cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 3: Agustus 2014" : 8 Documents clear
PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab, Mahfud.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.462 KB)

Abstract

Abstract:The research shows that the implementation of subrogation in the vehicle insurance contract in Banda Aceh is not accordance with the existing laws. Subrogation is actually the right of the guarantor that has provided restitution for guarantee to claim the third party or other parties causing the insurance having loss. However, there is the fact that the guarantee is keeping demanding the restitution from the third party causing the loss and claiming the insurance for the loss for the guarantor. In other word, the guarantee has already got the restitution over it should be by having it from the third party causing the loss and also from the insurance party hence the implementation of subrogation principle in the insurance of vehicle is not as expected. The constraint factors are in the implementation of vehicle insurance that is not going well are internal (guarantor); lack of understanding of the staffs regarding the basic principle of insurance, the staffs are not proactive, litigation privileged, an lack of coordination with the police. While, external factors are from guarantees and the third party comprising of lack of legal awareness and understanding from them, good faith factors, and environmental around the company.Eefforts have been done are publication to every customer regarding the principle of subrogation and also the rights and obligation arise in the contract and should be proactive in handling the claim from the guarantee and also negotiate with the parties. Keywords : Subrogation, insurance, Vehicle. Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung, yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Akan tetapi yang terjadidalam praktik tertanggung tetap saja menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dan juga mengajukan klaim asuransi atas kerugian yang dideritanya kepada pihak penanggung asuransi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam melaksanakan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor berupa upaya yang bersifat prevetif, yaitu upaya untuk mengatasi hambatan internal dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar asuransi bagi staf perusahaan asuransi, perusahaan melalui staf dan karyawan harus lebih teliti dalam melakukan survey di lapangan, menempuh jalur non litigasi dan juga litigasi dalam hal meminta penggantian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian serta melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal dengan melakukan sosialisasi terhadap setiap calon nasabah tentang prinsip subrogasi beserta hak dan kewajiban yang timbul dari adanya prinsip subrogasi tersebut dan mengupayakan lebih proaktif dan cepat tanggap dalam menanggapi laporan klaim dari tertanggung dan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga. Kata kunci :Subrogasi, Asuransi dan Kenderaan Bermotor.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA Evlyn Martha Julianthy, Dahlan Ali, Mujibussalim.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.708 KB)

Abstract

Abstract: Human smuggling is a transnational organized crime and negatively impacts numerous countries, particularly Indonesia as a transit country. In addition, it should be distinguished from human trafficking. Human smuggling in Indonesia continues to increase significantly and should be addressed. Criminal policies on the mitigation of human smuggling in Indonesia are performed by using the penal policy and non-penal facilities. The penal policies are the amendment of immigration laws that criminalize human smuggling, and as the formulation of criminal sanctions towards the perpetrators of human smuggling. In addition, there are also expansion policies of the authority of civil servant investigators (PPNS) in the immigration in dealing with human smuggling, and the application of non-refoulement principles for the victims of human smuggling. The criminal policies with non-penal facilities in the mitigation of human smuggling in Indonesia are done by cooperating with other countries, conducting legal counseling to coastal communities, establishing coast guard by using radar system capable of covering the entire territory of Indonesia, improving the quality of law enforcement agencies in mitigating human smuggling in Indonesia, and increasing the budget to support the mitigation and prevention of human smuggling. Keywords: Criminal policy, mitigation, human smuggling. Abstrak: Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional terorganisir dan telah membawa dampak negatif pada berbagai negara khususnya Indonesia sebagai negara transit. Penyelundupan manusia harus dibedakan dengan perdagangan orang. Penyelundupan manusia merupakan isu kemanusiaan di samping isu migrasi, dan masih terus terjadi di Indonesia sehingga dibutuhkan suatu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal dalam menanggulangi penyelundupan manusia dengan menggunakan hukum pidana yakni pembaruan undang-undang keimigrasian yang memuat kriminalisasi terhadap penyelundupan manusia serta rumusan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Selain itu juga terdapat kebijakan perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani penyelundupan manusia, serta penerapan prinsip non-refoulement bagi korban penyelundupan manusia. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal dalam penanggulangan penyelundupan manusia di Indonesia dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama dengan negara lain, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir, membentuk penjaga pantai dengan sistem radar yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyelundupan manusia di Indonesia, serta peningkatan anggaran untuk menunjang penanggulangan dan pencegahan penyelundupan manusia. Kata Kunci : Kebijakan kriminal, penanggulangan, penyelundupan manusia.
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Teuku Iqbal Haekal, Dahlan Ali, Mohd. Din.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.94 KB)

Abstract

Abstract: Human rights are the fundamental rights of citizens must be met by the state, including prisoners who have been convicted and a sentence in prisons, jails and detention branches. As the provisions of Article 14 Paragraph (1) of Law No. 12 Year 1995 on The Correctional, all the needs and protection of prisoners shall be met by the prison /detention, including prisoners and pregnant women giving birth. The fulfillment both in the areas of health, food, to leave according to the applicable rules. However, the reality has not been found in Aceh, especially in detention Lhoknga branch, giving rise to problems. Fulfillment of the rights of women prisoners who give birth are still not accommodated as trustful Law. 12, 1995. The method used is normative and juridical sociological. Specifications are descriptive analytical study. Source of data used are secondary data include primary legal materials, legal materials secondary, tertiary and legal materials. It is also used primary data by using a mechanism interview. Once the data is collected, classified and arranged in a normative, it will formulate a scientific paper with the application of qualitative methods. Keywords : fulfillment of rights and convict women who give birth. Abstrak: Hak asasi manusia merupakan hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk narapidana yang telah dipidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan cabang Rutan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, segala kebutuhan dan perlindungan narapidana wajib dipenuhi oleh Lapas/Rutan, termasuk narapidana wanita hamil dan melahirkan. Pemenuhan tersebut baik dalam bidang kesehatan, makanan, hingga cuti menurut aturan berlaku. Namun, realita tersebut belum ditemukan di Aceh, khususnya di Cabang Rutan Lhoknga, sehingga menimbulkan persoalan. Pemenuhan hak narapidana wanita yang melahirkan masih belum terakomodir sebagaimana amanah UU No. 12 Tahun 1995. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu juga digunakan data primer dengan menggunakan mekanisme wawancara. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan disusun secara normatif, maka akan disusun suatu karya ilmiah dengan penerapan metode kualitatif. Kata kunci : pemenuhan hak, dan narapidana wanita hamil dan melahirkan.
ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLI WARIS Teuku Herizal, Dahlan Ali, Mujibussalim.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.288 KB)

Abstract

Abstract: Returning corruption-stolen assets can be done through two ways namely; the Act Number 20, 2001 reagrding the Supression of Corruption, has changed criminal and civil ways ruled in the Act Number 31, 1999 regarding the Corruption Suppression as. By the ways, the financial loss of the state and state economy’s recovery. This research aims to explain civil claims in corruption case can return stolen assets of corruption and juridical constraints in returning back the stolen assets of corruption. Keywords: Assets, corruption, punishment, civil. Abstrak: Pengembalian Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur pidana dan jalur perdata sebagaimana diatur olehUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Melalui dua hal dimaksud dilakukan pengembalian kerugian keuangan dan pemulihan perekonomian negara.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi dapat mengembalikan aset hasil korupsi dan hambatan yuridis dalam mengembalikan aset hasil korupsi. Kata kunci :Aset, Korupsi, Hukuman, Perdata.
SEPERTIGA GAJI PEGAWAI NEGERI KEPADA ISTERI YANG DICERAIKAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh) Siti Murni, Dahlan Ali, Adwani.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.896 KB)

