cover
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2017)" : 12 Documents clear
NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM Jumadi Jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3665

Abstract

The national development of legal insight is based on the principles of state law and legal insight that includes the development of the legal systen, the general draft of law policy, the implementation of law enforceable state, and the orientation of legal norms. The enforcement orientation must meet the requirements of legal material and law enforcement officers. Efforts to reform the material of national law must be in accordance with the needs of the times and in line with the development of the velues of community justice by socializing the material of national law through a real program and widely disseminated and suistainable so taht applicable legal norms are known, understood, recognized and accepted with awareness by every citizen.Keywords: State of Law, National Development, Legal Insight pembangunan nasional berwawasan hukum didasari oleh prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum, rancangan umum kebijakan hukum, penyelenggaran negara berwawasan hukum, dan orientasi norma hukum. Adapun orientasi penegakannya harus memenuhi syarat materi hukumnya dan aparat penegak hukum. Upaya pembaruan materi hukum nasional harus sesuai kebutuhan zaman dan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai keadilan masyarakat dengan cara mensosialisasikan materi hukum nasional melalui suatu program nyata dan dimasyarakatkan secara luas dan berkesinambungan sehingga norma hukum yang berlaku diketahui, dimengerti, diakui, dan diterima dengan kesadaran oleh setiap warga negara.Kata Kunci:  Negara Hukum, Pembangunan Nasional, Wawasan Hukum 
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN SECARA HIPNOTIS Sulastryani Sulastryani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670

Abstract

Taking other people's stuff in a hypnotic way is getting rampant. In fact, this has come to the police, prosecutors, and courts. Therefore, special efforts are needed to take action against it. The act of taking other people's belongings by hypnosis becomes a very complicated problem because of the problem of applying and interpreting the article in KUHP primarily Article 362 of the KUHP about Theft and 382 of the KUHP about Fraud which is sometimes used by law enforcement to ensnare the perpetrators with the modus operandi of hypnosis. The next problem will be found in the evidentiary process. The need for other criminal codes is currently one of the obstacles in law enforcement effortKeyword : Hypnosis, Theft, FraudMengambil barang orang lain dengan cara hipnotis semakin marak. Bahkan, hal ini telah sampai pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, perlu usaha khusus untuk menindaknya. Tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit karena terbentur masalah penerapan dan penafsiran pasal dalam KUHP utamanya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan 382 KUHP tentang Penipuan yang terkadang digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan modus operandi hipnotis. Permasalahan selanjutnya akan ditemukan pada proses pembuktian. Perlunya ada aturan pidana lainnya pada saat ini merupakan salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.Kata Kunci : Hipnotis, Pencurian, Penipuan

Page 2 of 2 | Total Record : 12