cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : -     EISSN : 25498282     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice e-ISSN:2549-8282 is a publication which contains information, communication, and development of law science. This journal discuss about legal studies which are the result of research in the field of law to promote the value of transedental, the value of nationalism, and the values of democracy and Pancasila.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2020)" : 14 Documents clear
Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai – Nilai Keislaman M. Junaidi; Dania Nalisa Indah
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10781

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sistem penyelenggaraan negaranya berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Salah satu bentuk dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat adalah dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden secara langsung karena Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan presidensiil, presidennya hanya memiliki masa jabatan yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Meskipun begitu, pemilihan secara langsung yang sudah dimulai semenjak tahun 2004 hingga yang terakhir 2019 ini dinilai sudah tidak sesuai dengan nilai – nilai Pancasila yang merupakan grundnorm dari segala konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sehingga muncul sebuah tantangan untuk mencari suatu pemilihan presiden ideal di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila serta bernilai keislaman agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama islam. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasilnya menunjukan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengusung kembali demokrasi kerakyatan berlandaskan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang sebenarnya sudah pernah dilakukaan pada masa lampu yaitu dengan cara pencalonan dan bermusyawarah sebagaimana salah satu praktik pemilihan pemimpin yang berasaskan nilai – nilai keislaman. Sehingga nantinya selain Indonesia berhasil menjalankan konstitusinya dengan baik, peyelenggaran demokrasi Indonesia kembali pada makna demokrasi yang diinginkan oleh para The Founding Fathers.
Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling Irwan Gomulja; Habib Adjie
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10395

Abstract

Pre Project Selling is a sale before the project is built where the property being sold is just a picture or concept. This concept of marketing has become a trend in the modern era, especially for developers. The principle of freedom of contract in an agreement is a must-have foundation in the case of an agreement in a pre-project selling transaction. In consumer contracts made in standard written form prepared in advance by the developer. This means that all terms and conditions are made by the developer himself, so the consumer will only do so need to approve or reject the contract without the ability to change or add anything to PPJB content. The agreement generally does not consider enough the interests of other parties so that it is being questioned whether it still gives freedom to consumers. The absence of rules regarding Pre Project Selling in the applicable laws and regulations makes controlling consumer protection not optimal. The Government needs to make regulations on this matter.
Penggunaan Media Massa untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Pemasyarakatan Miftahus Surur Ramadhan
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10421

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat keperdulian masyarakat tentang hak asasi tahanan dan narapidana, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengubah pandangan buruk dan meningkatkan keperduliannya terhadap hak asasi tahanan dan mantan narapidana. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode pengambilan data primer berupa wawancara dan data sekunder.  Untuk teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah (1) reduksi data, (2) data display (paparan data), dan (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang buruk tahanan dan mantan narapidana, padahal tahanan dan narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan diayomi oleh masyarakat termasuk pemerintah. Maka pemerintah wajib bereran dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem pemasyarakatan agar masyarakat mengerti bahwa tahanan dan narapidana itu tidak selamanya buruk. kegunaan dari tulisan ini adalah untuk memberikan saranpada pemerintah dan meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap hak-hak asasi dari tahanan dan mantan narapidana, agar masyarakat tidak lagi selalu berpandangan buruk terhadap tersangka dan terdakwa, dan mantan narapidana yang sudah kembali kedalam masyarakat dapat hidup seperti manusia normal kembali. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi tahanan narapidana masih belum optimal, karena pemerintah hanya baru mensosialisasikannya dengan cara konvensional. Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menggunakan media massa untuk menyebarkan iklan dan pesan singkat, dengan meniru gaya promosi pembisnis.
Implementasi Rambu Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lutfi Kurniawan
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10419

Abstract

Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana evakuasi narapidana ketika terjadi bencana baik bencana alam maupun bencana lainya berupa kerusuhan atau pembakaran dan sebagainya. Namun dalam pelaksaan evakuasi narapidana tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian teori dan berita media massa. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto  yang beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Tanahgaring, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Temuan dari penelitian ini yaitu tata cara pelaksanaan rambu rambu K3  dalam rangka pemenuhan HAM narapidana. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya rambu rambu K3 untuk  mengantisipasi, meminimalisir korban jiwa, memberikan rasa aman dan keselamatan pribadi bagi narapidana. Kebaruan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan rambu rambu K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana yang selama ini kurang diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Selama ini pandangan masyarakat terhadap narapidana masih negatif, narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat dan harus mendapat pembalasan dengan dimasukan ke dalam lapas. Dengan penelitian ini  diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap narapidana. Sampai saat ini belum ada pelaksanaan mengenai rambu rambu K3 dalam upaya evakuasi narapidana di dalam lapas. Disamping itu belum ada  lapas di Indonesia yang menerapkan hal tersebut.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): Law and Justice Volume 4 No 2 2019 Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol.2 , No. 2, Oktober 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 2, No. 1, April 2017 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 Vol. 1, No.1, Oktober 2016 More Issue