cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 7 (2020)" : 7 Documents clear
PENGATURAN TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO (KOHABITASI) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna; Wirasila, A.A Ngurah
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kumpul kebo (kohabutasi) sesuasi dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dimasa mendatang. Berdasarkan tujuan penulisan karya ilmiah ini ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) di Indonesia dan bagaimanakah pemidanaan perbuatan kumpul kebo (Kohabitasi) dimasa pendatang. Metode yang digunakan adalah metode normatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa mengalisis peraturan yang berlaku dalam perbuatan kumpul kebo (Kohabitasi) dan melihat implementasinya di kehidupan masyarakat. Berdasarkan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) penjatuhan pemidanaan terhadap tersangka harus memenuhi unsur-unsur pemenuhan pidana, (2) tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) diatur di dalam “Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana” pada Pasal 417, 418, dan 419, dan dianggap sebagai overkriminalisasi. The purpose of writing this scientific paper is to determine and analyze the imposition of criminal sanctions on cohabitation actors in accordance with statutory regulations and to find out how to regulate cohabitation (cohabitation) in the future. Based on the purpose of writing this scientific paper, there are two problem formulations, namely how to regulate cohabitation in Indonesia and how to convict cohabitation (cohabitation) in the future. The method used is the normative method, which uses data collection techniques in the form of analyzing the applicable regulations in cohabitation (cohabitation) and seeing their implementation in people's lives. Based on and the discussion it can be concluded that (1) the imposition of the sentence against the suspect must fulfill the elements of criminal fulfillment, (2) the criminal act of cohabitation (cohabitation) is regulated in the "Draft Law on the Criminal Code" in Articles 417, 418, and 419, and considered overcriminalization.
PENGATURAN HUKUM TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK DALAM KEMASAN Indrajati, Bagus Irfan; Suyatna, I Nyoman
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya pentingnya suatu pengaturan di dalam penerapan mekanisme pelayanan terbaik untuk konsumen dalam mendapatkan suatu kepuasan di dalam melakukan transaksi jual beli yang harus diutamakan di dalam kesepakatan yang terjadi antara penjual dengan pembeli untuk mendapatkan kenyamanan dan keyakinan yang penting sebagai suatu hubungan timbal balik dalam pembelian suatu barang elektronik dalam permaslahan yang terjadi sangatlah rentan dalam pengiriman bilamana dalam proses pembelian tidak dilakukan pemilihan yang selektif oleh pembeli dan mengedepankan atas dasar suatu kepercayaan dalam melakukan transaksi namun suatu perlindungan hukum yang pada hakekatnya dimiliki setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli. Suatu Metode analisis hukum yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi penelitian dan analisa hukum adalah suatu metode normative dengan menggabungkan suatu analisis dan penalaran dibantu dengan suatu studi perpustakaan dan juga analisis dokumen. Suatu barang elektronik yang telah dibeli dan dikemas di dalam suatu tempat yang dalam pengirimanya tidak sesuai dengan barang yang telah dijanjikan atau barang yang telah dibeli dilindungi hak dan juga ketentuanya di dalam suatu ketentuan perlindungan konsumen yang harus diberikan jaminan dan kepastian terhadap konsumen atas kerugian yang di dapat dan juga diperoleh atas dasar dari kelalaian penjual pada saat pengiriman. Basically, the importance of an arrangement in implementing the best service mechanism for consumers in getting a satisfaction in carrying out buying and selling transactions must be prioritized in the agreement that occurs between the seller and the buyer to get the comfort and satisfaction which is important as a reciprocal relationship of an electronic item. It is very vulnerable in delivery when in the buying process there is no selective selection by the buyer and puts forward on the basis of a belief in conducting transactions but a legal protection which is inherently owned by everyone who carries out the sale and purchase transaction. A legal analysis method used to determine research qualifications and legal analysis is a normative method by combining analysis and reasoning assisted by a library study and document analysis. An electronic item that has been purchased and packaged in a place which in its delivery is not in accordance with the goods that have been promised or the goods that have been purchased are protected by rights and also provisions in consumer protection provisions that must be guaranteed and certainty to consumers for losses incurred. can and also be obtained on the basis of the seller's negligence at the time of delivery.
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMILIK RUMAH TINGGAL PADA WARNA WIRAWAN CONSTRUCTION Adi Sumarajaya, I Made; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis tanggung jawab kontraktor dalam perbedaan spesifikasi penggunaan bahan dari yang diperjanjikan, Serta untuk menganalisis pertanggungjawaban kontraktor terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik rumah akibat perbedaan spesifikasi bahan bangunan tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencangkup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, dimana mengkaji law in action. Kajian empiris dunianya adalah das sein (apa kenyataan). Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat atau di lapangan. Hasil studi menunjukan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan didasarkan pada wanprestasi terhadap isi perjanjian. Tanggung jawab kontraktor dilakukan dengan membayar ganti rugi atau memperbaiki yang sesuai dengan yang disepakati meskipun kerugian disebabkan karena kesengajaan dari pelaksana lapangan atau pengawas lapangan. The purpose of this study is to analyze the responsibilities of contractors in terms of different specifications of the use of materials from those agreed upon, as well as to analyze the liability of contractors for losses suffered by home owners due to differences in specifications for building materials. This study uses an empirical legal research method which means that this legal research will be based on the effectiveness of the law in society. Empirical studies are studies that view law as reality, covering social realities, cultural realities and others. This study is descriptive in nature, which examines law in action. The empirical study of the world is das sein (what is reality). In empirical research on law, it will produce theories about the existence and function of law in society or in the field. The study results show that the claims for compensation filed are based on default of the contents of the agreement. The contractor's responsibility is carried out by paying compensation or repair as agreed upon, even though the loss was caused by deliberate action from the field implementer or field supervisor.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA VIDEO GAME DI DENPASAR SELATAN Pradipta Suwardi, Muhammad Abyzar; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan mengenai pembajakan video game. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa tindakan pembajakan khususnya pada bidang video game masih sering dijumpai dikalangan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual, dilihat dari peraturan perundang-undangan di negara Indenosia video game atau permainan video diatur dalam Pasal 40 huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penegakan hukum pembajakan video game khususnya di Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan laporan dari pihak yang merasa dirugikan karena hal tersebut termasuk ke dalam delik aduan. The purpose of writing scientific journals is to understand how video game piracy is regulated. This study uses an empirical legal research method with an approach to facts and laws and regulations. The results of the study show that piracy, especially in the field of video games, is still often encountered among the public due to a lack of understanding of Intellectual Property Rights, seen from the laws and regulations in the Indonesian state video games or video games are regulated in Article 40 letter r Law Number 28 Year 2014 About Copyright. In enforcing the law of video game piracy, especially in Denpasar City, it is carried out based on reports from parties who feel aggrieved because it is included in the complaint offense.
PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dwipayana, Kadek Ari; Indrawati, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku terkait perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman online. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan “pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.” Hasil penelitian ini bahwa pengaturan klausula baku terkait pinjaman online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 18 Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Namun dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pinjaman online. Akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman online diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hukuman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula. The purpose of this writing is to find out the standard clause settings related to the online loan and loan agreement in the Consumer Protection Law and the legal consequences of including standard clauses for online loan providers. In this study, using a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study show that the regulation of standard clauses related to online loans in the Consumer Protection Law is regulated in Article 18 Business actors in offering goods / services intended for trade are prohibited from making or including standard clauses on every document and / or agreement. However, the OJK provisions do not explicitly regulate the legal consequences of the standard Consumer Protection Law clause that have provided protection for consumers for the existence of standard online loan clauses. The legal consequence of the inclusion of standard clauses for online loan providers is regulated in Article 62 Paragraph (1) of the Company Law regarding penalties for violating the provisions of clause inclusion.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Wulandari, Putu Dian; Sri Indrawati, Anak Agung
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait sistem pembayaran rekening bersama dalam belanja online melalui e-commerce serta untuk menganalisa tanggung jawab pihak e-commerce sebagai pelaku usaha jasa portal web terkait wanprestasi yang dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran rekening bersama. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Rekening Bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 TentangTransfer Dana, namun dalam ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup transfer dana ialah transfer dana yang melibatkan Penyelenggara, baik sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, maupun Penyelenggara Penerima Akhir. Rekber merupakan perantara antara pihak pembeli dan penjual dengan kata lain dalam transfer dana, Rekber dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara penerus yang meneruskan dana dari pengirim asal ke penerima akhir. Tanggung jawab pihak e-commerce sebagai pelaku usaha terkait terjadinya wanprestasi dalam sistem pembayaran rekening bersama ialah pihak e-commerce memberi layanan pengaduan berupa customer service yang nantinya pihak konsumen bisa menunjukkan bukti terjadinya wanprestasi dan pihak e-commerce akan memberi ruang untuk mediasi antara para pihak. This study aims to examine the regulations regarding the joint account payment system in online shopping through e-commerce and to analyze the responsibilities of the e-commerce party as a web portal service business actor regarding defaults carried out in the use of the joint account payment system. The legal research method used in this study is an empirical legal research method. The approach used in this study includes a statutory approach, a conceptual approach and a factual approach. The results showed that the Joint Account system was not explicitly regulated in Law No. 3 of 2011 concerning Fund Transfers, however in the provisions of Article 2 it explains that the scope of fund transfers is the transfer of funds that involves the Provider, either as the Originating Provider, the Successor Organizer or the Final Beneficiary Organizer. Rekber is an intermediary between the buyer and the seller. In other words, in the transfer of funds, Rekber can be said to be the successor organizer that forwards funds from the original sender to the final recipient. The responsibility of e-commerce as a business actor related to default in the joint account payment system is that e-commerce provides complaint services in the form of customer service which later on the consumer can show evidence of default and the e-commerce party will provide space for mediation between the parties.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE TANPA LABEL BAHASA INDONESIA Windrahayu Widiarta, A.A. Putri Ganitri; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia dan untuk mengtahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugiaan akibat dari penjualan produk skincare tanpa label bahasa Indonesia tersebut. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia telah diatur secara tegaz dan jelas dalam Pasal 8 huruf j UUPK dan dalam Peraturan BPOM bahwa pelaku usaha dalam hal pelabelan ataupun penandaan produk harus ditulis dengan bahasa Indonesia. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. The research method used in this paper is a empirical research method. This paper aims to find out the legal arrangements regarding the circulation of skincare products without the Indonesian language label and to find out how the forms of business actors are liable in the event of loss due to the sale of skincare products without the Indonesian label. The results of the study show that the legal arrangements regarding the circulation of skincare products without the Indonesian label have been clearly regulated in Article 8 letter j of the UUPK and in the BPOM Regulation that businesses in labeling or marking products must be written in Indonesian. Business actors can be held liable if a loss occurs.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue