Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERAN POLRI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA HOAKS DI KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Sulastryani Sulastryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 3, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong penggunaan media social menjadi sepakin pesat. Berbagai kegiatan positif dilakukan melalui media sosial. Namun tidak jarang media sosial ini dijadikan sebagai tempat menyebarkan berita yang tidak benar yang oleh zaman milineal ini disebut sebagai hoaks (berita bohong). Hoaks merupakan suatu cara untuk mengakali ataupun menipu para pembaca dan pendengar agar meyakini berita yang disampaikan bawak berita tersebut adalah suatu kebenaran. Adanya penyebaran berita hoaks tentu sangat meresahkan bagi kehidupan masyarakat. Upayah Polri dalam penanganan pemberitaan informasi Hoaks di Kota Palopo dilakukan melalui upayah prefentif (pencegahan) dan upayah refresif (penindakan). Upayah pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan pembetukan tim cyber. Sedangkan hambatan Polri dalam penanganan penyebaran berita Hoaks di Kota Palopo di antaranya : kurangnya pemahaman masyarkat tentang adanya berita hoaks disosial media, kurang responsifnya saksi dalam meberikan keterangan terkait penyebaran berita hoaks yang ada di Kota Palopo, keterbatasan sumber daya manusia penyidik di Polres Palopo dalam penangan pemberitaan berita hoaks di Kota Palopo, serta keterbatasan sarana dan prasaranan untuk menunjang kinerja Polri di Polres Palopo.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLSEK BUA) ]]>
<![CDATA[Sulastryani Majid]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.478
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk itu, anak sangat penting perlu untuk dilindungi tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Polsek Bua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yakni menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, yang hasil penelitiannya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak diantarannya adalah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dan menentukan alat bukti. Yang kedua penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Bua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dimana perkara diselesaikan melalui diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan maksimal ancamannya 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN SECARA HIPNOTIS ]]>
<![CDATA[Sulastryani Sulastryani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3670
<![CDATA[Taking other people's stuff in a hypnotic way is getting rampant. In fact, this has come to the police, prosecutors, and courts. Therefore, special efforts are needed to take action against it. The act of taking other people's belongings by hypnosis becomes a very complicated problem because of the problem of applying and interpreting the article in KUHP primarily Article 362 of the KUHP about Theft and 382 of the KUHP about Fraud which is sometimes used by law enforcement to ensnare the perpetrators with the modus operandi of hypnosis. The next problem will be found in the evidentiary process. The need for other criminal codes is currently one of the obstacles in law enforcement effortKeyword : Hypnosis, Theft, FraudMengambil barang orang lain dengan cara hipnotis semakin marak. Bahkan, hal ini telah sampai pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, perlu usaha khusus untuk menindaknya. Tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit karena terbentur masalah penerapan dan penafsiran pasal dalam KUHP utamanya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan 382 KUHP tentang Penipuan yang terkadang digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan modus operandi hipnotis. Permasalahan selanjutnya akan ditemukan pada proses pembuktian. Perlunya ada aturan pidana lainnya pada saat ini merupakan salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.Kata Kunci : Hipnotis, Pencurian, Penipuan]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLRES PALOPO) ]]>
<![CDATA[Sulastryani Majid]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong penggunaan media social menjadi sepakin pesat. Berbagai kegiatan positif dilakukan melalui media sosial. Namun tidak jarang media sosial ini dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana, seperti halnya tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kota Palopo. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia maya yang lebih dikenal dengan cyber crime, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di dunia maya, maka dibutuhkan kerja yang maksimial dari pihak penyidik. Proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Kota Palopo dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat tugas penyidik polres Palopo dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di kota Palopo diantaranya ahli bahasa, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.]]>
<![CDATA[KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS) ]]>
<![CDATA[Sulastryani Majid]]>;
<![CDATA[Erwin Hafid]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman Sakka]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi isu global, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hadis-hadis yang ditinjau dipilih berdasarkan tema perlindungan terhadap perempuan, larangan kekerasan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Studi ini menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perempuan. Dalam hadis, terdapat ajaran yang secara tegas menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan serta larangan keras atas segala bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa interpretasi hadis yang holistik dan kontekstual dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMAN 1 LUWU UTARA ]]>
<![CDATA[Sulatryani Sulastryani]]>;
<![CDATA[Hisma Kahman]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Uatara diantaranya ketika melakukan penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta mengumpulkan dan menyiita barang bukti. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi baik secara kauntitas maupun kualitas, anggaran yang minim, sarana dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLSEK BUA) ]]>
<![CDATA[Majid, Sulastryani]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 3 No. 2 (2020): Journl I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.478
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk itu, anak sangat penting perlu untuk dilindungi tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Polsek Bua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yakni menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, yang hasil penelitiannya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak diantarannya adalah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dan menentukan alat bukti. Yang kedua penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Bua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dimana perkara diselesaikan melalui diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan maksimal ancamannya 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMAN 1 LUWU UTARA ]]>
<![CDATA[Sulastryani, Sulatryani]]>;
<![CDATA[Kahman, Hisma]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2889
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Uatara diantaranya ketika melakukan penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta mengumpulkan dan menyiita barang bukti. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi baik secara kauntitas maupun kualitas, anggaran yang minim, sarana dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.]]>
<![CDATA[KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS) ]]>
<![CDATA[Majid, Sulastryani]]>;
<![CDATA[Hafid, Erwin]]>;
<![CDATA[Sakka, Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3131
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi isu global, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hadis-hadis yang ditinjau dipilih berdasarkan tema perlindungan terhadap perempuan, larangan kekerasan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Studi ini menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perempuan. Dalam hadis, terdapat ajaran yang secara tegas menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan serta larangan keras atas segala bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa interpretasi hadis yang holistik dan kontekstual dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI DAN STUDI NORMATIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Sulastryani, Sulastryani]]>;
<![CDATA[Amrullah, Muhammad Salam]]>;
<![CDATA[Irayanti Nur]]>;
<![CDATA[Abdul Halim Talli]]>;
<![CDATA[Saleh Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64078/kx6qh088
<![CDATA[Penelitian untuk mengetahui dan memahami korupsi dari perpektif teori dan prinsip-prinsip dasar fiqh jinayah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi normatif yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa referensi yang relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah konsepsi korupsi yang diungkapkan atau pandangan beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.]]>
