cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 01, Juli 2016" : 1 Documents clear
PELAKSANAAN SANKSI ADAT KASEPEKANG (STUDI DI DESA PAKRAMAN ASAK KARANGASEM) Hadi Susena, I Gede; Sukerti, Ni Nyoman; Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol. 03, No. 01, Juli 2016
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sanksi Kasepekang yang terjadi di Desa Pakraman Asak Karangasem tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena sanksi tersebut, dapat dikatakan demikian karena sanksi kasepekang yang diterapkan oleh pajuru desa tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan tata cara penjatuhan sanksi kasepekang berdasarkan pararem (produk hukum adat Bali) yang sudah di sepakati bersama dalam rapat desa sabu di Desa Pakraman Asak Karangasem. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas kewenangan prajuru desa dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap krama desa di Desa Pakraman Asak, Karangasem, Serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap krama desa. Kewenangan prajuru desa dalam menjatuhkan sanksi kasepekang harus melakukan rapat ditingkat keprajuruan dan selanjutnya diumumkan dalam rapat desa sabu. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dapat diberikan sanksi (1) peringatan, (2) teguran, dan (3) diberhentikan sebagai prajuru desa. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ada indikasi bahwa prajuru desa telah melanggar Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 1 ayat 3, serta melanggar keputusan majelis utama desa pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue