Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2018)" : 8 Documents clear

MANAGING WASTEWATER IN DECENTRALIZED INDONESIA: COULD LOCAL DEMOCRACY IMPROVE PUBLIC SERVICE? Diny Waskitawati
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

ABSTRACT This article seeks the construal of sounds local democracy and public service improvements in Indonesian decentralization context by bringing the example of wastewater management in Bandung Municipality. Data collected through series of interviews with respected individuals involved in wastewater service, particularly those who directly engage in water and sanitation projects funded by local and external funding sources. Despite the positive view on decentralization could create a more powerful local government in overseeing local development for more effective public service delivery. It also could be tested by the fragile administrative system and the immature local democracy. In the case of wastewater service in Bandung Municipality, for example, the respected institution called PDAM Tirtawening (Bandung Municipality Water Supply Agency) shows less efficient use of fund compared to the same project funded by the AusAID (Australian AID) as one of Indonesian development partners. Sound governance and administrative reform should be employed to achieve better public service performance. Keywords: local democracy, decentralized Indonesia, Bandung Municipality, wastewater management, governance reform

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI IDONESIA Ratnia Solihah; Siti Witianti; Hendra Hendra
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Salah satu bentuk kepedulian publik (masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasinya dalam penataan ruang di mana mereka berada. Proses penataan tata ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam. Sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi publik atau peran publik sendiri yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah publik untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang menjadi suatu keharusan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis melakukan kajian referensi dan dokumentasi yang terkait dengan partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang, khususnya partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia. Partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat.

Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump MUHAMMAD ARRAF REZKIA RACHMAN
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Dengan maraknya peristiwa terorisme di berbagai belahan dunia tentunya mengharuskan tiap negara untuk mendirikan pertahanan dan saling bekerja sama untuk memberantas permasalahan ini sampai ke akarnya. Kebijakan-kebijakan tiap negara maupun internasional yang ideal pun dibutuhkan untuk menekan angka teror yang kian bertambah tiap tahunnya. Cara-cara yang diambil dari tiap negara pun berbeda-beda, sesuai dengan keadaan negara mereka sendiri dan penduduknya.Sejak awal Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2015 lalu, ia sudah memiliki cukup banyak pendukung. Mereka yang mendukung Trump, misalnya, merasa terhubung dengan visi Amerika yang telah dia promosikan sejak awal kampanyenya, yaitu “Make America Great Again”. Akibatnya, mereka telah mengubah pemahaman mereka tentang masyarakat Amerika berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Trump.Kesamaan pandangan antara Trump dan para pendukungnya tercermin dalam bagaimana mereka memiliki konsepsi tertentu tentang identitas nasional Amerika, lemahnya perekonomian dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta persepsi negatif terhadap kelompok nasional lainnya.Trump berpendapat bahwa pada pemerintahan Obama mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan internasional, kosmopolitanisme, dan transformasi ekonomi nasional ke dalam pasar yang kompetitif secara global namun menomor duakan pembelaan hak-hak warga Amerika Serikat.Kata kunci: Donald Trump, Kebijakan, Identitas.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigmabaru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan informan Kepala Desa Lemahabang, Sekdes Desa Lemahabang, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan dua orang masyarakat Desa lemahabang.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembagunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa, dalam penggorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembanunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui.

BISNIS MILITER PASCA ORDE BARU NUR KHAIRUNISA SUGIARTO
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

After the fall of the Suharto regime, the TNI's existence as a socio-political force was sued by many parties. They assume that TNI should not occupy positions outside of Hankam that should be a portion of civilian groups. According to Bilveer Singh, in most western societies, the role of the military is essentially to support the political aspirations of society under civilian leadership. This statement is based on the opinion of Samuel P. Hutington who said that the majority of military professionals in the west accept civil power as a right that should exist. Therefore, when the military "deviates" and interferes in civil affairs, then, as Taufik Abdullah says, there is a concern based on the assumption that illegal acts have been committed. Thoughts that place the military as a civic-supporting force to carry out the affairs of its "part" are not fully applied in third world countries including Indonesia. Studies showing military intervention in politics show that military interests and the crisis facing a country push the military to interfere in civil affairs. Military intervention in politics can not be separated from military control in other fields such as economics.

ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN Neneng Sobibatu Rohmah; Neneng Sobibatu Rohmah
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.

SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA RIBKHA ANNISA OCTOVINA
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya. Pelaksanaan ini tentu tidak luput dari tiga pembagian kekuasaan atau biasa disebut dengan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang lekat dengan sistem presidensial. Sayangnya, praktik presidensial di Indonesia hanya baru terjadi pada pengembangan sistem. Dalam pelaksanaanya, peran presiden semakin kalah dan lemah dibandingkan dengan DPR selaku legislatif. Bahkan pembagian tiga kekuasaan pun tidak absolut seperti trias politica, tetapi terbagi kedalam empat pembagian kekuasaan.

ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG Adinda Laksmi Indara
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Selama periode tahun anggaran 2003-2013, ditemukan masih banyak alokasi dana yang harus terus diperbaiki mengingat penerapan pilkada langsung membawa harapan besar akan hasil kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah dapat diukur dari tingkat akuntabilitas anggaran di daerah tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pilkada langsung tidak membawa dampak signifikan pada efektifitas anggaran di Jawa Timur. Dampak yang dihasilkan nyatanya menunjukkan hasil yang lebih baik pada periode pemerintahan Imam Utomo. Hal ini disebabkan oleh tingkat penyerapan yang kurang, terutama pada beberapa daerah yang akses lokasinya masih susah dijangkau. Faktor lainnya disebabkan oleh adanya ganjalan peraturan dari pusat yang cenderung mengikat daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai yang dibutuhkan oleh publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA