cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 7 Nomor 1, Januari 2014" : 12 Documents clear
Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Pratama, Harman Alif Suci; Nawawi, Juanda; Rahmatullah, Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy go- vernment can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmar in bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthe- ning terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.Keywords: family, role, power, capital, patrimonialAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, mo- dal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Permatasari, Widyani; Alam, Andi Samsu; Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the districts local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Munsir Muin, Andi; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to: (1) analyze the Public Service Accountability in pembu-atan Identity Card and Family Card in the Department of Population and Civil Registration Luwu; (2) describe the factors that influence the Public Service Accountability in the Making of identity cards and family cards in the department of Population and Civil Registration Luwu. This study used a qualitative approach, this type of research is descriptive. Data were analyzed descriptively qualitative. The results showed that: (1) accountability of public services in the manufacture of identity cards and family card by the Department of Population and Civil Registration Luwu, namely the provision of information and understanding to the community according to Standard Operating Procedures of work in the making of Identity Card and Family Card; (2) based on the case found the author in the field, a factor which supports accountability in public services in the manufacture of identity cards and family cards namely professionalism and outstanding service, while a factor lawyer-inhibitory, ie, lack of socialization, their illegal charges, as well as means and infrastructure.Keywords: accountability, public services, identity cards, family cardsAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan pemberian informasi dan pemehaman kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya pungutan liar, serta sarana dan prasarana.Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, kartu tanda penduduk, kartu keluarga
Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar Adiwinata Nur, Novri; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the design of the Movement Program Makassar Ta No Rantasa and effective implementation of the program. The method used qualitative research methods, namely by outlining and explaining the results in writing. Based on the research that has been done, Makassar Movement Program is not Rantasa (Gemar MTR) is a program that aims to change the mindset of people to live clean. The goals of this program are used jargon such support LISA (See Sam-pah Take), MABELO (Makassar Clean hallways), Mabasa (Makassar Free Trash) and Me And My School Not Rantasa. In addition, some activities that are used to change the mindset of people to live clean is Lorong Garden (Loose), Work Activity, Dissemination, and Exchange Trash Movement Rice.Keywords: makassar ta’ tidak rantasa, public policy, makassarAbstrak: Tulisan ini mengenai desain Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa serta efektivitas pelaksanaan program. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) adalah program yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih. Dalam mewujudkan tujuan dari program ini digunakan jargon pendukung seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Selain itu beberapa kegiatan yang digunakan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi, dan Gerakan Sampah Tukar Beras.Kata kunci: makassar ta’ tidak rantasa, kebijakan publik, makassar
Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng Rahmat, Anugrah; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to define the model of investing their foreign investment and know its prospects in Bantaeng. Teknnik analysis used is qualitative, ie by outlining and explaining the results of research in the form of words spoken or written. Data is collected using techniques sttudi literature, ob-servasi, interviews and search data online. Based on the results of this study indicate that the model of investment in capital planting Bantaeng ie direct cooperation with Joint Venture (a joint venture) which manages the Industrial Zone Bantaeng. Based on the advantages and disadvantages that exist, the prospect of foreign investment is manifested by the Industrial Zone Bantaeng the labor sector is very promising because it can open up employment opportunities for the people of Bantaeng. Keywords: policy, investment, bantaeng Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan model invetasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. Teknnik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sttudi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penamanan modal langsung dengan kerja sama Joint Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng.Kata kunci: kebijakan, penanaman modal, bantaeng
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto, Ardiyanto; Nawawi, Juanda; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick , Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto Ardiyanto; Juanda Nawawi; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick ', Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick 'and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmar dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Fadillah Ulandari; Muhammad Amirul Haq; Hasrat Arief Saleh
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy go- vernment can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmar in bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthe- ning terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.Keywords: family, role, power, capital, patrimonialAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmar dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, mo- dal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Widyani Permatasari; Julfiani Julfiani; Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the district's local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Andi Munsir Muin; Andi Tenri Ummu; Rahmatullah Djafar
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to: (1) analyze the Public Service Accountability in pembu-atan Identity Card and Family Card in the Department of Population and Civil Registration Luwu; (2) describe the factors that influence the Public Service Accountability in the Making of identity cards and family cards in the department of Population and Civil Registration Luwu. This study used a qualitative approach, this type of research is descriptive. Data were analyzed descriptively qualitative. The results showed that: (1) accountability of public services in the manufacture of identity cards and family card by the Department of Population and Civil Registration Luwu, namely the provision of information and understanding to the community according to Standard Operating Procedures of work in the making of Identity Card and Family Card; (2) based on the case found the author in the field, a factor which supports accountability in public services in the manufacture of identity cards and family cards namely professionalism and outstanding service, while a factor lawyer-inhibitory, ie, lack of socialization, their illegal charges, as well as means and infrastructure.Keywords: accountability, public services, identity cards, family cardsAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan pemberian informasi dan pemehaman kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya pungutan liar, serta sarana dan prasarana.Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, kartu tanda penduduk, kartu keluarga

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue