Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 16 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 5 No 3 (2016)" : 16 Documents clear

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENGENDALIAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA AKOMODASI PARIWISATA Ari Artaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The rapid development of tourism in Badung Regency requires the development and construction of accommodation facilities and other tourism supporting facilities.It is intended to support tourism and the tourists who visit Badung Regency. Based on the data of the Government of Badung Regency, there was an increased growth of tourism accommodation facilities in 2015 with the details as follows: 98 starred hotels, 885 budget hotels, and 38 condo hotels. A moratorium policy is required to control this very rapid development of construction of tourism accommodation facilities. The Government of Badung Regency follows up on this issue by issuingRegent’s Decree No. 36 year 2014 on Minimum Standards for Land Area, Room Area, And Supporting Facilities of Hotels and Condo Hotels. Furthermore, the problem is formulated as follows:What is the source of authority of Badung Regency to control the construction of tourism accommodation facilities? And what kind of policy is used to control the permit of construction of tourism accommodation facilities in Badung Regency? This research uses normative research method to study elements of law including norms, rules, principles of law, doctrines, and legislations. This research uses the statute approach and analytical and conceptual approach. The RTRW of Badung Regency mentions that the authority of the government of Badung Regency in the implementation of control of space utilization in Badung Regency includes arranging general provisions of Zoning Regulations, requirements of permit, provision of incentives and disincentives and guidance of sanctions. One of the permits that are applied to control the construction of tourism accommodation facilities is regulated in section 2 of Regent’s Decree No. 36 year 2014. Pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung, menuntut pula perkembangan dan pembangunan sarana akomodasi dan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Hal ini merupakan sebuah tujuan untuk mendukung pariwisata dan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung. Menurut data Badung dalam angka tahun 2015 pertumbuhan sarana akomodasi pariwisata yaitu hotel bintang, hotel melati dan kondotel sampai tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan jumlah hotel bintang sampai tahun 2015 sebanyak 98 hotel, pertumbuhan jumlah hotel melati sampai tahun 2015 mencapai 885 hotel dan pertumbuhan jumlah kondotel sampai tahun 2015 mencapai 38 kondotel. Tingginya perkembangan pembangunan sarana akomodasi pariwisata, menuntut dikeluarkannya kebijakan moratorium untuk pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan kebijakan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 tahun 2014 tentang Standar minimal luas lahan dan luas kamar serta fasilitas penunjang hotel dan kondotel. Maka dari itu dirumuskan masalah: Apakah yang menjadi sumber kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata? Dan Bagaimanakah kebijakan pengendalian perizinan pembangunan sarana akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung?. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang merupakan penelitian mengenai substansi hukum yang terdiri dari norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Dengan jenis pendekatan menggunakan: The Statute Approach and Analitical and Conceptual Approach. Dalam RTRW Kabupaten Badung disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Badung yaitu dengan menyusun ketentuan umum Peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Salah satu perizinan yang diterapkan untuk pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 tahun 2014.

EFEKTIVITAS PERSYARATAN HYGIENE SANITASI TERHADAP USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN BERDASARKAN KEPMENKES RI NOMOR 1098/MENKES/SK/VII/2003 Gusti Ayu Dita Nomia Sari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

