Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2021): Januari-April"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Susanto, Christ Aldo]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28726
<![CDATA[AbstractThis legal writing aims to find out how the formation of a foundation, the terms and responbilities of the foundation as a legal entity in Indonesia and to know what the duties and authorities off all organs, both mentors, managements and supervisors, especially in terms of the transfer of asset owned by foundations in Indonesia. This research is a descriptive legal research. The research method uses a qualitative approach. Legal materials that has been used is the primary legal materials and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is carried out by the interviews and the study of literature. Development of the foundations in Indonesia has been very good, this is evidence by the existence of laws that have been ratified and must be adheard to by all components of the foundations in Indonesia. The foundations as a legal entity certainly has rules like other legal entities in Indonesia, including the transfer of assets owned by the foundation.The transition rules of the foundation’s assets which often cause many problems. This study will examine how the regulations on the transition of assets belonging to the foundation according to the law in force in Indonesia. AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitin ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan megkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. ]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wijayanti, Ditarizky]]>;
<![CDATA[yono, Puji]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28760
<![CDATA[Abstrack:This research aims to examine the legal protection of investor in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the regulation of peer to peer lending platform in Indonesia and what kind of risk that investor faced thorugh investement in peer to peer lending . This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that there was regulations that adjust about the legal protection in prefentive and repressive for investor in peer to peer lending. But there aren’t any specific regulation that adjust about financial technology and peer to peer lending itself.AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai peer to peer lending serta kelemahan penerapan peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait financial technology dan peer to peer lending itu sendiri.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KPKNL (Studi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang ]]>
<![CDATA[Daniati, Windy Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28744
<![CDATA[AbstractThis article aims to understand the process of implementing the Underwriting Rights Execution in resolving credit problem at PT. BRI (Persero) Tbk Pandeglang Branch through KPKNL. This study is a prescriptive normative legal research. The research was done at PT. BRI (Persero) Tbk Pandeglang Branch. The types and data sources of this study include primary data and secondary data. The technique of collecting data was through interviews and literature studies. Data analysis techniques are done deductively. The results of this study, it is known that credit problems that occurred at PT. BRI (Persero) Tbk The Pandeglang branch, was due to that the debtor defaulted because he was unable to pay off his debt after a certain period of time, in accordance with the provisions of the law, the bank will carry out credit guarantee execution. the bank executes credit guarantees that refer to the provisions stipulated in Article 6 of Act Number 4 of 1996 concerning the Right to Underwrite Land and Objects Relating to Land (Underwriting Rights Law). AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyeselasaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN ANTARA PRODUCTION SHARING CONTRACT COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Floriantina, Elisha]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.29216
<![CDATA[AbstractThe upstream oil and gas business is one of the important natural resource management efforts in Indonesia. This is because Indonesia is one of the countries that have natural wealth in the form of oil and gas. For this reason, a good contract system is needed so that the management of upstream oil and gas can be carried out to get the maximum benefit. In 2017, Indonesia has changed its management system from cost recovery to gross split. In this article, the author will explain the comparison between the two systems. The type of research used is normative prescriptive. The approach used is the statute approach. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author is by literature review. Based on the results of the research and discussion conducted, it can be seen the differences and similarities in the cost recovery system and gross split. AbstrakUsaha hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu usaha pengelolaan sumber daya alam yang penting di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Untuk itu diperlukan adanya sistem kontrak yang baik agar pengelolaan hulu migas dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Pada tahun 2017, Indonesia menggati sistem pengelolaannya dari cost recovery menjadi gross split. Pada artikel ini, Penulis akan menjelaskan perbandingan antara kedua sistem tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui perbedaan dan persamaan sistem cost recovery dan gross split. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Sengketa Desain industri dan Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Filianky, Novita Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28660
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the protection of Industrial Design and Copyright in the dispute between Industrial Design and Copyright, and an appropriate legal protection system is applied to minimize industrial Design and Copyright disputes. The research method used in writing this law is a normative prescriptive research. Sources of secondary data are processed using a statutory approach and a case approach (statute approach) which is still relevant to the problem. The results of the study can be concluded, that the purpose of legal protection from the Industrial Design Law and Copyright Act has not really been achieved in the dispute between Industrial Design and Copyright. This can be seen in the decisions of Industrial Design and Copyright disputes that cannot cancel the Industrial Design on a Copyright basis even though there are clear violations in it. The Copyright and Industrial Design Overlapping Protection System that is appropriately applied to minimize industrial and Copyright Design disputes is a double overlapping protection system.AbstrakArtikel ini ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan overlapping ganda.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi E-Commerce ]]>
<![CDATA[Aryani, Ervita Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28922
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the legal remedies and choice of law that can be taken in resolving e-commerce transaction disputes and to know the mechanism of cross-country compensation in resolving e-commerce transaction disputes. This research is normative prescriptive, using the conceptual approach and legal approach. Sources of legal materials using a source of primary and secondary legal materials. The legal materials collection techniques used are literature study and analytical techniques used are deduction method. There are preventive and repressive efforts in resolving disputes over e-commerce transactions. Whereas the choice of law known in Private International Law is the choice of law explicitly, the choice of law secretly, the choice of law that is considered, and the choice of law hypothetically. Then the cross-country compensation mechanism in the settlement of e-commerce transaction disputes is divided into 3 (three) parts, namely compensation made voluntarily, compensation through non-litigation, and through litigation. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi. ]]>
<![CDATA[Alasan Mediasi Belum Menjadi Model Utama Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kusumaningrum, Diah Rahma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.41464
<![CDATA[AbstractThis article was arranged to find out the reasons why mediation has not become the main model in efforts to resolve business disputes. The existence of mediation in Indonesia is an effort to overcome the heaps of cases increasing every year. Mediation has been regulated through Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Court-Annexed Mediation Procedures. However, the existence of mediation in Indonesia is not optimal yet that business disputes cannot be resolved efficiently. This research is descriptive empirical legal research. Primary data used in this study include the 2019 Supreme Court Annual Report and the results of the previously conducted interview. Secondary data used include legal products regarding mediation. The analysis was conducted with qualitative and quantitative analysis methods with the critical theory paradigm. The results of this research show that mediation has yet become the main model in business disputes resolution in Indonesia because the existing legal substance does not prioritize mediation as an effort to resolve business disputes, thus still consider it as an alternative effort; the enforcement apparatus still needs to be given a deep understanding related to mediation, in terms of the judicial mediator and judicial staff there is still a need to improve its performance; and because the legal culture of the people who are still yet to accept mediation as the main effort in resolving disputes.AbstrakArtikel ini disusun guna mengetahui alasan mengapa mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis. Mediasi hadir di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi penumpukan perkara yang terus meningkat setiap tahunnya. Mediasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, eksistensi mediasi di Indonesia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sampai saat ini belum optimal sehingga sengketa bisnis belum bisa terselesaikan dengan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019; serta hasil wawancara. Data sekunder yang digunakan mencakup produk hukum yang mengatur tentang mediasi. Analisis dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang dijalankan dengan paradigma critical theory. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, antara lain karena substansi hukum yang ada belum mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, dan masih menganggapnya sebagai upaya alternatif; aparat penegaknya masih perlu diberikan pemahaman yang mendalam terkait mediasi, dari segi mediator hakim dan pegawai pengadilan masih perlu adanya peningkatan kinerja; serta budaya hukum masyarakat yang masih belum menerima mediasi sebagai upaya utama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT ]]>
<![CDATA[Kurniawati, Yonna Aprilla]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28946
<![CDATA[abstractThis articles aims to find out what problems arise if there is a default of contract and resolution of the problem. The type of research that the author uses in preparing this legal research is the non-doctrinal research is descriptive research. The approach used is a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data are interview and literature study. Data analysis techniques use qualitative data by using, grouping, and selecting data obtained from field research, then proceed with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that PT Cemerlang Unggas Lestari is a provider of production facilities for broiler cultivation. PT Cemerlang Unggas Lestari implements a system of partnership with community farmers. Collaborative partnership arises through an extensive process to community farmers, which is then set forth in a Broiler Cultivation Partnership Cooperation Agreement. In the partnership cooperation agreement, it was concluded that there were several problems related to the non-registration of collateral and immovable property belonging to the nucleus by the nucleus and there were several plasma parties who defaulted. How to solve the problem through negotiation. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Afrianarko, Fairuz]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.29144
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the fulfillment of the insured's right when the insurance company is declared bankrupt. Bankruptcy decisions by the court have a legal effect on the loss of the bankrupt debtor's authority in managing his property. The authority will be transferred to the curator as the party managing the bankrupt assets. This condition allows the insured's rights not fulfilled in the insurance agreement due to bankruptcy. Based on that, there is a need for further research on the legal basis and mechanism for fulfilling the rights of the insured. The method used is normative legal research that is prescriptive. Based on the results of the study, the fulfillment of the event's insured rights or events that become the object of insurance occur when the insurance company is in bankruptcy, the insured has the right to receive payment of claims from bankrupt assets., these provisions are regulated in Article 52 paragraph (2) of Law No. 40 of 2014 about Insurance. Whereas the insured whose event has not occurred until the bankruptcy settlement is completed and still has the remaining premium from the rest of the insurance period, the insured has the right to request termination of the agreement and get the restorno premium as stipulated in Article 281 KUHD. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan berakibat hukum terhadap hilangnya kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya. Kewenangan akan beralih kepada kurator selaku pihak yang mengurusi harta pailit. Kondisi ini memungkinkan tidak terpenuhinya hak tertanggung dalam perjanjian asuransi karena terjadinya kepailitan. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme pemenuhan hak tertanggung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tertanggung yang evenemen atau peristiwa yang menjadi objek asuransi terjadi pada saat perusahaan asuransi dalam kondisi pailit  maka tertanggung berhak mendapatkan pembayaran klaim dari harta pailit, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan tertanggung yang evenemennya belum terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dan masih memiliki sisa premi dari sisa masa pertanggungan, maka tertanggung berhak untuk meminta pengakhiran perjanjian dan mendapatkan premi restorno yang diatur dalam Pasal 281 KUHD. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK SEBAGAI PEMEGANG KOMPONEN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN ]]>
<![CDATA[Dias Rahmadhani, Pradnya Paramitha]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28874
<![CDATA[AbstractThe purpose of this study is to know about the legal protection the parties as components of aircraft components as collateral for fiduciary debt in credit agreements in the context of developing the aviation industry.This research is a normative law research which is descriptive. It used statute approach and comparative approach. The materials used in the research are primer law material and secondary law material by using library research as the data collection technique. In analyzing the law material, the researcher used the method of syllogism deduction to explain the general things to draw the specific conclusion. Based on the result it can be concluded that the importance of legal certainty of aircraft as a guarantee as collateral for credit agreements in the development of the aviation industry , because many uses of aircraft in this era so that special regulations are needed about the legal certainty of aircraft as a guarantee as collateral for credit agreements in the development of the aviation industry.]]>
