Claim Missing Document
Check
Articles

THE STATE’S ECONOMIC PROTECTION BY THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM CORRUPTION: A CASE STUDY Ahmad, Kamri; Thalib, Hambali; Muchtra, Mursyid
Varia Justicia Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.942 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v16i1.3158

Abstract

This study aims to identify efforts to protect the state's economic security through the criminal justice system in the case of nickel mining in Malapulu Block, Kabaena Island, Southeast Sulawesi, Indonesia. The Supreme Court has decided the case with decision number 2633 K/Pid/Sus/2018. This research was conducted with a qualitative approach through analysis of the description of the prosecutor's indictment and the judge's decision. The results obtained in the study show that the KPK Prosecutor made a mistake by withdrawing the appeal that had been made. This condition results in the lack of consideration made by judges in decision making. Secondly, legal experts do not provide a difference in the meaning of economic and financial losses for the state in judex factie and judex jurist. Third, the indictment by the public prosecutor has not described the form of crime committed as an extraordinary crime. Fourth, there is negligence in the corporate sentence.
KRIMINALISASI KPK SUATU TINJAUAN HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL, DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM Kamri Ahmad
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1702.487 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.4.2011.517-521

Abstract

"The notion of justice without law seems preposterous, if not terrifying", in his book 'Justice Without Law' (1983) by Jerold S. Auerbach. Its the same as if Indonesia recognized that "it's constitutional state', but justice of law disregarded. But actually if we are talking about justice, so is there a law, as Cicero said "Ubi societas, ibi ius" 'where there is society. so there is a law'. In this article would be explaind about corelation between the crimina-lization and facts. norm. moral, and doctrin of law in judges made law consideration.
Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media Kamri Ahmad; Hardianto Djanggih
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 3: JULI 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art8

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, siaran langsung proses peradilan pidana dalam pendekatan perundang-undangan, kedua, batasan asas persidangan terbuka untuk umum dalam konteks penyiaran oleh media. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, proses siaran langsung tidak dilarang secara eksplisit dalam peraturan tentang penyiaran sepanjang sesuai dengan etika penyiaran dan jurnalistik. Namun demikian, penyiaran langsung proses sidang tetap harus agar tidak menciderai marwah pengadilan serta hak-hak terdakwa, saksi maupun korban sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Perlindungan saksi dan korban serta peraturan perundang-undangan terkait. Kedua; siaran langsung proses peradilan pidana oleh media yang sejalan dengan asas persidangan terbuka untuk umum, tetap harus dibatasi. Karena penerapan asas persidangan terbuka untuk umum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menghindari trial by press untuk menegakkan prinsip peradilan yang adil dan tidak berpihak (fair trial).   
PENGARUH SISTEM POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI Kamri Ahmad
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2820

Abstract

Dalam sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia, pasti mengalami berbagai masalah untuk menemukan jati diri bangsa. Sekalipun Negara sudah memiliki ideologi yang dinyatakan sejak awal berdirinya suatu negara. Indonesia misalnya telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus sebagai jati diri bangsa. Sistem politik adalah salah satu masalah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Khususnya system politik terkait pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.In an emerging democracy such as Indonesia, would experience various problems to find their national identity. The state already has an ideology that is expressed from the outset of a country. Indonesia for example has laid Pancasila as the state ideology as well as their national identity. The political system is one of the issues that can affect the behavior of corruption. It is particularly relevant to political system elections of regional heads or representatives of the people.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggar Ketentuan Pengupahan Andi Santri Syamsuri; Syamsuddin Pasamai; Kamri Ahmad
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.8340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana serta faktor penghambat penerapan ketentuan pengupahan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelanggar pengupahan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari temuan pada pekerja, pemberi kerja dan pengawas mewakili pemerintah yang membenarkan tentang pengupahan di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan berbagai alasan dan kondisi perusahaan. Faktor Penghambat penerapan sanksi pidana pengupahan terjadi akibat adanya factor dari kondisi perusahaan yang tidak baik dan juga kurangnya pengetahuan tentang urgensi kepatuhan terhadap pengupahan. Sistem pengupahan tidak perlu diatur dalam bentuk sanksi pidana melainkan sanksi adminstrasi, ini dalam rangka mewujudkan prinsip ultimum remedium yang kadang-kadang menjadi dualisme dalam satu aturan. Dan diharapkan pengawas dan PPNS lebih proaktiv sebelum terjadi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
THE EFFECTIVENESS OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FUNCTION ON BANGGAI REGENCY POLICE INVESTIGATION (Investigation Case Study Year 2008-2016) Hardianto Djanggih; Kamri Ahmad
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.2.722

Abstract

Criminal justice processes are frequently unwell-implemented due to various investigators’ shortcomings in performing their function. This research aims to determine and analyze the effectiveness of the police investigation into the handling of Criminal Offenses in Banggai. This research employed socio-juridical methods approach particularly descriptive analytical research. The data analysis was conducted by descriptive qualitative and quantitative analysis. The results showed that: there is an imbalance between investigators and number of crimes; 70% of suspects were arrested by investigators without warrant; discrimination among suspects in investigation process occurs; investigators would prefer interrogating suspect without being assisted by lawyer; limited information given by the investigators to suspect’s family; suspects were detained without according to the applicable law and regulations.Keywords: effectiveness, police, investigation process
VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Rezky Try Ayunita Guntur; Kamri Ahmad; Muh. Rinaldy Bima
Meraja journal Vol 3 No 2 (2020): Vol 3 No 2,Juni 2020
Publisher : P3M Stia Al Gazali Barru and Meraja media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33080/mrj.v3i2.109

Abstract

[Full Paper] to pdf Copyright (c) 2020 Meraja journal
SENTENCING OF PRISON CRIME AGAINST THEFT WITH A WEIGHT COMMITTED BY A CHILD Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Kamri Ahmad; Nur Fadhillah M
Meraja journal Vol 3 No 3 (2020): Vol 3 No 3,November 2020
Publisher : P3M Stia Al Gazali Barru and Meraja media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33080/mrj.v3i3.121

Abstract

[Full Paper] to pdf Copyright (c) 2020 Meraja journal
THE ROLE OF THE MAHKOTA WITNESSES IN PROOFING THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS IN THE MAKASSAR STATE COURT Sulfiati; Kamri Ahmad; Abdul Agis
Meraja journal Vol 3 No 3 (2020): Mrj 2020
Publisher : P3M Stia Al Gazali Barru and Meraja media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33080/mrj.v3i3.141

Abstract

[Full Paper] to pdf Copyright (c) 2020 Meraja journal
Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar Budiman Budiman; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.768 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.22

Abstract

Tujuan penelitan ini adalah untuk 1) untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dama penilaian sah tidaknya alat bukti dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi. 2) untuk mengetahui putusan bebas terhadap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji putusan besar diputuskan oleh majelis hakim di pengadilan. Hasil penelitan menunjukan bahwa pembahasan terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Negri Makassar hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi dengan pertimbangannya tergantung kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti, serta keluarga ahli. 3) bahwa putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim tindak pidana materil dan hukum formil. The purpose of this research is to 1) to find out that the Judges' assessment is invalid as evidence in issuing a free decision against a criminal act of corruption. 2) to find out the verdicts free from those imposed by the Panel of Judges and corruption in accordance with the provisions of material law and formal criminal law. This research is a normative study that examines major decisions made by judges in court. The results of the research refer to the discussion of the case-free verdict in the Negri Realtor Court 3) that the acquittal is decided by the Panel of Judges for material and formal criminal acts.