cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 6 Nomor 2, Juli 2013" : 12 Documents clear
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa Gazali, Heri; Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricul­tural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.Keywords: PNPM, Execution, Mamasa cityAbstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasi pelaksanaan program PNPM MandiIr di Desa Saluaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisnya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hariKata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.
Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar Trisetia, Andi Asnaldi; Arifin, Indar; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the lo­cal government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort             Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Ma­kassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi
Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013 Musdah, Erwin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to explain the efforts made by unions and employers organizations in influencing policy Sleman minimum wages in 2013. The method used is a qualitative method. Data were collected through interview and document study. The results showed that in the effort to influence policy Sleman district minimum wage in 2013, the employers organization represented Apindo not do a lot of advocacy action. Advocacy is only done through negotiations in the wage councils and lobbying session with the Labour union and the government outside wage session at the district level. Meanwhile, the Labour union did a lot of advocacy action maneuver that is negotiated at the district wage councils, KHL independent surveys, lobbying and hearings to the governor, provocations on the Internet, seminars and demonstrations. Moreover, the action of advocacy done by labor unions gain from the momentum that demand wage increases above one million for all districts in Yogyakarta and the new KHL standard-setting moment with more kinds of needs.Keywords: policy advocacy, the district minimum wage, public policyAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam mempengaruhi kebijakan penetapan upah minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mempengaruhi kebijakan upah minimum kabupaten sleman tahun 2013, organisasi pengusaha yang diwakili Apindo tidak banyak melakukan aksi advokasi. Advokasi hanya dilakukan melalui negosiasi dalam sidang dewan pengupahan dan lobbi dengan serikat pekerja dan pemerintah diluar sidang pengupahan di tingkat Kabupaten. Sementara itu, serikat pekerja melakukan banyak manuver aksi advokasi yaitu melakukan negosiasi di dewan pengupahan kabupaten, survei KHL independent, lobbi dan audiensi ke Gubernur, profokasi di Internet, seminar dan demonstrasi. Selain itu, aksi advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja mendapatkan keuntungan dari momentum yang tepat yaitu tuntutan kenaikan upah diatas satu juta untuk semua kabupaten di DIY dan moment penetapan standar KHL baru dengan jenis kebutuhan yang lebih banyak.Kata kunci: advokasi kebijakan, upah minimum kabupaten, kebijakan publik
Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Ade, Andi Muhammad; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the role of the tasks and functions district particularly to coordi­nate community development activities in the District Pallangga Gowa and explain the factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities in the District Pallangga Gowa. Data collection methods used in this study were interviews, litera­ture study and observation. Data were analyzed qualitatively. The results were analyzed in the duties and functions camat in coordinating community development activities as follows: en­courage community participation to participate in development planning within the scope of the sub-district development planning forum in villages / wards, To provide guidance and oversight of all work units both government and private agencies that have work programs and commu­nity development activities in the work area districts, Evaluating the community development activities in the districts of whether committed by government or private work units. Factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities, namely: camat leadership skills, work environment, personal skills, human resources, and facili­ties.Keywords: subdistrict head, community empowerment, gowaAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khu­susnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pal­langga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tu­gas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Keca­matan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pem­berdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta da­lam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pem­berdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa­rana dan prasarana.Kata kunci: camat, pemberdayaan masyarakat, Gowa
Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar Sari, Dewi Puspita; Nurlinah, Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal describes a model of innovation licensing services in order to increase local revenue (PAD) in the neighborhood of Makassar city government get the spotlight of various parties, es­pecially from the aspect of service performance in increasing revenue. based on the view that the study aims to describe and analyze forms of innovation services in unit licensing services, factors that support and obstacling the implementation of service innovation, permitting an ac­countable, transparent, effective and efficient way to increase revenue in the department of li­censing services, and investments in the government city of makassar and as an indicator of good governance.Keywords: PAD, Services, licensing, good governance.Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai   pihak   terutama   dari   aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis   bentuk inovasi pelayanan dinUnit  Pelayanan  Perizinan,  faktor- faktor yang  mendukung  dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model ino­vasi pelayanan prerizinan  yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan se­bagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata kunci: PAD, Pelayanan, perizinan, good governance.
Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Palopo Haryono, Haryono; Alam, Andi Samsu; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper describes about the tax of boarding management in palopo city and result of the research showing that : (1) the mechanism of hotel tax management boarding category refer to constitution rules and regency rules in palopo city and determination of subject tax ( Boarding user ), assessable (The boarding owner), tax object (boarding house) with tax fare that imposed tax until 10% from the first imposed (2) the influenced factor of boarding tax management is because there a still assessable that not registered, the comprehension about assessable that still not enough especially in our constitution that applicable in imposition of bording house taxes.Keywords: Taxes, Boarding, Palopo CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan pajak rumah kos kota palopo dan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) mekanisme pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos hanya berpedoman kepada aturan UU dan peraturan daerah di Kota Palopo dan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta tariff pajak yang dikenakan sebesar 10 % dari pendapatan bersih (2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos yaitu masih adanya wajib pajak yang belum ter­daftar, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengenaan pajak rumah kos yang di atas 10 kamar, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.Kata kunci: Pajak, kos, kota palopo
Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar Dewi Puspita Sari; Nurlinah Nurlinah; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This journal describes a model of innovation licensing services in order to increase local revenue (PAD) in the neighborhood of Makassar city government get the spotlight of various parties, es­pecially from the aspect of service performance in increasing revenue. based on the view that the study aims to describe and analyze forms of innovation services in unit licensing services, factors that support and obstacling the implementation of service innovation, permitting an ac­countable, transparent, effective and efficient way to increase revenue in the department of li­censing services, and investments in the government city of makassar and as an indicator of good governance.Keywords: PAD, Services, licensing, good governance.Abstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai   pihak   terutama   dari   aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis   bentuk inovasi pelayanan dinUnit  Pelayanan  Perizinan,  faktor- faktor yang  mendukung  dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model ino­vasi pelayanan prerizinan  yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan se­bagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata kunci: PAD, Pelayanan, perizinan, good governance.
Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Palopo Haryono Haryono; Andi Samsu Alam; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper describes about the tax of boarding management in palopo city and result of the research showing that : (1) the mechanism of hotel tax management boarding category refer to constitution rules and regency rules in palopo city and determination of subject tax ( Boarding user ), assessable (The boarding owner), tax object (boarding house) with tax fare that imposed tax until 10% from the first imposed (2) the influenced factor of boarding tax management is because there a still assessable that not registered, the comprehension about assessable that still not enough especially in our constitution that applicable in imposition of bording house taxes.Keywords: Taxes, Boarding, Palopo CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan pajak rumah kos kota palopo dan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) mekanisme pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos hanya berpedoman kepada aturan UU dan peraturan daerah di Kota Palopo dan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta tariff pajak yang dikenakan sebesar 10 % dari pendapatan bersih (2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos yaitu masih adanya wajib pajak yang belum ter­daftar, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengenaan pajak rumah kos yang di atas 10 kamar, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.Kata kunci: Pajak, kos, kota palopo
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa Heri Gazali; Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricul­tural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.Keywords: PNPM, Execution, Mamasa cityAbstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasi pelaksanaan program PNPM MandiIr di Desa Saluaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisnya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hariKata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.
Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar Andi Asnaldi Trisetia; Indar Arifin; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the lo­cal government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort             Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Ma­kassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue