cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 28 NOMOR 1, 2020" : 7 Documents clear
Foundation Rules: Establishing Ideal Concepts in Foundation Laws Agus Nurudin
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9888

Abstract

As welfare state, Indonesia is obliged to meet the basic social and economic needs of every citizen in order to guarantee a minimum standard of living. Inclusive welfare development is based on pro-ductivism, universal social investment and democratic governance. This article was conducted using library research with statute, comparative, and conceptual approaches. Meanwhile, data were analyzed descriptively, consisting of quotes. The results show that the foundation organs can be divided into three parts, namely the trustee, management and supervisor. Foundation as a legal entity has a distinctive character. This type of legal entity was born because of a legal act that is the separation of a number of wealth from the founder with a specific purpose. Limitation of the foundation as a legal entity may include several things, namely: the foundation as a legal entity, the wealth separated by the purpose of founding the foundation, does not have members, the founding of the foundation and the articles of association. Finally, it is appropriate that the Foundation Law to be reconstructed (building ideal concept) by including the roles, functions, responsibilities, obligations, and rights of the founders to avoid conflicts that might occur in the future.
Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Industri Penerbangan Wahdah Zainal Imam
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9696

Abstract

Keberadaan instrumen hukum yang sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan industri penerbangan yang memadai mutlak diperlukan. Diperlukan sinergitas antara para pihak terkait; Pemerintah sebagai regulator dan Swasta sebagai penyelenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (satute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk melakukan pembinaan penerbangan. Melihat kewenangan sedemikian besarnya itu, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara di Indonesia, maka pengguna jasa angkutan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan hukum administrasi dan menurut hukum pidana serta bertanggunggugat menurut hukum perdata.
Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha Roni Bara Pratama; Rizky Ramadhan; Yoses Kharismanta Tarigan
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.10175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan saham silang pada perusahaan berbentuk grup. Kepemilikan saham untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui skema kepemilikan saham silang, dengan atau tanpa perusahaan perantara, merupakan perbuatan melawan hukum. Kendati Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah melarang adanya kepemilikan saham mayoritas yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak secara tegas menyatakan pelarangan atas kepemilkan saham silang. Hal ini seringkali dianggap sebagai salah satu kelemahan dalam penerapan hukum persaingan usaha. Pada kasus Temasek, Telkomsel dan Indosat, KPPU berpendapat bahwa Temasek telah melanggar ketentuan UU No. 5/1999 karena kepemilikan saham silang melalui induk dan anak perusahannya pada Telkomsel dan Indosat yang menyebabkan terjadinya penguasaan pasar dan penentuan tarif yang merugikan konsumen. Sementara KPPU berpendapat lain pada penanganan kasus MNC yang memiliki saham pada tiga stasiun tv swasta yaitu RCTI, TPI dan Global TV. Ketentuan hukum yang berbeda-beda tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Strategi Institusional Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ruslan Abu
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9697

Abstract

Tanah merupakan sumber daya utama dan menjadi tempat temu kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam kenyataannya terjadi berbagai konflik kepentingan, terlebih lagi jika belum ditetapkan kepastian hukum pemilikannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau penelitian hukum non-doktrinal. Tipe penelitian ini bersifat eksplanasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (socio-legal approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan umum adalah kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan berbagai pihak terkait. Mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan, pengadaan lahan untuk kepentingan umum sudah menjadi tugas pokok. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini, harus melalui empat tahapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2014. Dinas PKP2 memfasilitasi pengadaan tanah, dengan membentuk tim persiapan yang anggotanya terdiri perwakilan dari seluruh SKPD terkait.
Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif Yuliana Ira Ekawaty; M. Arfin Hamid; Muhammad Basri
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9698

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi pewarisan berbeda agama dalam masyarakat adat Tionghoa ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Tionghoa beragama Islam tidak dapat mengenyampingkan Hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Implikasi dalam perspektif hukum Islam walaupun di dalam masyarakat tidak secara riil dapat dilihat tetapi dikarenakan tidak mengikuti hukum Islam, maka implikasinya adalah sanksi negatif, kesengsaraan, dan dosa dari Allah SWT.
Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Haris Abbas
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i1.9840

Abstract

Dinamika pembangunan nasional secara komprehensif berbasis hukum diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tataran konseptual, pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah, apabila diawali dengan koordinasi perencanaan yang matang dan profesional, serta memperhatikan aspek berkelanjutan. Permasalahan penelitian ini fokus pada telaah konsep ideal model koordinasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada peneltian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan triangulasi melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan, baik secara vertikal maupun horizontal di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hanya saja, koordinasi yang terbangun belum optimal sesuai perencanaan pembangunan daerah, artinya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut secara vertikal (struktural) dan horizontal (fungsional). Hasil penelitian ini menemukan model koordinasi terpadu yang tepat untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Model ini menjalankan sistem kerja terpadu secara sistematik dengan isu-isu atau tema perencanaan yang diprogramkan. Bersifat konsisten dengan semua aktivitas perencanaan pembangunan, logis secara intelektual, analisis dan kajian serta bersifat kompleks sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang terencana, terarah dan berkelanjutan.
Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional Iin Karita Sakharina
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 1, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pengungi internasional yang berada di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan tersebar hampir di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Letak Indonesia yang secara geografis sangatlah strategis menyebabkan Indonesia menjadi Negara transit yang paling popular untuk disinggahi sebelum mereka melanjutkan ke Negara tujuan, Permasalahannya adalah untuk sampai Negara tujuan tidaklah semudah yang dibayangkan oleh pengungsi ini karena ada mereka harus mendapat persetujuan penerimaan dari Negara yang hendak dituju, dan itu tidaklah mudah dan cepat seperti yang mereka harapkan, sehingga yang terjadi banyak pengungsi harus yang tertahan di Indonesia selama beberapa tahun dengan tidak adanya kepastian dari Negara tujuan. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951, namun berdasarkan prinsip non refoulement maka Indonesia tetap menerima pengungsi yang terus saja berdatangan dari tahun ke tahun dengan alasan kemanusiaan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue