cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2025)" : 10 Documents clear
WASIAT DAN WARIS PERSPEKTIF HADIS: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELUARGA Showabi, Muhammad Idus; Minan, Muhammad Wahibul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.15876

Abstract

AbstrakUmat Islam selalu berbicara tentang pembagian waris. Hal ini dikarenakan pembagian warisan adalah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum waris Islam sering dikritik oleh aktifis kesetaraan jender. Namun, para fuqaha (ahli hukum Islam) berpendapat bahwa ayat-ayat dalam Alquran yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah, yang berarti hukumnya sudah pasti, sehingga tidak mungkin untuk berijtihad tentangnya.Segelintir orang menganggap pembagian waris ini kurang adil dalam beberapa keadaan. Misalnya, seorang anak laki-laki biasanya dididik lebih dari anak perempuan dalam kebanyakan masyarakat. Namun, saat pembagian waris, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan saat pembagian waris. Sebenarnya, wasiat adalah satu cara untuk menyelesaikannya. Tapi wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Di sinilah muncul pertanyaan tambahan tentang apa itu wasiat dan waris, serta siapa yang berhak memberi atau menerima wasiat. Dalam tulisan ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan, termasuk pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis tentang masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat dari sudut pandang ushul fiqh dan filsafat hukum Islam.Kata Kunci: Waris, Wasiat, Hukum Islam AbstactMuslims always talk about dividing inheritance. This is because inheritance distribution is a problem that is directly related to everyday life. In addition, Islamic inheritance laws are often criticized by gender equality activists. However, the fuqaha (Islamic legal experts) are of the opinion that the verses in the Koran which explain the divisions of heirs are qath'i al-dilalah verses, which means the law is certain, so it is impossible to make ijtihad regarding it. This inheritance is unfair in some circumstances. For example, a boy is usually educated more than a girl in most societies. However, when dividing inheritance, sons receive twice the share of daughters when dividing inheritance. In fact, a will is one way to accomplish this. But the will cannot exceed 1/3 of the inherited assets, and must obtain approval from the other heirs. This is where additional questions arise about what a will and inheritance are, and who has the right to give or receive a will. In this paper, a quantitative approach will be used, including the case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Quantitative analysis will be used to develop and use mathematical models, theories and hypotheses regarding the problem of dividing inheritance assets based on wills from the perspective of ushul fiqh and Islamic legal philosophy.Keywords: Inheritance, Will, Islamic Law
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fanani, Muhammad Fachry
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.20310

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini dikemas guna memperjelas alur tujuan dari penulisan ini dengan susunan beberapa poin di antaranya yaitu: Mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri antara hukum syariat Islam dan hukum positif Indonesia, Menganalisis dampak perbedaan pengaturan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, serta menyusun strategi integrasi untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian yang sistematis perlu diterapkan guna memecah isu yang kompleks tersebut yang mana tersusun dalam beberapa poin, meliputi : Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pemikiran Al-'Adl al-Ijtima'i Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam keluarga serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara fenomena yang diteliti.
PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KEKERASAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER Azizah, Fasya; Jannah, Shofiatul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.16335

Abstract

The study examines the role of patriarchate in triggering domestic violence, focusing on the gender aspect. The study USES an interdisciplinary approach to analyze how patriarchate norms strengthen gender inequality and create an environment that encourages growing violent behavior. Through literature and field work, this study reveals the impact that patriarchical institutions have on domestic relations and how the structure provides room for violence against women. It is hoped that this study will provide a deeper insight into the need for patriarchical treatment asan essential step in the prevention and treatment of gender-based domestic violence.We also discuss policy implications and intervention recommendations for building communities that are more equal and safer for all.
AKURASI POSISI GUNUNG SALAK SEBAGAI ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT CIGOMBONG BOGOR PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FIKIH Asathin, Muhamad Wildan; Kusdiyana, Kusdiyana; Bustomi, Ilham
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.22390

Abstract

Muslims are commanded to worship, including prayer. In performing prayer, there are rules that have been determined and must be fulfilled, namely pillars and conditions. Facing the Qibla is one of the valid requirements in prayer, the Qibla is the closest direction to the Baitullah (Kaaba). For people who live close to the Kaaba, facing the Qibla is not a problem, but sometimes it can be a problem for people who live far from the Kaaba. One of them in Indonesia, precisely in Cigombong District, Bogor Regency, there is a unique phenomenon in the form of local wisdom regarding the direction of the Qibla, the community has a belief in Mount Salak as a benchmark for the direction of the Qibla. The formulation of the problem in this study is "What is the background to the emergence of the community's belief that Mount Salak is a benchmark for the direction of the Qibla" and "How accurate is the position of Mount Salak towards the Kaaba in Cigombong District, Bogor". This research uses a qualitative method, the data collected is through observation, interviews, documentation, and literature studies. And the tools used in this accuracy test measurement are Mizwala & Google Earth software. The results of this study, that the background of the Cigombong community's belief in Mount Salak as a benchmark for the direction of the Qibla are: the position of Mount Salak which is in the west, and the Cigombong community used to understand that if facing the Qibla it was limited to facing the kulon (west) direction which coincides with the position of Mount Salak and secondly because of local wisdom inherited from ancestors to the local community. A belief that was formed before the existence of a compass and other tools that can be used to determine the direction of the Qibla. Then in the accuracy test of Mount Salak: it turned out to be true, that Mount Salak is in the same direction as the Kaaba. However, Mount Salak or any mountain cannot be used as a benchmark in facing the direction of the Qibla. Because basically this mountain is a part of the earth that is towering and large, meaning that with the large body of the mountain, it is very impossible to face exactly the direction of the Qibla (Kaaba), and it is also unknown, that which point on the part of the mountain is exactly facing the direction of the Kaaba.
IKRAR TALAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang) rahma, fataqia
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.16257

Abstract

AbstractThis research was motivated by several verstek decisions in which the wife was not present at the trial and did not send her power of attorney. The problem formulation that the author uses is what the legal consequences of the divorce vow are in the verstek decision. The focus is on two research questions: First, what is the legal status of divorce in the verstek decision in terms of the wife's situation? Second, how to calculate the iddah period in the verstek decision. This research is library research, the primary data in this research was taken from the decision of the Padang Religious Court. In analyzing the data, the author used a research method in the form of content analysis. The results of this research are first, the legal status of the talak that occurred is Sunni because it refers to the Divorce Deed, but the author believes that there is a possibility of talak bid'i because no one knows for sure the condition of the wife other than himself. Second, the wife's iddah is calculated after the divorce vow hearing and the decision has permanent legal force, so the minimum iddah for women is 56 days to 84 days even though the KHI stipulates that the wife's iddah is 90 days. Keywords: Talak, Verstek, Iddah, Sunni, Bid'i. AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi beberapa putusan verstek yang mana istri tidak hadir di Persidangan dan tidak mengirim kuasanya. Rumusan masalah yang penulis gunakan adalah bagaiman akibat hukum ikrar talak dalam putusan verstek . Difokuskan dengan dua pertanyan penelitian: Pertama, Bagaimana status hukum talak dalam putusan verstek ditinjau dari keadaan istri . Kedua, Bagaimana menghitung masa iddah dalam putusan verstek . Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, data primer dalam penelitian ini diambil pada putusan Pengadilan Agama Padang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian berupa analisis konten (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, status hukum talak yang terjadi adalah sunni karena merujuk kepada Akta Cerai, tapi penulis berpendapat adanya kemungkinan talak bid’i karena tidak ada yang tau pasti keadaan istri selain dirinya. Kedua, iddah istri dihitung setelah sidang ikrar talak dan putusan berkekuatan hukum tetap, maka minimal iddah perempuan adalah 56 hari sampai 84 hari walaupun dalam KHI ditetapkan iddah istri selama 90 hari.Kata Kunci: Talak, Verstek, Iddah, Sunni, Bid’i.
PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN) Sholeh, Agung
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.20306

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Pengalihan Hak asuh anak kepada ayah biologis ( studi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN. Latar belakang penelitian ini adalah Perceraian merupakan kata umum dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Perceraian ialah terputusnya ikatan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, yang secara hukum dan agama tidak ada lagi hal yang mengikat sebagai pasangan suami istri, karena status sebagai suami istri berakhir seiring perceraian diputuskan.. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah biologis dalam putusan Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN, Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak asuh anak, Untuk mengetahui implikasi yuridis dan sosiologis dari pengalihan pengasuhan hak anak di bawah umur kepada ayah biologis berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor. 742/Pdt.G/2023/PA.CN terhadap perlindungan hak-hak anakmenganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan tentang hak asuh anak, mulai dari permohonan hingga pada tahap penetapan majelis hakim.            
Penerapan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Pasca Perceraian (Analisis Perkara No. 3220/Pdt.G/2023/Pa.Js dan No. 2346/Pdt.G /2023/Pa.Js) Mahmudah, Rofiqoh
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.16625

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap dua putusan pengadilan agama dalam memutus perkara yang sama yaitu hak asuh anak pasca perceraian. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri memiliki banyak akibat hukum, salah satunya adalah hak asuh anak. Hak asuh anak adalah perkara yang pasti diperebutkan oleh kedua orang tuanya, dikarenakan keduanya pasti menginginkan untuk mendapatkannya. Apabila melihat aturan yang tertulis, baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif, anak yang belum mumayyiz hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Berdasarkan Putusan No. 3220/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu, dikarenakan ayahnya memiliki perilaku yang buruk, seperti mabuk-mabukan, judi, memiliki sifat yang temperamental, dan lain sebagainya dan Putusan No. 2346/Pdt.G/2023/PA.JS hak asuh anak jatuh kepada ayah, dikarenakan ibunya memiliki kebiasaan yang buruk, seperti suka begadang, jarang membersihkan rumah, bersosialisasi dengan masyarakat. Disparitas putusan ini dikarenakan perkaranya sama, objeknya sama, akan tetapi putusannya berbeda. Hakim mempunyai banyak pertimbangan, agar terpenuhinya rasa keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang meneliti dua putusan disparitas.
Relasi Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura Gufron, Guforn
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.23534

Abstract

Abstract Indonesia is a country that adheres to legal pluralism in the application of inheritance law. This choice has an impact on the resolution of various inheritance disputes, including those carried out by the majority of people in Madura. This study aims to determine three important points. (1) the factors causing the Madurese people to choose customary inheritance law in the distribution of inheritance assets (2), what are the techniques for resolving inheritance disputes in Madura? And (3) how is the relationship between the kiai in resolving inheritance disputes in Madura? This research is qualitative, by combining field data obtained through a series of interviews, in-depth observations. Then descriptive-analytical is carried out by analyzing the findings of data in the field using a legal sociology approach. The findings of this study are as follows. First, Madurese society in inheritance practices generally uses legal pluralism. Namely Islamic law, positive law, and customary law. However, the majority of Madurese people use customary inheritance law by dividing equally. Second, there are three models of practice in resolving inheritance disputes carried out by Madurese society in general. Namely by means of family deliberation to reach consensus, then mediation involving a kiai as a mediator, and finally taking the legal route. Third, the figure of the kiai in Madura has an important position and role in society, especially acting as a mediator when an inheritance dispute occurs. Such a pattern can create a relationship that is not only limited to patron-client, but also a broader reciprocal relationship between the two that is mutually beneficial. Keywords: Madurese Customary Inheritance Law, Kiai Relations, Inheritance Disputes
MODERNITAS NUSYUZ; ANTARA POLA PENGAJARAN SUAMI TERHADAP ISTRI ATAU KDRT Azzulfa, Fatihatul Anhar
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.14412

Abstract

AbstractCreating a happy and eternal family is a basic concept in building a household. Realizing it is not an easy matter, disharmony between husband-and-wife relations is one of the underlying factors. The attitude of disobedience or neglect of obligations shown by the wife is the cause of the estrangement of relationships in household life, or nusyuz. This phenomenon is still the prima donna in Islamic studies. This article is included in library research using a qualitative study with a descriptive-analytical nature. The results of the study show that the nusyuz conception needs to be reinterpreted according to socio-cultural factors. The act of beating a husband against his wife, which is indicated by nusyuz, should be interpreted as a pattern of educating (educating) the wife, but it can turn into domestic violence if the act of 'beating' indicates physical violence, psychological or emotional violence, sexual violence, or neglect of the household.Keywords: Nusyuz, Husband Education for Wife, Domestic ViolenceAbstrak Mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal merupakan konsep dasar dalam membangun rumah tangga. Merealisasikannya bukan perkara mudah, disharmoni antara relasi suami istri menjadi salah satu faktor yang mendasari. Sikap tidak patuh atau pengabaian kewajiban yang ditunjukkan oleh istri menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga atau dinamakan nusyuz. Fenomena ini masih menjadi primadona dalam kajian keislaman. Artikel ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) menggunakan kajian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi nusyuz perlu reinterpretasi ulang sesuai sosio-kultural. Tindakan pemukulan suami terhadap istri yang diindikasi nusyuz hendaknya dimaknai sebagai pola pengajaran (mendidik) istri, tetapi dapat beralih menjadi KDRT jika tindakan ‘pemukulan’ tersebut terindikasi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kata kunci: Nusyuz, Pengajaran Suami Tehadap Istri, KDRT
BEBAN IDDAH DAN MU’NAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus Iddah dan Mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019) Hasbullah, Faiz; Wasman, Wasman; Kosim, Kosim
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.20308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi beban iddah dan mu’nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019). Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia. Iddah dan mu’nah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami, sementara mu’nah adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian. Studi ini hanya mencakup analisis dari perspektif hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam hukum positif lain (seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia) kecuali yang terkait langsung dengan kewajiban iddah, mu'nah, dan nafkah anak. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis konsep pembayaran iddah dan mu’nah di Pengadilan indramayu,Untuk menginvestigasi implementasi praktik pembayaran beban iddah dan mu'nah dalam hukum Islam di pengadilan indramayu,dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi yang bergelut di bidang hukum keluarga. Dapat menjadikan rekomendasi bahwa agar selalu waspada dan teliti ketika terjadi perceraian.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue