers at UD. M S and what are the obstacles in implementing legal protection for casual daily workers at UD. MS. The research method used is juridical empirical research method. The results show (1) legal protection for workers / laborers is that the employer should prepare a work agreement document that has been written and approved by both parties, both the entrepreneur and the worker / laborer, this is done for the benefit of both parties in the future. , because if it is only done with an oral agreement, the work agreement for a specified period of time will turn into a work agreement for an indefinite period of time. (2) What are the obstacles in applying legal protection to UD casual daily workers. MS, there are several inhibiting factors in the application of legal protection for workers, namely labor education factors, labor economic factors, not joining a labor union, employer factors that have not been maximal in applying legal protection in accordance with applicable labor regulations, and government factors that do not provide socialization regarding workers' rights and the importance of work agreements for legal protection of workers.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP OVERCAPACITY HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA I Gusti Ngurah Sedana; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Singaraja yang mengalami overcapacity Lapas serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap overcapacity hunian yang terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah hukum empiris yang berfokus pada penelitian lapangan dan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak berjalan maksimal karena adanya overcapacity yang menimbulkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan. Selain itu jumlah petugas yang lebih sedikit tidak dapat mengimbangi banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga pembinaan tidak berjalan dengan baik. Kemudian upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah dengan menitipkan WBP di Penjara Polres Buleleng, selain itu juga memberikan remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat berbaur di masyarakat. This study aims to analyze the implementation of the rehabilitation of prisoners in Singaraja Class II B Penitentiary who experience prison overcapacity and the efforts that can be made to increase the effectiveness of Article 14 of Law No. 12 of 1995 concerning the Correctional Institution of the overcapacity of housing that occurred in Class II B Prison in Singaraja. The research method used is empirical law that focuses on field research and interview results. The results obtained were that the implementation of the rehabilitation of prisoners at Singaraja Class IIB Prison was not running optimally due to overcapacity which resulted in a lack of adequate facilities and infrastructure for the implementation of coaching. In addition, the fewer number of officers cannot keep up with the number of prisoners so that the rehabilitation does not go well. Then the effort made in terms of increasing the effectiveness of Article 14 of the Correctional Law is by entrusting Prisoners in Buleleng Police Prison, besides that, also providing remissions to prisoners who have met the requirements to be able to mingle in the community.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA