Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 23, No 3 (2018): Edisi September" : 8 Documents clear

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI Okky Maharani Wibisono
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Salah satu hal penting yang harus dilakukan Perseroan Terbatas (PT) demi kepentingannya sesuai dengan maksud dan tujuan PT adalah pengambilan keputusan. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan syarat semua pemegang saham menyetujui keputusan secara tertulis, yang dikenal dengan istilah circular resolution. Tidak ada pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibahas melalui circular resolution, jadi seluruh hal yang dapat diputuskan dalam RUPS, dapat juga dapat diputuskan melalui circular resolution. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai circular resolution dengan agenda pemberhentian direksi. Direksi yang diberhentikan melalui circular resolution diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentiannya dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis. Namun dikarenakan tidak adanya aturan mengenai jangka waktu pelaksanaannya, maka timbul berbagai kendala termasuk dalam pemenuhan hak direksi untuk diberikan kesempatan melakukan pembelaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian direksi melalui circular resolution yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan pemberian jangka waktu yang patut untuk melakukan pembelaan adalah tidak sah karena melanggar asas kepatutan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.One of the important things that a limited company should do for its sake based on the intent and purpose of limited company is decision making. The shareholders can take decisions outside the Annual General Meeting (AGM) which is regulated in Article 91 of Law Number 40 Year 2007 concerning Liability Company provided all the shareholders approved the decision in writing, which is known as circular resolution. There is no restriction on any matters that can be decided through a circular resolution, so the whole thing can be decided in the AGM, can also be decided by circular resolution. In this study will be discussed about the circular resolution with the agenda of dismissal of directors. Directors who are dismissed through the circular resolution shall be notified in advance of their dismissal plans and shall be given the opportunity to conduct written defense. However, due to the absence of rules on the duration of implementation, there are various obstacles including in the fulfillment of the right of directors to be given an opportunity to defend. This study used a statute approach, a case study, and a conceptual approach. The results showed that the dismissal of directors through a circular resolution which may be unannounced and delivery timeframe appropriate to undertake the defense was invalid because it violates the principle of propriety/reasonableness and not accordance with the provisions set in Article 105 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2007 concerning Liability Company.

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM Rani Rizkiyanti
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

UUPA mengenal pembatasan kepemilikan tanah, hal ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17. Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 17 UUPA bahwa pembatasan kepemilikan tanah itu berlaku untuk satu keluarga maupun badan hukum. Penetapan batas maksimum kepemilikan tanah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Manakala ada pemilik tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, maka kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah seharusnya terkena ketentuan redistribusi tanah dan mendapatkan ganti rugi bagi bekas pemilik tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Pasal 7 UUPA menyebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Menjadi permaslahan bagaimana kedudukan hukum pemilik tanah yang melebihi batas tersebut. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah ada beberapa faktor dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima redistribusi dan bekas pemilik tanah pertanian. Tahapan mekanisme redistribusi tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum itu diawali dari kegiatan pendaftaran dan penelitian, tindakan penetapan bagian tanah untuk bekas pemilik, bahan-bahan keterangan untuk pemberian ganti rugi, pendaftaran para penggarap, pemberian ijin untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, dan yang terakhir adalah redistribusi atau pembagian tanah kepada para petani yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.The UUPA recognizes land ownership restrictions, this is regulated in Article 7 and Article 17, which in Article 7 contains that not to harm the public interest, ownership and control of land that exceeds that limit is not permitted. Further mentioned in article 17 of the UUPA that the limitation of land ownership applies to one family and legal entity. Determination of the maximum limit of land ownership is regulated in Law Number 56 Prp of 1960 concerning the determination of the extent of agricultural land. When there is an agricultural land owner who exceeds the maximum limit, the ownership of the land rights should be subject to the provisions of land redistribution and obtain compensation for former owners of agricultural land that exceeds the maximum limit. Article 7 of the UUPA states that to not harm the public interest, ownership and control of land that exceeds the limit is not permitted. It becomes a problem of how the legal position of landowners exceeds this limit. The results obtained from this paper are that there are several factors and conditions that must be met by recipients of redistribution and former owners of agricultural land. The stages of the mechanism of redistribution of agricultural lands that exceed the maximum limit are initiated from registration and research activities, actions to determine land parts for former owners, information materials for compensation, registration of cultivators, granting permission to work on agricultural lands that exceed the maximum limit, and the last is the redistribution or division of land to farmers who have fulfilled the conditions specified by the legislation.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLANTAR PADA YAYASAN PANTI ASUHAN Mega Ayu Ratnasari
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Masalah penelantaran yang dialami oleh bayi dan anak-anak semakin meningkat. Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, didirikan suatu wadah untuk menampung, mendidik dan memelihara anak-anak tersebut yang disebut dengan panti asuhan. Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa diketahui bahwa Panti Asuhan Tunas Bangsa tidak menjalankan yayasan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa belum pernah mengeluarkan izin baru untuk Panti Asuhan Tunas Bangsa, tetapi izin yang dikeluarkan hanya sebatas izin perpanjangan saja. Selain itu, panti asuhan tersebut belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sehingga hanya menggunakan izin yang telah kadaluarsa untuk melakukan kegiatannya. Sehingga anak-anak yang terdapat di panti asuhan tersebut tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dan membutuhkan kepastian hukum untuk dapat menjamin masa depan anak yang terlantar tersebut. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah status hukum yayasan panti asuhan yang tidak memiliki anggaran dasar dan izin yang sudah kadaluarsa sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagai badan hukum, sehingga secara hukum, yayasan panti asuhan Tunas Bangsa tidak dapat menggunakan kata “yayasan”. Sehingga anak-anak yang ada dalam panti asuhan tersebut harus dikembalikan kepada Negara.The neglect problems experienced by infants and children are increasing. The problem of neglected children is not merely the responsibility of the government, but the community, both individually and in groups, has a moral obligation to care and participate in alleviating neglected children according to their respective abilities. Therefore, a forum was established to accommodate, educate and care for these children, called orphanages. Referring to the decision of the Pekanbaru District Court Number 333 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbr, the Yayasan Tunas Bangsa Orphanage found that the Tunas Bangsa Orphanage did not run the foundation in accordance with the applicable Standard Operating Procedure. The Office of Social Affairs as the agency that houses the Tunas Bangsa Orphanage Foundation has never issued a new permit for the Tunas Bangsa Orphanage, but the permit issued is only limited to an extension permit. In addition, the orphanage has not made adjustments to the articles of association so that it only uses permits that have expired to carry out its activities. So that the children in the orphanage cannot use the facility and need legal certainty to be able to guarantee the future of the displaced child. The results obtained from this paper are the legal status of an orphanage foundation that does not have a constitution and permits that have expired cannot be continued as legal entities, so that legally, Tunas Bangsa orphanage foundations cannot use the word “Yayasan”. So that the children in the orphanage must be returned to the State.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI Erwin Erwin; Ari Murti Susanto; Muhammad Fajri
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Safeguard adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Safeguard sangat perlu untuk dilaksanakan untuk melindungi industri dalam negeri. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum bagi industri dalam negeri melalui safeguard dan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi globalisasi perdagangan melalui safeguard? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu menjawab permasalahan menggunakan norma-norma hukum dari norma-norma positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan safeguard untuk melindungi industri dalam negeri melalui beberapa tahapan yaitu penyidikan dan pembuktian, penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, pengenaan tindakan pengamanan dan jangka waktu. Untuk menghadapi globalisasi perdagangan melalui safeguard dibutuhkan peran masyarakat dan pemerintah. Di mana dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dari pemerintah dan masyarakat, khususnya produsen dalam negeri.Safeguard is action taken by Government of importing countris to recover losses and/or prevent the threat of seriuos losses to domestic industries as a result of a surge in imports of similar goods. Safeguard needs to be implemented by importing countries if there is a sharp increase in imports and is proven that there is a serious loss to the domestic industries. So there’s question about how is the law protection for domestic industries through safeguard and How is the role of government and society in facing a globalization trade through safeguard ? Research method used was doctrinal legal research. doctrinal legal reseach to answer the problem by using the analysis of the legal norm. The result showed that safeguards really need to be implemented in Indonesia for similar imported goods as the efforts of Indonesian government to protect domestic industries if they suffer losses. To implement safeguard on imported, the first step that must be carried out is an investigation, which is followed by the determination of the existence of losses and applying the entry fee for imported goods and quota restrictions. To deal with the globalization of trade, good cooperation is also needed between the Government of Indonesia and all Indonesian people, especially domestic industry producers.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REGULASI TENTANG KARANTINA TUMBUHAN DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Globalisasi membuat batasan dan hambatan-hambatan atas pergerakan arus barang menjadi semakin tipis. Barang dari suatu negara dapat dengan mudahnya dipindahkan atau dikirim ke negara lain untuk diperdagangkan termasuk tumbuhan. Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) banyak timbul akibat kegiatan ekspor impor tumbuhan maupun perpindahan tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam negeri. Indonesia memiliki sistem karantina tumbuhan sebagai pencegahan tersebarnya OPTK di dalam wilayah Indonesia. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran memiliki resiko penyebaran OPTK yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme hukum yang lebih tepat dalam upaya pencegahan penyebaran OPTK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Indonesia membutuhkan regulasi baru yang mengatur bahwa tindakan karantina hanya dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran OPTK baik di tempat pemasukan maupun di tempat pengeluaran.Globalization makes boundaries and barrier to the movement of goods flow being less. Goods from one state can be easily transferred or sent to other state for trade, including plants. The spread of plant pest organisms (OPTK) arises due to plant export and import activities as well as the movement of plants from one area to another in the country. Indonesia has a plant quarantine system to prevent the spread of OPTK within Indonesia. Quarantine actions are carried out at the place of entry and/or exit point which have a high risk of spreading OPTK. The purpose of this study is to find a more appropriate legal mechanism in the effort to prevent the spread of OPTK in Indonesia. The research method used in this study is a normative research method using a statute approach. The conclusion obtained is that Indonesia require a new regulation that regulate that quarantine actions can only be carried out outside of entry and/or exit point. This is done as a prevention of the spread of OPTK both at the entry and exit point.

PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA OLEH PIHAK KETIGA DALAM BENTUK IZIN PEMAKAIAN TANAH (PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN) Urip Santoso
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai aset berupa tanah berstatus Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah. Pemegang Izin Pemakaian Tanah berbentuk perseorangan atau badan hukum Indonesia. Pemegang Izin Pemakaian Tanah diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya. Menjadi permasalahan bahwa penggunaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya oleh pihak ketiga dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Pertanahan Nasional, hal ini disebabkan Pemerintah Kota Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk memperkenankan pihak ketiga yang mempergunakan tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah. Hasil dari penulisan ini adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya berstatus Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan bersifat right to use, dan tidak bersifat right of dispossal, yaitu hanya berhak mempergunakan tanah selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, tidak ada kewenangan untuk memindahkan hak atau menjadikan haknya sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.The Surabaya City Government has assets in the form of land with Right to Use and Management Rights. Land assets of the Surabaya City Government can be used by third parties in the form of Land Use Permits. Holders of Land Use Permits in the form of individuals or Indonesian legal entities. Holders of Land Use Permits are required to pay retribution, the amount of which is determined by the Surabaya City Government Building and Land Management Office It becomes a problem that the land use of Surabaya City Government assets by third parties in the form of Land Use Permits contradicts the provisions in the National Land Law, this is because the Surabaya City Government does not have the authority to allow third parties to use the Right to Use and Management Right Soil. The results of this writing are land assets that are controlled by the Surabaya City Government with the status of Use Rights and Management Rights. Use Rights and Management Rights are right to use, and are not right of disposal, that is, they only have the right to use land as long as the land is used for the purpose of carrying out their duties, there is no authority to transfer rights or make their rights guaranteed by debt.

Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM PELAKSANAAN INVESTASI DI INDONESIA Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Bilateral Investment Treaty merupakan suatu perjanjian yang pada saat ini sering digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai sarana guna mencari investor serta sebagai pelindungan hukum pada para pelaku usaha yang melakukan perjanjian investasi, meskipun demikian, ternyata Bilateral Investment Treaty juga banyak dijadikan dasar gugatan oleh pelaku usaha kepada pemerintah Republik Indonesia, diantaranya adalah kasus Churchill Mining yang mengajukan gugatan kepada pemerintah Provinsi Kutai Timur ataupun gugatan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan bea eskpor biji timah. Sehingga perlu untuk mengetahui mengenai Karakteristik Hukum dari Bilateral Investment Treaty serta penerapan asas kepastian hukum dalam penerapan Bilateral Investment Treaty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam penulisan ini diketahui bahwa BIT merupakan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Isi perjanjian dalam BIT termasuk dalam ruang lingkup investasi yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak melalui pengesahan atau ratifikasi. Akan tetapi yang menjadi keistimewaan dari BIT adalah adanya akibat hukum bagi para pelaku usaha diantara kedua negara yang melakukan BIT untuk menuangkan isi perjanjian BIT dalam perjanjian yang dilakukan di antara mereka, dan dapat dijadikan dasar gugatan manakala ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi BIT. BIT juga dapat dijadikan sebagai media untuk promosi dan memilih sarana penyelesaian sengketa.Bilateral Investment Treaty is an agreement which often used by Indonesian Government as a media for finding investor and for protecting investor. But, Bilateral Investment Treaty also be made basis of the lawsuit by investor to Indonesian Government, among other is Churchill Mining Case which doing lawsuit to Kutai Timur Government or PT. Newmont Nusa Tenggara related to the issuance of government policies regarding the imposition of export duties on tin ore. So, it is need to know about legal characteristics of Bilateral Investment Treaty and the implementation of princple of legal certainty from Bilateral Investment Treaty in Indonesia. This is normative research, from this paper, knowing if BIT is an international aggreement which doing by two country and tie them up. The contents of the agreement in BIT are included in the scope of the investment and tie them by ratification. However, the speciality of BIT is the existence of legal consequences for all of bussiness actor from the two country and can be basic lawsuit if one of them broken the aggreement.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA