cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 983 Documents
 37   38   39   40   41 
Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara Sri Hastuti Puspitasari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 18: Oktober 2001
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol8.iss18.art3

Abstract

As thinker who lived in renaissance atmosphere Machiavelly had put his empirical perspective into the end ofstate concept. In his book Prince he tended to focus on how to perpetuate power for the substance ofa state ofa kingdom wasthrone ofa king. Today, even though military power has been used to strengthen a state, the idea of dictatorship would have been going to fade up. At this point, theend ofstate should be based upon political ethicsand moral from this day forward.
Desentralisasi Fengelolaan Sumber Daya Alam di Riau; Strategi Impiementasinya Ellydar Haidir
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 14: Agustus 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss14.art10

Abstract

An autonomy era has been lanched on January 1, 2001. It Is a sfating point for each district or province to enforce its resources. Riau as one of the provinces of the Republic of Indonesia, which has obtained an unfair treatment from the central goverment, must be ready to face the era with managing its rich natural resources effectively. However, in the use of the natural resources, Riau is necessary to have an appropriate implementation strafegy in order that the resources could be contonously utilized and directly enjoyed by all Riau's community.
Perlindungan Terhadap Gaji Dosen Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen mila karmila adi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 13 No. 1: Januari 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol13.iss8

Abstract

The article 52 verse (3), the Teacher and Lecturer's Act Number 14 Year 2005, says that a lecturer who works ina private Institution isgiven a payment base dont he work agreement or collective labor agreement. It shows that the private lecturer's payment will beregulated basically on the two party's agreement, the lecturerandthe private institution. Although thereare some provisions that regulate about the payment'details from the Act, some questions will come up In the legal protection to the private lecturer in getting good payment, for example "howisthe payment regulation based on the work agreement?", "howisthe protection to the private lecturer's payment?"
Angkatan Kerja Berlebih dan Implikasinya Terhadap Nasib Tenaga Kerja di Indonesia Zainal Abidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art1

Abstract

Meledaknya jumlah angkatan kerja telah melahirkan problem beruntun yang sangat krusial; kompetisi mencari peluang kerja menjadi amat ketat yang karenanya harga tenaga buruh menjadi sangat murah Selanjutnya, para majikan lantas memandang remeh para buruh, dan yang terjadi kemudian adalah, tidak dihargainya kaum buruh sebagaimana mestinya, perlakuan tidak manusiawi dari majikan pun, terkadang harus disikapi secara kompromistisoleh buruh sekedar agar mereka tidak dipecat Maka. menurut Zainal Abidin, untuk memerbaiki kondisi ini, HIP (Hubungan Industrial Pancasila) adalah sebuah alternati fyang harus direspon secara baik.
Penegakan Hukum dalam Era Reformasi Abrar Saleng
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 25: Januari 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss25.art12

Abstract

The law enforcement in the reform era has not been achievable even the trust of the public on law and the law enforcement tend to lower and lower. In the reform era public directly witness how poor the law and the judicature are going on. The up holder law still use the out of date paradigm but they use the new fashion.
Tugas Polisi dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum DPM Sitompul
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 23: Mei 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss23.art9

Abstract

In the effort of Human right enforcement always deals with the task of police and law, because Human Right needs law instrument and the enforcement process by the police for granting the existence In the actual life. Without Instrument of law, Human Right finds the difficulties in enforcing by the police. And in handling their task, the police must always respects and high appreciates on human right.
Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual Iswi Hariyani
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 2: APRIL 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss2.art8

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apa posisi perusahaan mutual AJBB dalam perspektif hukum Indonesia? Kedua, apa permasalahan hukum dalam restrukturisasi perusahaan mutual AJBB ? Ketiga, apa terobosan hukum dalam restrukturisasi perusahaan mutual AJBB ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, perusahaan mutual belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan koperasi dan perseroan terbatas yang sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Kedua, restrukturisasi perusahaan mutual terkendala karena hingga kini hanya ada satu perusahaan jenis ini di Indonesia, sehingga sulit untuk melakukan merger dan konsolidasi. Perusahaan mutual juga tidak bisa diakuisisi sebab kepemilikannya tidak berbentuk saham melainkan keanggotaan. Ketiga, terobosan hukum diperlukan untuk merestrukturisasi perusahaan mutual dengan cara mendirikan perusahaan baru berbentuk perseroan terbatas. Semua aktiva dan pasiva selanjutnya dialihkan ke perusahaan baru, sehingga calon investor dan kreditor akan lebih tertarik menanamkan dana, sebab saham perusahaan baru lebih mudah diperjualbelikan dan dijadikan jaminan utang. Kata kunci : restrukturisasi, perusahaan mutual, hukum perusahaan
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam Author: Nurjihad
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss27.art10

Abstract

The development of Islamic Law (fikih) meets the needs of society which is called upon to resolve increasingly complex issues. This is to the benefit of the Islamic community.However the term benefit to the community cannot be understood outside of the context of the protection of the aim of Islamic law which place regulation as the parameters of "benefit". In order to achieve this, ulama (Islamic Scholar) from a number of disciplines proclaim a collective ijtihad (interpretation, jama'i) which is thusable to solve new legalproblemsas fairly as possible.
PENDAYAGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM UNTUK MEMAHAMI PROSES-PROSES SOSIAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DAN GLOBALISASI Satjipto Rahardjo
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 7 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tampaknya Kubangan sinergis antar lembaga di Indonesia belum terlaksana dengan baik antara nilai, kaidah dan pengorganisasian ke dalam peran masih tampak kacau. Adalah hukum yang bisa diartikan sebagai pandangan kelembagaan yang mempunyai kemampuan merekam seluruh perilaku dan budaya suatu masyarakat. Lewat sosiologi hukum maka seluruh kejadian dalam realitas empiris akan mampu diberi penjelasan. menurut Satjipto, melihat kemajemukan masyarakat maka pembuatan hukum mutlak harus bertolak dari data sosiologi masyarakat
Aktualisasi Hukum Agraria Guna Menunjang Otonomi Daerah Winahyu Erwiningsih
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 13: April 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss13.art6

Abstract

The Enactmen ofRegional Autonomy for the Huge land territory to the district Area is basically stated as the claim of reformation. It also become the main clue for the regional autonomy. Both ofthem were endorsed in the Basic Principle of Agrarian Law (UUPA). Theland territory in the whole nation was revealed and endorsed in the form of justice to the society in this regulation. It also have another main purpose a for the growth of prosperity. But in fact, the condition of land territory is being far from the basic purpose and claim. The question now is all about the eficlency of Basic Principle of Agrarian Law to hold the regional autonomy.

Page 39 of 99 | Total Record : 983

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

1994 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue