cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2017): Januari" : 5 Documents clear
Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Gustiana Anwar Kambo
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.104 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Kedua hal itu mendasari penguatan identitas perempuan yang dibangun oleh Indah Putri Indriani untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Walaupun terdapat keseimbangan dalam keikutsertaan perempuan dalam kontestasi tersebut, namun masih terdapat penafsiran yang mengganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena secara historis Luwu Utara tidak pernah di pimpin oleh Perempuan, sekaligus menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin masyarakat yang heterogen di Luwu Utara.
Pengalaman Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo Laila Rahmawati Rahman; Jusuf Harsono; Dian Suluh Kusuma Dewi
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.102 KB)

Abstract

Kajian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan 30% kota perempuan dalam aktifitas politik bisa terwujud, karena selama ini masih banyak persoalan struktural dan kultural yang membentuk streotip bahwa perempuan merupakan masyarakat kelas 2 (dua) dalam kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun sudah terpenuhi  kuota 30%  pada partai Gerindra, PAN dan Golkar pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, namun partai politik mengaku jika kader perempuan yang dimiliki banyak yang tidak mau menjadi calon legislatif, akan tetapi partai politik tetap mendaftarkannya supaya lolos persyaratan pemilihan legislatif.
Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa Nurul Fibrianti
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.871 KB)

Abstract

Expansion area is considered as an appropriate solution to accelerate development and increase regional prosperity. The research aims to describe and analysis the dynamics of among the actors of local politician in preparing the regional expanding of new autonomy of region of Balanipa. The writer used the concepts of decentralization and regional autonomy, concept of the formation of New Autonomy Regency (NAR), concept of elite theory and concept of conflict theory. The method used was qualitative and with analysis descriptive approach. The research was conducted in Polewali Mandar regency as a mother region. The data were collected with interview, field observation. Library Studi, then the data were analyzed and concluded with data reduction technique. The results indicate the occurence of dynamics between political actors take place in expansion preparation of regency candidate of Balanipa. Dynamics occurs at the level of the internal actor executives, legislative, public figures and between political actors. But behind the conflict eventually leads to a consensus (agreement) is to jointly agree on the existence of Balanipa expansion. The occurance of dynamics influenced by five factors i.e. historical factors of Balanipa, public welfare improvement, actors’ willing to be adopted as public figures, the interest to gain power and promise of the campaign prior to the election implementation.
Politik Patronase di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Abdul Chalid
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.918 KB)

Abstract

Pemerintah pusat mengucurkan program Sekaya Maritim yang kemudian dimanfaatkan dalam politik patronase menjelang Pilkada serentak tahun 2015 di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi kepentingan politik yang memanfaatkan Sekaya Maritim dari elit ke tengah masyarakat nelayan Bontoa. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data tertulis berupa dokumen-dokumen, karya ilmiah, dan kepustakaan, serta data lisan melalui wawancara langsung dengan responden atau narasumber di lapangan. Narasumber dipilih dengan tekhnik keseuaian dan bola salju. Hasilnya dianalisis secara deskriptif, dan menunjukkan bahwa Sekaya Maritim memang jadi modal politik patronase oleh petahana. Program disalurkan melalui aktor perantara (broker atau middleman) dalam bentuk proyek pork barrel, dan berupa barang untuk kelompok (club goods). Aktor politik atau patron perantara adalah sosok yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat nelayan, seperti punggawa, ketua kelompok nelayan, jejaring birokrasi pemerintahan, baik di kecamatan, maupun tingkat desa, hingga dusun. Juga Jejaring partai politik dan agama. Mereka menjalin relasi patron-klienyang klientelistik.
Badan Usaha Milik Negara dan Politik pada Era Reformasi: Refleksi Ekonomi-Politik Herdi Sahrasad
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.791 KB)

Abstract

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan sokoguru kekuatan ekonomi nasional. Namun pada era reformasi pasca Presiden BJ Habibie, harus diakui bahwa BUMN-BUMN yang ada, termasuk Bank Mandiri, Pertamina, Indosat, Telkom dan seterusnya, telah menjadi jarahan atau rebutan kekuatan-kekuatan politik (partai politik).   Di era reformasi, persaingan politik itu menemukan “reinkarnasinya” di lahan subur yakni  BUMN dan birokrasi dengn tujuan merebut sumber daya ekonomi-politik milik public yang masih tersedia. Akibatnya, hampir seluruh BUMN terus menjadi sorotan publik akibat mengalami politisasi diam-diam (rahasia) oleh partai-partai yang berkuasa dalam pemerintahan sejak era Gus Dur-Megawati maupun koalisi Mega-Hamzah hingga era SBY-Boediono dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mestinya BUMN dikelola secara profesional, dan dijauhkan dari politisasi, namun realitas politik berbicara lain. BUMN terus menjadi ‘’lahan jarahan’’ partai-partai politik yang menempatkan orang-orangnya di badan usaha milik rakyat tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2019): Januari Vol 4 No 2 (2018): Juli Vol 4 No 1 (2018): Januari Vol 3 No 2 (2017): Juli Vol 3 No 1 (2017): Januari Vol 2 No 2 (2016): Juli Vol 2 No 1 (2016): Januari Vol 1 No 2 (2015): Juli Vol 1 No 1 (2015): Januari