JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 2 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa ]]>
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Gede Artha]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.788 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p09
<![CDATA[Crime Radicalism-terrorism occurs across nations, involves very large networks, making it very difficult to prevent. Indonesia is one of country that vulnerable occur radicalism-terrorism. The purpose of this study is to analyze the urgency of the function of the Community Awareness Forum in an attempt to capture or observe emerging symptoms that tend to have indications of harm or damage and disturb public order and peace in society. In addition, it aims to make efforts in conducting early detection of threats that can damage the unity and unity of the Indonesian nation. This research was conducted by using normative legal research supported by empirical data, with statute approach, conceptual approach and historical approach. The result of the study shows that the Community Awareness Forum strived to work effectively to capture, collect, coordinate and communicate and inform the public about potential security threats, symptoms or catastrophes. The context of early preventive measures can provide recommendations to the government as a government consideration of policies related to public awareness Kejahatan Radikalisme-terorisme terjadi lintas negara, melibatkan jaringan yang sangat besar, sehingga sangat sulit dicegah. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terjadi radikalisme-terorisme. Tujuan studi ini untuk menganalisa urgensi fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam upaya menangkap atau mengamati gejala-gejala yang muncul yang cenderung ada indikasi membahayakan atau menimbulkan kerugian serta mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Selain itu bertujuan menyusun upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yang ditunjang dengan data empirik, dengan pendekatan the statute approach, conceptual approach dan historis approach. Hasil studi menunjukkan bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diupayakan berfungsi secara efektif untuk menangkap, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, gejala atau kejadian bencana. Konteks tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat.]]>
<![CDATA[Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka GATS: Dimensi Kepariwisataan ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.125 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p05
<![CDATA[This study aims to identify and elaborate the Non-Discrimination Principles of the GATS related to the use of foreign workers in the provisions of tourism. The main non-discriminatory principle used in this study is the principle of Most Favoured Nation (MFN) and National Treatment. Indonesia agreed to be bound on GATS by promulgating law Number 7 the year 1994 regarding the Ratification of Agreement on Establishing the World Trade Organisation, that ensures Indonesia to obedient non-discrimination principle on Indonesia’s regulations. As a member of GATS, Indonesia must submit a schedule of commitments that explain the types of services that are ready to apply the principle of non-discrimination. This research is a normative legal research by examining norms, principles, and related legal aspect of foreign labor in Indonesia. The authors found that there was a conflict of norms in the application of the GATS non-discrimination principle in Indonesian labor law in the trade of foreign labor services. Indonesia actually has its own sovereignty that can not be imposed by any party and in the application of GATS non-discrimination principle not by contradicting Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis of the development of employment. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi Prinsip Non Diskriminasi GATs terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam ketentuan kepariwisataan. Prinsip non diskrimininasi yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Indonesia setuju untuk terikat pada GATS dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization yang mengikat Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip non diskriminasi dalam pengaturan perdagangan jasa di Indonesia. Sebagai anggota GATS, Indonesia harus menyerahkan komitmen yang berisikan jenis perdagangan jasa yang siap menerapkan prinsip non diskriminasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti norma, asas, dan bahan-bahan hukum penunjang terkait tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa ada konflik norma dalam penerapan prinsip non-diskriminasi GATS dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam penggunaan tenaga kerja asing. Indonesia sebenarnya memiliki kedaulatan tersendiri yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun dan dalam penerapan prinsip non-diskriminasi GATS tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pengembangan ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu ]]>
<![CDATA[Iwan Rois]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.183 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p10
<![CDATA[This study aims to analyze the need to establish a special election court which has the authority to solve various election law cases in order to realize elections with integrity; and analyzing the formulation of election special justice in order to realize the integrity of the election. The research method used is the method of normative legal research and the implementation of this research collects data from various sources in order to get an answer to the issues that have been formulated. The results of the study shows that the purpose of the need for the formation of special judicial elections; First, to meet the growing demands of increasingly complex justice in society and more election law enforcement so as to realize the integrity of the elections; Second, To handle the election law cases quickly and simply so as to obey the integrity of the election. Formulation; First, the election special justice to be able to work quickly and simply in handling election law cases, domiciled at the central and provincial level, then entering the District Court or the High Court; Secondly, the Guidelines for the election special judicial law shall be based on Supreme Court Regulation Number 4 Year 2017 on Procedures for the Settlement of Administrative Offenses of the General Elections in the Supreme Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya membentuk peradilan khusus pemilu yang mempunyai kewenangan menyelesaikan berbagai perkara hukum pemilu agar terwujud pemilu yang berintegritas; dan menganalisis formulasi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu; Pertama, Untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat dan lebih penegakan hukum pemilu sehingga mewujudkan integritas pemilu; Kedua, Untuk menangani perkara hukum pemilu dengan cepat dan sederhana sehingga mewudkan integritas pemilu. Formulasi; Pertama, Peradilan khusus pemilu agar bisa bekerja cepat dan sederhana dalam menangani perkara hukum pemilu, berkedudukan di tingkat pusat dan provinsi, selanjutnya masuk pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi; Kedua, Pedoman beracara pada peradilan khusus pemilu berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[The Legal Review of Petroleum Spill Case (Pertamina Oil Spill in Kalimantan) ]]>
<![CDATA[Birkah Latif]]>;
<![CDATA[Ade Kurniawan]]>;
<![CDATA[Iyas Manggala Ayubi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.025 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p01
<![CDATA[At the end of March 2018, there was an accident in the sea of Kalimantan-Balikpapan where a Panamanian-flagged vessel caused a leak over the oil pipeline. The pipeline connects the Crude Lawe-lawe Terminal to Pertamina's Balikpapan Plant. As a result, spilled oil is estimated at 40,000 barrels and resulted in five deaths. The aim of this study is to examine the regulation on environmental protection, especially on the oil and gas natural resources and what form the accountability of the oil spill on the shore. This paper is structured using a normative juridical approach to seek solutions to legal issues arising from such environmental cases. The study shows that the use of natural resources, which produce metals, coal, and minerals as a source of energy, oil and geothermal, should be based on the principles of environmental management, namely: equity, balances, democracy (democracy), and sustainability (sustainable) between generations. In terms of accountability both in civil liability, criminal, and an environment in accordance with the principle of direct liability (strict liability) with the occurrence of environmental pollution caused by the oil spill so legally PT Pertamina Regional East Kalimantan may be subject to the principle.]]>
<![CDATA[Implementasi Ide Restorative Justice ke dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Boyce Alvhan Clifford]]>;
<![CDATA[Barda Nawawi Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.895 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p06
<![CDATA[Restorative Justice is a settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, and other concerned parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing restoration back to its original state, rather than retaliation. Restorative Justice actually has a strategic position as a means of defending the rights of children in conflict with the law. But the constraint is how Restorative Justice can not run efficiently if applied not in the right way. The aim of this research is to find out the synchronization / harmonization of Restorative Justice idea formulation in various laws of child in Indonesia, both current (ius constitutum) and in the future (ius constituendum). By using the Normative Juridical method in a broad sense, this research is not only limited to looking logically / systematically in the whole set of norms but also includes the philosophical, sociological, historical, and comparative background of the implementation of the idea of ??restorative justice itself. The study shows that the idea of ??Restorative Justice has been implemented in the provisions of the laws and regulations of children in Indonesia, but still shows that the application has not been maximized. In the hope of implementing Restorative Justice idea in the future, RKUHP is formulated to meet the shortcomings contained in the provisions relating to Restorative Justice ideas in the present. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative Justice sebenarnya memiliki posisi yang strategis sebagai suatu sarana dalam mempertahankan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana Restorative Justice itu tidak dapat berjalan secara efisien bila diterapkan bukan dengan cara yang benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sinkronisasi/harmonisasi formulasi ide Restorative Justice di berbagai peraturan perundang-undangan anak di Indonesia, baik yang berlaku sekarang ini (ius constitutum) maupun di masa mendatang (ius constituendum). Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dalam arti luas, penelitian ini tidak hanya sebatas melihat secara logis sistematis dalam keseluruhan perangkat norma melainkan juga mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis, komparatif, dari implementasi ide restorative justice itu sendiri. Hasil studi menunjukkan bahwa ide Restorative Justice telah terimplementasi dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan anak di Indonesia, namun masih menunjukkan penerapan yang belum maksimal. Menjadi harapan atas penerapan ide Restorative Justice dimasa mendatang maka RKUHP diformulasikan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan terkait ide Restorative Justice yang ada pada masa kini.]]>
<![CDATA[The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingnya Crisis ]]>
<![CDATA[I Putu Dwika Ariestu]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.017 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p02
<![CDATA[Human Rights and the State could not be separated from one another. Both are interconnected in terms of how to ensure internal stability in a country. With the existence of human rights, it is hoped that state is not arbitrary to treat its people and is obliged to protect everyone in its territory including in this case Stateless persons mentioned in Article 7 paragraph 1 of the Convention relating Status of Stateless Persons in 1954. This study aims to analyze the obligations the State must take in relation to the protection of persons with stateless persons status, and to recognize the legal consequences and responsibilities of States in the event of omitting acts of human rights violations against people with stateless persons status. This paper using normative research methods with statute approach and conceptual approach. The study shows that in relation to the obligation of the state that each State shall be obliged to provide protection to persons with stateless persons status as stipulated in the 1954 Convention and the provisions of the International Human Rights Law, the obligations of state protection include the protection of the right to life, the right to employment and even the right to obtain citizenship status. The international legal consequences accepted by the state are listed in Article 39, Article 41, and 42 of the UN Charter. Then for state responsibility are listed under Article 35, Article 36, and Article 37 of UNGA 56/83 of 2001. Hak Asasi Manusia dan Negara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling terkait dalam hal bagaimana menjamin stabilitas internal di suatu negara. Dengan adanya hak asasi manusia, diharapkan negara tidak sewenang-wenang memperlakukan rakyatnya dan berkewajiban melindungi semua orang di wilayahnya termasuk dalam hal ini para warga negara yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Konvensi terkait Status Orang Tanpa Negara di tahun 1954. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban yang harus diambil Negara sehubungan dengan perlindungan orang-orang dengan status orang tanpa kewarganegaraan, dan untuk mengakui konsekuensi hukum serta tanggung jawab negara dalam hal melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang dengan status tanpa kewarganegaraan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa sehubungan dengan kewajiban negara bahwa setiap Negara wajib memberikan perlindungan kepada orang-orang dengan status orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1954 dan ketentuan-ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, kewajiban perlindungan negara termasuk perlindungan hak untuk hidup, hak untuk bekerja dan bahkan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Konsekuensi hukum internasional yang diterima oleh negara tercantum dalam Pasal 39, Pasal 41, dan 42 Piagam PBB. Kemudian untuk tanggung jawab negara tercantum di bawah Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UNGA 56/83 tahun 2001.]]>
<![CDATA[Dugaan Praktek Monopoli Pada Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Notaris Melalui Aplikasi YAP (Your All Payment) ]]>
<![CDATA[Ni Putu Putrika Widhi Susmitha]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.095 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p07
<![CDATA[All Notaries are required to pay Non-Tax State Revenue (PNBP) only through Your All Payment (YAP) application. The policy indicates the alleged violation of Article 17 of Law Number 5 Year 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition. It is alleged that giving of privilege to one of the business actor is BNI to be the sole intermediary for payment of Non-Tax State Revenue by Notary. The purpose of this study is to examine the provisions related to monopoly and unfair business competition and its implementation in Indonesia and single payment system in the payment of PNBP online. This research uses normative legal research with statutes approach. The study shows the alleged monopolistic practice that is contradictory to Article 17 should be examined by KPPU by using Rule of reason approach. So, KPPU can maximally perform its duties considering KPPU is not law enforcement institution and sanction given is only administrative. BNI becomes the only medium for Notaries to make PNBP payments and does not need to compete with other business actors. The government should review this. It should not only be locked to one particular electronic payment system model that is on one candidate of a technically qualified bank to realize an online payment system but also should be able to accept non-electronic ones. Seluruh Notaris diwajibkan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya melalui aplikasi Your All Payment (YAP). Kebijakan tersebut mengindikasikan terjadi dugaan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diduga adanya pemberian keistimewaan kepada salah satu pelaku usaha yaitu Bank BNI untuk menjadi perantara satu-satunya atas pembayaran PNBP oleh Notaris. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji ketentuan terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta implementasinya di Indonesia dan single payment system dalam pembayaran PNBP secara online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan praktek monopoli yang bertentangan dengan pasal 17 seyogianya dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dengan menggunakan pendekatan Rule of reason agar KPPU dapat lebih maksimal melakukan tugasnya mengingat KPPU bukanlah lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif. BNI menjadi satu-satunya media bagi para Notaris untuk melakukan pembayaran PNBP dan tidak perlu bersaing dengan pelaku usaha lain. Pemerintah hendaknya mereview hal ini. Selayaknya tidak hanya terkunci kepada satu model sistem pembayaran elektronik tertentu saja yaitu pada satu kandidat bank yang sudah memenuhi syarat secara teknologi untuk merealisasikan sistem pembayaran online namun juga seharusnya bisa menerima yang non-elektronik.]]>
<![CDATA[Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Sugiarto Sugiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.205 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p03
<![CDATA[Sanctions stipulated in the Narcotics law adheres to double track system in the form of criminal sanctions and action sanctions. Rehabilitation is one form of action sanction, in accordance with the provisions of Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. The purpose of this study is to analyze the judge's consideration in dropping criminal punishment against the soldier of Indonesian National Army as narcotics abusers. This study uses normative research methods with statute approach and case approach. The results of the study indicate that Narcotics addicts and narcotics abuse victims in the case of proven or proven as victims of narcotics abusers as regulated in Article 127 paragraph (3) of Narcotics Law shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Consideration of the judges of Military Court III-14 Denpasar through its decree Number: 33-K / PM. III-14 / AD / VIII / 2015, which states that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of narcotics perpetrator to impose criminal sanctions, appears to be inconsistent with the provisions of the Narcotics Act because the judge does not consider the provisions of Article 127 paragraph (3) Law Number 35 Year 2009, namely compulsory rehabilitation in case it can be proven or proven as a victim of narcotics abuser, the abuser shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Therefore, the judge in deciding the perpetrators of narcotics abuse should be guided by the provisions set forth in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Sanksi yang diatur dalam undang-undang Narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap prajurit TNI sebagai pelaku penyalah guna narkotika. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam hal dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui putusanya Nomor :33-K/ PM. III-14/AD/ VIII /2015, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika menjatuhkan sanksi pidana, tampak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang- tentang Narkotika karena hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu wajib rehabilitasi dalam hal dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalah guna narkotika harus berpedoman pada ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.]]>
<![CDATA[Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Tedhy Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.31 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p08
<![CDATA[The criminal act of corruption is a financial and humanitarian crime that harms the state and reduces the people's right to better access to welfare. The settlement of corruption cases often involves many parties, including good third parties related to the evidence seized by the Prosecutor. Judgments in judicial practice still cause new problems. The Panel of Judges imposed a crime in the form of appropriation of property in the control of a well-intentioned third party. The purpose of this paper is to examine the legal status of a third party who has good faith in the execution of confiscated goods in the case of corruption and the role of the prosecutor in a third-party lawsuit related to the execution of confiscated goods in the case of corruption. The research method used is normative legal research with statutes approach and case approach. The study indicates that the legal measures that can be done by a good third party against the confiscated objects in the case of corruption must be in accordance with Article 19 of the Anti-Corruption Eradication Act. The role of the public prosecutor in a civil case is not a public prosecutor or executor but in a lawsuit as a State Attorney Attorney under Article 30 Paragraph (2) of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan keuangan dan kemanusiaan yang merugikan negara dan mengurangi hak rakyat untuk mendapat akses kesejahteraan yang lebih baik. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik terkait dengan barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum. Putusan-putusan dalam praktek peradilan masih menimbulkan masalah baru. Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa perampasan harta dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kedudukan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam eksekusi barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan peranan jaksa dalam gugatan pihak ketiga terkait eksekusi barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik terhadap benda sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi harus sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran jaksa dalam perkara perdata bukan sebagai penuntut umum atau eksekutor akan tetapi dalam perkara gugatan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Edwina Aileen Wirasasmita]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.322 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p04
<![CDATA[Hospitals have their own rules in carrying out the delivery process, the rules contained in the SOPs (Standard Operating Procedures), in the procedure already established procedure for mounting rings for the newborns so the baby can not be confused with the baby other patients and it is the duty of a maternity nurse. The purpose of this study to analyze the criminal liability for a nurse which resulted in an infant being confused because there is still legal uncertainty regarding what constituted a criminal penalty for someone who makes a person's origins unclear because "one deliberate act" as regulated in Article 277 Criminal Code. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical & Conseptual approach. The study shows that there is criminal responsibility for nurses who deliberately not follow the hospital SOPs while working so that there is a malpractice which resulted in a baby lost his identity as regulated under Article 277 of the Criminal Code Rumah Sakit memiliki peraturannya sendiri dalam melaksanakan proses persalinan, ketentuannya tertuang dalam Standard Operating Procedures, dalam prosedur telah ditetapkan tata cara pemasangan gelang pada bayi baru lahir agar bayi tidak bisa tertukar dengan bayi pasien lain dan merupakan tugas dari perawat maternitas. Tujuan studi ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi seorang perawat yang mengakibatkan seorang bayi tertukar karena masih terjadi ketidakpastian hukum berkaitan dengan apa yang dimaksud ancaman pidana bagi seseorang yang membuat asal-usul seseorang menjadi tidak jelas karena “salah satu perbuatan sengaja” sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana bagi perawat yang dengan sengaja tidak mengikuti SOP rumah sakit saat bekerja merupakan malpraktik yang mengakibatkan seorang bayi kehilangan identitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP.]]>
