cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 1   2   3   4   5 
STUDI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) JENANG DI KABUPATEN PONOROGO DALAM UPAYA MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF ', Risky Kharisma Manggara; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29964

Abstract

AbstractThis article aims to find out about the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection in the field of brand and provide solutions to address these obstacles. Empirical legal research is descriptive research location in Ponorogo. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and the study of librarianship. Technique of data analysis is done with a qualitative analysis of the interactive model. The results of this study discusses the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection brand. Barriers experienced by SME offender jenang in Ponorogo writers clarifikasion into two internal obstacles experienced by SME the abuser is the lack of information about the legal protection especially in the field of branding, in addition the limitations of funds as well as concerns its brand denied admission and perpetrators of SME still consider his effort was still not forward/small so it does not need to be registered. While the external obstacles i.e. obstacles that occur outside of the perpetrators of the barriers SME, about the cost of the administration of the registration of an expensive brand, brand registration site distances and time of registration of a brand that takes a long time. Solutions for internal and external barriers, namely SME should be more perpetrator digging information about the protection of the law in particular brands and follow the training activities in the conduct of the local government. Ponorogo and provide financing facilities for the registration of the brand.Keywords: Brand; Small And Medium Businesses; EkonomiKreatif.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model.Hasil penelitian ini membahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  merek.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yaitu  h ambatan internal yang dialami pelaku UKM adalah kurangnya informasi tentang perlindungan hukum khususnya dibidang merek, selain itu keterbatasan dana serta kekhawatiran mereknya ditolak pendaftarannya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan tersebut yaitu mengenai biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh dan waktu pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama.Solusi untuk hambatan internal dan eksternal yaitu pelaku UKM harus lebih menggali informasi tentang perlindungan hokum khususnya merek dan mengikuti kegiatan pelatihan yang di adakan Pemerintah Daerah. Kabupaten Ponorogo serta memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.Kata Kunci: Merek; Usaha Kecil Menengah; EkonomiKreatif.
PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP URGENSI PENERAPAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) ,, Raissa Diva Kirana; ,, Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30138

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether or not the understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Surakarta City, to the application of the regulations stated in Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication (According to the research in the Department of Cooperatives and UMKM Surakarta) registration of brands and constraints that hinder the implementation of the law to the entrepreneurs of MSMEs. This understanding includes several factors that influence from culture to moral values. This legal research is an empirical or sociological juridical research, which studies the problem directly to the target (in this study the entrepreneur of MSMEs). Techniques of collecting legal materials with questionnaires, interviews, and literature study. Based on the results of this study and discussion, the conclusion of the unequal distribution of the related understanding of Brand rights as regulated in Law Number 20 of 2016 on the entrepreneurs of MSMEs, whether the understanding of the definition of the rights of the brand itself, the benefits, and the procedure of registration. The factors that become obstacles hampering the implementation of this law on the entrepreneurs of SMEs in Surakarta.Keywords: Understanding; Trademark Rights and Geographical Indicatio; MSMEs entrepreneursAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidaknya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sesuai penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) terkait pendaftaran merek beserta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut pada pelaku UMKM. Pemahaman ini meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral. Penelitian hukum ini merupakan penilitian empiris atau yuridis sosiologis, yang mempelajari masalah dengan langsung pada sasarannya (dalam penelitian ini pelaku UMKM). Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum meratanya pemahaman terkait Hak merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada para pelaku UMKM, baik pemahaman mengenai pengertian hak merek itu sendiri, manfaat, maaupun prosedur pendaftarannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang ini pada pelaku UMKM di Surakarta. Kata Kunci : Pemahaman; Merek dan Indikasi Geografis; Pelaku UMKM
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM KORPORASI TERBUKA YANG DINYATAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sahita, Laras Ayu; Asrori, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39326

Abstract

AbstractThis article aims to determine about legal protection for consumers of securities companies that purchase shares of public listed company that committed acts of corruption. This article using a normative prespectivelegal research with statue approach. Legal materials that used include primary and secondary legal material obtained by data collection techniques based on literature study with analysis techniques with deductive logic, explain a general thing then drawing it into more specific conclusions. The result of this study explains that there is a legal protection in the form of efforts that can be done by the investors as explained in the Chapter VI Article 28 through Article 30 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority (FSA) and also through the predetermined Internal Dispute (IDR) mechanism by FSA. If the mechanism unsuccessfully, then they can do an alternative dispute resolution through an Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector as regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013. As a customer, it is expected to find out more about their rights and obligations in the capital market sector before deciding to invest their funds through a securities company. FSA also needs to provide more education regarding the rights and obligations of financial service businesses and financial service consumers. In addition, it is expected that the FSA can have a greater role related to the protection of consumers and society.Keywords: Protaction; Securities Companies; Consumers of Securities Companies.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu  menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga melalui mekanisme Standar Internal Dispute (IDR) yang telah ditentukan oleh OJK. Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013. Sebagai nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. OJK juga perlu memberikan edukasi lebih terkait hak dan kewajiban baik pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan, selain itu OJK diharapkan dapat memiliki peranan yang lebih besar lagi terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.Kata kunci: Perlindungan; Perusahaan Efek; Konsumen Perusahaan Efek.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERBANKAN ATAS MUNCULNYA ISU RUSH MONEY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Wibowo, Adi Candra; Djuwityastuti, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40351

Abstract

AbstractThis article aimed to research law’s patronage toward banking institution and law’s patronage toward bank’s customer regarding the reappearance of Rush Money issue based on Regulations Number 10 Year 1998 pertaining to banking institute. This research is a prescriptively normative legal research. Data used consisted of primary data, and secondary data including primary legal product and secondary legal product. Data collection technique used in this research is literature review method. The data that’s used thus been analyzed using deduction method which explain the general statement then pull it into specific conclusion. Based of the result of the research and discussion, conclusion’s generated. First, law’s protection for banking institution in Indonesia carried out seriously considering that bank is an institution that collect public’s fund, the presence of Regulations Number 10 Year 1998 about banking institutions and supervisor incorporated with Financial System Stability Committee is a proof for the importance of banking insittions, thus it makes Rush Money issue as merely an issue, that it is not really happening. Second, protection for banking customer according to Regulations Number 10 Year 1998 about banking institutions, i.e. by having a direct protection using Deposit Insurance Institutions and the Rights of Customer’s Preferred Fund Deposit. In additions, the regulations also described an indirect protection, among others, the existence of Precautionary Principle, Credit Limit, Obligations to Announce the Balance of Income and Outcome, also Merger, Consolidation, and Bank Acquisition. The Deposit Insurance Institution also served to ensure banking customer’s savings in every bank throughout Indonesia.Keywords: Protection; Banking; Rush MoneyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas munculnya isu Rush Money berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan, Kesatu, perlindungan hukum bagi lembaga perbankan di Indonesia dilaksanakan sangat serius mengingat perbankan adalah institusi yang menghimpun dana masyarakat, hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan lembaga-lembaga pengawas perbankan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah bukti bahwa pentingnya institusi perbankan di Indonesia, hingga  menjadikan isu Rush Money hanya sekedar isu dan tidak benar-benar terjadi. Kedua, perlindungan  kepada nasabah perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu adanya perlindungan secara langsung menggunakan Lembaga Asuransi Deposito dan Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana. Selain itu, dijelaskan pula perlindungan secara tidak langsung, antara lain adanya Prinsip Kehati-hatian, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Kewajiban untuk Mengumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi, dan yang terakhir yaitu Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan juga bertugas untuk menjamin seluruh simpanan nasabah perbankan di Bank seluruh Indonesia.Kata Kunci: Perlindungan; Perbankan; Rush Money
PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG WATES Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19248

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates. This type of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has provided protection for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the bank. Legal protection against the insurer of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998, Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 Regarding Position of Notary, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.03/2017 Concerning Obligation of Preparation and Implementation of Credit Policy Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number 7/3/DPNP dated January 31, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks. Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah memberikan perlindungan untuk penanggung perorangan dalam perjanjian kredit. Bentuk perlindungan tersebut dintaranya yaitu penanggung dapat meminta ganti kerugian kepada debitur atas apa yang telah dibayarkannya, penanggung berkedudukan sebagai pendamping debitur, dan adanya penerapan restrukturisasi kredit oleh bank. Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah sesuai dengan beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan
EFEKTIVITAS JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI CABANG SURAKARTA DAN BANK BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA Yunianti, Nur Intan; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40383

Abstract

AbstractThis article aims to determine the effectiveness of personal guarantees on the settlement of nonperforming loans at the Bank BRI of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah of Surakarta Branch. This study uses empirical(nondoctrinal) legal research methods with the nature of descriptive research and qualitative approaches. The study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.  Data collection techniques in the form of taking primary data from interviews or interviews accompanied by studies of supporting documents. The results of the study indicate that there is a guarantee of individuals (borgtocht) in the form of coorporate guarantees and personal guarantees as an additional guarantee after the existence of material guarantees (fixed assets) but is able to be a tool for creditors in monitoring the continuity of the debtor’s business. Based on the results of the study according to the authors it can be seen that the effectiveness of individual guarantees in the settlement of non-performing loans is less effective because it is less able to guarantee the completion of credit at the BRI Branch of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah Surakarta Branch considering the execution of the execution is too complicated. As well, these two banks have never sued the execution of individual guarantees to the District Court. During this time credit settlement uses fixed assetsKeywords: Effectivity, Credit, Persnal GuaranteeAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui efektivitas jaminan perorangan (personal guarantee) pada penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (nondoktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif and pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan  sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan Perseorangan (borgtocht) baik berupa coorporate guarantee maupun personal guarantee sebagai jamminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan (fixed asset) namun mampu sebagai alat bantu kreditur daalam memonitor kelangsungan usaha debitor. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui bahwa efektivitas jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah kurang efektif karena kurang dapat  menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, kedua bank ini belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri. Selama ini penyelesaian kredit menggunaka jaminan kebendaan (fixed asset)Kata kunci: Efektivitas, Pemberian Kredit, Jaminan Perorangan
TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA Katrinasari, Bella; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19364

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to review the form of the breach law and the legal protection of trade secrets in franchisor business in Indonesia. Collecting primary and secondary law material through literature review technique. Agreement arranged in III KUHP about engagement. In Komala restaurant franchise agreement there are due to law in case of breach, that is when the franchisee do not pay the royalty fee to the franchisor, so franchisee obliged to pay the royalty fee who have not paid to the franchisor interest expense in payment royalty fee. In an culinary enterprise which is franchised must be have a secret like secret ingredients also the business implementation method. Trade secrets in franchise need to be protected to prevent recipe burglaries and unhealthy business competition. The franchisee must replace the loss of the secret company ownership. The franchise agreement is one of the law protection aspects. It is because agreement can be used as strong legal fundament to enforce legal protection of trade secrets and for both sides.Keywords: Franchise, Trade Secrets, Breach.AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian dalam perjanjian serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam bisnis waralaba kuliner di Indonesia. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian waralaba Komala restaurant terdapat akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor serta bunga keterlambatan dalam pembayaran royalty fee. Dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak penerima waralaba diwajibkan mengganti kerugian terhadap hak kemilikan rahasia perusahaan. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.Kata Kunci: Waralaba, Rahasia Dagang, Wanprestasi.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB PADA MAINAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR Suprapto, Sari Tri; Budi Kharisma, Dona
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48413

Abstract

AbstractThis article aims to determine the factors that hinder the effectiveness of the application of the Indonesian National Standard (SNI) on children’s toys. The research methodology used is empirical research, whichis researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field or thecommunity. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniqueused in gathering legal materials is depth interviews and document studies or library materials. Theresults showed that there were factors that hindered the effectiveness of the implementation of the Indonesian National Standard (SNI), which was due to the community being indifferent or not paying attention to the importance of standardization in children’s toys besidesthe lack of merchant knowledgeto the importance of SNI in children’s toys.In the application of SNI, there are inhibiting factors, namelythe Law factor indicated by the absence of regional regulations governing mandatory SNI on children’stoys, law enforcement factors namely the lack of work ethic in law enforcement, facility and infrastructurefactorsare indicated by communication tools that do not yet support the role of law enforcers to maximizetheir performance, community factors many people who do not know the importance of SNI in children’stoys due to the lack of socialization they get, cultural factors are shown by the legal culture or immaturelegal habits of society so that the effectiveness of the mandatory forefront of SNI is not running optimally.Keywords: SNI; Children Toys; Effectiveness.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak. Metodologi penelitian yang digunakan adalahpenelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitianterhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakanadalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukumadalah depth interview dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapatfaktor yang menghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dikarenakanmasyarakat acuh atau tidak memperhatikan betul pentingnya standardisasi pada mainan anak selainitu  kurangnya pengetahuan pedagang terkait pentingnya SNI pada mainan anak. Dalam penerapanSNI terdapat faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor Undang-Undang ditunjukkan dengan belumadanya peraturan daerah yang mengatur tentang wajib SNI pada mainan anak, faktor penegak hukumyaitu masih kurangnya etos kerja pada penegak hukum, faktor sarana dan prasarana ditunjukkandengan alat komunikasi yang belum menunjang peranan penegak hukum untuk memaksimalkankinerjanya, faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya SNI padamainan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mereka dapatkan, faktor kebudayaan ditunjukkandengan budaya hukum atau kebiasaan hukum masyarakat yang belum matang sehingga efektivitas penerapan wajib SNI tidak berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: SNI; Mainan Anak; Efektivitas.
KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn) Perdana, Karlina; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19398

Abstract

AbstractThis legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses  doctrinal  or  normative  prescriptive  research  methods.  Results  of  this  study  is  the  absence  of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.Keyword: Trademark registration, weakness of Act AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU
PROBLEMATIKA HUKUM ARBITRASE ONLINE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Bagaskara Aji, Ilham; Pujiyono, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48429

Abstract

AbstractThis article describes and examines the problem, first, the legal standing of the Arbitration Online  according to Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Secondly, there are legal problems if online arbitration is carried out in Indonesia. This research is prescriptive normative legal research. Types of data and sources of research material include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature and through Cyber media, furthermore the technical analysis used is the deductive method. The results show that online arbitration can actually be carried out in Indonesia. Through Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that were changed using Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems the government has provided the means and foundation for carrying out online arbitration. Online arbitration has advantages in the speed and efficiency of dispute resolution times. However, online Aribtrase also has some disadvantages such as how to registering decisions in court, the presence of witnesses in court, piracy and hacking, and unequal electronic means.Keywords: Alternative Dispute Resolution; Online Arbitration; Electronic Document; Law No. 30 of 1999AbstrakArtikel ini ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, kedudukan hukum Arbitrase  Online menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, problem hukum apabila arbitrase online dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data dan sumber bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online sebenarnya sudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Melalui Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang diubah menggunakan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik pemerintah telah memberikan sarana dan landasan untuk melaksanakan arbitrase online. Arbitrase online memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi waktu penyelesaian sengketa. Akan tetapi arbitrase online juga memiliki beberapa kekurangan seperti bagaimana pendaftaran putusan di pengadilan, kehadiran para saksi dalam persidangan, pembajakan dan peretasan, dan sarana elektronik yang kurang merata.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Online; Dokumen Digital; UU No. 30 Tahun 1999

Page 1 of 20 | Total Record : 194

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI