Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Abdiraja Science and Technology: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Kusuma
Masitha Tismananda Kumala
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala; Ria Tri Vinata; Peni Jati Setyowati; Titik Suharti
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.119-130

Abstract

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat global namun juga perekonomian global tidak terkecuali Indonesia. Perekonomian dari berbagai sektor terutama perikanan juga turut terdampak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama apakah dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perikanan di Indonesia? Kedua, kerjasama internasional seperti apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam peningkatan perekonomian melalui sektor perikanan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan yang di dapat adalah pandemi Covid-19 menjadikan sepinya perairan Indonesia dari kegiatan tangkap ikan oleh Kapal Ikan Indonesia yang kemudian memicu Kapal Ikan Asing untuk kembali melakukan illegal fishing. Indonesia juga perlu menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan di masa pandemi.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REGULASI TENTANG KARANTINA TUMBUHAN DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.912 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v23i3.690

Abstract

Globalisasi membuat batasan dan hambatan-hambatan atas pergerakan arus barang menjadi semakin tipis. Barang dari suatu negara dapat dengan mudahnya dipindahkan atau dikirim ke negara lain untuk diperdagangkan termasuk tumbuhan. Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) banyak timbul akibat kegiatan ekspor impor tumbuhan maupun perpindahan tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam negeri. Indonesia memiliki sistem karantina tumbuhan sebagai pencegahan tersebarnya OPTK di dalam wilayah Indonesia. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran memiliki resiko penyebaran OPTK yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme hukum yang lebih tepat dalam upaya pencegahan penyebaran OPTK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Indonesia membutuhkan regulasi baru yang mengatur bahwa tindakan karantina hanya dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran OPTK baik di tempat pemasukan maupun di tempat pengeluaran.Globalization makes boundaries and barrier to the movement of goods flow being less. Goods from one state can be easily transferred or sent to other state for trade, including plants. The spread of plant pest organisms (OPTK) arises due to plant export and import activities as well as the movement of plants from one area to another in the country. Indonesia has a plant quarantine system to prevent the spread of OPTK within Indonesia. Quarantine actions are carried out at the place of entry and/or exit point which have a high risk of spreading OPTK. The purpose of this study is to find a more appropriate legal mechanism in the effort to prevent the spread of OPTK in Indonesia. The research method used in this study is a normative research method using a statute approach. The conclusion obtained is that Indonesia require a new regulation that regulate that quarantine actions can only be carried out outside of entry and/or exit point. This is done as a prevention of the spread of OPTK both at the entry and exit point.
PENGARUH REGULASI ECO LABELLING DI UNI EROPA TERHADAP REGULASI EKSPOR PRODUK KAYU DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.714 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i1.600

Abstract

Uni Eropa mengeluarkan suatu regulasi terkait Eco Labelling terhadap semua barang dan jasa yang ada di pasar Uni Eropa, tidak terkecuali produk kayu. Regulasi tersebut diberlakukan terhadap produk kayu di negara-negara Uni Eropa maupun produk kayu yang di impor oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sistem Eco Label pertama kali diperkenalkan di Uni Eropa melalui Council Regulation (EEC) No. 880 Tahun 1992. Regulasi ini mengatur mengenai pemberian Eco Label terhadap berbagai produk, termasuk produk kayu. Dengan adanya regulasi tersebut, mau tidak mau membuat negara yang mengekspor produknya ke Uni Eropa harus memperhatikan ketentuan tersebut, tidak terkecuali dengan Indonesia. Banyak produsen Indonesia yang mengekspor produk kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sehingga pada saat itu sangat dibutuhkan sekali pengaturan mengenai Eco Label di Indonesia. Selain itu, yang terpenting adalah dibutuhkannya lembaga yang mengeluarkan sertifikat Eco Label agar produk kayu asal Indonesia dapat menembus pasar Uni Eropa. Hal ini disebabkan banyaknya produsen Indonesia yang mengekspor produk kayu di negara-negara Uni Eropa. Kebutuhan Indonesia akan aturan dan lembaga yang terkait dengan Eco Label dikarenakan adanya globalisasi dalam perdagangan internasional. Pada akhirnya disadari atau tidak, dengan adanya globalisasi, suatu aturan hukum di satu negara akan mempengaruhi aturan hukum di negara lain.The European Union issued an Eco Labelling regulations related to all the goods and services in the EU market, including timber products. The regulation is applicable to timber products in state member of the European Union and timber product which are imported by state member of the European Union. Eco Label system was first introduced in the EU by Council Regulation (EEC) No. 880 of 1992. The regulation set regarding Eco Label Award to a variety of products, including timber products. With the existence of these regulations, inevitably make states who export their products to the EU must pay attention to these provisions, including with Indonesia. Many Indonesian producers that export timber products to the state member of EU. So it is needed setting regulation about Eco Label in Indonesia. In addition, it is requirement to establish the institution that issued the Eco Label certificate so that Indonesian timber products can get into the EU market. This is due to the many Indonesian producers were exporting timber products in state member of the European Union. Indonesia’s requirement for regulations and institutions associated with Eco Label are caused by the globalization of international trade. In the end we realize it or not, with the globalization, a rule of law in one country will affect the rule of law in another country.
Sosialisasi Perlindungan Integratif Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Titik Suharti; Noor Tri Hastuti; Masitha Tismananda Kumala
Prosiding Seminar Nasional Kusuma Vol 2 (2024): Prosiding Seminar Nasional Kusuma
Publisher : LPPM UWKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang: Perkawinan anak  telah memberikan dampak negatif secara psikis pada anak, sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena perkawinan oleh anak yang berdampak negatif telah menjadi keprihatinan bangsa, terutama yang berdampak pada anak usia sekolah. Untuk itu diperlukan model perlindungan anak melalui pendekatan integratif agar anak tidak terjebak dalam perkawinan usia dini. Perlindungan integratif dalam keluarga dan masyarakat mempunyai peran penting sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Tujuan: Tujuan dari pengabdian masyarakat  ini adalah untuk mensosialisasikan  kebijakan tentang hak anak dalam keluarga dan masyarakat serta menyampaikan model perlindungan integratif terhadap anak sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Terdapat dua hal yang dikaji dalam pengabdian masyarakat ini yakni pertama, sosialisasi pengaturan hak anak dalam keluarga dan masyarakat. Kedua, pemenuhan hak anak sebagai upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan integratif. Metode: Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Pemilihan wilayah pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Perlindungan Integratif terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini untuk memberikan penguatan pada masyarakat, khususnya keluarga untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak. Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui Penyuluhan Hukum. Hasil: Sosialisasi Perlindungan integratif terhadap anak sebagai upaya pencegahan perkawinan dini menghasilkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dengan model perlindungan integratif, yaitu bentuk perlindungan dengan memperhatikan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai. Kesimpulan: sosialisasi perlindungan integratif terhadap anak sebagai upaya pencegahan perkawinan dini menghasilkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dengan model perlindungan integratif, yaitu bentuk perlindungan dengan memperhatikan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai.
Pemahaman Orang Tua Terhadap Undang-undang Perlindungan Anak sebagai Langkah Aktif Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum Kumala, Masitha Tismananda; Suharti, Titik; Vinata, Ria Tri
Jurnal ABDIRAJA Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v8i2.4255

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Terdapat banyak peristiwa hukum yang ternyata melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tidak terkecuali di Surabaya. Surabaya, sebagai salah satu kota besar dan modern di Indonesia tentu memberikan pengaruh-pengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri sehingga apabila minimnya pengetahuan orang tua terhadap hukum yang dapat diberlakukan terhadap anak, maka akan meningkatkan potensi anak berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, di Surabaya marak terjadi kasus perundungan, pencurian, dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan anak berhadapan dengan hukum perlu dilakukan untuk masa depan anak itu sendiri. Mitra Penelitian adalah warga RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo. Pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan pada Tanggal 18 Mei 2025 dengan metode penyuluhan hukum serta pendampingan hukum. Penyuluhan dan pendampingan hukum dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat beserta Mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hukum Indonesia yang dapat diberlakukan terhadap anak
Sosialisasi Sistem Kependudukan Anak Untuk Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Suharti, Titik; Hastuti, Noor Tri; Sariono, Joko Nur; Kumala, Masitha Tismananda
Jurnal ABDIRAJA Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v8i2.4257

Abstract

Anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang Undang Perlindungan Anak mengatur beberapa haka nak, diantaranya adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal tersebut diatur dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pasal 27 Undang Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Untuk itu setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat. Sayangnya, tidak semua anak memiliki akta kelahiran sebagai pencatatan data kependudukan pertama yang dimiliki oleh anak tersebut. Sosialisasi tentang Sistem Kependudukan Anak Untuk Upaya Pemenuhan Hak Anak diperlukan mengingat semakin meningkat angka anak yg tidak memiliki identitas yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran. Berbagai permasalahan dan penyebab yang menjadi anak tidak mempunyai Akta Kelahiran. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat, keluarga, khususnya orang tua akan pentingnya hak anak atas identitas diri yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran. Metode Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan pendampingan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan terhadap warga masyarakat dan pengurus wilayah, sedangkan pendampingan hukum dilakukan terhadap warga Masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum guna memenuhi hak anak atas identitas diri. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hak kependudukan anak serta pencarian solusi hukum atas anak yang tidak memiliki data kependudukan
Peningkatan Pengetahuan Kultural NKRI bagi Anak Migran di Sanggar Bimbingan Kuala Lumpur: kultural Vinata, Ria Tri; Kumala, Masitha Tismananda
Science and Technology: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): Available online
Publisher : CV. Science Tech Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69930/scitec.v2i4.518

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kultural dan kesadaran kebangsaan anak-anak warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam Sanggar Bimbingan di Kuala Lumpur, Malaysia. Anak-anak dari keluarga pekerja migran berisiko mengalami krisis identitas kebangsaan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan budaya Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Juli 2025 oleh tim pengabdian yang terdiri atas seorang dosen dan tiga mahasiswa magister hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur serta pengelola Sanggar Bimbingan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan media pembelajaran visual, seperti peta Indonesia, lagu kebangsaan, cerita budaya, dan permainan edukatif yang interaktif. Sebanyak 28 anak usia sekolah dasar berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Proses pembelajaran berlangsung dengan suasana komunikatif, menyenangkan, dan kontekstual, sehingga anak-anak lebih mudah mengenali keberagaman budaya dan simbol-simbol nasional Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang identitas nasional, serta munculnya rasa bangga, cinta tanah air, dan keinginan untuk mengenal lebih jauh budaya bangsa. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat jati diri kebangsaan anak-anak diaspora, memperluas diplomasi budaya Indonesia di luar negeri, serta menjadi model pembelajaran budaya yang dapat direplikasi di komunitas WNI di berbagai negara.
Co-Authors Joko Nur Sariono Noor Tri Hastuti, Noor Tri Ria Tri Vinata Ria Tri Vinata, Ria Tri Titik Suharti