cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2015)" : 26 Documents clear
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Firman Manan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11860

Abstract

Penelitian tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)dilakukan dalam rangka mengevaluasi fungsi-fungsi dari DPD-RI dan difokuskanpada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi, perwakilan,pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode kualitatif untuk membangun penjelasan tentangfungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPD-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwaDPD-RI belum dapat mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya oleh karena terdapatproblematika ketiadaan kewenangan tersendiri, keterbatasan fungsi legislasi danpertimbangan DPD-RI yang tidak mengikat. Oleh karenanya, perlu dilakukanpenguatan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 1945 sertapengimplementasian konvensi agar pertimbangan DPD-RI mengikat institusiinstitusinegara lainnya
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI Caroline Paskarina
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11799

Abstract

Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses diskursif berkelanjutan untuk merumuskan sosok birokrasi alternatif yang disesuaikan dengan konteks politik yang ada dalam organisasi publik
MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11805

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi, dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan. Temuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, terutama terkait dengan keberadaan partai politik, cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA Muradi Muradi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11859

Abstract

Masalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang missmanajemendan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh,tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yangada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belumterselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau.Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengansejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akanmenjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalamartikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamananperbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan denganberbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasan
EKSISTENSI ILMU PEMERINTAHAN Franciscus Van Ylst
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11856

Abstract

Pertanyaan fundamental tentang Ilmu Pemerintahan, adalah apakah IlmuPemerintahan “eksis” atau tidak? Pertanyaan tersebut dapat terjawab secara “sangatmemuaskan” melalui “Philosophy of Science”. Syarat pokok dari keberadaan suatuilmu pengetahuan menjadi titik awal dari pemaparan tulisan ini. Apakah yangdimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri (ontologis), bagaimanakah ruanglingkup dan objeknya (epistemologis), dan apakah yang menjadi tujuan utama dariilmu pengetahuan tersebut (axiological)? Ilmu Pengetahuan harus memiliki konsepyang jelas dan terukur. Immanuel Kant, “The fundamental need for concepts andjudgments ... (Audi, 1999:464). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnyamenjawab hal-hal yang bersifat fundamental
JEJARING KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Ahmad Subhan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11801

Abstract

Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang melarangnya.  Tulisan ini berusaha mengkaji masalah tersebut dari aspek kebijakan public, yaitu dengan menggunakan pendekatan jejaring kebijakan (policy network approach). Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder telah menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara sehingga masih merusak jalan umum, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk mengugat Perda. Sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda. Kunci penyelesaiannya yaitu penegakkan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provinsi

Page 3 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue