Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TANAH DRUWE DESA DI BALI (ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH) ]]>
<![CDATA[Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas]]>;
<![CDATA[Arya Wijaya, I Ketut Kasta]]>
<![CDATA[ WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 1, No 1: 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The regulation on community rights to land ownership is worth investigating considering
that the development of law and policy issues of national land is apparently in line with the
strategic value of land in the development. Thus, the reconstruction on state law and customary
law in the regulation of community rights over the land is important so that the community
rights are not neglected by the dominance of the right to control the land by the state. The
management of village land in Bali (the land owned by the village called as druwe) is a concrete
example that can be mentioned as the subject of land rights. Without having a clear law
reference, it is then possible for the customary community to face difficulties in the control of
their rights to the land owned by the customary village (desa pakraman). The community also
does not have the legal protection that is strong enough to be used to defend their rights. This
study is a normative juridical research that makes all of the problems are referred to judicial
review as a system of norms that are used to give the prescriptive justification concerning the
legal event. Results of the research showed that the land policy concerning the customary law
community is governed by Article 3 of Act No. 5 of 1960 on the Basic Rules of Agrarian
involving the recognition of indigenous peoples rights although it is still limited. There is,
even, a denial of the right to the land by other regional regulations related to land and natural
resources. The rights of indigenous peoples, including druwe village land in Bali is set in
accordance with to the concept of state law and customary law complementary without
dominating one another. State law can be resolved all problems through the legal structure.
Based on the theoretical aspects, settlement of land issues in the conception of state law and
customary law can be thoroughly observed by putting the appropriate concepts and principles
of the national land law that is still based customary law.
Keywords: land ownership, customary village]]>
<![CDATA[Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Utomo, Laksanto]]>;
<![CDATA[Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa]]>;
<![CDATA[Bustami, Simona]]>;
<![CDATA[Tehupeiory, Aartje]]>;
<![CDATA[Trisia, Marlisa Ayu]]>;
<![CDATA[Nur, Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[., Marthin]]>;
<![CDATA[Jamin, Mohammad]]>;
<![CDATA[., Yulia]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Warjiyati, Sri]]>;
<![CDATA[., Suyanto]]>;
<![CDATA[Prihastuti, Diane]]>;
<![CDATA[Geme, Maria Theresia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6691.792 KB)
|
DOI: 10.46816/jial.v1i1.12
<![CDATA[Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA INTERNASIONAL BERDASARKAN UNIDROIT ]]>
<![CDATA[Ni Putu Mirayanthi Utami]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.743 KB)
<![CDATA[Transaksi dengan menggunakan kontrak dalam suatu negara dibutuhkan untuk menunjang pengembangan dan pembangunan ekonomi. Pengaruh tersebut dapat kita lihat melalui pembentukan kontrak kerjasama internasional, salah satu pihak sering dirugikan, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan perlindungan kepada para pihak dalam melakukan kerjasama internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan kontrak kerjasama internasional berdasarkan UNIDROIT. Tulisan ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (stute approach).]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Eka Widiantari]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.475 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “ Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar’’ dilatar belakangi oleh Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang dikaitkan dengan praktek dimasyarakat, dengan menggunakan data primer data yang langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Walikota Denpasar di bagian Pengelolaan Aset Daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal karena pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif retribusi sewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga pemungutan terhadap retribusi daerah dapat di maksimalkan.]]>
<![CDATA[Desa Adat Sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Secara Komunal ]]>
<![CDATA[I Kadek Adhi Jana Wiguna]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penunjukan desa adat sebagai subyek hukum kepemilikan bersama atas tanah dan implikasi yuridis mengenai hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kajian yang memfokuskan pada suatu norma dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa penunjukan tanah druwe sebagai hak milik bersama (komunal) oleh Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 yang kemudian diperkuat dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam Pasal 10 ayat (2) memberikan legitimasi hubungan antara desa adat dan tanah druwe berupa hak milik. Penunjukan desa adat sebagai subyek hak milik bersama (hak komunal) atas tanah druwe memberikan implikasi yang kontradiktif. Sebagaimana tanah druwe dapat disertifikatkan yang memberikan kekuatan alat bukti kepemilikan dan nantinya dapat dikerjasamakan untuk perolehan manfaat ekonomi dan berpotensi pemanfaatan sertifikat tanah druwe yang merugikan. Kata kunci: Desa Adat, Hak Komunal, Tanah Druwe. ABSTRACT This study aims to determine the background of the designation of desa adat as legal subjects of joint ownership of land and the juridical implications of these rights. This study uses a normative legal research method with a study that focuses on a norm with a statutory and conceptual approach. The results of the study provide an answer that the designation of tanah druwe as joint property (communal) by the Kepmen ATR/Ka BPN No.575/2019 which was later strengthened in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 10 paragraph (2) legitimates the relationship between desa adat and tanah druwe in the form of property rights. The designation of a desa adat as the subject of collective ownership rights (communal rights) over tanah druwe has contradictory implications. As the tanah druwe can be certified which provides the strength of proof of ownership and can later be cooperated to obtain economic benefits and has the potential to use the tanah druwe certificate which is detrimental. Keywords: Traditional Village, Communal Rights, Druwe Land.]]>
<![CDATA[Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>;
<![CDATA[A A Gede Oka Parwata]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p06
<![CDATA[Subak secara fungsional ada dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali yang secara turun-temurun telah menjadi tumpuan untuk menyangga kesejahteraan anggota kesatuannya dengan filosofi Tri Hita Karana. Ditetapkannya subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO memunculkan problematika mulai terdesaknya subak seiring dengan pengaturan oleh hukum negara melalui berbagai kebijakan sesuai status subak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan subak dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara yang berorientasi kesejahteraan sesuai harapan ideal krama (anggota) komunitas subak khususnya dan mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengingat laju ekonomi dan pariwisata dominan mengarah pada komersialisasi subak. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kesejahteraan dalam pengaturan subak belum secara optimal dirumuskan karena masih ditentukan dalam berbagai aturan terkait subak. Apalagi terdapat inkonsistensi ketentuan dan dibentuknya Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali, diantaranya adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata sebagai pengelola subak yang lebih berpusat pada keuntungan ekonomi.]]>
<![CDATA[Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i02.p03
<![CDATA[Kebutuhan lahan untuk menunjang investasi pariwisata di Bali ternyata telah menyasar pada pemanfaatan tanah-tanah milik masyarakat adat. Artikel ini mengangkat isu mengenai pesatnya fenomena investasi di Bali yang selaras dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal serta adanya kebutuhan untuk perlindungan hukum bagi tanah-tanah milik masyarakat adat di Bali. Tulisan merupakan penelitian hukum normatif yang disusun dengan maksud untuk menyajikan kajian hukum terkait kasus-kasus tanah adat di Bali sebagai dampak dari aktivitas investasi. Dapat dikemukakan bahwasanya eksistensi tanah adat akan sangat dipengaruhi oleh penetapan kebijakan negara dalam investasi tataran norma dasar, regulasi nasional dan nasional, dan termasuk produk living law di Bali (awig-awig dan perarem). Dengan demikian, penentuan dapat atau tidaknya investasi dilakukan di wilayah desa adat ditentukan oleh hukum adat- nya masing-masing yang tertuang di dalam awig-awig dan/atau perarem.]]>
<![CDATA[KONSULTASI DAN PEMBINAAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN JUNJUNGAN KECAMATAN UBUD-GIANYAR ]]>
<![CDATA[A.A. G. Oka Parwata]]>;
<![CDATA[K. Wirta Griadhi]]>;
<![CDATA[I N. Wita]]>;
<![CDATA[I.G.A. Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 12 No 1 (2013): Volume 12 No.1 – April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.774 KB)
<![CDATA[As it is widely recognized that community empowerment in tertiary education provides a wide chance to keepin touch with the community members. This is in order to get new experience and to dedicate the knowledgefor others. This community empowerment activity aims at guiding community members of Junjungan village inGianyar Regency, Bali to reformat and to revise the substance of their traditional law. Traditional law which isknown as awig-awig in Junjungan customary village has been documented in written form. It also has been usedas the code of conduct for the community members of Junjungan customary village for 10 years. However, theawig-awig has yet not considered representative that it has not been responsive to represent the people’s need anddevelopment in the community. Besides, this village is located in a strategic area of Ubud which is known as oneof the tourist centers in Bali. As a result, the revision of awig-awig that makes it more responsive to communitydevelopment is significantly needed. The method utilized in this event is discussion and consultation in whichthe community members are actively involved in redesigning their awig-awig. The techniques on how to writethe articles in the traditional law are also the main focus in this event. All community leaders and communitymembers involved in this event and gave their support so that a new guidance in the revision of the awig-awigof Junjungan village is successfully made and redesigned. In addition, the event can be carried out on time basedon its plan and timeline.]]>
<![CDATA[Democratic values in Balinese traditional society: Analysis of the making and the content of Desa Pakraman’s awig-awig ]]>
<![CDATA[IGP Bagus Suka Arjawa]]>;
<![CDATA[IGA Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 No. 4 (2017): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.664 KB)
|
DOI: 10.20473/mkp.V30I42017.428-436
<![CDATA[This article describes the existence of democracy at a traditional level in Desa Pakraman in Bali. In Balinese society, Desa Pakraman is the root of social life, where people make interaction in culture and religion. Desa Pakraman is an organization underlies the life of Balinese society. Desa Pakraman has traditional instrument, called awig-awig. Awig-awig is an instrument of customary law in the society where the people have to obey the norms of the traditional law institution. Democratic practices and norms are apparent when people at Desa Pakraman build the awig-awig. Freedom of opinion can be found when people deliver their opinion we can find the equality of the human being. The research held in Desa Pakraman Penyalin, Tabanan, Bali, with qualitative method research. This research used democratic theory and participant theory. The research found that democracy has been practised at traditional society in Bali especially when people build the instrument of customary law. In Bali, this is called awig-awig. The awig-awig contains democratic instruments like equality before the law, human right and regular election to vote Desa Pakraman’s officials.]]>
<![CDATA[Penjor in Hindu Communities: A symbolic phrases of relations between human to human, to environment, and to God ]]>
<![CDATA[I Gst. Pt. Bagus Suka Arjawa]]>;
<![CDATA[I Gst. Agung Mas Rwa Jayantiari]]>
<![CDATA[ Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 33 No. 1 (2020): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1087.512 KB)
|
DOI: 10.20473/mkp.V33I12020.101-109
<![CDATA[The purpose of this article was to observe the development of the social meaning derived from penjor (bamboo decorated with flowers as an expression of thanks to God) for the Balinese Hindus. In the beginning, the meaning of penjor serves as a symbol of Mount Agung, and it developed as a human wisdom symbol. This research was conducted in Badung and Tabanan Regency, Bali using a qualitative method. The time scope of this research was not only on the Galungan and Kuningan holy days, where the penjor most commonly used in society. It also used on the other holy days, including when people hold the caru (offerings to the holy sacrifice) ceremony, in the temple, or any other ceremonial place and it is also displayed at competition events. The methods used were hermeneutics and verstehen. These methods served as a tool for the researcher to use to interpret both the phenomena and sentences involved. The results of this research show that the penjor has various meanings. It does not only serve as a symbol of Mount Agung and human wisdom; and it also symbolizes gratefulness because of God’s generosity and human happiness and cheerfulness. Penjor is a Tri Hita Karana (harmonious relationship between humans, humans with the environment, and humans with God) symbol. ]]>
