Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2016)"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[REDEFINISI TERHADAP PENGATURAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2823
<![CDATA[Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur beberapa hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi, dibawah permukaan bumi, dan ruang diatas udara. Redefinisi hak atas tanah diperlukan untuk mengatur hak-hak atas tanah utamanya hak atas tanah yang berada di bawah permukaan bumi yang belum diatur secara khusus seperti hak-hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi.Land rights as stipulated in basic Agrarian Law set several parcels of land located on the surfaces of the earth. Under the earth’s surfaces and the air space above. Redefinition of land rights necessary to regulate the rights of land primarily land rigths under the earth’s surface that has not been specifically regulated as rigths to land adjacent to the surface of the earth]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665
<![CDATA[Seiring dengan kemajuan zaman (era globalisasi), maka permasalahan bidang ketenagakerjaan juga bertambah, terlebih jika hal ini dikaitkan pada dimensi lain semisal dimensi ekonomi, sosial maupun politik. Meski demikian permasalahan mendasar dalam bidang ini tetap tak beranjak dari permasalahan klasik yaitu hubungan “buruh-majikan”, lalu mogok kerja dan PHK maupun hak-kewajiban. Baik pekerja maupun majikan dalam kedudukannya masing masing memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam permasalahan ini adalah para pekerja yang memerlukan adanya perlindungan dan jaminan hukum atas terselenggaranya hak-hak mereka. Dalam bidang ketenagakerjaan jaminan tersebut secara umum meliputi jaminan ekonomis, jaminan sosial dan jaminan teknis yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan pekerja beserta keluarganya yang berkehidupan secara layak, sejahtera baik mental maupun spiritual.With the rapid development of era (globalization) then the problem of employment also increase, especially if it is linked to other fields such as economic, social and even political. Nevertheless the fundamental problem in this field still have not changed from the classic problem of the relationship of "labor-employer", then strikes and layoffs as well as the rights-obligations. Both employees and employers are in the same position each has rights and duties. However, in this issue is that the employees require their protection and legal guarantees for the implementation of their rights. In the field of employment guarantee generally include guarantees economical, social security and technical guarantees, aims to create a state of workers and their families who live properly, both mental and spiritual welfare.]]>
<![CDATA[MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2819
<![CDATA[Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyatThe study of the constitution increasingly important in modern countries today, even generally reveals itself as a constitutional state, both of constitutional democracy and a constitutional monarchy. The Constitution is no longer simply a term to describe a legal document, but becomes an understanding of the basic principles of the organization of the state (constitutionalism) adopted in almost all countries, including countries that do not have a constitution as a legal document written and that puts supremacy of power on parliament as an expression of popular sovereignty]]>
<![CDATA[FORMAT KELEMBAGAAN DAN POLA HUBUNGAN MPR DENGAN DPR DAN DPD PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Yusdar Yusdar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2824
<![CDATA[Format Kelembagaan dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui format kelembagaan MPR pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, serta pola hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Analisis terhadap pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral dengan ciri khas bikameral sedang (soft bicameralisme) dan pola hubungan antara MPR, DPR, dan DPD merupakan pola hubungan ”nebengeordnet” atau hubungan horizontal atau hubungan satu level yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.Institutional format and pattern of relations with Parliament and Council Assembly after the amended Constitution of 1945. This study aims to determine the institutional format of the MPR and the pattern of relations between the DPR and DPD. MPR after the amendment to the Constitution of 1945 NRI. Analysis of the processing is to use a qualitative descriptive analysis. These results indicate that Indonesia adopt a representative system with a bicameral representative system is the hallmark of a bicameral (medium strength bicameralism) and the pattern of the relationship between MPR, DPR and DPD is the pattern of relationships that are mandated by the Constitution of 1945 NRI.]]>
<![CDATA[PENGARUH SISTEM POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI ]]>
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2820
<![CDATA[Dalam sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia, pasti mengalami berbagai masalah untuk menemukan jati diri bangsa. Sekalipun Negara sudah memiliki ideologi yang dinyatakan sejak awal berdirinya suatu negara. Indonesia misalnya telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus sebagai jati diri bangsa. Sistem politik adalah salah satu masalah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Khususnya system politik terkait pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.In an emerging democracy such as Indonesia, would experience various problems to find their national identity. The state already has an ideology that is expressed from the outset of a country. Indonesia for example has laid Pancasila as the state ideology as well as their national identity. The political system is one of the issues that can affect the behavior of corruption. It is particularly relevant to political system elections of regional heads or representatives of the people.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM KONTRAK TERAPEUTIK ]]>
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2816
<![CDATA[Hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak yang didasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan kontrak terapeutik yang semula bersifat paternalistic aktif-pasif. Namun, pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma mengarah pada hubungan yang egalitarian yaitu bersifat horizontal kontraktual. Tujuannya menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan penderitaan pasien, mendampingi pasien. Apabila dokter melalaikan tanggung jawabnya, maka pasien dapat menggugat dokter melakukan wanprestasi.Doctor-patient relationship in health care was born due to an agreement between the two parties based on agreement. The agreement is a contract which was originally to be paternalistic therapeutic active-passive. But, on further developments paradigm shift leads to a relationship that is egalitarian horizontal contractual nature. The goal is to cure and prevent disease, alleviate the suffering of the patient, with the patient. When doctors neglect onus, then the total patients sue doctors are in default.]]>
<![CDATA[PENGUJIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Khelda Ayunita]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2821
<![CDATA[Peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa bersama badan pemusyawaratan desa yang dijadikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi mengatur secara tegas kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat menentukan lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian peraturan desa. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh bupati/walikota menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya, peraturan desa dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yang dimiliki bupati/walikota baik melalui pengawasan preventif yang dilakukan dengan cara evaluasi atau disebut sebagai “eksekutif preview”maupun melalui mekanisme pengawasan secara refresif yang dilakukan dalam proses klarifikasi atau disebut juga “eksekutif review.The regulation of the village is one of the types of legislation that is made by the head of the village along the BPD was made the basis for the Organization of the Government of the village. The village rules in the law number 12 of the year 2011 on the establishment of Regulations no longer regulate expressly the position of village regulations in the hierarchy of legislation. The position in the hierarchy of legislation may determine the institution where the authorities conduct testing of the regulation of the village. According to Law No. 6 of 2014 on the village and its implementing regulations, village rules can be tested through oversight mechanisms owned regent / mayor either through oversight preventive done by evaluation or referred to as "executive preview" or through the mechanism of supervision repressive performed in the process of clarifying or also known as "executive review.]]>
<![CDATA[PENGARUH ASPEK KULTUR HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA (PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA) ]]>
<![CDATA[andi mulyono]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2604
<![CDATA[Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.See definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEADILAN TRANSISIONAL PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT ]]>
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2817
<![CDATA[Penyelesaian pelanggaran hak asasi manuasia (HAM) berat tidak hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan (baik pengadilan HAM permanen maupun pengadilan HAM Ad Hoc). Di dalam Undang-undang Pengadilan HAM juga terdapat ketentuan yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non pengadilan yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui non pengadilan ini biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintahan seperti inilah yang biasa diistilahkan dengan transitional justice (keadilan transisional).Completion of human rights violations (HAM) is not only be resolved through the mechanism of the courts (both permanent human rights courts and ad hoc human rights court). In the Court of Human Rights Act also contains provisions allowing for the completion of grave human rights violations through non-court mechanisms, namely through the Truth and Reconciliation Commission (TRC). Resolution of cases of human rights violations through non court is usually done in conditions of transitional government. An interregnum of authoritarian or repressive system to a state system develops the principles of democracy. The demands of justice for victims of human rights violations in past time want to be achieved in a transitional government as well as known as transitional justice (transitional justice).]]>
<![CDATA[ISTIBDAL HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Musyfikah Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2822
<![CDATA[Istibdal merupakan menukar harta benda wakaf dengan sesuatu baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Istibdal merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat, menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja. Keberadaan benda wakaf tersebut harus memberikan manfaat dan berdaya guna dengan alasan yang jelas dan maslahat yang lebih banyak. Istibdal merupakan solusi dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Perspektif hukum Islam istibdal pada harta benda wakaf boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan ummat.Istibdal is a waqf property swap with something better waqf property that was sold first and then replaced with other goods or moved location. Istibdal is the ultimate solution for the waqf property is no longer beneficial, to preserve the existence of objects or endowments that are inevitable anytime and anywhere. The existence of the waqf objects must provide benefits and efficient with clear reasons and more function. Istibdal is a solution in the face of certain circumstances such as waqf property unproductive because of old age, damaged and abandoned so cannot be used again. Istibdal perspective of Islamic law on waqf property should be done with careful consideration and the benefit of the Ummah.]]>