Abstract

Abstract: The Government Regulation Number 10, 1983 junction the Government Regulation Number 45, 1990 regarding the Marriage Permit and Divorce for Civil Servants, Article 8 states that a husband who is civil servant obliges provides one third of salary for a wife that has been divorced. This is juridical normative and socio legal research. the factors of judges of Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh do not put in the decision regarding the implementation of the obligation of a husband who is civil servants to provide one third salary for ex-wife that has been divorced because of the rule is administrative type of the authority of the official.The husband disobeys his obligation in providing one third of salary for his ex-wife due to the fact that they are not asking for it credit cut burdening the husband salary.Efforts done by the ex-wife to obtain one third salary is to demand one third of salary to the judges deciding this case. it is recommended that the judges should oblige the husband to provide the salary and the ex wife should also have to ask for judges to get one third of her ex husband salary. Keywords : Implementation of the Obligation One Third Salary. Abstrak: Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 disebutkan bahwa Suami Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan Sepertiga Gaji Kepada mantan isterinya. Penelitian ini bertujuan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Faktor hakim tidak mewajibkan Suami Pegawai Negeri memberikan sepertiga gaji kepada mantan isterinya karena aturan tersebut sifatnya administratif wewenang pejabatnya sehingga diserahkan kepada instansi masing-masing. Faktor suami Pegawai Negeri tidak memberikan sepertiga gaji karena mantan isterinya tidak memohon, dan gaji Pegawai Negerisudah dipotong kredit. Upaya yang dilakukan oleh mantan isteri Pegawai Negeri memohon sepertiga gaji tersebut kepada hakim yang mengadili perkara perceraiannya. Disarankan kepada hakim supaya mewajibkan Suami Pegawai Negeri untuk memberikan sepertiga gaji kepada mantan isterinya. Disarankan kepada Pegawai Negeri tidak mengabaikan kewajibannya untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada mantan isterinya. Dan disarankan juga kepada Mantan Isteri Pegawai Negeri agar menempuh upaya hukum memohon sepertiga gaji kepada hakim yang mengadili perkara perceraiannya. Kata Kunci :PelaksanaanAturan, Kewajiban, SepertigaGaji, PegawaiNegeri.
PERSPEKTIF WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK TIRI (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat) Hasan Basri, Amiruddin A. Wahab, A.Hamid Sarong.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.435 KB)

Abstract

Abstrak: It is mentioned in the Compilation of Islamic Law (Kumpulan Hukum Islam/ KHI), artcle 209 verse (1) stipulates that, the distribution of the property (inheritance) left by the adopted son is ruled in the articles 176 to 193. Meanwhile, for the foster parent who does not receive any wasiat, is entitled to the wasiat wajibah, 1/3 of the total property left by the adopted son. So does the adopted son, in verse (2) rules that for the step son, if he does not receive any wasiat, is entiteled to the wasiat wajibah, 1/3 of the total property left by the deceased foster parent. However, the case of the step son and parent are not coverd by any law. Thus, it is the purpose of this research to find and identify the law that could cover the status and right of the step son and parent in the family, or is legally accepted that theirs status is analogically equalized with the status of the adopted son and foster parent. This research is a prescriptive in nature, and used sebagai the yuridisempirist approach or fielf research. It found that, the living condition of the step child is legally equal to the adopted son, both are put under the custody of the step or foster parent. However, the step son and parent have no legal bindings, as that of the adopt son and foster parent on their right to the inheritance of either the step son or parent. They have been receiving benefit from the inheritance in the form of emdowment. The absenct of the law on this case, it is compulsaory to do ijtihad in the law of inheritance. It is advisable that the judge has to find and formulate the law (rechtsvinding dan rechtschepping), that cover the rights of those closed family who are not listed as the heirs, especially, the step son who lives with the step parent, that could be fallen under the law wasiat wajibah, because he could belong to the heir group dzawil arham. Keywords: Wasiat Wajibah and Step Son. Abstrak. Dalam KHI Pasal 209 ayat (1) disebutkan, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.Tujuan penelitian ini untuk mencari identifikasi hukum tentang kedudukan anak tiri dalam keluarga dapat dipersamakan dengan anak angkat. Jenis penelitian ini bersifat preskriptif sebagai dasar penerapan hukum terhadap hak anak tiri, dengan menggunakan metode penelitian yuridisnormatif atau disebut dengan penelitian dokmatif. Dewasa ini kehudupan anak tiri dalam keluarga sama dengan anak angkat. Anak tiri dari isteri dan dari suami menjadi tanggung jawab suami isteri. Namun secara hukum terhadap anak tiri belum ada aturan yang mengikat dalam hal perkara menerimaan hak dari orang tua tiri. Sehingga perlu dilakukan ijtihadterhadap persamalahan hak anak tiri, sebagai perkembangan hukum waris Islam. Disarankan kepada hakim untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum (rechtsvinding dan rechtschepping), terhadap hak-hak kerabat yang bukan ahli waris, terutama anak tiri yang hidup bersama dengan orang tua tirinya melalui wasiat wajibah, atau dapat digolongkan sebagai ahli waris dzawil arham. Kata Kunci: Wasiat Wajibah dan Anak Tiri.
PENILAIAN HAKIM TERHADAP HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA ILLEGAL FISHING Rini, Mohd. Din, Taqwaddin.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.481 KB)

Abstract

Abstract: This research is covering whether the judge includes consideration about customary law in the field of maritime law (hukum adat laot), on taking their decision? How is the judgement implemented on taking the decision?This research aims to know whether the judgment decision includes about customary law in the field of maritime law (hukum adat laot), and to know the implementation of their consideration on taking decision. Normative legal method is applied which is descriptive analysis approach. The source of research data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collected will be analysed by applying deductive-inductive reasoning. The result shows that the first: applied law system theory and law enforcement as a function for checking, judging, and finishing criminal offense problem, the judge still considers the value that growing up on the community, which commonly named local wisdom. It consists of consciousness and decency. It is in accordance with chapter 50, verse 1 the Act Number 48, 2009 concerning about Judge Authority that declares about the judges obligation to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that live in the community. The second is the implementation of judges considering on taking decision with the punishment which followed by giving the punishment, the trial punishment, so the decision should be give some description about the justice, function of law and legal certainty have been accommodated on considering until final decision. It is suggested that every law enforcement should be able to implement the local wisdom that has been living in the community through the legal culture by looking at the values, customs law in certain areas that still have the customary law because the purpose of law enforcement in criminal fishery is for the well being and prosperity for the people, especially for the well being of the fishermen. Abstrak: Putusan hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mengembangkan kemampuannya agar proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dapat terlaksana dengan efektif, termaksud dalam menangani kasus tindak pidana perikanan. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui putusan yang diberikan hakim apakah mempertimbangkan hukum adat laot dan untuk mengetahui implementasi pertimbangan hakim dalam amar putusannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analistis. Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan penalaran deduktif- induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama dengan menggunakan teori sistem hukum dan teori penegakan hukum dalam tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tindak pidana perikanan, hakim tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan kearifan lokal berupa kesadaran akan kepatutan. Kedua implementasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusannya dengan putusan pemidanaan disertai penjatuhan hukuman percobaan sehingga amar putusan tersebut memberikan gambaran bahwa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum telah terakomodir dalam pertimbangan sampai dengan amar putusan. Disarankan kepada penegak hukum mampu mengimplementasikan kearifan lokal yang sudah hidup di dalam masyarakat melalui budaya hukum dengan melihat nilai-nilai, norma, dan kebiasaan hukum di daerah-daerah tertentu yang masih memiliki hukum adat karena tujuan dari penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan. Kata Kunci: Penilaian Hakim, Hukum Adat.
KEBERADAAN GAMPONG SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN OTONOM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. Dedy Syahputra, Faisal A. Rani, Mohd. Daud Yoesoef.
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3: Agustus 2014
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.346 KB)

Abstract

Abstrak: Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, menyiratkan bahwa gampong merupakan satuan pemerintahan otonom. Akan tetapi keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah permasalah tentang cerminan keberadaan gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai satuan pemerintahan otonom dan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, untuk mengkaji dan menjelaskan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah meliputi, data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode wawancara guna mendukung dan melengkapi data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tentang gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum menempatkan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan adanya fakta pada sejumlah besar gampong belum memiliki pendapatan internal gampong secara memadai dalam rangka untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun kendala keberadaan gampong sebagai satuan otonom khususnya di kota Lhokseumawe yaitu disebabkan karena minimnya kapasitas penyelenggara pemerintahan gampong, kurangnya pengawasan dan pendampingan, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya qanun kota lhokseumawe yang khusus mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong. Disarankan perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengakomodir pengaturan tentang jenis-jenis urusan pemerintahan dan sumber keuangan gampong yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong. Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh perlu dilakukan untuk mengakomodir persyaratan calon keuchik serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di samping itu, pelatihan disertai pendampingan perlu dilaksanakan. Sehingga tersedia aparatur penyelenggara pemerintahan gampong dengan sumber daya manusia yang memadai. Pengawasan baik dalam bentuk preventif maupun represif harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah atasan. Penetapan qanun kota lhokseumawe tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dilakukan dengan memperhatikan adanya kejelasan pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong, kelembagaan gampong, dan sumber keuangan gampong. Kata Kunci : Gampong dan Pemerintahan Daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4: November 2016 Vol 4, No 3: Agustus 2016 Vol 4, No 2: Mei 2016 Vol 4, No 1: Februari 2016 Vol 3, No 4: November 2015 Vol 3, No 3: Agustus 2015 Vol 3, No 2: Mei 2015 Vol 3, No 1: Februari 2015 Vol 2, No 4: November 2014 Vol 2, No 3: Agustus 2014 Vol 2, No 2: Mei 2014 Vol 2, No 1: Februari 2014 Vol 1, No 4: November 2013 Vol 1, No 3: Agustus 2013 More Issue