Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.478
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Legislasi Indonesia Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6691.792 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.12

Abstract

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL BERDASARKAN UNIDROIT Ni Putu Mirayanthi Utami; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.743 KB)

Abstract

Transaksi dengan menggunakan kontrak dalam suatu negara dibutuhkan untuk menunjang pengembangan dan pembangunan ekonomi. Pengaruh tersebut dapat kita lihat melalui pembentukan kontrak kerjasama internasional, salah satu pihak sering dirugikan, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan perlindungan kepada para pihak dalam melakukan kerjasama internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan kontrak kerjasama internasional berdasarkan UNIDROIT. Tulisan ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (stute approach).
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Eka Widiantari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.475 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “ Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar’’ dilatar belakangi oleh Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang dikaitkan dengan praktek dimasyarakat, dengan menggunakan data primer data yang langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Walikota Denpasar di bagian Pengelolaan Aset Daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal karena pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif retribusi sewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga pemungutan terhadap retribusi daerah dapat di maksimalkan.
Desa Adat Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Secara Komunal I Kadek Adhi Jana Wiguna; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penunjukan desa adat sebagai subyek hukum kepemilikan bersama atas tanah dan implikasi yuridis mengenai hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kajian yang memfokuskan pada suatu norma dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa penunjukan tanah druwe sebagai hak milik bersama (komunal) oleh Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 yang kemudian diperkuat dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam Pasal 10 ayat (2) memberikan legitimasi hubungan antara desa adat dan tanah druwe berupa hak milik. Penunjukan desa adat sebagai subyek hak milik bersama (hak komunal) atas tanah druwe memberikan implikasi yang kontradiktif. Sebagaimana tanah druwe dapat disertifikatkan yang memberikan kekuatan alat bukti kepemilikan dan nantinya dapat dikerjasamakan untuk perolehan manfaat ekonomi dan berpotensi pemanfaatan sertifikat tanah druwe yang merugikan. Kata kunci: Desa Adat, Hak Komunal, Tanah Druwe. ABSTRACT This study aims to determine the background of the designation of desa adat as legal subjects of joint ownership of land and the juridical implications of these rights. This study uses a normative legal research method with a study that focuses on a norm with a statutory and conceptual approach. The results of the study provide an answer that the designation of tanah druwe as joint property (communal) by the Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 which was later strengthened in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 10 paragraph (2) legitimates the relationship between desa adat and tanah druwe in the form of property rights. The designation of a desa adat as the subject of collective ownership rights (communal rights) over tanah druwe has contradictory implications. As the tanah druwe can be certified which provides the strength of proof of ownership and can later be cooperated to obtain economic benefits and has the potential to use the tanah druwe certificate which is detrimental. Keywords: Traditional Village, Communal Rights, Druwe Land.
KONSULTASI DAN PEMBINAAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN JUNJUNGAN KECAMATAN UBUD-GIANYAR A.A. G. Oka Parwata; K. Wirta Griadhi; I N. Wita; I.G.A. Mas Rwa Jayantiari
Buletin Udayana Mengabdi Vol 12 No 1 (2013): Volume 12 No.1 – April 2013
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.774 KB)

Abstract

As it is widely recognized that community empowerment in tertiary education provides a wide chance to keepin touch with the community members. This is in order to get new experience and to dedicate the knowledgefor others. This community empowerment activity aims at guiding community members of Junjungan village inGianyar Regency, Bali to reformat and to revise the substance of their traditional law. Traditional law which isknown as awig-awig in Junjungan customary village has been documented in written form. It also has been usedas the code of conduct for the community members of Junjungan customary village for 10 years. However, theawig-awig has yet not considered representative that it has not been responsive to represent the people’s need anddevelopment in the community. Besides, this village is located in a strategic area of Ubud which is known as oneof the tourist centers in Bali. As a result, the revision of awig-awig that makes it more responsive to communitydevelopment is significantly needed. The method utilized in this event is discussion and consultation in whichthe community members are actively involved in redesigning their awig-awig. The techniques on how to writethe articles in the traditional law are also the main focus in this event. All community leaders and communitymembers involved in this event and gave their support so that a new guidance in the revision of the awig-awigof Junjungan village is successfully made and redesigned. In addition, the event can be carried out on time basedon its plan and timeline.
Democratic values in Balinese traditional society: Analysis of the making and the content of Desa Pakraman’s awig-awig IGP Bagus Suka Arjawa; IGA Mas Rwa Jayantiari
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 No. 4 (2017): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.664 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V30I42017.428-436

Abstract

This article describes the existence of democracy at a traditional level in Desa Pakraman in Bali. In Balinese society, Desa Pakraman is the root of social life, where people make interaction in culture and religion. Desa Pakraman is an organization underlies the life of Balinese society. Desa Pakraman has traditional instrument, called awig-awig. Awig-awig is an instrument of customary law in the society where the people have to obey the norms of the traditional law institution. Democratic practices and norms are apparent when people at Desa Pakraman build the awig-awig. Freedom of opinion can be found when people deliver their opinion we can find the equality of the human being. The research held in Desa Pakraman Penyalin, Tabanan, Bali, with qualitative method research. This research used democratic theory and participant theory. The research found that democracy has been practised at traditional society in Bali especially when people build the instrument of customary law. In Bali, this is called awig-awig. The awig-awig contains democratic instruments like equality before the law, human right and regular election to vote Desa Pakraman’s officials.
Penjor in Hindu Communities: A symbolic phrases of relations between human to human, to environment, and to God I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa; I Gst. Agung Mas Rwa Jayantiari
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 33 No. 1 (2020): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1087.512 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V33I12020.101-109

Abstract

The purpose of this article was to observe the development of the social meaning derived from penjor (bamboo decorated with flowers as an expression of thanks to God) for the Balinese Hindus. In the beginning, the meaning of penjor serves as a symbol of Mount Agung, and it developed as a human wisdom symbol. This research was conducted in Badung and Tabanan Regency, Bali using a qualitative method. The time scope of this research was not only on the Galungan and Kuningan holy days, where the penjor most commonly used in society. It also used on the other holy days, including when people hold the caru (offerings to the holy sacrifice) ceremony, in the temple, or any other ceremonial place and it is also displayed at competition events. The methods used were hermeneutics and verstehen. These methods served as a tool for the researcher to use to interpret both the phenomena and sentences involved. The results of this research show that the penjor has various meanings. It does not only serve as a symbol of Mount Agung and human wisdom; and it also symbolizes gratefulness because of God’s generosity and human happiness and cheerfulness. Penjor is a Tri Hita Karana (harmonious relationship between humans, humans with the environment, and humans with God) symbol. 
Efforts in Pressing the Emergence of Terrorist Network GPB. Suka Arjawa; IGA. Mas Rwa Jayantiari
Udayana Journal of Social Sciences and Humanities Vol 1 No 1 (2017): UJoSSH, Feburary 2017
Publisher : Research and Community Services Institutes of Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.951 KB) | DOI: 10.24843/UJoSSH.2017.v01.i01.p18

Abstract

This research aimed to make description on alternative way to press terrorism in Indonesia. Some approaches are adopted, especially by the government, to eliminate the terrorists, namely: a firm approach by attacking the terrorists, legal remedy by bringing them before the court and giving punishment. However, such efforts still not able to maximally pressing the terrorism. Terror in Jalan Thamrin Jakarta in the early 2016 showed that terrorism still cannot be pressed. This research aimed to give additional approaches in combating terrorism by using local wisdom. Bali as one of tourist destination in Indonesia, had twice experiences of terrorist attack with many casualties. Bali has a lot of local wisdoms which meanings can be explored. Some of it are menyama braya, mesegeh ritual, okokan arts performance and Tat Twam Asi. Therefore, there are several methods and steps which can be used to press the terrorism by exploring the meanings contained in such local wisdoms. All of that local wisdoms contains the meanings of cooperation, alertness and togetherness. The terrorists are expected to stop their terrorism attack by implementing such local wisdoms.
Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Melalui Pembelian Luh Dita Yanti; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p09

Abstract

The goals of this research is to analyze the function of the Land Bank as a land management institute in Indonesia and the legal consequences of land acquisition by the Land Bank through purchases. The Land Bank as an institution authorized to manage land has one function to acquire land, one of which is through the purchase process. However, the purchase was not explained further, causing uncertainty regarding the land rights that can be purchased because according to law, the state cannot have Ownership Rights on Land. This research is a normative legal research using a conceptual approach and a statute approach. This research indicate that the functions of the land bank are regulated in Article 3 of PP 64/2021, namely planning, land acquisition, procurement, management, utilization, and distribution of land. This function is carried out by the Land Bank on the basis of the Management Right which is delegated as the implementation of the state's right to control the Land. The land acquisition function carried out by the Land Bank, based on PP 64/2021 can be carried out through the Purchase method. The legal consequences of land acquisition through the purchase are limited by the Management Rights it owns, that above the Management Rights can only be attached with the with Use Rights, Building Use Rights, and Cultivation Rights, so the Ownership Rights cannot be attached or owned by the Land Bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Bank Tanah sebagai lembaga pengelolaan tanah di Indonesia serta akibat hukum dari perolehan tanah yang dilakukan Bank Tanah melalui pembelian. Bank Tanah sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah memiliki salah satu fungsi untuk memperoleh tanah yang salah satunya adalah dengan proses pembelian. Namun, pembelian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait hak atas tanah yang dapat dilakukan pembelian karena menurut hukum, negara tidak dapat memiliki Hak Milik atas Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Bank tanah diatur dalam Pasal 3 PP 64/2021 yaitu perencanaan, perolehan tanah, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, pendistribusian tanah. Fungsi tersebut dijalankan oleh Bank Tanah atas dasar Hak Pengelolaan yang dilimpahkan sebagai implementasi hak menguasai negara atas Tanah. Fungsi perolehan tanah yang dijalankan Bank Tanah, berdasarkan PP 64/2021 dapat dilakukan melalui cara Pembelian. Akibat hukum perolehan tanah melalui pembelian tersebut adalah terbatasi oleh Hak Pengelolaan yang dimilikinya bahwa diatas Hak Pengelolaan tersebut hanya dapat dilekatkan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha, sehingga Hak Milik tidak dapat dilekatkan atau dimiliki Bank Tanah.
PENGATURAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DAN PENATAAN LINGKUNGAN DALAM AWIG-AWIG/PERAREM DESA PAKRAMAN A.A. Gede Oka Parwata; A.A. Sri Indrawati; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal AKSES Vol 11 No 1 (2019): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.966 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v11i1.667

Abstract

Secara sosiologis kita menghadapi kenyataan bahwa telah muncul masyarakat global yang sangat berpengaruh dan telah menyusup keseluruh pelosok Bali. Bali sebagai daerah tujuan wisata tidak bisa terlepas dari fenomena bahwa Bali sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu Bali harus dapat meyediakan fasilitas kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Situasi tersebut mengakibatkan Bali berkomunikasi dengan budaya luar, bahkan proses itu terjadi dengan begitu cepat tanpa melalui suatu perencanaan. Desa Pakraman sebagai salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali juga mengalami berbagai perubahan, disamping karena dinamika internalnya, juga karena pengaruh lingkungan luar. Problematik aturan hukum (awig-awig/perarem) yang dihadapi Desa Pakraman sekarang ini dan diwaktu yang akan datang akan semakin kompleks. Persoalan-persoalan hukum di era sekarang ini serta perubahan sosial yang begitu cepat perlu direspon dan diantisipasi.Situasi Global dengan muatan pariwisatanya, secara langsung maupun tidak langsung menuntut perlunya pengkajian atau revisi terhadap awig-awig/perarem supaya tidak ditinggalkan oleh masyarakat yang bergerak begtu cepat. Dengan demikian awig-awig/perarem akan dapat menjalankan fungsinya baik sebagai kontrol sosial, maupun sebagai rekayasa sosial. Adanya awig-awig/perarem yang sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan jaman, akan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai hak otonomi. Salah satu isi dari otonomi desa pakraman adalah hak untuk membuat aturan (awig-awig/pererm), yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat (mempunyai sifat luwes dan dinamis). Dengan adanya sifat yang luwes dan dinamis tersebut dapat dimengerti bahwa awig-awig/perarem dimasa lalu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, dan di masa yang akan datang, karena rasa keadilan dan ukuran kepatutan juga mengalami perubahan.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Ady Tantera Arsana Adyota, Adyota Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Mayun Trisna Putra Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Sri Indrawati Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Artha, I Gede Yoga Br. Tarigan, Agita Justisia Bustami, Simona Desak Putu Dewi Kasih Diane Prihastuti Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I Gde Anriz Madha I Gede Hadi Susena, I Gede I Gede Yusa I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Adhi Jana Wiguna I Made Arya Utama I Made Cahya Pujawan I Made Hendra Gunawan I Made Sarjana I N. Wita I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Widiarta I Putu Agus Krisna Jayantara Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Bagus Putra Atmadja Indra Wirajaya, Pande Putu Jay Maulana K. Wirta Griadhi Kadek Denyk Rizky Nugroho Kumala, Ida Ayu Ratna Luh Dita Yanti Luh Nyoman Alit Aryani, Luh Nyoman Alit Maria T.Geme Marwanto Marwanto, Marwanto Mohammad Jamin Muharamah, Tania Ni Kadek Andhina Putri Artini Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Luh Putu Eka Widiantari Ni Luh Sukma Imagy Ni Made Rai Manik Galih Sari NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mirayanthi Utami Ni Wayan Eka Rusmegayani Nur, Abdul Rahman NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia Putu Desi Anggerina Hikmaharyanti Putu Ulandari Sri Lestari Resae Novita Ronald Umbas Sagung Putri M. E. Purwani Sagung Putri ME Purwani Sang Putu Kaler Surata Sri Rwa Jayantini, I Gusti Agung Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suadiana Putra, I Nyoman Elga Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Werdhi Wahari, Ni Putu Diah Anjeni Yulia .