Tourists who visited tourism destination in addition to the cultural and natural environment, food and drinks being the main attraction. Lack of awareness of the restaurant business to maintain cleanliness and sanitation are not uncommon cause of food poisoning. Legal issues raised in this study are: a) How obligation of entrepreneur restaurants and legal protection for consumers under the Consumer Protection Act; b) how the effectiveness of sanitation hygiene is based on Kepmenkes No. 1098 / Menkes / SK / VII / 2003 against the restaurants in the Ubud area. This study uses empirical legal research . The data is processed by analyzing qualitative descriptive analytical.Wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata selain budaya dan keindahan alam, makanan dan minuman menjadi daya tarik utama lainnya. Kurangnya kesadaran pengusaha restoran untuk menjaga kebersihan dan sanitasi yang tidak jarang menyebabkan terjadinya keracunan makanan. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana kewajiban pelaku usaha rumah makan dan restoran dan perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen; b) bagaimana efektivitas hygiene sanitasi restoran berdasarkan Kepmenkes No. 1098 / Menkes / SK / VII / 2003 terhadap rumah makan dan restoran di kawasan ubud. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris . Data diolah dengan menganalisis deskriptif kualitatif analitis.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The emergence of The State Civil Apparatus (No. 5 of 2014) gives an impact to position and the legal protection to honorary employees. According to that law, honorary employee was substituted by the government employee with treaty of work. This substitution makes the honorary employees do not have status and legal protection. The aim of this study is to examine position and legal protection of the honorary employee. This study used normative, legislation, historical, and conceptual approaches. Legal materials used in this study come from primary, secondary, and tertiary, which used library research methods. This study found that since the government publishes the Law No. 5 of 2014 to substitute the Law no. 43 of 1999, the status and the legal protection of the honoraryemployee became unclear. This is because of the government was not able to handle the problem of the honorary employee, especially for the salary, recruitment, and the status. However, actually the case is honorary employee have been playing important roles in government institution. Thus, the Law of the State Civil Apparatus should makes a better protection for the government employee with treaty work as a substitute for the honorary employee. Terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasangat mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer.Dalam undang-undang tersebut, istilah tenaga honorer diganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, perundangan, historis, dan konseptual. Materi hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, sekunderm dan tersier, dengan menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahw sejak diterbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, status dan perlindungan hukum tenaga honorer menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan tenaga honorer, terutama yang berkaitan dengan sistem penggajian, rekrutmen, dan kejelasan status. Padahal, tenaga honorer mempunyai peran penting dalam institusi pemerintahan. Dengan demikian, Undang-undang Aparatur Sipil Negara seharusnya mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai pengganti tenaga honorer.

PENGATURAN TENTANG SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI Ni Komang Darmiati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

Oil and Natural Gas as a vital commodity which is controlled by the state have an important role in providing fuel as well as for transport and energy, oil and gas must be managed professionally and optimally. PT Pertamina (Persero) as the holder of authority in the management and Trading of Oil and Gas in the distribution of fuel to the community, providing opportunities presence of third parties as partners that Petrol Station. The complexity of the arrangements regarding subsidized fuel raises the scarcity of oil supplies Solar (product of fuel subsidies) and the difficulty of Solar oil purchases at the pump. The problem that then arises is how the legal arrangements concerning Letters of Recommendation Purchases of fuel oil (BBM) subsidy and Institutions Which are authorized to issue Permit / Certificate Purchase Recommendations subsidized fuel at the pump. This research is a Normative legal research in the discussion of the problem using the approach of legislation (The Statute Approach) and Approach Analysis of Legal Concepts (Conceptual Analytical Approach). The source of legal materials in this study is the legal material Primary, Secondary and Tertiary. The results of this study indicate that the legal arrangements of the Letter of recommendation purchase subsidized fuel is regulated in the Regulation of Downstream Regulatory Agency for Oil and Gas in Number 5 of 2012 on Guidelines for the issuance of Letters of Recommendation Local Government to Purchase Fuel Type Specific. Besides the Presidential Regulation in Number 15 of 2012 on the Retail Price and Consumer User Specific Fuel type mentioned also the consumers who are entitled to use a certain type of fuel that can be used as the basis for verification of manufacture Letter of Recommendation by the regional work units. Institutions authorized to issue Letters of Recommendation purchase of fuel type is Local Government. Minyak dan Gas bumi sebagai komoditas vital yang dikuasai oleh negara memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar baik untuk transportasi dan energi, Minyak dan gas bumi tentunya haruslah dikelola secara profesional dan seoptimal mungkin. PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan dan Niaga Migas dalam pendistribusian BBM ke masyarakat, tentunya memberikan kesempatan hadirnya pihak ketiga sebagai mitra kerja yaitu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Kompleksnya pengaturan mengenai BBM subsidi ini menimbulkan adanya kelangkaan pasokan minyak Solar (produk BBM Subsidi) serta sulitnya masyarakat melakukan pembelian minyak Solar di SPBU. Permasalahan yang kemudian muncul adalah Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Lembaga- Lembaga mana sajakah yang berwenang mengeluarkan Surat Ijin/ Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi di SPBU. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam pembahasan permasalahannya menggunakan pendekatan Perundang- undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical Conseptual Approach). Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang Surat Rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi adalah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu disebutkan juga mengenai konsumen yang berhak menggunakan BBM jenis tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai dasar verifikasi pembuatan Surat Rekomendasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu adalah keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD.

KEWENANGAN ANKUM TERHADAP WARGA NEGARA YANG DIMOBILISASI DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER allan hermit prasetyo
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The guidance and development of military law are needed and intended to guarantee the respect for human rights, rule of law and justice in the military environment, which among others are manifested through a system of law and order in the law number 25 of 2014 on the law of military discipline. Under the provisions of article 6 paragraph (1) of law number 25 0f 2014, then the law of military discipline should be imposed on any person who under the law equated with the military, including the citizens who are mobilized for their expertise in time of war. The enforcement is considered to be too early, given the sentencing of military discipline for offenders who have violated the law of military discipline must be performed by the Authorized adjudge (Ankum), but on the other hand, the law of number 25 of 2014 on the law military discipline does not provide any explicit and complete arrangements or provisions about the Ankum’s authority in enforcing discipline against citizen who are mobilized in time of war. Through the method of the normative legal research with an approach to the concept and approach to legislation, it can be concluded that assesment of vagueness of these arrangements is quite essential, considering that the vaqueness of these arrangements may result in legal uncertainty, therefore, it is needed more complete arrangement in order to implement the provisions of the law of military discipline against citizens who mobilized in time of war. Keywords : Authority, The Authorized adjudge, Citizens who are mobilized. Pembinaan dan pengembangan hukum militer diperlukan dan ditujukan untuk menjamin terciptanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum dan keadilan di lingkungan militer, yang diantaranya diwujudkan melalui suatu sistem dan tatanan hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, maka Hukum Disiplin Militer juga diberlakukan kepada setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer, diantaranya adalah warga negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang. Pemberlakuan ini dianggap terlampau dini, mengingat penjatuhan hukuman disiplin militer bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer harus dilakukan oleh seorang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidak memberikan pengaturan secara tegas dan lengkap tentang kewenangan Ankum dalam menegakkan hukum disiplin terhadap warga negara yang dimobilisasi pada waktu perang. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundangan-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang kekaburan pengaturan ini merupakan hal yang cukup penting, mengingat kekaburan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan oleh karenanya diperlukan pengaturan lanjutan yang lebih lengkap dalam upaya menerapkan ketentuan hukum disiplin militer terhadap warga negara yang dimobilisasi pada waktu perang.

PERAN DESA PAKRAMAN DALAM PEMBENTUKAN PERAREM TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK ALIH FUNGSI LAHAN (Studi Kasus Di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan) Ni Made Lidia Lestari Karlina Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

This paper discusses the role in the formation perarem Pakraman related to the settlement of the conflict over the land in the village of Pakraman Show which is located in Tabanan, where land use has a negative impact even cause conflicts between village manners and developers. Issues discussed in this paper is how the role Pakraman role in the formation of perarem related to the settlement of the conflict over the land. Discussion of this paper uses empirical research methods for assessing and analyzing the data obtained in the field. Land conversion in Pakraman Show cause conflict between village manners and developers so as to stop the conflict, prajuru village did Paruman and formed perarem which has kekutan law similar to awig awig, which perarem it provides for the prohibition of developers to enter the territory of the village Pakraman Show.Karya ilmiah ini membahas tentang peran desa pakraman dalam pembentukan perarem terkait dengan penyelesaian konflik alih fungsi lahan di Desa Pakraman Tunjuk yang terletak di Kabupaten Tabanan, di mana alih fungsi lahan tersebut memiliki dampak negatif bahkan menyebabkan konflik antara krama desa dan pengembang. Masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini yaitu bagaimana peran peran desa pakraman dalam pembentukan perarem terkait dengan penyelesaian konflik alih fungsi lahan. Pembahasan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris karena mengkaji dan menganalisa data yang didapatkan di lapangan. Alih fungsi lahan di Desa Pakraman Tunjuk menimbulkan konflik antara krama desa dan pengembang sehingga untuk menghentikan konflik tersebut, prajuru desa melakukan paruman dan membentuk perarem yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan awig-awig, yang mana perarem tersebut mengatur tentang larangan pengembang untuk memasuki wilayah Desa Pakraman Tunjuk.

IMPLEMENTASI HAK WARIS PEREMPUAN KE DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN Ida Ayu Sadnyini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

Women in Bali Customary Law have not received legal heir protection. This is because the Hindu community in Bali embraces patrilineal kinship system. In the development of the Assembly Pakraman (MDP) Bali Number III of 2010, they have taken the initiative to give women the right to inherit the extent of the joint property of her parents. As the MDP decree has not been implemented into awig awig Pakraman, women are still in the same position. This condition causes the researcher to study the "Implementation Inheritance Rights of Women into Awig-Awig Pakraman". The issues that will be studied as follows: How do women's inheritance rights in Hindu society in Bali before the issued MDP Bali? How is the implementation of the MDP Bali Decree No.III of 2010 into awig awig Pakraman? This research is an empirical research. Analysis of primary data and secondary data is done using qualitative descriptive method and legal arguments are then provided. Having conducted research on awig awig Pakraman 2014, none have implemented the MDP decree into awig-awig. Continuous socialization is necessary so that the indigenous elders and Hindu community in Bali implement the MDP decree to provide what the rights of women.Perempuan dalam Hukum Adat Bali, belum mendapat perlindungan hukum dalam mewaris. Hal ini disebabkan karena masyarakat Hindu di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam perkembangannya Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor III Tahun 2010 telah mengambil inisiatif untuk memberikan hak mewaris kepada perempuan sebatas harta bersama dari orang tuanya. Putusan MDP tersebut belum di implementasikan kedalam awig-awig desa pakraman, menyebabkan perempuan masih dalam posisi yang sama. Keadaan inilah yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji “Implementasi Keputusan MDP Bali Nomor III Tahun 2010 Tentang Hak Waris Perempuan Ke Dalam Awig-Awig Desa Pakraman”. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: Bagaimanakah hak waris anak perempuan dalam masyarakat Hindu di Bali sebelum keluarnya Keputusan MDP Bali? Bagaimanakah implementasi Keputusan MDP Bali Nomor III Tahun 2010 ke dalam awig-awig desa pakraman ? Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Analis data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara diskriptif kualitatif serta diberi argumentasi hukum. Setelah mengadakan penelitian terhadap awig-awig desa pakraman tahun 2014, belum ada yang mengimplementasikan keputusan MDP ke dalam awig-awig. Perlu sosialisasi terus menerus agar para bendesa adat dan masyarakat Hindu di Bali melaksanakan keputusan MDP tersebut untuk memberikan apa yang menjadi hak perempuan.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM BERKAITAN DENGAN USAHA PERMAINAN KETANGKASAN JENIS PLAYSTATION DI KOTA DENPASAR I Made Arnawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

In this modern era, the development of technology is growing so fast, as well as electronic games such as playstation especially in Denpasar wich not have a license from the government yet. As we know, this arcade games wich is called playstation have been set in “ Local Regulation No 11 2001” of Recreation and Public Entertainment. Legal research methods that used for this study is empirical laws, and the purpose is to find out what the requirements that must be owned by the businessman and how the government controls and enforce these regulation. There is many playstation businesses in Denpasar unlicensed is caused by less socialization, less awareness to the rule of law and lack of traction on law enforcement.Pada zaman modern seperti saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat, begitu pula dengan game elektronik seperti playstation yang berada di Kota Denpasar banyak belum memiliki surat izin dari pemerintah. Permainan ketangkasan jenis playstation ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum. Metode penelitian hukum dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui persyaratan yang wajib dimiliki pengusaha playstation dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Denpasar. Kurangnya sosialisasi, kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib hukum dan kurang tegas nya aparat penegak hukum Peraturan Daerah ini menyebabkan masih banyaknya usaha playstation di Kota Denpasar yang tidak memiliki izin.

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA PAKRAMAN Gde Agus Erry Sukresna Arna
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

Bali Provincial Government has allocated financial aid specifically for indigenous village (Pakraman) in Bali. In addition to the government's budget also allocates the budget grants to indigenous village (Pakraman). The budget allocated for the fulfilment of development and societal. Terms of the grant is contained in Law No. 23 in 2014 on particular especially Article 298 paragraph (5). Post-enactment of Law No. 23 in 2014 avoid confusion which led to the grant that had been awarded to indigenous village (Pakraman) in Bali could not be implemented because it must refer to the provisions of Article 298 paragraph (5) letter d that the grant can only be given to the agency , institutions, and civil society organizations under the Indonesian law. To overcome confusion about the Government grant recipient object in this case Ministry of Home Affairs issued Regulation of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia Number 14 in 2016 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Interior of the Republic of Indonesia Number 32 in 2011 on Guidelines for Grant and the Social Assistance That Sourced From Revenue and Expenditure budget of Regions. This rule is used as a guideline in giving grants to indigenous village (Pakraman). Departing from this, there are two problems, namely how the substance of the Bali Provincial Government Authority in awarding grants to indigenous village (Pakraman) and how grants ideal setting to indigenous village (Pakraman). This research was conducted with the use of normative legal research conducted through an analysis of the norms of the legislation. The approach in this study using the approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Based on the results obtained that the Bali Provincial Government has set Regulation of Bali Governor No. 29 in 2016 on Guidelines for Grants and Social Assistance. The authority of the Governor in provide grants accordance with regional capabilities to supporting the achievement of program objectives and activities of local government based on the urgency and regional interests in supporting the implementation of the functions of government and community development with regard to the principle of justice, decency, rationality, and benefits to society. While setting the grant that ideal for indigenous village (Pakraman) order to avoid mistakes is to revise Law No. 23 in 2014 on Regional Government, especially with the adding clauses customary law community unit in grant recipient object that does not cause multiple interpretations.Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan bantuan keuangan khusus bagi desa pakraman di bali. Selain anggaran tersebut pemerintah juga mengalokasikan anggaran hibah kepada desa pakraman. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pemenuhan pembangunan dan kemasyarakatan. Ketentuan pemberian hibah termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 298 ayat (5). Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi kesimpangsiuran yang meyebabkan pemberian dana hibah yang selama ini diberikan kepada desa pakraman di bali tidak bisa dilaksanakan karena harus mengacu pada ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d bahwa pemberian dana hibah hanya dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Untuk mengatasi kesimpangsiuran tentang objek penerima dana hibah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan inilah dipergunakan sebagai pedoman dalam memberikan hibah kepada desa pakraman. Bertolak dari hal tersebut, substansi permasalahannya ada dua yaitu bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemberian hibah kepada Desa Pakraman serta bagaimanakah pengaturan pemberian hibah yang ideal kepada Desa Pakraman. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Kewenangan Gubernur dalam memberikan hibah sesuai dengan kemampuan daerah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan pengaturan pemberian hibah yang ideal untuk desa pakraman agar tidak terjadi kekeliruan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dengan penambahan klausul kesatuan masyarakat hukum adat dalam objek penerima hibah agar tidak menimbulkan multitafsir.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG SIMPANAN NASABAH DI BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) MENURUT UU NOMOR 10 TAHUN 1998 DAN UU NOMOR 24 TAHUN 2004 I Putu Indra Prastika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

The economic crisis of 1997-1998 is marked by the liquidation of 16 commercial banks which resulted the collapse of public confidence in the national banking institutions. To handle the crisis, the government issued several policies there are security for payment of all liabilities of the Bank and public deposits (blankit Guarantiee). The Deposit Insurance Agency (LPS) emerged as an independent agency that serves the banking guarantee customer’s deposits in Indonesia. In this research, there are two problems to be dissussed (1) what are the steps taken by the Deposit Insurance Agency (LPS) when a bank fails and how if LPS has a financial difficulties? (2) what does the authority of the Deposit Insurance Agency (LPS) in the completion and management of the Bank Failure? The method for in this research are the approach of legislation (Statutes Approach) and the comparative approach whereas the type of the research in this study is a normative legal research which is basically to compare and find the relationship the Deposit Insurance Agency is listed in Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency and the Law No. 10 of 1998 concerning about banking. The problems are discussed based on the government’s principles, that the government has a strong commitment to ensure the sustainability of LPS including maintain public confidence in the LPS. While one of the authority of the Deposit Insurance Agency (LPS) in the completion and management for the Bank Failure are with mastering and managing the assets and liabilities of the Bank Failure which is rescued. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, ditandai dengan dilikuidasinya 16 Bank Umum yang mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran Bank termasuk simpanan masyarakat (Blankit Guarantiee). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) muncul sebagai lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalah yang akan dibahas (1) Langkah-langkah apa sajakah yang diambil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila sebuah Bank mengalami kegagalan dan bagaimana jika LPS mengalami kesulitan keuangan? (2) Apakah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelesaian dan penanganan Bank gagal?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statutes Approach) dan pendekatan perbandingan (comperative approach) sedangkan tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang pada dasarnya untuk membandingkan dan mencari hubungan Lembaga Penjamin Simpanan yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam permasalahan ini pada prinsipnya Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Sedangkan salah satu kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelesaian dan penanganan Bank gagal adalah dengan Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank gagal yang diselamatkan.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

1 2

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA