Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Norma Yuridika
Fani Martiawan Kumara Putra
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KARAKTERISTIK PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA BENDA PERSEDIAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA SAAT DEBITOR WANPRESTASI Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.261 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i1.189

Abstract

Lembaga jaminan Fidusia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang didambakan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan modal, dengan menjaminkan benda bergerak berharga miliknya, namun tanpa keharusan melepaskan hak penguasaan atas benda bergerak berharga yang dijaminkan tersebut. Fidusia mengalami perjalanan panjang hingga diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu masa perkembangannya adalah dengan adanya putusan mengenai benda inventaris atau benda benda persediaan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia. Melalui UUJF pun juga diatur mengenai dapatnya benda persediaan dijadikan objek jaminan Fidusia, namun aturan yang diberikan tidaklah komprehensif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana karakternya, dan perlindungan hukumnya apabila ada sengketa di antara para pihak.Nowadays, Fiduciary security agency has been a necessity coveted by entrepreneurs who need capital by mortgaging their valuable chattel/moving goods without relinquishing the right of control over the collateral valuable chattel. Fiduciary has been in a long phase until the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary has been enacted. One of its development periods is the presence of a decision regarding an inventory or supplies secured to fiduciary insurance agency. It is also regulated about the availability of supplies become fiduciary objects through UUJF. Since the given rule is not comprehensive, it is necessary to figure out how its characters and legal protection when a dispute arises among the parties.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRATIF SERTA IMPLIKASINYA APABILA HAK ATAS TANAH SEDANG DIJAMINKAN Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.39 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i2.152

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan didaftarkan dan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang mana merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Hak atas tanah yang telah didaftarkan tersebut dapat mengandung cacat administratif, sehingga dapat diajukan pembatalan sertipikat tersebut. Prosedur penyelesaian gugatan pembatalan hak atas tanah ini perlu dibahas lebih lanjut, apakah melalui Badan Pertanahan Nasional, atau melalui lembaga pengadilan. Sertipikat hak atas tanah yang telah dibatalkan tersebut dapat juga sedang dibebani dengan jaminan Hak Tanggungan, tentu saja dengan dibatalkannya sertipikat hak atas tanah tersebut akan menimbulkan implikasi lebih lanjut kepada proses penjaminan Hak Tanggungan yang melekat.The ownership of land rights, may be prooved by the registration status and the outcome of the certificate which become the authority of Badan Pertanahan Nasional. The registered land rights might consist of administrative flaw, so that it might be proposed for the cancellation. The procedure of the cancellation lawsuit must be discussed further, is the lawsuit through Badan Pertanahan Nasional, or must be through court process. The land rights certificate that is cancelled is probably becoming the security object, in this case, Hak Tanggungan object. This condition will definetely brought further implication to the Hak Tanggungan process that based on security law.
BENTURAN ANTARA KREDITOR PRIVILEGE DENGAN KREDITOR PREFEREN PEMEGANG HIPOTEK KAPAL LAUT TERKAIT ADANYA FORCE MAJEURE Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.352 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v18i1.112

Abstract

Lahirnya hak kebendaan akan melahirkan kreditor, kreditor yang terlahir akibat dari adanya jaminan kebendaan adalah kreditor preferen dimana kreditor preferen itu mempunyai berbagai ciri-ciri unggulan, antara lain yaitu didahulukannya pelunasan hutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Namun ciri istimewa ini akan tampak kabur saat berbenturan dengan kreditor privilege yang eksistensinya juga diatur dalam undang-undang. Benturan antara kreditor privilege dengan kreditor preferen ini melemahkan posisi kreditor preferen, hal ini terutama terkait dengan pelunasan hutang karena terjadinya force majeure, dan pembayaran jaminan oleh pihak asuransi. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi force majeure, kreditor preferen sudah seyogyanya menjadi kreditor konkuren namun tetap memegang karakter sebagai kreditor preferen karena janji-janji dalam pembebanan hipotek kapal laut.Property rights will engender creditors, creditors which are produced due to the existence of zakelijke zekerheid (property guarantee) are preferred creditors who has various superior characteristics, including the payment will be prioritized than other concurrent creditors. But the superior characteristics of the preferred creditors will looks weak when it crashed with privilege creditors which the existence are regulated in Law. The conflict between preferred creditors and privilege creditors makes the preferred creditors character become so weak, it is related to debt fulfillment because of force majeure and guarantee payment by the insurance company. This situation happened because when there was a force majeure, then the preferred creditors now should be just a concurrent creditors but they still hold the characters of preferred creditors because of the implication of the promises when the ship mortgage agreement made.
KONSTRUKSI LEMBAGA JAMINAN UNTUK SAHAM SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN PERKEMBANGAN BISNIS Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.233 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v23i2.689

Abstract

Utang-piutang sebagai kegiatan bisnis, sudah barang tentu bingkainya adalah perjanjian, kemudian pengamannya adalah agunan atau jaminan. Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya jaminan, karena walaupun tanpa adanya jaminan yang disepakati oleh para pihak, tetap akan ada jaminan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek. Pengaturan mengenai penjaminan juga semestinya berkembang mengikuti tuntutan perkembangan bisnis, namun selama belum ada pengaturan yang baru, dan masih perlunya identifikasi permasalahan yang lebih komprehensif, maka jalan keluarnya sudah barang tentu menggunakan penafsiran. Semakin berkembang pola bisnisnya, berkembang pula karakteristik utang-piutangnya, maka wajar manakala benda yang menjadi obyek jaminan juga berkembang. Sebagaimana saat ini, saham dapat dijadikan obyek jaminan. Sebagaimana aturan yang mendasarinya, saham dapat dijadikan obyek jaminan Gadai atau Fdusia. Undang-Undang memberikan 2 (dua) pilihan lembaga jaminan untuk obyek saham, oleh karenanya dalam penelitian ini akan dicari konstruksi lembaga jaminan untuk saham sebagai rumusan permasalahannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah saham dengan segala aspeknya, akan lebih dapat mendukung kegiatan bisnis dan juga dapat diterapkan prinsip-prinsip penting Hukum Jaminan bagi debitornya manakala dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia.The frame of a debt as a business activity is an agreement, then the security is collateral. In principle, there is no debt without collateral, because even if there is no collateral agreed upon by the parties, there will still be security object provided by law as Article 1131 Burgerlijk Wetboek. Arrangements regarding security law should also develop following the demands of business development, but as long as there are no new arrangements, and there is still a need to identify more comprehensive problems, the solution is certainly to use interpretation. As the pattern of business develops, the characteristics of debt are also developed, so that naturally the collateral object will also develop. As of now, stocks can be used as collateral objects. As with the underlying rules, stocks can be used as collateral for Gadai or Fiducia. The Law provides 2 (two) choices of collateral institutions for stock objects, therefore this study will look for the construction of security institutions as a formulation of the problem. This research is normative research. The results obtained from this study are stocks with all aspects, will be more able to support business activities and also can be applied important principles of security law for debtors when secured with Fiducia security institutions.
PENDAFTARAN ONLINE JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SUATU FASILITAS KREDIT DENGAN POTENSI LEMAHNYA PERLINDUNGAN KREDITOR Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.914 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.686

Abstract

Perkembangan Hukum Jaminan, juga membawa perkembangan atas lembaga jaminannya, antara lain lembaga jaminan yang merupakan bentuk perkembangan Hukum Jaminan adalah Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan yang cukup diminati, pengaturannya juga dikembangkan demi kemudahan dalam keseluruhan prosesnya, antara lain yaitu dengan diadakannya pendaftaran online untuk lembaga jaminan Fidusia. Pendaftaran online yang tentunya memiliki mekanisme yang berbeda dengan pendaftaran biasa, sudah barang tentu memiliki karakter perlindungan yang berbeda untuk kreditornya. Tentunya saat beranjak dari konsep pendaftaran online, kedudukan kreditor bukannya cenderung membaik, namun berpotensi menjadi rawan. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan cara agar kedudukan baik itu kreditor dan debitor dalam pendaftaran online Fidusia itu tidak menjadi rawan dan sama-sama terlindungi oleh hukum yang baik. tidak Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi bagi pemerintah, untuk membuat suatu aturan lanjutan terkait pendaftaran jaminan Fidusia yang dilakukan secara online, khususnya mengenai pemenuhan asas spesialitas pada Sertifikat Fidusia.The development of the Security Law, also brought the development of its security law institution, among others institution which is the form of the development of the Security Law is Fiduciary. Fiduciary as a security institution is quite attractive, the arrangement is also developed for ease in the whole process, such as online registration. Online registration that certainly has a different mechanism with regular registration, it certainly has a different protection character for its creditors. Surely when starting from the concept of online registration, the position of creditors rather than tend to improve, but potentially become prone. The purpose of this study is to find a way for both creditors and debtors who register the Fiduciary online, not to be vulnerable and equally protected by law. This research is a normative study. The result of this research is a recommendation for the government, to make a follow-up regulation related to registration of Fiduciary done online, especially regarding the fulfillment of speciality principle on Fiduciary Certificate.
EKSISTENSI KREDITOR SEPARATIS SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA KEPAILITAN Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.551 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v19i1.606

Abstract

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian utang-piutang. Melalui adanya kepailitan, maka menambah cara penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia yang mana sebelumnya hanyalah gugatan wanprestasi. Kepailitan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa yang khas ini merupakan perkembangan dari masa ke masa, sebagaimana terdahulu awal pengaturannya pada Pasal 749-910 Wetboek van Koophandel, hingga pengaturan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan tidak lepas dengan bahasan Hukum Jaminan, termasuk sifat-sifat kreditornya yang pada hakekatnya bersifat lebih unggul daripada kreditor yang tidak menyertakan jaminan dalam piutangnya. Kendati demikian, dalam sifat yang unggul ini, kreditor yang telah memiliki jaminan pelunasan utangnya ini diperbolehkan untuk menjadi pemohon kepailitan pihak debitornya. Padahal melalui sifat unggulnya, penyelesaian piutang kreditor yang diunggulkan tersebut cukup komprehensif dan cepat caranya tanpa harus memohonkan pailit debitor. Bankruptcy is one way out that can be reached by the parties that were bound by credit agreement. Through the existence of bankruptcy rule, then it adds dispute solution in credit agreement, which was formerly be done simply by lawsuit of tort. Bankruptcy as a form of dispute resolution that has its own characteristics is the form of development from time to time, as the beginning rule is Article 750-910 Wetboek van Koophandel, until now the regulated through Act No. 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Bankruptcy legal discussion is very related to the Security Law, including the character of its creditors who are in fact superior to creditors that do not include a security in their credit. However, the creditor who is superior and secured with security, is allowed to become an applicant party to the debtor Bankruptcy. Whereas through the excellence of their characteristic, the settlement if the debt is not paid is pretty fast and comprehensively ruled, without having to ask for the debtor Bankruptcy. 
SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK DALAM JAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.827 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v17i2.99

Abstract

Pembebanan hipotek atas kapal laut dilakukan dengan menggunakan akta otentik, pembuatan akta otentik jaminan hipotek adalah kewenangan dari Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang. Faktual, pembebanan hipotek selalu dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek yang berisi janji-janji terlebih dahulu. Walaupun tidak diwajibkan, Surat Kuasa Memasang Hipotek dirasa oleh masyarakat dapat lebih menjembatani dan melindungi kepentingan para pihak. Hipotek merupakan jaminan kebendaan, maka harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan jaminan hipotek tersebut dalam register umum yang sifatnya terbuka. Pemenuhan asas publisitas ini akan membawa implikasi kepada pihak ketiga di luar perjanjian jaminan hipotek tersebut.The imposition of a ship mortgage should be done by using an authentic deed, the making of motrtgage’s deed is the authority of Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal as it is designated by the law. Factually before the parties go to the Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal for the imposition of a ship mortgage they will go to the notary to make such an attonery, which called Surat Kuasa Memasang Hipotek that contains some promises and agreements made and agreed by the parties. Eventhough this Surat Kuasa Memasang Hipotek is not a must but the substance of this deed could even more in giving protection and could accommodate the willingness of the parties, and also give more protection to the parties. Ship mortgage is a property rights guarantee, thats why it must fulfil the publicity principle which is done by registering the mortgage into the general register.
REKONSTRUKSI SURAT KUASA MEMASANG HIPOTEK DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA KEWAJIBAN PENGIKATAN SISTER SHIP MANAKALA JALUR PELAYARAN DOMINAN LINTAS BATAS NEGARA Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.81 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v23i1.695

Abstract

Jaminan Hipotek saat ini dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang paling dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat yang merupakan pelaku usaha di bidang transportasi laut. Kendati demikian aturan mengenai Hipotek ini keberadaannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini Hipotek diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Mengenai perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan debitor, salah satunya adalah dihadirkan lembaga eksekusi manakala pihak debitor sudah dinilai wanprestasi. Pada penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis sebelumnya, telah dibahas dan ditemukan bahwa guna mengakomodir kebutuhan aturan hukum akibat tidak diratifikasinya konvensi Arrest of Ships 1999, adalah dengan mencantumkan klausula Sister Ship dalam salah satu dokumen penjaminan Hipotek kapal, dokumen yang yang tepat dalam hal ini adalah SKMH. Kendati demikian walaupun hal ini dipraktekkan, tetap ada hambatannya karena SKMH bukanlah merupakan kewajiban. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memfasilitasi, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Menteri Perhubungan. Isinya adalah kewajiban untuk menggunakan klausula sister ship manakala kapal debitor yang akan dijaminkan itu berlayar melintasi yurisdiksi Indonesia.The current mortgage guarantee can be said as the most needed and sought-after guarantee institution by the people who are business actors in the field of sea transportation. However, the rules regarding mortgages are spread in several laws and regulations. Currently Mortgages are regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, and Minister of Transportation Regulation Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships. Regarding legal protection for creditors and debtors, one of them is the execution institution when the debtor has been judged as default. In the previous research and writing by the author, it was discussed and found that in order to accommodate the needs of the rule of law due to the ratification of the 1999 Arrest of Ships convention, is to include the Sister Ship clause in one of the ship’s mortgage guarantee documents, the right document in this case SKMH. Nevertheless, even though this is practiced, there are still obstacles because SKMH is not an obligation. The results obtained from this writing are that there is a need for government intervention to facilitate, whether in the form of Laws, Government Regulations, or Minister of Transportation Regulations. Its contents are the obligation to use the sister ship clause when the debtor ship to be pledged sailing across the Indonesian jurisdiction.
CHARACTERISTICS OF PRELIMINARY RIGHTS FOR INSURED IN GETTING REPAYMENT OF LOSSES ON BANKRUPT INSURANCE COMPANIES Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.019 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i2.728

Abstract

In the business world and all its competition, debt is not a bad thing for businesses whether small, medium, or even large businesses, as long as the debt can still be paid back. A company is also not immune to the events of debts, and the accounts of these debts are companies called solvable, which means they are able to pay their debts, there is also a company called insolvency, which means the company is unable to pay its debts. For companies that cannot afford to pay their debts, the law has provided instruments for settlement, among others, can follow the rule of law guarantees, or the rule of bankruptcy when the conditions are met. Both of these instruments have their own characteristics. Based on the bankruptcy law, the debtor who is determined to be bankrupt will become ineligible for his property until the bankruptcy is over, also not for the insurance company. Insurance companies that have decided bankruptcy will experience payment constraints for the insured party filing a claim, especially when it is not based on the existence of norms or understanding of good norms. This research is a normative study. The results obtained in this study are the insured party can still get the rights through his claim, and its nature can precede with certain conditions.
URGENSI BATASAN ATAU PENGENDALIAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERISTIWA PRE PROJECT SELLING Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.327 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.709

Abstract

Peristiwa perdata, sudah barang tentu terjadi lebih banyak daripada peristiwa pidana. Sementara itu peristiwa perdata yang paling banyak terjadi, itu sudah pasti adalah peristiwa perikatan. Perikatan cukup mendominasi karena dapat terjadi atas dasar antar subyek hukum saling mengikatkan dirinya, atau atas dasar antar subyek hukum dipaksa saling mengikatkan dirinya oleh undang-undang. Subyek hukum yang saling mengikatkan dirinya, menjadi peristiwa perikatan yang mendominasi di masyarakat, bentuknya adalah perjanjian. Perjanjian terdapat beragam jenisnya, yang pada intinya ada perjanjian bernama, ataupun perjanjian tidak bernama. Salah satu contoh perjanjian tidak bernama yang dewasa ini marak digunakan sebagai pendukung kegiatan bisnis, adalah perjanjian pre project selling, perjanjian di mana penjualan dilakukan saat obyek tersebut belum nyata ada. Perjanjian pre project selling ini kerapkali dilakukan dalam bidang penjualan properti. Kendati demikian, perjanjian semcam ini tidak selamanya berakhir dengan baik, berulang kali timbul kerugian kepada pembeli (calon pemilik) baik itu dalam bentuk obyeknya tidak kunjung jadi, ataupun dalam bentuk obyeknya sudah jadi namun tidak sesuai dengan kehendak pembeli (calon pemilik) sebagaimana dalam penawaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari penyebab kerugian tersebut, dan penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini, adalah dibutuhkan mekanisme pembatas atau pengendali atas asas kebebasan berkontrak dalam peristiwa pre project selling.Civil events, of course, occur more than criminal events. While most civil incidents occur, it is definitely an engagement event. Engagement is quite dominating because it can occur on the basis of legal subjects binding to one another, or on the basis of legal subjects being forced to bind themselves to each other by law. Legal subjects that bind themselves to each other, become engagement events that dominate in society, the form is an agreement. There are various types of agreements, which basically have a named agreement, or an anonymous agreement. One example of an anonymous agreement that is currently widely used as a supporter of business activities, is the pre-project selling agreement, an agreement where sales are made when the object is not yet real. These pre-project selling agreements are often done in the field of property sales. Nevertheless, this kind of agreement does not always end well, repeatedly causing losses to the buyer (prospective owner) either in the form of the object not being finished, or in the form of the object is ready but not in accordance with the wishes of the buyer (prospective owner) as in the offer. The purpose of this paper is to find the cause of the loss, and its resolution. The results of this study, is the limiting or controlling mechanism for the principle of freedom of contract in the event of pre-project selling.
Co-Authors Shanti Wulandari