cover
Contact Name
akhmad khalimy
Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com
Phone
+6281312460012
Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
ISSN : 23032669     EISSN : 25489631     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal INKLUSIF is a journal organized by Department of Syari’ah, Post Graduate Programe Syekh Nurjati State Islamic University. It only publishes original papers (no plagiarism) of literature and field research related to the Study and Research of Economics and Islamic Law. It focuses on the theme and topic of Islamic law: Islamic Criminal Law; Islamic Civil Law; Islamic Family Law; Application of Islamic Law in Indonesia; Islamic Economics; Islamic Banking, Sharia Accounting; and Issues of Contemporary Islamic Economics.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024" : 7 Documents clear
LEGITIMASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Rukhama, Nur; Rofii, Ahmad
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.14100

Abstract

Perkawinan ialah sah menurut hukum agama dan kepercayaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi, melihat pada karektiristik masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai agama, mengakibatkan dapat terjadinya perkawinan beda agama. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi sarana bagi para pelaku perkawinan beda agama agar perkawinan dapat dilangsungkan tanpa berdasarkan pada hukum agama. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan hukum islam dan hukum posistif mengenai perkawinan beda agama di Indonesia serta pertimbangan hakim terkait legitimasi perkawinan beda agama di  Indonesia. Penelitian ini  menggunakan pendekatan secara empiris dan normatif. Pada teknik pengumpulan data dilakukan melaui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum islam melarang perkawinan beda agama. Berdasarkan hukum positif, pengaturan perkawinan beda agama hanya sebatas pada pencatatan perkawinan yang bersifat administratif. Akan tetapi pada prakteknya, hakim dapat menafsirkan lain terhadap bunyi suatu pasal. Sehingga  terhadap kasus yang sama, pertimbangan hukum hakim dapat berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat) hangga, muhamad
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.14038

Abstract

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan dan anak , karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan dan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam regulasi-regulasi baik nasional maupun daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak, untuk mengetahui lebih dalam implentasi / pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Majalengka, untuk mengetahui lebih dalam kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Majalengka.Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah- langkah berikut, Penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmana suatu peraturan atau perundang- undangan berlaku secara efektif. Pendekatan (empiris) dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten majalengka mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 20 kasus meningkat di tahun 2022 menjadi 43 kasus, dari data tersebut banyak perkara seksual anak di bawah umur dan banyak dilakukaan oleh orang terdekat. Factor utamanya adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat, pengaruh internet, serta minimnya pemahaman terhadap sex penegakan hukum terhadap kasus perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik atara lembaga penegak hukum yang ada di kabupaten majalengka, masing-masing lembaga sudah melaksanakan tufoksinya msaing-masing  seperti DP3AKB Kab. Majalengka, Polres Majalengka, Kejaksan Negeri Majalengka akan tetapi sedikit terkendalan terkait dengan minimnya anggaran dalam penanganan perkaraa tersebut dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana serta belum terlaksananya kabupaten layak perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Andrian, Muhamad Lutfi
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17225

Abstract

Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Di Indonesia sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ternyata ada disekitar kita. Seperti dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, kakak kandung, tetangga, guru dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada kasus pada penelitian tesis ini, dimana pelaku merupakan paman dari korban yang masih berumur di bawah umur. Untuk itu guna merukunkan kembali hubungan kekeluargaan diantara para pihak dibutuhkan pendekatan restorative justice terhadap penyelesaian permasalahan ini.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam pendekatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencabulan  kepada anak di bawah umur, Kedua untuk mengetahui lebih dalam perspektif maqashid syariah pada pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, sumber utama dalam tesis ini yaitu wawancara secara langsung dengan para Advokat pada kantor Trafalgar Law Office serta para pihak baik korban maupun saksi, dan pihak Kepolisian serta melakukan pengumpulan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertama bahwa pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dengan mendorong pihak keluarga korban dan pelaku agar dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan.. Kedua, Perspektif maqashid syariah atas pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh tim advokat Trafalgar Law Office terhadap kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh paman kepada ponakannya tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam. Islam mengajarkan kita untuk untuk saling memaafkan. Seperti prinsip Al-Quran Mua’syarah bi al-ma’ruf keutuhan dan kerukunan kita sesama manusia untuk hidup bahagia, aman, tentram dan damai yang merupakan dambaan setiap orang. 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 6223/pdt.g/2022/PA.Sbr dan Putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 3505/pdt.g/2022/PA.Mjl) Mabruri, Ari
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.14061

Abstract

Perkawinan adalah langkah awal bagi laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri), yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga, terutama dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga.Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga dan  Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua untuk mengetahui pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama. Ketiga untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 6223/pdt.g/2022/PA.Sbr dan Putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 3505/pdt.g/2022/PA.Mjl  menurut  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah: pertama Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari: a) Kekerasan psikis, b) Kekerasan fisik, c) Penelantaran ekonomi, Kedua Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu : a) Dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, b) Dengan alasan syiqaq, c) Dengan alasan selain tersebut di zina dan syiqaq. Ketiga Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
PROBLEMATIKA SOSIAL PASCA PERNIKAHAN SIRRI: Studi Kasus Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Huri, Arif Daman; Salikin, Adang Djumhur; Sugianto, Sugianto
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.13459

Abstract

Kecamatan Tamansari yang berada dibawah naungan Kabupaten Bogor merupakan kecamatan jumlah yang cukup tinggi melakukan pernikahan sirri. Setidaknya terdapat sekitar 76 pasangan pada tahun 2022. Pasca pernikahan, banyak masyarakat yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap fenomena ini, cara KUA Tamansari mengatasi problematika sosial ini, serta dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri di Tamansari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan warga sekitar, wawancara, dokumentasi, dan analis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki usaha yang cukup banyak dan bervariasi. Diantaranya adalah, Pertama: Pihak KUA melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak pernikahan sirri yang mungkin dihadapi masyarakat dikemudian hari. Kedua: Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan melalui program keluarga bahagia yang langsung dilakukan oleh penyuluh-penyuluh dan Badan Penasehat Perkawinan di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin laki dan perempuan dan wali-wali nikah. Ketiga: Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong, Kantor Kecamatan Tamansari, dan pegawai pembantu pencatat nikah/amil-amil desa beserta staff yang melakukan penyuluhan setiap bulanannya kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa, Kantor Urusan Agama, dan fasilitas umum yang tersedia di Kecamatan Tamansari. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan ini adalah kesulitan pengurusan administrasi pencatatan sipil pelaku nikah sirri, kesulitan melaksanakan pernikahan kembali di KUA jika pernikahan sirri berujung pada perceraian, pihak isteri rawan tidak mendapatkan haknya, suami lebih leluasa meninggalkan kewajiban dan melakukan poligami liar, Pandangan negatif masyarakat, tidak adanya kejelasan status isteri dan anak, dan dampak positif yang mungkin ditimbulkan seperti mengurangi beban dan tanggung jawab perempuan dan meminimalisir sex bebas dan perzinaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat tamansari dan daerah lainnya serta dapat bahu membahu bersama kua tamansari dalam menyelesaikan fenomena ini terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat agar taat pada peraturan dan undang-undang yang berlaku dengan tertib adminstrasi pernikahan yang merupakan hubungan yang sangat sakral multi dimensi.
UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI’AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON Hanafi, Sahrul; Setyawan, Edy; Samsudin, Samsudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17246

Abstract

Kasus kekerasn seksual terhadap anak masih kerap terjadi, tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain). Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. Kedua, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari’ah.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertana bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan. Kedua, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy,dan Cognitive Therapy. Ketiga, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah.
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA Hidayat, Yayat
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.16881

Abstract

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah batas usia nikah dikarenakan terdapat alasan mendesak untuk segera dinikahkan. Pada penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa,Mjl telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil pasal 53 KHI mengatur tentang kawin hamil akan tetapi hakim Pengadilan Agama Agama tidak menggunakan ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan, selain itu juga hakim Pengadilan Agama Majalengka mengabulkan permohonan tanpa menggunakan pertimbangan undang-undang perlindungan anak.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama majalengka mengenai pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah atas penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl, Kedua untuk mengetahui lebih dalam analisis yuridis pemberian dispensasi karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl, Ketiga untuk mengetahui lebih dalam analisis hukum islam tentang pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normative. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data dari berbagai literatur. Pada penelitian ini sumber data primernya adalah penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertama Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil Diluar Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Kedua, pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah melihat dari undang-undang pernikahan, tetapi tidak memilhat dari aspek lain, semisal undang-undang perlindungan anak.  Ketiga, hukum islam tidak memberikan aturan pasti terkait dengan umur dibolehkannya menikah, akan tetapi hanya berpatokan kepada usia Mukallaf (Baligh dan berakal), selain itu hakim menimbang berdasarkan qowaidh fiqhiyyah kitab Asybah wan Nadhaairi halaman 62 bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan lebih mengutamakan sisi kemaslahatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7