cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Nomor 2, Juli 2009" : 5 Documents clear
Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang Muhammad Rifad Syarif Putra; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to describe how the role of the civil service in the police force to maintain order and peace in Pinrang in accordance with the duties and functions and the factors that affect the government's role in the maintenance of order and peace in Pinrang . This type of research used in this study is descriptive case study research base. The results showed that the role of civil service police unit to enforce the Regulation area not be separated from how the form of oversight of regional regulations carried out in accordance with the Basic Tasks and Functions as regulation enforcement , this is in accordance with the duties and functions of the police force officials civil set out in Regulation Regent No. 10 Year 2008 on the Implementation of the Regional Regulation No. 18 of 2008 on the Organization and Work Procedures Government Technical Institute Pinrang. Keywords: the civil service in the police, order, peace, reginonal regulation.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan  polisi  pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktor- faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam penjagaan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah  yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam  Peraturan  Bupati  No.  10 Tahun  2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.Kata kunci: satuan polisi pamong praja, ketertiban, penegakan, peraturan daerah
Motivasi Kerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belopa Riska Amalia Armin; Muhammad Tamar; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the efforts made in improving the motivation of personnel working in the district Belopa and know the factors that influence the motivation to work in the administration of government officials in the district Belopa. Type of study is a explanatif. form the study is a form of field research by using survey method. Data collection techniques performed using the technique literature study, observation, interviews, quisioner and search data online. Data were collected from various sources to obtain sufficient data. The results of this study indicate that efforts are made to improve the motivation of personnel working in governance at the district Belopa is "good" with the average value of 3,00 while the factors that influence the motivation to work is also included in the category of "good" with the average value of 3,00. Then the hypothesis put forward acceptable to the motivation to work towards the running of influential officials in the district and work motivation apparatus Belopa effect on the factors that influence. Keywords: motivation, influence, opparatus, work, governmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa serta mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur  terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian lapangan dengan  menggunakan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, kuisioner dan penelusuran data on line. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa adalah “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesa yang dikemukakan dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.Kata kunci: motivasi, pengaruh, aparatur, kinerja, pemerintahan
Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 Rusman Rusman; Hasrat Arief Saleh; Suhardiman Syamsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to obtain an overview of the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2012 and to know the factors that affect the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011. Type a descriptive qualitative research is to provide a factual with data collection using in-depth interview and observation techniques as well as the study of librarianship. The data obtained are then analyzed qualitatively to then be described based on indicators of research. The results showed that the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011 includes (a) the planning targets, (b) implementation of the ballot box, (c) oversight of penetausahaan and (d) evaluation and reporting and not to the maximum. It can be seen, among others, of the low realization reached DPPKAD from the target PAD in any fiscal year i.e. 2008-2011 fiscal year. As for the supporting factors consisted of: (a) wages pick up; and (b) the grant of facilities operations, while restricting factors, among others: (a) the value of the acquisition Tax Taxable Objects too high; (b) the human resources of apparatus is still weak; (c) low income communities; (d) the Morowali Regency area are very spacious and consist of Islands; (e) the target PAD is too high so it is difficult to achieve. Keywords: role, management, DPPKAD, Morowali, PAD Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran DPPKAD dalam Penge- lolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPPKAD dalam pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 meliputi (a) perencanaan target, (b) pelaksanaan pemungutan, (c) pengawasan atas penetausahaan dan (d) evaluasi dan pelaporan dan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat antara lain dari rendahnya realisasi yang dicapai DPPKAD dari target PAD dalam setiap tahun anggaran yakni tahun anggaran 2008-2011. Adapun faktor-faktor pendukung terdiri dari: (a) upah pungut; dan (b) pemberian fasilitas operasional, sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain: (a) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak terlalu tinggi; (b) SDM aparatur yang masih lemah; (c) rendahnya pendapatan masyarakat; (d) wilayah Kabupaten Morowali yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau; (e) target PAD yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.Kata Kunci: peran, pengelolaan, DPPKAD, Morowali, PAD
Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar Kesuma Jaya; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to describe how exercising their duties and functions of the Agency for Community Empowerment and  Governance Village and factors- factors that affect the implementation process of the basic tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village Polewali Mandar. From the results of the study were divided into three (3) in the implementation process and the principal task of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) Polewali Mandar the first phase, the technical policy formulation through strategic planning. The second phase, implementation and review programs of activities in support of the government administration. The third stage is the implementation of guidance, direction and supervision duties empowerment and village administration. The factors-factors that affect the implementation of the main tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) the participation of village communities, LSM, community organizations then factors in rural infrastructure, human resource factor in BPMPD and village government officials and funding factors.Keywords: empowerment, the main task, implementation.Abstrak: Tulisan  ini  bertujuan  menguraikan  bagaimana  pelakasanaan  tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan faktor–faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian kemudian dibagi menjadi tiga (3) proses dalam implementasi tugas dan pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan   Desa   (BPMPD)   Kabupaten   Polewali   Mandar   yaitu   tahap pertama, perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis.Tahap kedua, pelaksanaan dan mengkaji program-program kegiatan dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga yaitu terselenggaranya pembinaan, pengarahan dan pengawasan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan  Desa  (BPMPD)  yaituperan  serta   masyarakat  desa,  LSM, lembaga organisasi masyarakat perdesaan kemudian faktor sarana dan prasarana, faktor SDM di BPMPD dan aparat Pemerintahan Desa dan juga faktor dana.Kata kunci: pemberdayaan, tugas pokok, implementasi
Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran) La Ode Machdani Afalah; Muhammad Tamar; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper on the role and position of the jurists in Iran Islamic government system and to investigate the implementation of the system of government in the Islamic Republic of Iran. In this research, descriptive research type use eksplanatif. In the view of the Shi'a Imami, there is a close connection between the concept of Imamate partner and the concept of Wilayat al-Faqih. Both are the successor to the prophetic mission of religion in order to preserve and manage the affairs of the world. The state becomes a tool and fortress as well as the retention erectly Sharia as a way of life of the people in achieving a happy life and Hereafter. Thus the State Islamic Republic of Iran to the wilayat al-faqih system has been institutionalized / institutionalization of religious values in the country's political structure.Keywords: religion, state, politic Abstrak: Tulisan ini mengenai peran dan kedudukan para fuqaha dalam sistem pemerintahan islam iran dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Republik Islam Iran.  Dalam penelitian ini, menggunakkan tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Di dalam pandangan kaum Syi’ah Imamiyah, terdapat kaitan yang sangan erat antara konsep Imamah dan konsep Wilayat al-Faqih. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Negara menjadi alat dan benteng pertahanan serta jaminan tetap tegaknya syariat sebagai pedoman hidup rakyat dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan demikian Negara Republik Islam Iran dengan sistem wilayat al-faqih telah melakukan institusionalisasi/pelembagaan nilai-nilai agama dalam struktur politik negaranya.Kata kunci: agama, Negara, politik

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue