cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PROGRAM KAMPUNG KB DI KABUPATEN JOMBANG Novy Setia Yunas; Faza Dhora Nailufar
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.21814

Abstract

Salah satu program prioritas dalam Nawacita adalah KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Tulisan ini akan mengupas program Kampung KB yang merupakan implementasi program KKBPK. Program Kampung KB merupakan program yang didesain sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat kolaboratif karena selain bisa mengentaskan kemiskinan, mendekatkan pembangunan kepada masyarakat juga melibatkan semua sektor pembangunan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode eksplorasi, tulisan ini akan memfokuskan pada implementasi program Kampung KB di Kabupaten Jombang. Hasilnya, secara umum keberadaan Kampung KB berkontribusi secara signifikan pada penguatan program KKBPK. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, CSO, Sektor swasta dan masyarakat menghasilkan kekuatan besar yang membuat program ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walaupun tidak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa kendala dalam anggaran dan fungsi koordinatif. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini berupa penguatan anggaran serta dibentuknya forum yang bisa menjadi wadah koordinasi bagi semua pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan melakukan evaluasi.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MANAJEMEN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA Budi Hasanah
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.22563

Abstract

Bencana alam tidak mengenal waktu dan tempat begitupun bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2018 di selat sunda. Bencana alam yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau ini walaupun secara administratif terletak di Provinsi Lampung tetapi dampak yang terjadi akibat letusan tersebut sampai ke Banten yang menimbulkan tsunami. Hal ini dikarenakan, letak Gunung Anak Krakatau tersebut berada di tengah laut antara Lampung dan Banten. Bencana tersebut menyisakan banyak korban yang harus ditangani secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas publik dalam manajemen bencana tsunami Selat Sunda. Lokus penelitian ini yaitu di Banten dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik yang dilakukan melalui survei literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dengan menelusuri berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun berasal dari media, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas publik dalam manajemen bencana yang terjadi di selat sunda khususnya yang berdampak di pesisir Banten memeperlihatkan kurang berjalan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan yang serius sehingga diharapkan dampak bencana tidak memakan banyak korban serta proses evakuasi dan recovery korban baik fisik maupun nonfisik berjalan dengan optimal.
Inovasi Pelayanan Publik Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Kegiatan Samsat Masuk Desa Widi Setya Anjani; Pipin Hanapiah; Rudiana -
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.21739

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya inovasi Samsat Masuk Desa (Samades) untuk menjangkau para wajib pajak di desa yang kesulitan menuju pusat pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Dalam realitanya Desa Talaga Kulon adalah desa yang sudah baik dalam menjalankan kegiatan Samades, sedangkan Desa Kasomalang Kulon kurang menjalankannya dengan baik. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bagaimana adaptasi masyarakat terhadap suatu inovasi dengan meninjau atribut inovasi Keuntungan Relatif, Kesesuaian Inovasi, Kerumitan, Kemungkinan untuk Dicoba, dan Kemudahan Diamati.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana keuntungan relatif, kesesuain inovasi, kerumitan, kemungkinan untuk dicoba, dan kemudahan diamati yang dirasakan oleh para Wajib Pajak dalam kegiatan inovasi pelayanan Samades. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Samades di Desa Kasomalang Kulon dan Desa Talaga Kulon ditinjau dari atribut inovasi pelayanan publik Keuntungan Relatif, Kesesuain Inovasi, Kerumitan, Kemungkinan Untuk Dicoba, dan Kemudahan Diamati terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu terdapat pada atribut Keuntungan Relatif, Kerumitan, dan Kemudahan diamati.Dengan demikian dapat disimpulan bahwa inovasi pelayanan publik Samades ini belum merata tingkat adaptasinya di semua desa. Hal ini karena masih ditemukan kekurangan terutama dalam hal sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POPULIS DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Tentang Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Terkait Penataan Kawasan Tanah Abang) Choirunisa Agustin Hutari; Caroline Paskarina
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.20060

Abstract

Artikel ini membahas implementasi kebijakan populis di Provinsi DKI Jakarta, yang dianalisis dari kasus pelaksanaan Instruksi Gubernur No. 17 Tahun 2018 terkait Penataan Kawasan Tanah Abang. Kebijakan populis merupakan kebijakan yang berupaya memenuhi tuntutan dari kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan. Dalam kasus ini, kelompok masyarakat tersebut adalah para pedagang kaki lima, yang seringkali diposisikan sebagai pengganggu ketertiban kota. Terbitnya kebijakan mengenai penutupan Jalan Jatibaru Raya ini menimbulkan kontroversi, mendapat banyak kritikan serta bertentangan dengan beberapa peraturan lainnya. Kebijakan ini juga mengandung kepentingan yang bersifat heterogen, sehingga adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menekan pemerintah agar lebih mempertimbangkan manfaat serta kerugian yang didapatkan setelah kebijakan tersebut di laksanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya ditentukan oleh faktor lingkungan implementasi serta terjadinya tawar-menawar (political bargaining) di antara pihak-pihak berkepentingan yang terlibat.
RELASI POLITIK UANG DAN PARTY-ID DI INDONESIA Iradhad Taqwa Sihidi; Laeli Nur Khanifah; Achmad Apriyanto Romadhan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.23293

Abstract

Tulisan ini secara spesifik melihat implikasi serius dari rendahnya Party-ID terhadap masivnya praktek politik uang di Indonesia. Prosesi demokrasi elektoral di Indonesia bekerja dengan logika padat modal sehingga kekuatan finansial menjadi salah satu faktor determinan dalam kemenangan kandidat politik. Hal ini beririsan secara bersamaan dengan terjadinya proses deideologisasi yang berlangsung secara masif ditubuh partai politik dan pemilih sehingga tingkatan Party-ID menjadi lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data utama yang digunakan berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Penelitian ini menunjukan bahwa gagalnya fungsi representasi politik (artikulasi dan agregasi kepentingan) yang ditampilkan partai politik membuat ikatan kedekatan ideologis (Party-ID) dengan masyarakat menjadi begitu rapuh. Hilangnya kohesi ideologis tersebut turut andil menguatkan tipologi floating mass yang seringkali harus diikat kembali melalui pendekatan politik uang ketika momen elektoral hadir (Pemilu dan Pilkada). Memperkuat fungsi intermediasi Partai Politik melalui reformasi kelembagaan dan kerja-kerja politik ideologis adalah salah satu solusi strategis memutus mata rantai politik uang di Indonesia. 
DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung) Maulana Mukhlis; Syarief Makhya
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.22803

Abstract

Desentralisasi fiskal secara teori akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian pada daerah-daerah pasca pemekaran sebagai wujud kinerja otonomi daerah? dengan locus di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupatan pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat dua temuan terkait dengan relasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja otonomi daerah. Pertama, desentralisasi fiskal lebih banyak dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga strategi peningkatan kemampuan keuangan lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kedua, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah justru lebih dominan dilakukan demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran, namun ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Pada konteks yang lebih makro, penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kinerja otonomi atau kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro-ekonomi serta sisi kemampuan keuangan. Sejatinya, terdapat indikator atau aspek yang lebih komprehensif selain keduanya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue