Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Interpretasi Hukum East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Legislasi Indonesia
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TANAH DRUWE DESA DI BALI (ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH) Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas; Arya Wijaya, I Ketut Kasta
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 1, No 1: 2017
Publisher : WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation on community rights to land ownership is worth investigating considering that the development of law and policy issues of national land is apparently in line with the strategic value of land in the development. Thus, the reconstruction on state law and customary law in the regulation of community rights over the land is important so that the community rights are not neglected by the dominance of the right to control the land by the state. The management of village land in Bali (the land owned by the village called as druwe) is a concrete example that can be mentioned as the subject of land rights. Without having a clear law reference, it is then possible for the customary community to face difficulties in the control of their rights to the land owned by the customary village (desa pakraman). The community also does not have the legal protection that is strong enough to be used to defend their rights. This study is a normative juridical research that makes all of the problems are referred to judicial review as a system of norms that are used to give the prescriptive justification concerning the legal event. Results of the research showed that the land policy concerning the customary law community is governed by Article 3 of Act No. 5 of 1960 on the Basic Rules of Agrarian involving the recognition of indigenous peoples rights although it is still limited. There is, even, a denial of the right to the land by other regional regulations related to land and natural resources. The rights of indigenous peoples, including druwe village land in Bali is set in accordance with to the concept of state law and customary law complementary without dominating one another. State law can be resolved all problems through the legal structure. Based on the theoretical aspects, settlement of land issues in the conception of state law and customary law can be thoroughly observed by putting the appropriate concepts and principles of the national land law that is still based customary law. Keywords: land ownership, customary village
PENERAPAN SANKSI ADAT TERKAIT PELANGGARAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN KELOD, TEMBUKU, BANGLI) Artha, I Gede Yoga; Parwata, A.A. Gde Oka; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.278 KB)

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran gamia gamana yang terulang kembali di Desa Pakraman Undisan Kelod sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang membutuhkan suatu pengembalian kondisi desa adat. Dalam hal ini dirumuskan permasalahan berupa Bagaimanakah penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat gamia gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod dan Bagaimanakah upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan tujuan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak gamia gamana yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan terhadap awig-awig dan pendekatan terhadap kasus. Pada pembahasan membahas mengenai pengaturan pelanggaran gamia gamana dan pelaksanaan sanksi pada kasus yang terjadi bulan mei 2017 serta upaya yang dilakukan desa adat dalam hal pencegahanya. Dari hasil pembahasan disimpulkan pelanggaran gamia gamana diatur dalam awig-awig Pawos 46. Dalam hal upaya desa adat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan peningkatkan kesadaran hukum krama desa adat serta penambahan sanksi adat melalui perarem. Kata kunci : Sanksi adat, Gamia gamana, Upaya desa pakraman.
FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENEGAKAN AWIG AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANG TEGAL KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR Adyota, Adyota; Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.93 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”. Otonomi Desa Pakraman memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pariwisata di Desa Pakraman Padang Tegal demi terciptanya harmonisasi di lingkungan masyarakat. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan kelembagaan adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal berupa Kebendesaan dan Pelaksanaan awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal ini sesuai dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
PELAKSANAAN SANKSI ADAT KASEPEKANG (STUDI DI DESA PAKRAMAN ASAK KARANGASEM) Hadi Susena, I Gede; Sukerti, Ni Nyoman; Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung
Kertha Desa Vol. 03, No. 01, Juli 2016
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sanksi Kasepekang yang terjadi di Desa Pakraman Asak Karangasem tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena sanksi tersebut, dapat dikatakan demikian karena sanksi kasepekang yang diterapkan oleh pajuru desa tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan tata cara penjatuhan sanksi kasepekang berdasarkan pararem (produk hukum adat Bali) yang sudah di sepakati bersama dalam rapat desa sabu di Desa Pakraman Asak Karangasem. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas kewenangan prajuru desa dalam melaksanakan sanksi adat yang diberikan terhadap krama desa di Desa Pakraman Asak, Karangasem, Serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dalam memberikan sanksi terhadap krama desa. Kewenangan prajuru desa dalam menjatuhkan sanksi kasepekang harus melakukan rapat ditingkat keprajuruan dan selanjutnya diumumkan dalam rapat desa sabu. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila prajuru desa terbukti arogan atau sewenang-wenang dapat diberikan sanksi (1) peringatan, (2) teguran, dan (3) diberhentikan sebagai prajuru desa. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ada indikasi bahwa prajuru desa telah melanggar Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 1 ayat 3, serta melanggar keputusan majelis utama desa pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007.
PENEGAKAN AWIG-AWIG LARANGAN BERBURU BURUNG DI DESA PAKRAMAN KAYUBIHI, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI Indra Wirajaya, Pande Putu; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas; Dharma Laksana, I Gusti Ngurah
Kertha Desa Vol. 04, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.744 KB)

Abstract

Masyarakat di Desa Pakraman Kayubihi membuat aturan mengenai larangan berburu burung di desa pakraman tersebut yang di muat dalam awig-awig dikarenakan aktivitas perburuan liar sangat marak terjadi di desa pakraman tersebut. Hal ini juga dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana dan upaya berperan serta untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui latar belakang serta penegakan larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta. Sanksi bagi pelanggar ketentuan awig-awig larangan berburu burung tersebut yakni denda sebesar Rp.1000,- dikalikan seluruh jumlah kepala keluarga di Desa Pakraman Kayubihi serta meminta maaf di hadapan warga pada saat paruman. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan maka awig-awig mengenai larangan berburu di Desa Pakraman Kayubihi efektif dalam menanggulangi maraknya aksi perburuan liar di desa pakraman tersebut dan menjadikan awig-awig Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial.
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA PAKRAMAN TENGKULAK KAJA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman; Oka Parwata, AA Gede; Mas Rwa Jayantiari, I Gst Agung
Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.464 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni Implementasi Hak Dan Kewajiban Pengusaha Pendatang (Di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada serta didalam penelitian ini penulis akan tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Bali merupakan pulau destinasi pariwisata yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, budaya, tradisi, adat, dan memiliki persekutuan masyarakat adat yang disebut dengan desa pakraman. Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem, sebagai instrumen pengaturan masalah di Bali khususnya tentang pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja. Pengaturan pengusaha pendatang telah diatur dalam pararem Desa Pakraman Tengkulak Kaja tahun 2014 tentang penduduk pendatang. Hak pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja akan diperoleh ketika terlebih dahulu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum di dalam pararem dan harus membayar kompensasi diawal sebesar 2,5% dari jual beli harga tanah dan kemudian segala hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh pengusaha pendatang seperti pelayanan terkait mengurusan surat-surat izin/ dokumen seperti: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), serta hak yang lain seperti mendapat perlindungan dan keamanan dari desa pakraman.
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6691.792 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.12

Abstract

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.
Legalitas Eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Hak Tanggungan Di Luar Wilayah Desa Adat Ni Luh Dewi Sundariwati; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan dalam setiap pemberian kredit diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelunasan utang oleh debitor. Tujuan studi ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui legalitas eksekutorial LPD terhadap hak tanggungan diluar wilayah desa adat. Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ilmiah ini merupakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan LPD yang memuat persyaratan terkait letak jaminan yang diikatkan hak tanggungan. Legalitas eksekutorial LPD terhadap obyek hak tanggungan diluar wilayah desa adat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan bagi desa adat untuk mengadakan hubungan kerjasama dalam hal layanan pinjaman LPD. Hubungan kerjasama antar desa tersebut dibuktikan dengan suatu perjanjian. Dengan demikian, perjanjian merupakan dasar yang memberikan legalitas eksekutorial LPD terhadap hak tanggungan yang berada diluar wilayah desa adat. Selain itu, legalitas eksekutorial terhadap obyek hak tanggungan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Kata Kunci: Legalitas Eksekutorial, Lembaga Perkreditan Desa, Hak Tanggungan, Kredit Macet
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DITINJAU DARI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2015 (RUU KUHP 2015) I Gusti Ngurah Bayu Pradiva; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi dengan tindak pidana prostitusi. KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai aturan yang jelas mengenai prostitusi. Pada saat ini pembaharuan hukum pidana terus dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya konsep rancangan KUHP 2015 sebagai konsep rancangan KUHP di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pengguna jasa PSK di dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia belum memiliki aturan tegas mengenai prostitusi, selanjutnya mengenai prostitusi diatur di dalam Perda masing-masing daerah. Rancangan KUHP 2015 juga tidak memberikan kejelasan mengenai pemidanaan terhadap pengguna pekerja seks komersial di Indonesia, sehingga Rancangan KUHP 2015 sebagai induk hukum pidana di masa yang akan datang belum bisa melakukan pemidanaan terhadap pengguna pekerja seks komersial di masa yang akan datang.
PROBLEMATIKA YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Kadek Denyk Rizky Nugroho; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Problematika Yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” yang memiliki tujuan untuk mengetahui pembentukan dan pelaksanaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan untuk mengetahui problematika yuridis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditinjau dari segi pembentukan dan pelaksanaan Peradilan Hak Asasi Manusia. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan literature terkait. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan dan pelaksanaan Peradilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan upaya membangun hukum yang responsif, namun prosesnya masih dibarengi dengan berbagai kepentingan dikarenakan masih banyak tarik ulur antar kepentingan orde baru dengan orde reformasi, sehingga karakter produk hukum cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Adyota, Adyota Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Mayun Trisna Putra Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Sri Indrawati Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka Artha, I Gede Yoga Br. Tarigan, Agita Justisia Bustami, Simona Desak Putu Dewi Kasih Diane Prihastuti Dominikus Rato Elfrida Ratnawati Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman I G. A Bagus Agastya Pradnyana I G. A. Tirta Sari Dewi I Gde Anriz Madha I Gede Hadi Susena, I Gede I Gede Yusa I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Adhi Jana Wiguna I Made Cahya Pujawan I Made Hendra Gunawan I Made Sarjana I N. Wita I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Widiarta Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Bagus Putra Atmadja Indra Wirajaya, Pande Putu Jay Maulana K. Wirta Griadhi Kadek Denyk Rizky Nugroho Kumala, Ida Ayu Ratna Luh Dita Yanti Luh Nyoman Alit Aryani, Luh Nyoman Alit Maria T.Geme Marwanto Marwanto, Marwanto Mohammad Jamin Muharamah, Tania Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Luh Putu Eka Widiantari Ni Luh Sukma Imagy Ni Made Rai Manik Galih Sari NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mirayanthi Utami Ni Wayan Eka Rusmegayani Nur, Abdul Rahman NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Putu Ulandari Sri Lestari Resae Novita Sagung Putri M. E. Purwani Sagung Putri ME Purwani Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Suadiana Putra, I Nyoman Elga Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Werdhi Wahari, Ni Putu Diah Anjeni Yulia .