Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGAL REFORM DELIK CONTEMPT of COURT DALAM RUU KUHP 2019 Wirya Darma, I Made
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3314

AbstractArticle 281 letter c of the latest draft of the 2019 Criminal Code Draft states that everyone unlawfully records, publishes directly, or permits publication of anything that could affect the impartiality of judges in a court sentenced to a maximum of 1 year in prison. Other actions that fall into the contempt of court category are being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings. Likewise with the provisions of Article 282 of the 2019 Criminal Code Bill, there are two types of criminal acts that threaten advocates in the article. First, enter into an agreement with the opposing client if he knows or rightly suspects that the act could harm the client's interests. Second, influencing clerks, surrogates, bailiffs, witnesses, interpreters, investigators, public prosecutors, or judges in a case, with or without compensation. Someone can be considered violating if they meet the contempt of court offense, namely; (a) does not comply with court orders or judges' decisions issued for the benefit of the judicial process; (b) being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings; (c) and illegally record, publish directly, or allow to be published anything that could affect the impartiality of the judge in a court of law. The editorial of the article needs to be clarified, for example related to what is meant by disrespectful actions or attacking the integrity of judges so as not to cause multiple interpretations in its application. So there is the potential for criminalization of those who criticize or broadcast information, thus affecting the independence of judges. There is concern that the contempt of court article or contempt of the court in the Criminal Code Bill has the potential to become a rubber article. The offense contempt of court is already regulated in the Criminal Code, but the concept of the contempt of court in the Criminal Code Bill has a different interpretation which is even more targeted at judicial critics.Keywords: contempt of court; criminal law; legal reform AbstrakPasal 281 huruf c draf terbaru RUU KUHP 2019 menyatakan, setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun. Tindakan lain yang masuk dalam kategori contempt of court yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 282 RUU KUHP 2019, ada dua jenis tindak pidana yang mengancam advokat di pasal tersebut. Pertama, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien jika mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya. Kedua, mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan. Seseorang bisa dianggap melanggar bila memenuhi delik contempt of court, yakni; (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; (c) dan secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Redaksional dari pasal tersebut perlu diperjelas, misalnya terkait dengan apa yang dimaksud tindakan tidak hormat atau menyerang integritas hakim sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi, sehingga memengaruhi independensi hakim. Muncul kekhawatiran pasal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP berpotensi jadi pasal karet. Delik contempt of court memang sudah diatur dalam KUHP, namun konsep contempt of court dalam RUU KUHP memiliki tafsir berbeda yang justru lebih menyasar pengkritik peradilan.Kata kunci: contempt of court; hukum pidana; legal reform

LEGAL REFORM DELIK CONTEMPT of COURT DALAM RUU KUHP 2019 Wirya Darma, I Made
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i2.3314

AbstractArticle 281 letter c of the latest draft of the 2019 Criminal Code Draft states that everyone unlawfully records, publishes directly, or permits publication of anything that could affect the impartiality of judges in a court sentenced to a maximum of 1 year in prison. Other actions that fall into the contempt of court category are being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings. Likewise with the provisions of Article 282 of the 2019 Criminal Code Bill, there are two types of criminal acts that threaten advocates in the article. First, enter into an agreement with the opposing client if he knows or rightly suspects that the act could harm the client's interests. Second, influencing clerks, surrogates, bailiffs, witnesses, interpreters, investigators, public prosecutors, or judges in a case, with or without compensation. Someone can be considered violating if they meet the contempt of court offense, namely; (a) does not comply with court orders or judges' decisions issued for the benefit of the judicial process; (b) being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings; (c) and illegally record, publish directly, or allow to be published anything that could affect the impartiality of the judge in a court of law. The editorial of the article needs to be clarified, for example related to what is meant by disrespectful actions or attacking the integrity of judges so as not to cause multiple interpretations in its application. So there is the potential for criminalization of those who criticize or broadcast information, thus affecting the independence of judges. There is concern that the contempt of court article or contempt of the court in the Criminal Code Bill has the potential to become a rubber article. The offense contempt of court is already regulated in the Criminal Code, but the concept of the contempt of court in the Criminal Code Bill has a different interpretation which is even more targeted at judicial critics.Keywords: contempt of court; criminal law; legal reform AbstrakPasal 281 huruf c draf terbaru RUU KUHP 2019 menyatakan, setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun. Tindakan lain yang masuk dalam kategori contempt of court yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 282 RUU KUHP 2019, ada dua jenis tindak pidana yang mengancam advokat di pasal tersebut. Pertama, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien jika mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya. Kedua, mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan. Seseorang bisa dianggap melanggar bila memenuhi delik contempt of court, yakni; (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; (c) dan secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Redaksional dari pasal tersebut perlu diperjelas, misalnya terkait dengan apa yang dimaksud tindakan tidak hormat atau menyerang integritas hakim sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi, sehingga memengaruhi independensi hakim. Muncul kekhawatiran pasal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP berpotensi jadi pasal karet. Delik contempt of court memang sudah diatur dalam KUHP, namun konsep contempt of court dalam RUU KUHP memiliki tafsir berbeda yang justru lebih menyasar pengkritik peradilan.Kata kunci: contempt of court; hukum pidana; legal reform

KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19 Wirya Darma, I Made
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i2.5179

AbstractThe implementation of virtual trials through teleconference is seen as in line with social distancing and physical distancing policies, in order to reduce the pace of development of the Covid-19 Pandemic. As a quick response to the Supreme Court in ensuring the protection of judicial officials, justice seekers, court users including defendants who are dealing with the law, the Supreme Court has issued Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Tasks During the Prevention Period of the Spread of Covid-19 in The environment of the Supreme Court and the Judiciary Bodies that are under it. Within the prosecutor's office, the trial using this teleconference facility refers to the Instruction of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Policies for Implementing Tasks and Handling Cases During the Prevention Period for the Spread of COVID-19 in the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on March 27, 2020. Referring to the judicial system criminal law in Indonesia, online court proceedings are a legal breakthrough (rules breaking) in a positive sense. However, in practice the implementation of online trials still encounters obstacles or obstacles.Keywords: online trial; teleconference criminal hearing; virtual courtAbstrakPelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang seiring dengan kebijakan social distancing dan phisyical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana teleconference ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (rules breaking) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP OVERCAPACITY HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA I Gusti Ngurah Sedana; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Singaraja yang mengalami overcapacity Lapas serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap overcapacity hunian yang terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah hukum empiris yang berfokus pada penelitian lapangan dan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak berjalan maksimal karena adanya overcapacity yang menimbulkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan. Selain itu jumlah petugas yang lebih sedikit tidak dapat mengimbangi banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga pembinaan tidak berjalan dengan baik. Kemudian upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah dengan menitipkan WBP di Penjara Polres Buleleng, selain itu juga memberikan remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat berbaur di masyarakat. This study aims to analyze the implementation of the rehabilitation of prisoners in Singaraja Class II B Penitentiary who experience prison overcapacity and the efforts that can be made to increase the effectiveness of Article 14 of Law No. 12 of 1995 concerning the Correctional Institution of the overcapacity of housing that occurred in Class II B Prison in Singaraja. The research method used is empirical law that focuses on field research and interview results. The results obtained were that the implementation of the rehabilitation of prisoners at Singaraja Class IIB Prison was not running optimally due to overcapacity which resulted in a lack of adequate facilities and infrastructure for the implementation of coaching. In addition, the fewer number of officers cannot keep up with the number of prisoners so that the rehabilitation does not go well. Then the effort made in terms of increasing the effectiveness of Article 14 of the Correctional Law is by entrusting Prisoners in Buleleng Police Prison, besides that, also providing remissions to prisoners who have met the requirements to be able to mingle in the community.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN OVER DIMENSI DAN OVER LOADING DI UPPKB CEKIK I Gede Putra Kebayan; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik serta untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik belum berjalan dengan baik dan efektif, Masih banyak pelanggaran truk pengangkut barang dengan merubah dimensi kendaraan berupa bentuk body, chassis kendaraan, dan mesin kendaraan baik secara sebagian maupun keseluruhan dengan kepentingan agar barang yang diangkutnya dapat melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB Cekik terhadap truk yang mengangkut muatan melebihi batas maksimum mengalami beberapa hambatan dan kendala. Beberapa hambatan dan kendala dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan over dimensi dan over loading di UPPKB Cekik adalah kurangnya kesadaran masyarakat, adanya pungutan liar di jalan, kurang tegasnya aparat penegak hukum; adanya konflik norma antara pasal 307 dengan pasal 277 UU No. 22 tahun 2009, kurangnya koordinasi dan fungsi control diantara aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, banyaknya truk yang tidak laik jalan yang memliki izin pengujian berkala kendaraan bermotor. The purpose of writing this article is to analyze the application of criminal sanctions against Over-Dimensional and Over-Loading vehicle drivers at the UPPKB Cekik and to find out the obstacles and obstacles faced in implementing these criminal sanctions based on Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This Article uses method empirical legal research. The application of criminal sanctions against Over-Dimensional and Over-Loading vehicle drivers at the UPPKB Cekik has not been going well and effectively, There are still many violations of goods transporting truck by changing the dimensions of the vehicle in the form of body, vehicle chassis, and vehicle engine, either partially or as a whole, with the interest that the goods transported can exceed the spescified maximum limit. Supervision and law enforcement at UPPKB Cekik on truck carrying loads exceeding the maximum limit experienced several resitence and obstacles. Some of the resitence and obstacles in the application of Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportattion to over dimention and over loading vehicles at the UPPKB Cekik are the lack of public awarenees, the existence of illegal fees on the road, the lack of strict law enforcement apparatus; there is a conflict of norms between article 307 and article 277 of Law Number 22 of 2009, the lack of coordination and control functions among law enforcement officers in conducting surveillance, the number of unworthy truks that have vehicle inspection permits.

LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE DIRECTORATE GENERAL CRIMINAL AGENCY-POLDA BALI Komang Suartana; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

This study aims to analyze the legal protection provided for children as a victim of sexual violence at the Bali Regional General Criminal Investigation Directorate and any legal action could be taken if the legal protection for child victims is not implemented. This is an empirical juridical legal study. The results show that the legal protection provided to children as a victim of sexual violence includes the humane treatment of children following the dignity and rights of the child, the provision of special assistants for children from an early age from Social Service Workers and others. The legal action is taken if the legal protection over the child victims is in the investigation stage, the victim feels that he has not received any legal service or protection from the investigator in terms of the rights of the child as a victim and his family can report to his superiors so that the investigator’s performance can be evaluated to provide a maximal legal service and protection for the child.

PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I Made Aditya Wiryadarma; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.285 KB)

Pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar diatur berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 26 Tahun 2001, pelaksanaannya diserahan kepada DinasPerbuhubungan Kota Denpasar. Permasalahnya adalah Bagaimana pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 ? dan Faktorfaktorapa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengujian kendaraanbermotor di Kota Denpasar ?. Metode yang dipergunakan metode penelitianhukum emperis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait danmelakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan yang berlaku. Pelaksanaanpengujian kendaraan sesuai dengan Perda Kota Denpasar No. 26 tahun 2001adalah kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dimana setiap KendaraanBermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan, dalam mengajukan pengujian kendaraan bermotor peryaratan harusterpenuhi seperti seluruh perlengkapan kendaraan, kendaraan yang di uji haris laikjalan. Faktor penghambat terlaksananya pengujian kendaraan bermotor di KotaDenpasar adalah faktor Penegak hukumnya yaitu para aparat kurang tegas; danfaktor Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya sarana pendukung didalammelakukan uji kendaraan dan sangat mahalnya alat-alat ujin kendaraan,sehinggamasih menggunakan alat uji kendaraan yang lama.

Mutual Legal Assistance (Mla) In The Resolution of Narcotics Crime As A Transational Organized Crime I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Sri Wisudawati; I Gede Agus Kurniawan
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the context of enforcing the law on narcotics crime which are transnational, Indonesia since 2006 has encated Law Number 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Prevention and eradication of various transnational crimes, especially narcotic drugs, a mutual assistance agreement in criminal matters is one of the legal instruments that is needed. Therefore, the presence of bilateral agreements on mutual assistance in criminal matters between Indonesia and other countries will support law enforcement efforts as expected in enforcing the law against transnational narcotics offenders. This study focuses on several indications that become a reference in the handling of narcotics and psychotropic crimes as one of transnational organized crime through the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The method used in this study is normative legal research by reviewing and analyzing the provisions of the law governing Mutual Legal Assistance (MLA) in Indonesia, especially against narcotics crime. The results showed that mutual assistance in the problem of narcotics crime as a type of transnational organized crime can be done based on an agreement and in case of the absence of agreement, the assistance is carried out on the basis of good relations.

Legal Protection for Child Kidnapping Victims: Case Study in Gianyar District Court Komang Suartana; I Made Wirya Darma
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p07

This article aims to analyze how the crime of child kidnapping is covered in the Indonesian Criminal Code and the type of sanctions that can be imposed on the perpetrator of the crime of child kidnapping. It is a legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches in discussing the legal protection of child kidnapping victims. In order to illustrate how the law that protects the victim of child kidnapping is applied by the court, it presents a case study at the Gianyar District Court that investigated a criminal offense of child kidnapping in 2018. The results reveal that the Indonesian Criminal Code classifies child kidnapping as a crime that is punishable as stipulated in Article 330 of the Code. In a more specific context, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 22 of 2003 concerning Child Protection includes child kidnapping as a case that needs to be given special protection A case study regarding the imposing of sanctions on the perpetrator of child kidnapping can be seen in a criminal case before the District Court of Gianyar in 2018. In the judgment, the panel of judges imposing a sentence against the defendant in the form of imprisonment of 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison;

The Penal Policy Formulation in Cyberporn Crime Countermeasures I Made Wirya Darma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p03

Criminal law reform must refer to the penal policy. The penal policy can be interpreted as holding a selection to achieve the best results of criminal legislation that meets the requirements of justice and effectiveness. Penal policy in the eradication of cyberporn is always associated with the advancement of technology that can not be separated from the development of the society that utilizes internet technology in various fields both in the fields of education, offices, and companies and so on. Through crime countermeasures policies using penal means, the existence of a law is obviously expected to further enhance the repressive function of criminal law. One of the efforts to tackle cyberporn crimes through the penal means is to apply the provisions of applicable laws such as the Criminal Code, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 33 of 2009 concerning Film. However, apparently, the law still has limitations to compensate for the increasingly rapid development of cyberporn, including the provision of unclear pornographic restrictions. Therefore it is necessary to have a revision in Indonesian criminal law, especially against the Criminal Code which is a product of the legacy of the Dutch colonial era.

Title

Found 68 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 68 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 68 Documents
Search