Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU PEMERINTAHAN The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Journal of Governance POLITICO Journal of Governance Innovation PERSPEKTIF Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Society
Dian Suluh Kusuma Dewi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Does the Government Effectively in Optimizing Open Data? Analysis "Jago Data" in Yogyakarta Municipality Al Fauzi Rahmat; Achmad Nurmandi; Dian Suluh Kusuma Dewi; Salahuddin Salahuddin
Journal of Governance Volume 4, Issue 2: (2019) December
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.242 KB) | DOI: 10.31506/jog.v4i2.6751

Abstract

Open Government Data (OGD) is a database produced by the government that can be freely accessed, used or modified, therefore, this is a support to increase transparency and public participation. This article aims to analyze the effectively optimizing Open Government Data on the Jogja Go Open Data “JAGO DATA” in Yogyakarta Municipality. Furthermore, the methodology of this article uses qualitative research with in-depth interviews and literature, moreover, the variables of this research are focused on legal guidelines and frameworks (crosstab query is 47.5%), the ability of web portal system (crosstab query is 27.5%), and human resource in government and its attitude (crosstab query is 25%), therefore, its data findings were analyzed with Nvivo 12 plus software. The result of this article shows that the Yogyakarta city government successfully implemented JAGO DATA to support transparency, accountability, and encourage public participation, moreover, it is has implemented directives regarding Open Data regulation and its innovation designed with a collaborative among regional-level work units (SKPD). Therefore, the JAGO DATA portal is rated as user-friendly with the model used at the information stage and its maturity of a web portal is still in the pre-adoption level.
Relokasi Pekerja Seks Komersial setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng Dian Suluh Kusuma Dewi; Yusuf Adam Hilman
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.1-12

Abstract

Penutupan lokalisasi bukanlah perkara mudah, sehingga memerlukan upaya yang berkesinambungan yang memadukan sinergitas berbagai lembaga pemerintah, masyarakat dan juga Non Government Organization. Kajian ini bertujuan untuk mengupas teknis penutupan lokalisasi kedung banteng, yang menjadi lokalisasi ke 46 yang secara resmi ditutup, bagaimanakah langkah – langkah strategisnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian diskriptif, dengan menganalisis data primer dan sekunder, berupa observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara. Proses penutupan dilakukan setelah terbit beberapa aturan hukum. Secara umum proses penutupan telah selesai, namun kemudian muncul beberapa persoalan terkait keberadaan eks pekerja seks komersial yang sulit untuk dikendalikan, karena beberapa program dianggap tidak efektif. fakta di lapangan banyak sekali persoalaan yang belum selesai, terkait dana kompensasi yang diberikan kepada eks – pekerja seks komersial selain jumlahnya yang tidak sama, para pekerja tersebut merasa dana yang diberikan sangat minim, walaupun demikian proses penutupan lokalisasi sudah berhasil dilaksanakan. Secara sosiologis kebijakan tersebut berpengaruh terhadap masyarakaat sekitar dan juga para eks pekerja komersil yang memulai hidup & usaha baru demi kelangsungan hidupnya.
Pengalaman Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo Laila Rahmawati Rahman; Jusuf Harsono; Dian Suluh Kusuma Dewi
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.102 KB)

Abstract

Kajian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan 30% kota perempuan dalam aktifitas politik bisa terwujud, karena selama ini masih banyak persoalan struktural dan kultural yang membentuk streotip bahwa perempuan merupakan masyarakat kelas 2 (dua) dalam kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun sudah terpenuhi  kuota 30%  pada partai Gerindra, PAN dan Golkar pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, namun partai politik mengaku jika kader perempuan yang dimiliki banyak yang tidak mau menjadi calon legislatif, akan tetapi partai politik tetap mendaftarkannya supaya lolos persyaratan pemilihan legislatif.
Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Mohammad Choris Firis Nanda; Muhammad Rijalun Nasikhin; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.607 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v5i1.1411

Abstract

Perceraian di masa kini seolah menjadi sebuah fenomena yang biasa dan dapat terjadi pada seluruh kalangan mana pun. Fenomena perceraian merupakan pemutusan hubungan maupun status yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik laki-kali maupun perempuan yang sama-sama ingin berpisah secara resmi melalui mediator (pengadilan). Dalam penelitian ini, fenomena perceraian difokuskan pada kalangan PNS di Ponorogo yang tentunya prosesnya tidak sama dengna masyarakat umum. Karena harus melalui tahapan tertentu dari mulai tingkat unit kerja masing-masing, hingga tingkat BKPSDM ataupun Inspektorat. Pada dasarnya, hubungan yang harmonis adalah dambaan dari setiap insan. Namun terkadang ada saja permasalaahan yang timbul dan menjadi masalah bagi sebagian orang, karena kurang pandai dalam melakukan manajemen maupun menahan ego masing-masing akibat ketidakcocokan yang dirasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang fenomena perceraian yang melibatkan beberapa kalangan PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara secara tidak langsung sebagai sumber data sekunder (data media online).
Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional (Studi Kasus : Renovasi Pasar Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan) Ovyan Subekti; Syaiful Mahfud Abdulloh; Dian Suluh Kusuma dewi
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.14 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v5i2.1420

Abstract

This study attempts to know of policy the village administration concerning the arrangement traditional markets and obstacles in implementation of policy. Design research used in this research is research descriptive qualitative. A subject in this study is the village head Pakis Baru, and traders and the village around new market. Data collection was carried out by means of observation, interview, and documentation. Data analysis model according to use interaction milles huberman reduction, and the data presentation of data, and withdrawals conclusion. Technique using a technique of the validity of data triangulation. The research results show that the implementation of the management of the policy traditional markets do not to walk to work optimally, this can be seen from : 1). The absence of village regulations as a guideline in manages the markets , as well as ignorance and the organizer of market management activities do not participate renovation village. 2). Not unification sources is required from producers to consumers. 3). Complex causality happened relations, 4). The implementation of a policy which is not in accordance with the initial concept, 5). The absence of understanding to the purpose, communication, coordination, the deployment of the duties of correctly, 6). The misuse of authority the market like a parking lot.
PERCEPTION OF IMPACTED COMUNITY BY THE CONSTRUCTION OF DAMS IN PONOROGO AND PACITAN, EAST JAVA Dian Suluh Kusuma Dewi; Dwiana Binti Yulianti; Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih
POLITICO Vol 19, No 2 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v19i2.2931

Abstract

The aims of this study is to determine whether there are differences impacts and perception on the construction dams in the Ngindeng Village, Sawoo District, Ponorogo Regency and in Karanggede Village, Arjosari District, Pacitan Regenc. The dam construction sites are the location where they live before receiving relocation or compensation in the form of money. In addition, the researchers also looked for differences or similarities related to the socio-economic impacts for community in two different locations. This study used quantitative research methods. The total sample population taken in this study was 29 respondents from each place with a total sample of 58 respondents. Based on research conducted by researchers, it can be concluded that there are differences in perceptions between the people of Ngindeng Village and Karanggede Village, where in the instrument, Ho's perception was accepted and Ha was rejected. While indicators of the impact of development based on socio-economic instruments have the same answer between the people of Ngindeng Village and the people of Karanggede Village, where Ha is accepted and Ho is rejected.
ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008 Fadila Muajaba Kasanah; Dian Suluh Kusuma Dewi
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2, September 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i2.1496

Abstract

Currently, Indonesia is experiencing a polemic about the existence of multiple positions by ministers in the head of a political party. In this case, a big problem arises, one of which is the abuse of power. The purpose of this research is to analyze and examine more deeply about the prohibition of concurrent ministerial positions in political parties based on Law article 23 Number 39 of 2008. The research method used by the author is library research. The purpose of this research method is to examine the object of discussion in the form of written sources in order to obtain clear data and facts by relying on various literatures that have a close relationship with the object of discussion in this study. As for this research, the researcher uses the Statute Approach. By using this legal approach, of course, Article 23 Number 39 of 2008 concerning Concurrent Ministerial Positions in Political Parties will be reviewed in order to be used as a barometer in order to provide justification for the object being studied by researchers regarding Concurrent Ministerial Positions in Political Parties. The results of this study are according to Law Article 23 Number 39 of 2008 the State Ministry discusses the prohibition of concurrent positions. However, in the implementation of Law Article 23 Number 39 of 2008 there are actually multiple interpretations of the existence of the law. In order to avoid multiple interpretations, it is necessary to give firmness. The government should review the law again, and then make improvements to the State Ministry Law. Keywords: Minister; Double job; Political parties
Analisis Hambatan E-Government: Sebuah Kajian Teoritis Dian Suluh Kusuma Dewi; Dwiana Binti Yulianti; Insyira Azhar Yusdiawan
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v21i1.336

Abstract

The existence of the Internet has a tremendous influence on human life in all fields. As a manifestation of improving services to the community, government agencies also use the Internet in providing services which are then known as e-government. E-government is designed as an internet-based service method that is able to provide fast, practical, and efficient services while providing transparency to the public. This article describes the implementation of e-government in government agencies with the aim of analyzing the obstacles found in the implementation of e-government. This article is library research where data collection is done by reviewing and exploring references in the form of articles, journals, books, magazines or other literature related to the topic under study. Data analysis was performed using Nvivo 12 plus. The results of this study indicate that there are three main obstacles in implementing e-government, namely: 1) understanding organizational culture; 2) linking political organization to the barriers of e-government, and 3) technological infrastructure barriers. Knowing these obstacles is expected to be an evaluation material for the government to better prepare for the implementation of e-government.
FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF CLOUD COMPUTING SYSTEMS IN E-TOURISM Dian Suluh Kusuma Dewi; Jusuf Harsono; Dwiana Binti Yulianti; Desriyanti Desriyanti; Hazel Jovita
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v8i2.41553

Abstract

The development of technology, information, and computers is increasingly providing convenience and comfort for users. It is no different from the innovation of the e-Government concept carried out by the government in the tourism sector (e-Tourism). The purpose of this study was to determine the factors that influence the adoption of cloud computing systems in the development of tourism based on technology and information (E-Tourism). The research method used is a literature study with the help of the Nvivo 12 Plus analysis tool. The results show that the adoption of cloud computing systems in the development of E-Tourisme is certainly driven by the many advantages provided, including Ease of Access, Cost Efficiency, Flexibility in Adding Capacity, Ease of Server Monitoring and Management, Increasing Data Availability, Focus on Business Improvement and Business Development. In addition, cloud computing innovates in improving smartphone-based facilities and features. For users, the cloud system provides easy access along with GPS, camera, music player, a dictionary, notepad, and translator, a tourist need.
Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo: Analysis of recruitment and regeneration process of Gerakan Indonesia Raya Party DPC Ponorogo Regency Wahyu Tristiana; Ekapti Wahjuni Dj; Dian Suluh Kusuma Dewi
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v4i1.38

Abstract

This paper aims to see how the Recruitment and Cadreization Process of Women in the Great Indonesia Movement Party, Ponorogo Regency. This study uses a qualitative descriptive research design approach. The results of the study stated that the Gerindra Party DPC Ponorogo Regency uses an open recruitment procedure using selection where every citizen has the right to receive equal treatment and to participate in the political process by joining a political party, not only the party also judges from the experience of the organization, popularity and financial potential of cadre candidates who are prepared as legislative candidates. The process of recruiting political parties is the beginning of political parties, the purpose of which is to prepare recruited cadres who can compete with political cadres from other parties and have the ability to carry out their duties and obligations when elected in the political competition. the recruitment process includes the process of preparing human resources so that in the future they become leaders who can better build the roles and functions of the party and this regeneration is carried out in stages and systematically. Even in political party institutions, affirmative action is carried out by requiring political parties to include at least female representatives in 30% of the establishment as well as in management at the central level
Co-Authors Achmad Nurmandi Al Fauzi Rahmat Desriyanti . Dwiana Binti Yulianti Ekapti Wahjuni DJ Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih Fadila Muajaba Kasanah Hazel Jovita Insyira Azhar Yusdiawan Jesica Destalies Primasari Pamadi Jusuf Harsono Laila Rahmawati Rahman Mohammad Choris Firis Nanda Muhammad Rijalun Nasikhin Ovyan Subekti Putra Anugerah Wibowo Riska Rahayu Salahuddin Salahuddin Salahudin Salahudin Syaiful Mahfud Abdulloh Wahyu Tristiana Yofita Sandra Yusuf Adam Hilman