cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 40   41   42   43   44 
KAJIAN TEORITIS JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH Urip Santoso
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.211

Abstract

Hak yang dimiliki pemilik tanah terhadap hak atas tanahnya, antara lain adalah memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain melalui jual beli. Untuk sahnya, jual beli harus memenuhi syarat materiil yaitu penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanahnya dan pembeli memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah dan syarat formal yaitu jual beli tersebut harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dilakukan pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.The right which is owned by the land owner, anmoy ther thing, is transfering is right on his land its the other perty through selling-buying. Legally, selling-buying should meet material reguirement that is the land while the buyer meets the requirement as a subject of property right on land and format requirement that is selling buying must be proven with notaried deed (PPAT) and registered on the right transfer at law office that city.
KARAKTERISTIK PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA BENDA PERSEDIAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA SAAT DEBITOR WANPRESTASI Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.261 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i1.189

Abstract

Lembaga jaminan Fidusia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang didambakan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan modal, dengan menjaminkan benda bergerak berharga miliknya, namun tanpa keharusan melepaskan hak penguasaan atas benda bergerak berharga yang dijaminkan tersebut. Fidusia mengalami perjalanan panjang hingga diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu masa perkembangannya adalah dengan adanya putusan mengenai benda inventaris atau benda benda persediaan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia. Melalui UUJF pun juga diatur mengenai dapatnya benda persediaan dijadikan objek jaminan Fidusia, namun aturan yang diberikan tidaklah komprehensif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana karakternya, dan perlindungan hukumnya apabila ada sengketa di antara para pihak.Nowadays, Fiduciary security agency has been a necessity coveted by entrepreneurs who need capital by mortgaging their valuable chattel/moving goods without relinquishing the right of control over the collateral valuable chattel. Fiduciary has been in a long phase until the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary has been enacted. One of its development periods is the presence of a decision regarding an inventory or supplies secured to fiduciary insurance agency. It is also regulated about the availability of supplies become fiduciary objects through UUJF. Since the given rule is not comprehensive, it is necessary to figure out how its characters and legal protection when a dispute arises among the parties.
KEBERADAAN DAN EKSISTENSI LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL Titik Suharti
Perspektif Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i2.384

Abstract

Localization worker of commercial sex represent one of the negative influence minimization effort of deed digress conducted by some of is small of society. Pro and contra in discussing localization worker of commercial sex. Indonesia as Body Politic, arranging that localization worker of commercial sex is crime. But and existence of existence localization worker of commercial sex in the middle of society relied on made by discipline statement is or owner of pengelola and known by local Muspika, so that can be concluded that domiciling discipline statement oppose against law and regulation.
BATAS USIA KAWIN MENURUT UU. NO 1 TAHUN 1974 DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Ahmad Basuki
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.568

Abstract

One aspect of birth control in demography dynamics is a restraint of marital age. As mentioned in UU No. 1/1974, normatively, marital age of male is 19 years old, while female is 16. However, empiric study indicated that indonesian culture (i.e. to have their children get married at a very early age) is a major factor in discourage the implementation of the regulations. Further study and action must be taken to overcome this reality due to the achievement of national policy in demography.
Front-Matter (Cover Depan, Daftar Isi, Susunan Dewan Redaksi, Editorial) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.353 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.252

Abstract

Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.55 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.425

Abstract

REFORMASI HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA Peter Mahmud Marzuki
Perspektif Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i1.202

Abstract

Reformasi Hukum bukan sekedar Reformasi Substansi hukumnya, melainkan Reformasi Orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut, dan reformasi hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Untuk itu pendidikan hukum di Indonesia perlu melakukan orientasi di dalam sistem dan substansinya. Sudah saatnya kurikulum di Fakultas Hukum diarahkan kepada pemahaman dan sekaligus penanganan masalah-masalah praktis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sudah barang tentu aspek teoritis dan filosofis dipertahankan karena merupakan bagian dari profesionalisme.
BEBERAPA ASPEK HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.541

Abstract

Banyak rumah sakit di Indonesia yang “enggan” dengan persoalan yang ada kaitannya dengan hukum, karena hukum “dianggap” menghambat jalannya roda lembaga rumah sakit apalagi rumah sakit adalah menyangkut persoalan pelayanan kesehatan.
ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KEDUNGOMBO Anselmus Ragamilo
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.374

Abstract

Pembatalan putusan kasasi oleh MA adalah dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan yang dianut antara Hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali (PK). Dalam memeriksa PK, hakim PK tampaknya terlalu berpandangan normatif legistis. Hal ini terlihat dalam pertimbangan pembatalan kasasi dengan mendasarkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang berisi ketentuan bahwa hakim dilarang untuk memutuskan melebihi tuntutan atau memutus apa yang tidak dituntut. Sedangkan hakim kasasi mempunyai pandangan yang lebih maju dengan berani memberikan penafsiran yang sifatnya sosiologis tarhadap tuntutan subsider yang memohon putusan seadil-adilnya. Adanya ganti rugi immaterial dan putusan yang melebihi tuntutan, semuanya itu merupakan fungsionalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat.
EKSISTENSI BERLAKUNYA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Urip Santoso
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (772.738 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i1.608

Abstract

Perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum pada mulanya ditempuh melalui pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam perkembangannya, perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum ditempuh melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah masih berlaku disebabkan oleh undang-undangnya belum diganti dengan undang-undang yang baru. Namun, secara empiris, yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Secara normatif, pencabutan hak atas tanah tidak dilaksanakan disebabkan oleh adanya undang-undang yang mengatur perolehan tanah untuk kepentingan umum.Acquisition of land for public purposes initially pursued through the revocation of land rights under Article 18 of Law No. 5 of 1960. In its development, the acquisition of land for public purposes pursued through the provision of land for public purposes stipulated in Law No. 2 Year 2012. In normative, revocation of land rights is still valid caused by its laws have not been replaced by the new Act. In the other hand, empirically, revocation of land rights is not implemented due to the lack of legislation governing the acquisition of land for public purposes.

Page 42 of 81 | Total Record : 801

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue